Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia beserta Penjelasannya Lengkap
Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia beserta Penjelasannya Lengkap – Contoh kebijakan fiskal di Indonesia dapat dilihat pada setiap periode atau era pemerintahan.
Hal tersebut tentu bukan tanpa alasan, mengingat kebijakan fiskal memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian di suatu negara. Salah satunya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan fiskal dilakukan dengan tujuan mengontrol pendapatan serta pengeluaran anggaran negara supaya ekonomi tetap stabil. Yuk, simak ulasan lengkapnya berikut ini!
Pengertian Kebijakan Fiskal
Daftar Isi
Daftar Isi
Fiskal diambil dari bahasa Inggris, yaitu “fisc” yang artinya adalah pengaturan atau perbendaharaan untuk keluar masuk uang pada suatu sistem pemerintahan, kerajaan, atau negara.
Pada dasarnya, kebijakan fiskal merupakan panduan bagi pemerintah dari suatu negara dalam mengatur situasi keuangan dengan tujuan meningkatkan kondisi ekonomi dan pendapatan negara.
Di samping itu, kebijakan fiskal juga berfungsi mengarahkan ekonomi di sebuah negara dengan cara mengubah atau memperbarui anggaran keluar dan pemasukan pemerintah.
Pemberlakukan kebijakan fiskal memungkinkan pemerintah mengendalikan income dan outcome secara penuh.
Menurut Haryadi (2014:82), disebutkan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan pada bidang ekonomi yang dilakukan pemerintah dengan tujuan mengarahkan perekonomian negara ke arah lebih baik sesuai harapan.
Cara yang ditempuh adalah dengan mengubah nilai pendapatan dan pengeluaran.
Kebijakan fiskal biasanya dilakukan oleh pemerintah melalui pihak Kementerian Keuangan maupun kementerian lainnya.
Lembaga-lembaga tersebut memiliki wewenang dalam mengatur kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan finansial, pengeluaran, pendapatan, ekspor impor, dan lainnya.
Contoh Kebijakan Fiskal
Selama masa pandemi Covid-19, sebenarnya ada cukup banyak contoh dari penerapan berbagai jenis kebijakan fiskal. Apalagi, mengingat pandemi bukanlah situasi yang bisa diprediksi.
Hal tersebut yang menjadikan munculnya beberapa kebijakan fiskal yang diterapkan.
Untuk lebih jelasnya, di bawah ini adalah contoh analisis kebijakan fiskal pemerintah Indonesia di masa pandemi maupun secara umum yang perlu diketahui untuk dipelajari:
1. Menaikkan Anggaran Penanganan Situasi Pandemi Covid-19
Pandemi virus corona memaksa pemerintah untuk meningkatkan nilai anggaran untuk menangani kondisi Covid-19.
Hal ini dilakukan melalui penerapan program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) 2021 dari angka Rp690 triliun menjadi Rp700 triliun.
Tingginya nominal anggaran pandemi menyedot anggaran pemerintah yang awalnya dialokasikan untuk program lain.
Di samping itu, kenaikan jumlah anggaran membuat kebutuhan dana semakin tinggi. Padahal, dalam kondisi bersamaan pihak pemerintah mengalami penyusutan income akibat pandemi.
Untuk mengatasi terjadinya defisit anggaran, pemerintah rajin melakukan penarikan utang.
Meskipun anggaran penanganan pandemi relatif tinggi, namun hal tersebut sangat penting. Mengingat pandemi harus segera diatasi karena memberikan dampak signifikan dalam berbagai sektor.
Oleh sebab itulah, mengalihkan anggaran program lain untuk memulihkan kondisi Covid-19 lebih logis dibandingkan membiarkan kondisi carut marut terjadi berlarut-larut.
2. Insentif Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19
Di masa pandemi Covid-19, pemerintah mengambil tindakan dengan memberikan keringanan dalam bentuk penghapusan pajak korporasi.
Otomatis hal ini akan mempengaruhi performa income negara yang berasal dari pajak. Padahal, persentase porsi pajak dalam APBN cukup tinggi.
Ketika program insentif pajak diimplementasikan, artinya pemerintah harus merelakan jika jumlah pendapatan pajak akan berkurang cukup drastis.
Akan tetapi, di sisi lain langkah ini cukup efektif dalam menjaga stabilitas perekonomian dalam negeri.
Pasalnya, saat pajak korporasi dihapuskan, beban perusahaan akan berkurang dan diharapkan dapat membantu supaya kegiatan usaha tetap berjalan.
Dengan kata lain, keringanan pajak dilakukan dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi dampak pandemi.
