8 Contoh Hukum Perdata dalam Kehidupan Sehari-hari dan Penjelasannya
8 Contoh Hukum Perdata dalam Kehidupan Sehari-hari dan Penjelasannya – Di Indonesia, kita mengenal adanya hukum perdata sebagai salah satu jenis hukum yang berlaku.
Nah, hukum perdata ini jenisnya bisa tidak tertulis maupun tertulis sesuai dengan kondisi tertentu.
Lantas, apa yang dimaksud dengan hukum perdata? Bagaimana contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Yuk simak ulasan lengkapnya dalam artikel ini!
Berikut Penjelasan hingga Contoh Hukum Perdata dalam Kehidupan Sehari-hari
Daftar Isi
Daftar Isi
Sesungguhnya, hukum perdata mempunyai beragam aspek yang mengatur berbagai hubungan antara individu dan entitas hukum. Mulai dari proses perceraian hingga pembagian harta warisan.
Setiap contoh hukum perdata tentunya punya peran penting dalam menjaga keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat.
Dengan memahami pengertian hingga berbagai contoh hukum perdata dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kamu dapat menjalani interaksi hukum dengan lebih baik dan memahami hak serta kewajiban kamu sebagai warga negara dalam hubungan hukum.
Pengertian Hukum Perdata
Berbicara soal pengertian, sebenarnya hukum perdata memiliki banyak arti mengingat para ahli mempunyai definisi tersendiri dalam mengartikan hukum perdata.
Terminologi “perdata” sendiri berasal dari bahasa Jawa Kuno “pradoto” yang berarti bertengkar atau berselisih. Apabila diartikan secara terminologis, hukum perdata didefinisikan sebagai hukum pertengkaran atau hukum perselisihan (Djaja S. Meliala, 2014:1).
Namun, apabila diartikan secara sederhana, hukum perdata merupakan hukum yang mengatur kepentingan orang dengan orang yang lain.
Jika diartikan secara khusus berdasarkan teori hukum, hukum perdata juga memiliki banyak arti. Pasalnya, para ahli memiliki definisi tersendiri dalam mengartikan hukum perdata. Berikut adalah beberapa pengertian hukum perdata menurut para ahli hukum.
Pertama, menurut Soerjono Soekanto, hukum perdata diartikan sebagai bagian dari hukum privat yang membahas tentang hubungan hukum antar individu atau badan hukum.
Kedua, menurut Subekti, hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.
Ketiga, menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, hukum perdata merupakan adalah hukum yang mengatur kepentingan antarwarga negara perseorangan dengan satu warga negara perseorangan yang lain.
Jenis dan Contoh Hukum Perdata dalam Kehidupan Sehari-hari
Setelah memahami pengertian dari hukum perdata, berikut adalah beberapa contoh hukum perdata dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan jenisnya.
1. Hukum Kontrak
Hukum kontrak adalah hukum perdata yang mengatur perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk menciptakan hubungan hukum yang bersifat mengikat.
Dalam hukum perdata, hukum kontrak mengatur tentang bagaimana sebuah kontrak dibentuk, mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul dari kontrak tersebut, serta bagaimana hak dan kewajiban para pihak diatur di dalamnya.
Kontrak merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mengikat mereka untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang tertuang dalam perjanjian tersebut.
Para pihak yang terlibat dalam kontrak wajib bertindak dengan itikad baik dan tidak boleh melakukan penyalahgunaan terhadap hak-hak pihak lain.
Contoh dari hukum kontrak, misalnya sewa-menyewa properti, kontrak kerja antara majikan dan karyawan, serta pembelian barang atau jasa.
2. Hukum Harta Warisan
Hukum harta warisan mengatur tentang pewarisan harta benda dari seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya.
Dalam hukum perdata, hukum harta warisan mengatur tentang bagaimana harta peninggalan seseorang akan dibagi setelah kematiannya.
