Pengertian APBN, Fungsi dan Tujuan Penyusunan Lengkap
Pengertian APBN, Fungsi dan Tujuan Penyusunan – Negara Indonesia dan negara lain mempunyai anggaran pendapatan serta anggaran pembelanjaan. Pemerintah Indonesia tiap tahun mengeluarkan yang namanya APBN yaitu anggaran yang diperuntukkan untuk pendapatan dan juga belanja negara. APBN sudah mendapatkan persetujuan dari DPR. Lalu APBN bisa juga pemerintah gunakan untuk sebagai pedoman melaksanakan rencana proyek hingga satu tahun.
Mengenal Arti APBN
Daftar Isi
Daftar Isi
APBN merupakan daftar sistematis mengenai rencana keuangan pemerintahan negara tahunan yang sudah disetujui DPR. Pengertian APBN tertuang juga pada Pasal 23 (ayat 1) pada UUD 1945.
Ada pun penyusunan APBN yang sebelumnya perlu penyusunan perencanaan seputar pemasukan dan pengeluaran negara. Penyusunan tersebut biasa disebut juga dengan RAPBN yaitu rencana untuk penggunaan anggaran pendapatan belanja negara tersebut.
Rancangan tersebut sudah dibuat dan kemudian diajukan ke pihak DPR untuk didiskusikan. Jika RAPBN sudah disetujui, APBN bisa berlaku mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember sesuai tahun anggaran tertentu yang telah disahkan.
Beragam Macam Fungsi APBN Yang Perlu Masyarakat Ketahui
Terdapat beberapa fungsi APBN yang perlu dilaksanakan, berikut ini ada berbagai fungsi-fungsi APBN.
1. Perencanaan
APBN bisa menjadi pedoman negara untuk merencanakan berbagai kegiatan negara pada tahun tersebut. Kalau perencanaan pembelanjaan telah disiapkan, pemerintah dapat menambah rencana sehingga bisa mendukung kegiatan pembelanjaan. Sebagai contohnya saja persiapan mendukung membangun suatu proyek pembangunan dengan biaya sekian miliar rupiah.
2. Pengawasan
Ada lagi fungsi Pengertian APBN lain yaitu pengawasan, anggaran negara perlu menjadi pedoman untuk menilai apakah setiap kegiatan pemerintah telah diselenggarakan sesuai ketentuan atau tidak. Ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah ini harus dipahami sebagai pengawasan terhadap anggaran. Dengan seperti itu, maka rakyat akan mudah menilai telah benar atau belum sesuai.
3. Otorisasi
Ada pun anggaran yang menjadi pedoman dalam melaksanakan pendapatan serta berbelanja di saat tahun tertentu. Hal ini harus dilaksanakan supaya pembelanjaan & pendapatan bisa dipertanggungjawabkan kepada semua rakyat.
4. Alokasi
Ada fungsi APBN yaitu Alokasi yang merupakan fungsi penyediaan setiap barang publik. Dalam perincian APBN, ada penjelasan seputar sumber pendapatan serta pendistribusiannya.
5. Stabilisasi
APBN dibuat dengan fungsi sebagai pedoman supaya pendapatan dan juga pengeluaran keuangan teratur sesuai dengan yang sudah disahkan. Hal ini akan mempermudah setiap pencapaian beragam target atau sasaran yang sudah dibuat.
6. Distribusi
Ada pun juga fungsi APBN berupa distribusi. APBN bisa menjadi wadah untuk lebih memperbaiki distribusi penghasilan.
7. Pengorganisasian
Fungsi lainnya Pengertian APBN yaitu sebagai pedoman dalam menyeimbangkan setiap pos agar tiap kepentingan bisa terlaksana dengan sempurna. Itulah beberapa macam fungsi APBN yang perlu kita ketahui sebagai masyarakat Indonesia.
Tujuan & Landasan Hukum APBN
APBN bertujuan mengatur baik itu pendapatan dan juga pengeluaran. Sementara anggaran dibuat agar bisa meningkatkan produksi. Termasuk juga kesempatan kerja dan meningkatkan tumbuhnya ekonomi serta kemakmuran masyarakat yang bisa tercapai.
Jadi bisa disimpulkan kalau APBN ini sangat berhubungan dengan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan lapangan kerja. Sehingga sudah sepatutnya APBN dikelola dengan baik oleh pemerintah dan tidak boleh ada yang namanya korupsi APBN. Karena bisa berdampak pada beberapa aspek vital negara. Ada juga landasan hukumnya antara lain sebagai berikut:
■ Undang-Undang No. 17 2003 mengenai Keuangan Negara. Di pasal 1 ayat ke-7 menyebutkan, jika APBN merupakan rencana keuangan pemerintahan negara tahunan yang disetujui DPR.
■ Pasal 23 UUD 1945 ayat (1) mengenai APBN yang ditetapkan tiap tahun.
Beberapa Tahap Penyusunan APBN
Dalam proses menyusun APBN, pemerintah tentu mempertimbangkan berbagai macam faktor. Perubahan pada beberapa faktor harus diperhatikan supaya anggaran yang tersusun bisa lebih tepat sasaran. Sementara sasaran kebijakan pemerintah dalam bidang keuangan menjadi fokus paling utama untuk proses penyusunan APBN.
Penyusunan APBN perlu sesuai laju dan arah pertumbuhan ekonomi. Penyusunan tersebut diharapkan sesuai dengan Program Pembangunan. Ada pun beberapa tahap penyusunan Pengertian APBN yaitu seperti di bawah ini:
- Tahap Pertama, perencanaan & penetapan Rencana APBN atau RAPBN yang disusun kementerian/lembaga. Hasilnya adalah rencana kerja yang mengacu kepada asumsi dasar yaitu ekonomi makro.
- Tahap Kedua, pembahasan serta penetapan APBN dilakukan DPR dan pemerintah dengan masukan DPD sebagai pertimbangannya.
- Tahap Ketiga, pelaksanaan dan termasuk juga pengawasan APBN.
- Tahap Keempat, pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBN. Hal ini yang disampaikan presiden selambat-lambatnya dalam waktu 6 bulan seusai anggaran berakhir.
- Setelah beberapa tahap di atas, maka presiden menyampaikan RUU mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan kepada DPR dalam bentuk Laporan Keuangan. Laporan ini yang sudah diperiksa juga oleh BPK sebagai pemeriksa keuangan negara.
Beberapa Sumber Pemasukan Pemerintah
Sumber pemasukan negara dipakai untuk membiayai setiap kegiatan belanja negara. Sementara pendapatan ini dapat diperoleh dari negeri sendiri maupun juga dari luar negeri. Ada beberapa sumber dana untuk APBN secara umum yaitu sebagai berikut ini:
1. Penerimaan non pajak
Dari setiap bentuk penerimaan negara, baik itu bentuk penerimaan SDA, dari laba BUMN serta penerimaan negara yang non pajak lain.
2. Penerimaan perpajakan
Ada juga penerimaan perpajakan yaitu setiap bentuk penerimaan pajak negeri dan juga pajak dari perdagangan internasional. Ada beberapa jenis pajak dari dalam negeri yang terdiri dari PPN, pajak penghasilan baik itu migas dan juga non migas, cukai, PBB dan lainnya. Pajak untuk perdagangan internasional ialah bea masuk serta pajak dari ekspor.
3. Hibah
Ada pun juga penerimaan hibah yang berarti semuanya yang asalnya dari sumbangan dalam negeri atau luar negeri yang bersifat swasta.
Efisiensi Belanja, Kunci Mengatasi Tekanan APBN
Efisiensi belanja pada Pengertian APBN merupakan menjadi kunci dalam mengatasi tekanan karena pandemi covid-19. Berkaitan juga hal ini dengan adanya defisit penganggaran saat ini yang diperlebar. Pandemi Covid-19 memberikan berkah dikarenakan pemerintah dipaksa untuk berusaha meningkatkan efisiensi anggaran dengan semaksimal mungkin.
Kegiatan belanja banyak juga yang ternyata tak terlalu efisien. Selain efisiensi belanja, harus ada juga pengoptimalan penerimaan terhadap pajak yang menjadi cara lainnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Kedua hal tersebut bisa berjalan beriringan sehingga bisa menurunkan defisit pada tahun 2021.
Dari tahun 2020 ke tahun 2021 lalu menuju tahun 2022, maka defisit perlu diturunkan secara pelan-pelan atau tidak terlalu drastis. Pada cakupan makro ekonomi, maka penurunan defisit terlalu drastis berarti peningkatan pajak drastis dari pihak pemerintah atau pun penurunan pengeluaran dari pemerintah.
Hal tersebut selain bisa memperlambat aktivitas perekonomian secara tajam, menimbulkan juga dampak negatif karena berpotensi mengganggu pemulihan pasca covid. Mengenai berbagai stimulus dari pemerintah dalam menghadapi pandemi covid-19, kebijakan pemerintah bisa dibilang cukup ideal.
Ada anggaran yang besar untuk menangani kesehatan dan juga pemulihan ekonomi. Hal tersebut dinilai cukup, tetapi dengan catatan tak ada gelombang kedua. Itulah informasi seputar Pengertian APBN, fungsi dan tujuannya.
Klik dan dapatkan info kost di dekat mu:
Kost Denpasar Bali Harga Murah