3. Program Amnesti Pajak 2017
Pada tahun 2017 silam, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan program Amnesti Pajak.
Peluncuran program ini dilakukan akibat tingginya laporan kasus penunggakan pajak serta banyak individu tidak melaporkan nominal kekayaannya. Oleh sebab itulah, program Amnesti Pajak diberlakukan.
Amnesti pajak adalah penghapusan pajak terutang tanpa sanksi pidana pada bidang sanksi administrasi perpajakan.
Program ini tentunya memicu banyak pihak, terutama perusahaan besar dan partai politik untuk menyelesaikan tunggakan pajak dan melaporkan aset kekayaan ke pihak berwenang.
Melalui program Amnesti Pajak, pendapatan nasional Indonesia meningkat drastis hingga angka Rp130 triliun. Hal ini tentu memberikan dampak cukup positif bagi pendapatan negara.
4. Tax Holiday
Program ini diluncurkan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Tax Holiday adalah pengurangan PPh Badan (Pajak Penghasilan Badan) dan wajib pajak dengan badan hukum mulai 10% – 100% dalam rentang waktu 5-10 tahun.
Program Tax Holiday bertujuan meningkatkan pertumbuhan industri.
5. Menambah Daftar Negara Bebas Visa ke Indonesia
Jika ada yang meminta untuk berikan contoh penerapan kebijakan fiskal di Indonesia, salah satunya adalah menambah daftar negara yang diperbolehkan masuk ke Indonesia tanpa visa (bebas visa).
Hingga saat ini, setidaknya ada 10 negara yang mendapatkan kebijakan free visa ke negara Indonesia, yakni Hong Kong, Macau, Korea Selatan, Jepang, China, Maroko, Ekuador, Chili, Peru, dan Rusia.
Program ini dilakukan dengan tujuan membantu mendongkrak industri pariwisata di Indonesia agar mendapatkan kenaikan devisa dari wisatawan asing yang berlibur ke tanah air.
6. Kewajiban Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
Contoh kebijakan fiskal selanjutnya adalah pemberlakukan kewajiban NPWP.
Belum lama ini, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal tentang kewajiban memiliki NPWP bagi semua masyarakat yang telah bekerja. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan pendapatan dari pajak.
7. Bea Masuk Anti Dumping & Tindakan Pengamanan Sementara
Program ini mengacu pada pungutan negara yang diberlakukan selama masa penyelidikan produk dumping dan berpotensi mengakibatkan kerugian.
Produk dumping adalah barang yang diimpor dengan nilai lebih rendah dibandingkan harga normal dari negara pengekspor.
Tujuan implementasi program ini adalah memproteksi produk dalam negeri serta memberikan kepercayaan ke masyarakat supaya mau mengkonsumsi produk lokal (dalam negeri).
Di sisi lain, kebijakan fiskal anti dumping dapat menghambat aktivitas perdagangan internasional.
Fungsi Kebijakan Fiskal
Dalam UU No. 17/2003 Pasal 3 Ayat 4 mengenai Keuangan Negara, disebutkan bahwa kebijakan fiskal memiliki 4 fungsi utama, yakni:
- Fungsi Perencanaan: Kebijakan fiskal saat anggaran suatu negara dijadikan dasar oleh manajemen dalam membuat perencanaan anggaran tahunan.
- Fungsi Otoritas: Kebijakan fiskal akan menjalankan fungsinya saat anggaran negara menjadi pedoman yang dipakai mencari income dan belanja tahunan.
- Fungsi Pengawasan: Kebijakan fiskal berfungsi saat anggaran negara sudah dijadikan sebagai dasar manajemen dalam merencanakan anggaran tahunan.
- Fungsi Stabilisasi: Saat anggaran dari pemerintah difungsikan sebagai alat yang bertujuan memelihara dan melakukan tindakan keseimbangan fundamental perekonomian negara.
- Fungsi Alokasi: Kebijakan fiskal berfungsi saat anggaran negara digunakan untuk tujuan mengurangi angka pengangguran dan pemborosan sumber daya. Selain itu, fungsi alokasi juga bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas ekonomi negara.
- Fungsi Distribusi: Kebijakan fiskal memainkan peran saat negara membuat kebijakan anggaran baru sesuai peraturan berlaku.
Tujuan Kebijakan Fiskal
Sebelum membahas lebih jauh mengenai contoh kebijakan fiskal, sebaiknya ketahui terlebih dahulu apa saja tujuan utama dari penerapan kebijakan fiskal selain mengontrol income dan outcome suatu negara.