Prinsip-prinsip yang mengatur pembagian harta warisan dapat bervariasi tergantung pada sistem hukum yang berlaku di suatu negara.
Di banyak negara, sistem hukum perdata akan mengatur proses pembagian harta warisan antara ahli waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pewarisan harta kepada ahli waris akan diatur oleh hukum yang berlaku di negara tersebut.
Biasanya, hukum perdata akan menentukan siapa-siapa saja yang berhak menerima bagian dari harta peninggalan. Di mana pembagiannya juga harus mengikuti prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum perdata.
Hal ini termasuk proses administratif seperti penyusunan wasiat, pernyataan harta warisan, dan proses pengadilan jika terjadi perselisihan.
Dalam banyak sistem hukum, prinsip kesetaraan akan dijunjung tinggi, ini artinya ahli waris harus dibagi secara adil dan setara, sesuai dengan hak mereka yang diakui oleh hukum.
Contoh hukum harta warisan adalah pembagian harta warisan antara ahli waris sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam wasiat atau undang-undang warisan.
3. Hukum Perusahaan
Hukum perusahaan mengatur tentang pendirian, pengelolaan, dan pembubaran perusahaan, serta hak dan kewajiban pemegang saham dan direksi perusahaan.
Dalam hukum perdata, hukum perusahaan mengacu pada aturan dan regulasi yang mengatur hubungan antara individu atau entitas bisnis dalam konteks aktivitas perusahaan atau korporasi.
Hal ini mencakup berbagai aspek seperti kepemilikan saham, pendirian perusahaan, perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat, tanggung jawab hukum, dan pemecahan sengketa.
Dalam hukum perdata, hukum perusahaan memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antara berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis, serta memastikan kepatuhan terhadap standar hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.
Contoh hukum perusahaan adalah penyusunan akta pendirian perusahaan, penentuan kebijakan perusahaan, dan transaksi bisnis perusahaan.
4. Hukum Kepailitan
Hukum kepailitan akan mengatur tentang proses hukum yang terjadi saat seorang debitur tidak mampu membayar utangnya kepada kreditur.
Dalam hukum perdata, hukum kepailitan mengatur proses hukum yang terjadi ketika seorang debitur (pihak yang memiliki utang) tidak mampu lagi memenuhi kewajiban finansialnya kepada kreditur (pihak yang memiliki piutang).
Hukum kepailitan memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan kreditur dan juga memberikan kesempatan kepada debitur guna mendapatkan penyelesaian yang adil terhadap masalah keuangan yang dihadapinya.
Contoh dari hukum kepailitan adalah pengajuan pailit oleh seorang debitur yang tidak mampu membayar utangnya kepada kreditur, pembagian hasil likuidasi kepada kreditur, dan proses likuidasi aset.
5. Hukum Ganti Rugi
Hukum ganti rugi mengatur tentang hak dan kewajiban pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pihak lain.
Dalam hukum perdata, hukum ganti rugi mengacu pada kewajiban seseorang atau badan hukum untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pihak lain akibat tindakan yang melanggar haknya.
Prinsip ini didasarkan pada prinsip tanggung jawab hukum (responsibility), di mana seseorang harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.
Contoh dari hukum ganti rugi adalah gugatan ganti rugi atas kerugian akibat kecelakaan lalu lintas, pelanggaran kontrak, atau tindak melanggar hukum lainnya.
6. Hukum Perceraian
Hukum perceraian mengatur tentang proses hukum yang terjadi ketika pasangan suami istri memutuskan untuk mengakhiri pernikahan mereka.
Dalam hukum perdata, perceraian merupakan proses hukum di mana suami dan istri secara resmi mengakhiri ikatan perkawinan mereka.
Nah, proses ini diatur oleh undang-undang perdata di berbagai yurisdiksi, dan prosedur serta syarat-syaratnya dapat bervariasi tergantung pada negara atau wilayah hukumnya.
Perlu dipahami pula bahwa hukum perceraian dan prosedurnya dapat berbeda-beda di setiap negara atau wilayah, ya.
