Catat! Ini Jabatan untuk PPPK Paruh Waktu dan Besaran Gajinya, Ada Guru hingga Nakes

Catat! Ini Jabatan untuk PPPK Paruh Waktu dan Besaran Gajinya, Ada Guru hingga Nakes – Jika berbicara kerja di sektor pemerintahan, pasti kamu sudah tidak asing lagi dengan istilah PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Yap, status ini diminati banyak orang karena menawarkan kepastian kerja dan fasilitas yang hampir mirip dengan PNS.

Buat kamu yang masih bingung, PPPK paruh waktu ini konsepnya mirip kerja part-time di dunia swasta, tapi versi pemerintah. Bedanya, mereka tetap masuk ke dalam sistem kepegawaian negara, kerjanya lebih fleksibel dan menyesuaikan kebutuhan instansi.

Nah, artikel Mamikos akan membahas apa saja jabatan untuk PPPK paruh waktu dan besaran gajinya, ada guru hingga tenaga kesehatan. Yuk, mari cek bersama! 🥼🧑‍🏫

Mengenal PPPK Paruh Waktu

Sebelum membahas lebih jauh mengenai jabatan dan besaran gaji, ada baiknya kamu memahami terlebih dahulu konsep dasar dari PPPK paruh waktu. 

Secara sederhana, PPPK paruh waktu adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat untuk bekerja dengan jam kerja lebih singkat dibandingkan PPPK penuh waktu. 

Jika pegawai penuh waktu umumnya bekerja 8 jam per hari, maka pegawai paruh waktu dapat bekerja sekitar 4 jam per hari atau sesuai kebutuhan instansi.

Tujuan diterapkannya skema ini adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor tertentu dengan sistem yang lebih fleksibel. Contohnya, di bidang pendidikan, ada sekolah yang kekurangan guru namun jumlah siswanya tidak terlalu banyak. 

Untuk kasus ini, cukup ditangani oleh guru paruh waktu. Hal serupa juga berlaku di sektor kesehatan, misalnya puskesmas di daerah terpencil yang membutuhkan tambahan tenaga medis, namun tidak harus secara penuh waktu.

Selain itu, keberadaan PPPK paruh waktu juga membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat, terutama lulusan baru maupun tenaga profesional yang ingin berkontribusi, tetapi memiliki keterbatasan untuk bekerja penuh waktu.

Secara regulasi, dasar hukum mengenai PPPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. 

Sesuai aturan tersebut, pemerintah memang memberikan ruang fleksibilitas pengaturan jam kerja sesuai dengan kebutuhan instansi, sehingga memungkinkan sistem kerja paruh waktu. Mekanisme ini memiliki payung hukum yang jelas dan resmi di bawah regulasi pemerintah.

7 Jabatan untuk PPPK Paruh Waktu

Nah, menurut aturan terbaru dari MenPAN-RB, ada 7 jabatan utama yang bisa diisi lewat skema ini. Simak ya:

1. Guru dan Tenaga Kependidikan

Kebutuhan guru di Indonesia masih sangat besar, terutama di wilayah terpencil dan perdesaan. Tidak sedikit sekolah yang jumlah muridnya terbatas, sehingga cukup ditangani oleh tenaga pendidik paruh waktu. 

Sesuai skema PPPK paruh waktu, guru bisa ditugaskan untuk mengajar mata pelajaran tertentu seperti Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, maupun Pendidikan Agama sesuai kompetensi yang dimiliki.

Selain itu, tenaga kependidikan non-guru juga termasuk dalam kategori ini. Misalnya tenaga perpustakaan, laboratorium, hingga staf administrasi sekolah. Kehadiran mereka membantu proses belajar mengajar agar berjalan lebih lancar, meskipun tidak bekerja penuh waktu. 

2. Tenaga Kesehatan

Di sektor kesehatan, pemerintah sangat membutuhkan tenaga tambahan untuk memperkuat layanan dasar. PPPK paruh waktu di bidang kesehatan bisa berasal dari berbagai latar belakang, seperti perawat, bidan, apoteker, hingga analis laboratorium. 