Kebijakan fiskal dapat memberikan pengaruh besar terhadap keadaan perekonomian sebuah negara. Apabila kebijakan fiskal yang diterapkan tepat, maka berpotensi mendongkrak pertumbumbuhan ekonomi.
Saat sektor industri semakin berkembang pesat, maka kebutuhan tenaga kerja meningkat. Dengan begitu, angka pengangguran juga semakin berkurang.
Contoh, saat pemerintah mengimplementasikan kebijakan fiskal untuk mendorong masuknya investor asing ke Indonesia.
Hal ini akan membantu meningkatkan pertumbuhan pada sektor industri dan memicu pembangunan pabrik baru sehingga perusahaan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Komponen-Komponen Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal terdiri dari beberapa komponen, yaitu sebagai berikut:
1. Kebijakan Pengeluaran
Komponen kebijakan fiskal satu ini masih berkaitan dengan income dan pengeluaran modal suatu negara. Hal ini telah diatur pada kebijakan pengeluaran.
Umumnya, pengeluaran modal diterbitkan negara bisa diterapkan di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.
Sedangkan pengeluaran bisa dipakai membayar kewajiban (utang) negara beserta bunga internal maupun eksternal.
2. Kebijakan Perpajakan
Pada dasarnya, komponen kebijakan perpajakan merupakan satu dari beberapa sumber pendapatan terbesar suatu negara, baik dalam bentuk pajang langsung atau pajak tidak langsung.
Implementasi kebijakan perpajakan bertujuan menjaga pajak progresif melalui penerbitan keputusan pemberlakuan pajak.
Misalnya, dengan menaikkan pajak, maka pemerintah bisa mengurangi daya beli barang dan jasa di masyarakat, sehingga berimbas pada penurunan investasi dan produksi.
3. Kebijakan Pengelolaan Utang
Komponen kebijakan surplus atau pengelolaan utang dilakukan pemerintah saat nilai pendapatan lebih tinggi dibandingkan anggaran yang dikeluarkan, sehingga negara mengalami surplus.
Jika terjadi situasi sebaliknya, maka negara akan mengalami kerugian atau defisit. Anggaran defisit bisa dilakukan dengan mencetak uang atau meminjam dana ke pihak asing.
4. Kebijakan Investasi dan Kebijakan Disinvestasi
Tujuan dari komponen kebijakan investasi dan disinvestasi adalah mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara agar tetap seimbang. Oleh sebab itulah, optimalisasi investasi harus dilakukan.
Jenis Kebijakan Fiskal
Berdasarkan perannya dalam mengatur income dan outcome, kebijakan fiskal dikategorikan menjadi beberapa jenis, di antaranya adalah:
1. Kebijakan Fiskal Dinamis
Jenis kebijakan fiskal ini relatif lebih mudah diterapkan, khususnya ketika terjadi perubahan situasi signifikan. Seperti diketahui, sebuah negara tidak selalu menghadapi kondisi sesuai yang diharapkan.
Contoh mudahnya, ketika pandemi Covid-19 seperti beberapa tahun terakhir ini.
Pandemi menuntut negara untuk dapat melakukan berbagai perubahan pada anggaran belanja dan pendapatan pemerintah secara aktif untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini.
2. Kebijakan Fiskal Seimbang
Bisa dikatakan bahwa jenis kebijakan fiskal seimbang merupakan kombinasi dari surplus dan defisit.
Dengan kata lain, nilai income dan outcome akan diusahakan supaya bisa seimbang, sehingga tidak terjadi kekurangan maupun kelebihan anggaran.
Nilai tersebut mempunyai sisi positif dan juga negatif. Pasalnya, dalam situasi seimbang pemerintah tidak harus menarik dana maupun utang. Jadi, kondisi utang negara tetap terjaga.
Namun sebaliknya, hal ini mengindikasikan jika keadaan perekonomian tidak menarik.
3. Kebijakan Fiskal Defisit
Orientasi kebijakan fiskal bertujuan meningkatkan nilai belanja dibandingkan pendapatan. Umumnya, implementasi kebijakan fiskal dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Dengan kata lain, negara bersedia mengambil risiko mengalami defisit dengan meningkatkan anggaran pengeluaran agar ekonomi lokal bisa meningkat.
Kebijakan fiskal defisit biasanya diambil ketika situasi perekonomian di suatu negara sedang melemah.
Hanya saja, di sisi lain hal ini dapat memberikan efek negatif karena pemerintah akan menarik utang tahunan guna memenuhi keperluan belanja yang tinggi, sementara income yang diperoleh rendah.