Oleh sebab itu, penting untuk berkonsultasi dengan pengacara atau ahli hukum yang berpengalaman dalam yurisdiksi tertentu jika seseorang menghadapi situasi perceraian.
Contoh darii hukum perceraian adalah pembagian harta bersama, perwalian anak, dan pembayaran nafkah setelah perceraian.
7. Hukum Keperseroan Terbatas (PT)
Hukum kepemilikan terbatas mengatur tentang hak dan kewajiban para pemegang saham perusahaan terbatas, serta tanggung jawab terbatas dari para pemegang saham terhadap utang perusahaan.
Dalam hukum perdata, hukum Keperseroan Terbatas (PT) merujuk pada bentuk entitas hukum yang didirikan oleh satu atau lebih individu atau badan hukum untuk menjalankan suatu usaha dengan modal yang terbagi dalam saham-saham.
PT adalah entitas yang memiliki keberadaan yang terpisah dari para pemiliknya (pemegang saham), ini artinya pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban perusahaan melebihi jumlah modal yang disetorkan.
Contoh dari jenis hukum ini adalah penetapan struktur perusahaan, pengangkatan direksi dan komisaris, dan penjualan saham.
8. Hukum Sengketa Tanah
Hukum sengketa tanah mengatur tentang penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan kepemilikan, pemanfaatan, dan hak-hak atas tanah.
Dalam hukum perdata, sengketa tanah merujuk pada konflik atau perselisihan antara dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan kepemilikan, hak atas tanah, atau penggunaan tanah.
Pihak-pihak yang bersengketa dapat mencari penyelesaian damai melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrase. Jika penyelesaian damai tidak mungkin, pengadilan akan membuat putusan berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku.
Dalam hukum perdata, penyelesaian sengketa tanah didasarkan pada prinsip keadilan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
Di mana setiap kasus akan dinilai berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan prinsip-prinsip hukum yang relevan.
Contoh dari hukum sengketa tanah adalah penyelesaian sengketa kepemilikan tanah antara dua pihak yang klaimnya saling bertentangan.
Nah, di atas tadi adalah penjelasan terkait hukum perdata lengkap dengan contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang bisa Mamikos bagikan kepada kamu.
Semoga informasi dalam artikel ini dapat memberikan wawasan baru untuk kamu terkait hukum perdata, ya
Bagi kamu yang ingin mengulik lebih banyak lagi tentang informasi lainnya, seperti contoh nilai dominan hingga contoh budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari, kamu bisa kunjungi situs blog Mamikos dan temukan informasinya di sana.
FAQ
Contoh hukum perdata diantaranya adalah permasalahan warisan, utang piutang, wanprestasi, sengketa lahan tanah, sengketa kepemilikan barang, pelanggaran hak paten, perebutan hak asuh anak, pencemaran nama baik dan lain sebagainya.
Hukum perdata merupakan hukum yang mengatur kepentingan perseorangan, yakni mengatur hubungan antara orang satu dengan yang lain. Hukum perdata terdiri dari hukum pribadi, hukum keluarga, hukum harta kekayaan, dan hukum waris.
Jadi, secara umum contoh kasus hukum perdata antara lain hukum perkawinan, hukum waris, hukum kekeluargaan, hukum kekayaan, hukum perceraian dan hukum pencemaran nama baik.
Hukum perdata materiil mengatur ketentuan hubungan hukum antara seseorang dengan orang lain. Misalnya, peraturan tentang sewa-menyewa, utang-piutang, dan sebagainya.
Perkara perdata umum merupakan perkara mengenai perselisihan antar kepentingan perseorangan atau antara kepentingan suatu badan pemerintah dengan kepentingan perseorangan. Penanganan kasus perdata tidak selalu harus ke Pengadilan, tetapi dapat juga dilakukan upaya negosiasi dan mediasi.
Klik dan dapatkan info kost di dekat kampus idamanmu: