150 Contoh Judul Skripsi Hukum Pidana 2024 yang Bisa Jadi Inspirasi

150 Contoh Judul Skripsi Hukum Pidana 2024 yang Bisa Jadi Inspirasi – Skripsi adalah tugas akhir kuliah berbentuk karya ilmiah yang syarat memperoleh gelar sarjana.

Hal pertama yang harus dilakukan ketika kamu sudah sampai di tahap skripsi adalah menentukan judul dan permasalahan terlebih dahulu yang nantinya akan diangkat dalam penelitian.

Jika kamu mengambil prodi Hukum Pidana, dalam artikel ini sudah dirangkumkan berbagai contoh judul skripsi Hukum Pidana 2024 yang bisa jadi inspirasi.

Berikut Kumpulan Contoh Judul Skripsi Hukum Pidana 2024 Terbaru

Meskipun mencari dan menentukan judul skripsi terlihat mudah, namun faktanya masih banyak saja mahasiswa yang terkendala terkait hal yang satu ini.

Sebab selain harus mengerti dan paham, ketika kamu membuat judul skripsi juga harus menguasai persoalan yang diangkat dari judul tersebut.

Judul skripsi yang terlalu panjang dan bertele-tele akan membuat kamu sulit dalam memahaminya dan membuat orang lain tidak memahami maksud dan tujuannya.

Bahkan, jika judul skripsi yang kamu pilih cukup rumit bisa membuat orang lain tidak tertarik untuk membacanya.

Oleh
karena itu, kamu perlu menyiapkan judul skripsi yang jelas, menarik, dan mudah
dipahami. Serta, yang paling terpenting pilihlah judul skripsi yang tidak menyulitkan
kamu dalam proses penyusunan skripsinya.

Berikut ini ada beberapa referensi judul skripsi prodi Hukum Pidana yang bisa kalian jadikan inspirasi:

Contoh
1 – 25 Judul Skripsi Hukum Pidana

• Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor
• Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan: Perspektif Kebijakan Kepolisian
• Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Pemeriksaan Tindak Pidana
• Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi (Study Putusan Nomor 600/PID.B/2009/PN.Mdn)
• Analisa Hukum Mengenai Eksistensi Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006
• Fungsionalisasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Hubungan Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Pns) Dalam Penegakan Peraturan Daerah Yang Mempunyai Sanksi Pidana Di Provinsi Jawa Barat
• Analisa Pertanggungjawaban Penyidik Polri Dalam Kaitan Terhadap Terjadinya Salah Tangkap Atau Error In Persona
• Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Kota Pontianak Kalimantan Barat)
• Peranan Jaksa dalam Pelaksanaan Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana
• Analisis Terhadap Alasan Pengadilan Menjatuhkan Hukuman Pidana Mati
• Fungsionalisasi Sistem Pembinaan Narapidana Dalam Mewujudkan Tujuan Pemidanaan
• Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perbankan
• Profesionalisme Dan Kemandirian Polisi Di Bidang Penyidikan Sebagai Subsistem Peradilan Pidana
• Kebijakan Legislatif Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Dan Aplikasinya
• Tinjauan Kritis Terhadap Beban Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi
• Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Sh Di Bidang Merek
• Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Yang Berakibat Mati
• Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dan Pengangkutan Kayu Ilegal Menurut Uu No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
• Akibat Hukum Dari Penyitaan Yang Tidak Sah Menurut Hukum Tersangka Berhak Menuntut Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Melalui Lembaga Praperadilan.
• Kajian Hukum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah (Studi Di Satlantas Polresta Medan)
• Penerapan Pidana Denda Dalam Hukum Pidana (Studi Pelanggaran Lalu Lintas Di Medan)
• Analisis Yuridis tentang Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Pemalsuan Surat
• Tinjauan Yuridis tentang Pengaturan Pidana dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan 
• Analisis Yuridis tentang Aspek Pembuktian dalam Kasus Pencemaran Nama Baik
• Analisis Yuridis tentang Kepentingan Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Pemalsuan Identitas