Skema paruh waktu ini memungkinkan layanan kesehatan di daerah tetap berjalan tanpa harus menunggu tenaga full-time. Misalnya, bidan paruh waktu bisa membantu pelayanan ibu hamil di desa, atau tenaga analis laboratorium bisa mendukung pemeriksaan sederhana di puskesmas. 

3. Tenaga Teknis

Jabatan tenaga teknis mencakup berbagai posisi yang mendukung administrasi dan operasional instansi pemerintah. Misalnya, arsiparis untuk mengelola dokumen penting, teknisi komputer untuk sistem IT, atau staf administrasi umum. 

Meskipun bukan jabatan struktural, tenaga teknis punya peran vital dalam menjaga kelancaran kerja instansi.

PPPK paruh waktu di bidang teknis sangat membantu, terutama di kantor pemerintahan kecil atau unit layanan yang tidak memerlukan staf penuh waktu. 

4. Pengelola Umum Operasional

Jabatan ini berfokus pada pengelolaan administrasi umum dalam instansi. Tugasnya mencakup pencatatan, penyusunan laporan, hingga membantu koordinasi antarbagian. Posisi ini sangat penting karena menjadi tulang punggung jalannya aktivitas harian di kantor pemerintah.

Sebagai pegawai paruh waktu, pengelola umum operasional tetap memiliki kontribusi besar. Mereka memastikan bahwa semua kegiatan administratif berjalan sesuai prosedur, meski dengan waktu kerja terbatas. 

5. Operator Layanan Operasional

Operator layanan operasional memiliki peran langsung dalam melayani masyarakat. Misalnya, bertugas di loket pelayanan publik, menginput data ke dalam sistem, atau mengurus dokumen yang diajukan oleh warga. 

Kehadiran operator paruh waktu akan membantu mempercepat layanan tanpa menambah beban anggaran terlalu besar. Selain itu, sistem ini juga memberi kesempatan bagi masyarakat yang ingin bekerja di pemerintahan dengan jam kerja yang lebih fleksibel.

6. Pengelola Layanan Operasional

Berbeda dengan operator, pengelola layanan operasional lebih berperan dalam manajemen. Mereka bertugas memastikan bahwa layanan publik berjalan lancar, terkoordinasi, dan sesuai standar. 

Tugasnya bisa mencakup pengaturan jadwal, monitoring kegiatan, hingga memberikan laporan evaluasi. Posisi ini sangat strategis dalam memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan efektif.

7. Penata Layanan Operasional

Penata layanan operasional berfokus pada penyusunan sistem, alur kerja, dan tata kelola layanan publik. Mereka memastikan setiap prosedur tertata rapi sehingga memudahkan baik pegawai maupun masyarakat yang menerima layanan. 

Meskipun bekerja paruh waktu, kontribusi penata layanan operasional tetap signifikan. Mereka bisa membantu merancang sistem pelayanan yang lebih sederhana dan efisien, sehingga instansi tidak kewalahan meskipun memiliki keterbatasan pegawai. 

Aturan PPPK Paruh Waktu

Agar semakin jelas, ada beberapa hal penting yang perlu kamu tahu sebelum daftar:

1. Durasi kontrak → Masa kontrak PPPK paruh waktu berlaku selama 1 tahun. Jika kinerjanya bagus dan instansi masih butuh, kontraknya bisa diperpanjang lagi.

2. Evaluasi kinerja → Penilaian kerja dilakukan secara berkala, setiap 3 bulan sekali untuk pemantauan, lalu ada evaluasi tahunan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan kontrak. Jadi penting untuk menjaga performa tetap konsisten.

3. Pindah instansi → Pegawai PPPK paruh waktu tidak diperbolehkan pindah ke instansi lain selama kontrak berjalan. Kalau ingin pindah, statusnya dianggap mengundurkan diri, kecuali ada perubahan organisasi di pemerintah.

4. Jam kerja → Jumlah jam kerja akan diatur oleh pejabat di instansi masing-masing. Penetapannya disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan ketersediaan anggaran.

Berapa Besaran Gaji PPPK Paruh Waktu?

Nah, ini nih bagian yang paling sering ditanyain, berapa sih gaji PPPK paruh waktu? 😍

Jika dibandingkan sama PPPK full-time yang gajinya sudah jelas diatur sesuai golongan (bisa tembus Rp2 – 8 jutaan per bulan), untuk PPPK paruh waktu ada sedikit perbedaan sistem. 