Contoh
26 – 50 Judul Skripsi Hukum Pidana

• Pertanggungjawaban Pidana Anggota Abri Dalam Kasus Penganiayaan Terhadap Orang Sipil.
• Analisis Terhadap Penerapan Sistem Saksi Rahasia dalam Penegakan Hukum Pidana
• Pembunuhan Berencana Sesuai Dengan Yang Diatur Dalam Pasal 340 Kuhp.
• Lembaga Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Terhadap Penyelenggaraan Hukum Pidana Dalam Rangka Pelaksanaan Hak Asasi Manusia
• Halangan Poligami Bagi Pria Beragama Islam Setelah Berlakunya Undang – Undang No. 1/1974 Ditinjau Dari Pasal 279
• Eksistensi Dan Penerapan Uu No. Ll/Pnps/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi Sebagai Sumber Hukum Positif Di Palangkaraya Kalimantan Tengah.
• Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Pidana
• Penegakan Hukum Pidana dalam Kasus Penggelapan Uang oleh Pejabat Publik
• Analisis Putusan Sanksi Pidana Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Bidang (Studi Kasus di Pengadilan Negeri X)
• Analisis Terhadap Penerapan Asas Akurasi dalam Penegakan Hukum Pidana
• Analisis Tentang Putusan Mahkamah Agung Dalam Proses Peninjauan Kembali Yang Menolak Pidana Mati Terdakwa Hengky Gunawan Dalam Delik Narkotika
• Kebijakan Hukum Pidana Asas Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana.
• Analisis Putusan Sanksi Pidana Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Bidang (Studi Kasus di Pengadilan Negeri X)
• Analisis Tentang Putusan Mahkamah Agung Dalam Proses Peninjauan Kembali Yang Menolak Pidana Mati Terdakwa Hanky Gunawan Dalam Delik Narkotika
• Tinjauan Yuridis Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Kejahatan Didasarkan Atas Asas Equality Before The Law
• Analisis Terhadap Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia
• Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana
• Analisis Terhadap Penerapan Sistem Penangkapan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia
• Penyelesaian Alternatif dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor
• Analisis Terhadap Pengaruh Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
• Analisis Terhadap Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Penegakan Hukum Pidana
• Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel)
• Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN.Mdn)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Lowongan Kerja Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 456/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst)

Contoh
51 – 75 Judul Skripsi Hukum Pidana

• Pemanfaatan Lembaga Praperadilan Dalam Usaha Penegakan Hukum Lingkungan (Tinjauan Yuridis Atas Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri X No. 1/Pra/Pid/1994/Pn.Mkt.).
• Analisis Terhadap Upaya Pemerintah dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia
• Pemanfaatan Lembaga Praperadilan Dalam Usaha Penegakan Hukum Lingkungan (Tinjauan Yuridis Atas Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri X No. 1/Pra/Pid/1994/Pn.Mkt.).
• Eksistensi Dan Penerapan Uu No. Ll/Pnps/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi Sebagai Sumber Hukum Positif Di X
• Akibat Hukum Dari Penyitaan Yang Tidak Sah Menurut Hukum Tersangka Berhak Menuntut Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Melalui Lembaga Praperadilan.
• Kebijakan Nonpenal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan (Studi Tentang Lembaga Mediasi Perbankan Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan
• Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Rugi Menurut Uu No. 8 Tahun 1981 Tentang Acara Pidana.
• Perbuatan Melawan Hukum Materil Berfungsi Positif Dan Berfungsi Negatif Dalam Tindak Pidana Korupsi
• Analisa Pertanggungjawaban Penyidik Polri Dalam Kaitan Terhadap Terjadinya Salah Tangkap Atau Error In Persona
• Kajian Hukum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah (Studi Di Satlantas Polresta Medan)
• Penerapan Pidana Denda Dalam Hukum Pidana (Studi Pelanggaran Lalu Lintas Di Medan)
• Analisis Yuridis tentang Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual
• Tinjauan Yuridis tentang Pengaturan Pembebasan Bersyarat dalam Sistem Peradilan Pidana
• Analisis Yuridis tentang Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Pernikahan 
• Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia
• Analisis Yuridis tentang Kepentingan Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Pemalsuan Identitas
• Tinjauan Yuridis tentang Pengaturan Aspek Sanksi Hukum dalam Kasus Tindak Pidana Perjudian
• Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja
• Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Penguasa Dalam Hal Tidak Diterbitkan Bukti Kepemilikan Yang Sah Atas Jual Beli Mobil Tadahan.
• Analisis Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN PGP tentang Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat
• Analisis Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mtk terhadap Tindak Pidana Pengedar Olahan Minuman Arak Tanpa Izin Edar
• Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 188/Pid.B/LH/2020/PN SGL tentang Perkara Pidana Perambahan Hutan untuk Kegiatan Pertambangan Ilegal
• Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No.14/PID-SUS2018/PT.BBL terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum
• Efektivitas Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Laporan Polisi Nomor : B 71/II/2020/SPKT/RES PKP/20 Februari 2020)
• Studi Tentang Penerapan Syarat Formil dan Materiil Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum dan Akibat Hukumnya Jika Dinyatakan Obscuur Libel Oleh Hakim (Studi Kasus Pada Perkara Pidana Korupsi Pengadaan Helikopter Dengan Terdakwa Abdullah Puteh).

Contoh
76 –100 Judul Skripsi Hukum Pidana

• Kebijakan Nonpenal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan (Studi Tentang Lembaga Mediasi Perbankan Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan.
• Harmonisasi Antara Kepolisian, Kejaksaan Dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di X
• Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mengimplementasikan, Nilai Keadilan, Dan Kepastian Hukum (Studi Kasus Pencemaran Nama Baik).
• Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menangani Anak Jalanan Yang Melakukan Tindak Pidana
• Analisis Yuridis Terhadap Beban Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.
• Analisis Yuridis tentang Aspek Pembuktian dalam Kasus Pencemaran Nama Baik
• Tinjauan Yuridis tentang Kejahatan Perdagangan Orang di Indonesia 
• Relevansi Penggunaan Teknologi dalam Penanggulangan Kejahatan Cybercrime di Indonesia.
• Harmonisasi Antara Kepolisian, Kejaksaan Dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kpk) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di X Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mengimplementasikan, Nilai Keadilan, Dan Kepastian Hukum (Studi Kasus Pencemaran Nama Baik).
• Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menangani Anak Jalanan Yang Melakukan Tindak Pidana
• Pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik demi kepentingan umum dan terpaksa membela diri (studi kasus putusan nomor 47/Pid.B/2020/Pn Pgp)
• Penegakan hukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika sebagai kejahatan tanpa korban (victimless crime) (studi kasus Badan Narkotika Nasional Kota Pangkalpinang )
• Penegakan hukum oleh satuan tugas sapu bersih pungutan liar dalam pemberantasan tindak pidana pungutan liar di wilayah hukum Kota Pangkalpinang
• Penegakan hukum pidana oleh dinas perhubungan (LLAJ) sebagai penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
• Penegakan hukum pidana terhadap pelaku perusakan benteng Toboali sebagai situs bernilai tinggi ditinjau dari undang-undang nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya
• Penegakan hukum pidana terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai di wilayah hukum kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai kota Pangkalpinang
• Analisis Yuridis Terhadap Beban Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.
• Kebijakan Hukum Pidana Asas Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Pembunuhan Berencana Sesuai Dengan Yang Diatur Dalam Pasal 340 Kuhp.
• Analisa Yuridis Penarikan Kembali Keterangan Terdakwa Dalam Berita Acara Penyidikan
• Kebijakan Hukum Pidana Asas Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif
• Pembatalan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers Majalah Mingguan Tempo, Editor, Dan Tabloid Detik Serta Permasalahan Hukumnya.
• Implementasi Hak-hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Poltabes Surabaya).
• Implementasi Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Tentang Pengembalian Berkas Perkara Dari Penuntut Umum Kepada Penyidik (Studi Di Kejaksaan Negeri Pontianak).
• Pelaksanaan Pemeriksaan Praperadilan Berkaitan Dengan Masalah Penahanan Bagi Tersangka Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Pengadilan Negeri Sleman.
• Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Pencurian.

Contoh
101 –125 Judul Skripsi Hukum Pidana

• PELAKSANAAN PENYELIDIKAN OLEH INTELIJEN KEJAKSAAN TERHADAP DUGAAN KORUPSI DALAM PENGADAAN DUA UNIT KAPAL IKAN FIBERGLASS OLEH PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
• TINJAUAN HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN PASAL 359 KUHP PADA KASUS KECELAKAAN LALU-LINTAS OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO
• PROSES PEMERIKSAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI BERDASAR PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PENANGGULANGAN EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA
• IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERZINAHAN OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI SURAKARTA
• TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)
• TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI OLEH PARAMEDIS (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR)
• TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PASAL 292 KUHP TENTANG PENCABULAN SEJENIS TERHADAP KORBAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SURAKARTA)
• TINJAUAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SAKSI PERKARA PIDANA PADA PROSES PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR
• TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PENCULIKAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA
• TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (UU PKDRT)
• STUDI TENTANG PELAKSANAAN EKSEPSI OLEH PENASIHAT HUKUM DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO
• STUDI PERBANDINGAN TENTANG PENGATURAN PEMBERIAN PERLINDUNGAN SAKSI DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA
• PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI KANTOR POS YANG TIDAK MENGANTAR SURAT KEPADA YANG BERHAK (STUDI KASUS DI POLSEK NGADIROJO WONOGIRI)
• PENGGUNAAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI MUNGKID MAGELANG DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS TINDAK PIDANA PENCURIAN BENDA PURBAKALA
• PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO DALAM PENGUNGKAPAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
• STUDI KOMPARASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DELIK PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI KUHP DAN UU RI NO. 21 TAHUN 2007
• UPAYA PEMBUKTIAN DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sukoharjo)
• PENERAPAN DISSENTING OPINION DALAM PROSES PENGAMBILAN PUTUSAN PERKARA KORUPSI PENGADAAN HELIKOPTER DENGAN TERDAKWA IR. H. ABDULLAH PUTEH OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
• KAJIAN YURIDIS IMPLEMENTASI PASAL 170 AYAT (2) KE-1 KUHP TENTANG TINDAK PIDANA DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG (PENGEROYOKAN) (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali)
• PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA ( Studi Kasus di Poltabes Surakarta)
• KAJIAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR)
• ANALISIS HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN PASAL 359 KUHP TERHADAP PERKARA PENEMBAKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo)
• ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN
• ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN DENGAN SENGAJA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pacitan)
• ANALISIS TENTANG PEMERIKSAAN SIDIK JARI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN KOTA BESAR SURAKARTA)