Gaji dasarnya tidak langsung pakai tabel golongan, tapi minimal setara dengan UMP (Upah Minimum Provinsi).

🔎 Contoh UMP 2025 di beberapa daerah:

• DKI Jakarta: Rp5,39 juta
• Jawa Barat: Rp2,19 juta
• Jawa Tengah: Rp2,16 juta
• Jawa Timur: Rp2,30 juta

Artinya, kalau kamu ditempatkan di Jawa Barat misalnya, gaji pokokmu minimal sama dengan Rp2,19 juta. Tapi kalau kamu di Jakarta, otomatis lebih tinggi karena ikut UMP Jakarta. Jadi jelas, lokasi penempatan ikut berpengaruh banget ke gaji PPPK paruh waktu.

✨ Bukan hanya UMP, ada pertimbangan lain juga

Kalau sebelumnya kamu kerja sebagai honorer/non-ASN dan gaji terakhirmu lebih besar dari UMP, maka gaji itulah yang bisa jadi patokan. Jadi sistem ini sebenarnya cukup adil, supaya yang sudah punya pengalaman lama tetap mendapat penghargaan.

✨ Tunjangan tambahan juga ada, lho!

Selain gaji pokok, biasanya masih ada tunjangan-tunjangan lain, misalnya:

• Tunjangan makan → biasanya dihitung harian atau per bulan.
• Tunjangan transportasi → apalagi kalau lokasi kerja cukup jauh.
• Tunjangan profesi → khusus untuk guru (TPG) dan tenaga kesehatan (insentif nakes).
• BPJS Kesehatan & BPJS Ketenagakerjaan → ini juga biasanya difasilitasi agar lebih terjamin.

Kalau ditotal, gaji PPPK paruh waktu ini bisa jauh lebih menarik dibanding part-time di sektor swasta. 

Misalnya seorang guru PPPK paruh waktu di Jakarta bisa dapet gaji pokok Rp5,39 juta + tunjangan profesi Rp1,5 jutaan + tunjangan transport/makan Rp500 ribu. Total bisa mendekati Rp7 jutaan per bulan. 😲

Beda lagi kalau tenaga kesehatan, misalnya perawat PPPK paruh waktu di Jawa Timur. Gaji pokok Rp2,3 juta + insentif nakes Rp1 juta + tunjangan makan/transport Rp400 ribu, bisa jadi Rp3,7 jutaan per bulan.

Jadi, meskipun statusnya paruh waktu, benefit-nya masih sangat kompetitif.

Penutup

Hadirnya kebijakan PPPK paruh waktu ini bisa jadi kabar baik buat banyak tenaga honorer atau non-ASN yang selama ini khawatir soal masa depan kerja mereka. 

Adanya skema ini, kesempatan tetap terbuka lebar buat yang ingin berkontribusi di sektor publik meski tidak bisa bekerja full-time. Apalagi gajinya sudah dijamin minimal setara UMP, bahkan bisa lebih tinggi kalau mempertimbangkan gaji terakhir honorer.

Selain itu, adanya tunjangan tambahan seperti transportasi, makan, hingga tunjangan profesi bikin posisi PPPK paruh waktu jadi cukup menjanjikan. 

Kalau dibandingkan dengan kerja part-time di sektor swasta, tentu saja PPPK paruh waktu ada kelebihan karena ada kepastian regulasi dan jaminan perlindungan dari pemerintah.

Jadi, kalau kamu salah satu tenaga honorer atau masih berstatus non-ASN, skema ini bisa jadi peluang yang layak banget dipertimbangkan. 

Siapa tahu dengan ikut PPPK paruh waktu, kamu tetap bisa menyeimbangkan pekerjaan, keluarga, atau aktivitas lain, sekaligus tetap punya penghasilan dan pengakuan resmi sebagai bagian dari aparatur pemerintahan.

---

Klik dan dapatkan info kost di dekat mu:

Kost Jogja Murah

Kost Jakarta Murah

Kost Bandung Murah

Kost Denpasar Bali Murah

Kost Surabaya Murah

Kost Semarang Murah

Kost Malang Murah

Kost Solo Murah

Kost Bekasi Murah

Kost Medan Murah