Contoh
126 –150 Judul Skripsi Hukum Pidana

• PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA (KROON GETUIGE) DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI PERSIDANGAN (STUDI KASUS PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO)
• PELAKSANAAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PERKARA PIDANA CAROK MASSAL DI WILAYAH HUKUM POLWIL MADURA
• KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BANTUL DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN ASAL-USUL PERNIKAHAN,
• KOMPARASI PERAN PENYIDIK POLRI DAN PENYIDIK POLISI MILITER DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PASAL 170 KUHP TERHADAP SIPIL DAN MILITER ( Studi kasus di Poltabes Surakarta dan Denpom Surakarta)
• PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI DARI KEKERASAN SUAMI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN HUKUM ISLAM
• KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI YANG MEMILIKI HUBUNGAN DARAH DENGAN TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)
• TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN PERNYATAAN PENGAKUAN BERSALAH TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGEDARKAN PSIKOTROPIKA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)
• ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI WONOSOBO TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN MOBIL PEMADAM KEBAKARAN OLEH MANTAN BUPATI WONOSOBO
• TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH PRIA DEWASA TERHADAP ANAK PEREMPUAN DIBAWAH UMUR ( Studi kasus di Pengadilan Negeri Klaten)
• KEKUATAN PEMBUKTIAN AUDIT INVESTIGASI OLEH BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) SEBAGAI KETERANGAN AHLI TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS KORUPSI PIMPINAN DPRD KOTA SURAKARTA)
• ANALISIS PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) TERHADAP TERDAKWA MARTHEN RENOUW DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BIDANG KEHUTANAN OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI JAYAPURA
• PELAKSANAAN PROGRAM ”ZERO STREET CRIME” SEBAGAI USAHA PENANGGULANGAN KEJAHATAN JALANAN OLEH KEPOLISIAN RESORT KOTA KEDIRI
• PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN SEORANG AYAH TERHADAP ANAK KANDUNGNYA
• PROSES PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API SECARA ILEGAL OLEH KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA (STUDI EMPIRIS UNDANG-UNDANG NOMOR 12/DARURAT/1951)
• KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT
• PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI BOYOLALI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA METROLOGI LEGAL
• TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR
• IMPLEMENTASI PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/21/PBI/2003 TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH DI BANK TABUNGAN NEGARA CABANG SURAKARTA
• PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KASUS ILEGAL LOGGING DALAM RANGKA MELESTARIKAN FUNGSI LINGKUNGAN DI KABUPATEN SRAGEN
• PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA, 08
• PROSES PENYIDIKAN TERHADAP KEJAHATAN KARTU KREDIT OLEH POLRES SLEMAN YOGYAKARTA
• STUDI PERBANDINGAN TENTANG PENGATURAN PEMBERIAN PERLINDUNGAN SAKSI DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA
• PELAKSANAAN PENUNTUTAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO
• KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sukoharjo)
• ANALISIS PUTUSAN DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER

Penutup

Nah, itulah kumpulan contoh judul skripsi Hukum Pidana 2024 terbaru yang bisa Mamikos bagikan untuk kamu.

Semoga contoh judul skripsi di atas bisa menjadi inspirasi kamu ketika sedang mencari judul skripsi, ya!

Jika kamu ingin mencari contoh judul skripsi untuk prodi lainnya, kamu bisa temukan infonya dengan mengunjungi situs blog Mamikos sekarang juga.

---

Klik dan dapatkan info kost di dekat kampus idamanmu:

Kost Dekat UGM Jogja

Kost Dekat UNPAD Jatinangor

Kost Dekat UNDIP Semarang

Kost Dekat UI Depok

Kost Dekat UB Malang

Kost Dekat Unnes Semarang

Kost Dekat UMY Jogja

Kost Dekat UNY Jogja

Kost Dekat UNS Solo

Kost Dekat ITB Bandung

Kost Dekat UMS Solo

Kost Dekat ITS Surabaya

Kost Dekat Unesa Surabaya

Kost Dekat UNAIR Surabaya

Kost Dekat UIN Jakarta