Contoh kebijakan fiskal defisit dapat dilihat pada alokasi anggaran pemerintah untuk menangani keadaan pandemi dengan tujuan memulihkan kondisi ekonomi negara.
4. Kebijakan Fiskal Surplus
Jenis kebijakan fiskal surplus bertujuan menciptakan surplus nilai income (pendapatan) dan menekan pengeluaran. Dengan begitu, lonjakan nilai inflasi dapat dihindari oleh negara.
Supaya bisa mencapai nilai surplus anggaran, biasanya negara akan mengurangi anggaran pengeluaran.
Di samping itu, surplus juga dapat dilakukan dengan melakukan akselerasi di berbagai elemen pendapatan, seperti bea cukai maupun perpajakan.
Bentuk-Bentuk Kebijakan Fiskal
Apabila dipelajari secara teoritis, kebijakan fiskal memiliki beberapa bentuk, yakni sebagai berikut:
1. Kebijakan Fiskal Sengaja
Langkah fiskal yang dilakukan secara sengaja ketika negara dihadapkan pada situasi tidak terprediksi.
Kebijakan fiskal sengaja biasanya diputuskan secara cepat tanpa mempertimbangkan berbagai aspek detail sebab tujuannya adalah untuk merespon kondisi ekonomi yang tidak terduga.
Bentuk kebijakan fiskal sengaja umumnya berupa perubahan regulasi seputar pendapatan, mengubah belanja negara, dan sejenisnya.
2. Kebijakan Fiskal Tidak Disengaja
Langkah fiskal ini masuk dalam kategori impulsif. Pasalnya, pemerintah akan melakukan tindakan fiskal tanpa pertimbangan jangka panjang.
Biasanya, bentuk kebijakan fiskal tidak sengaja diterapkan saat kondisi bisnis di suatu negara lesu.
3. Kebijakan Fiskal Fungsional
Bentuk kebijakan fiskal fungsional direncanakan dan disusun secara matang melalui berbagai pertimbangan, khususnya dengan memperhatikan aspek fungsi dan nilai guna.
Instrumen Instrumen Kebijakan Fiskal
Dalam kebijakan fiskal, instrumen bisa membantu pemerintah dalam memperoleh tujuan tertentu dari implementasi kebijakan fiskal tersebut. Untuk lebih lengkapnya, di bawah ini adalah instrumen kebijakan fiskal:
1. Pembiayaan Fungsional
Mengacu pada pengeluaran atau belanja pemerintah yang sudah diatur untuk mencapai tujuan dalam menghindari dampak langsung pada income nasional suatu negara.
Tujuan utama instrumen pembiayaan fungsional adalah menaikkan peluang kerja masyarakat di negara tersebut.
2. Pengelolaan Anggaran
Instrumen ini merujuk pada keterkaitan outcome (belanja) dengan penerimaan pajak pemerintah yang dipakai untuk mengurangi ketidakstabilan kondisi ekonomi dengan menyesuaikan anggaran.
3. Stabilitas Anggaran Otomatis
Penekanan pengeluaran anggaran yang dilakukan negara harus memberikan manfaat nyata dan mempunyai biaya relatif dari berbagai aktivitas.
4. Anggaran Belanja Seimbang
Istilah ini ditujukan pada anggaran yang sudah disesuaikan dengan kondisi dan situasi ekonomi suatu negara.
Tujuan dari instrumen ini bersifat jangka panjang. Apabila berhasil, maka akan memberikan dampak berupa kestabilan ekonomi.
Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Bisnis
Penerapan kebijakan fiskal di Indonesia nyatanya memberikan dampak cukup signifikan bagi pelaku usaha. Contoh sederhana dari dampak kebijakan fiskal adalah peningkatan pajak.
Saat pemerintah mengimplementasikan kebijakan peningkatan pajak dengan tujuan menaikkan perekonomian negara, maka akan berpengaruh pada bisnis yang sedang beroperasi.
Pasalnya, pemilik usaha harus merencanakan penetapan harga produk (barang atau jasa) secara lebih cermat.
Untuk mendapatkan harga yang sesuai, maka pemilik bisnis harus melakukan perencanaan keuangan menggunakan rumus akuntansi.
Dengan begitu, ketika pemerintah memberlakukan kebijakan kenaikan pajak, maka pelaku usaha tidak merasa bingung dalam menyeimbangkan usaha yang dijalankan.
Memahami pengertian, fungsi, tujuan, komponen, jenis-jenis, bentuk, dan contoh kebijakan fiskal di Indonesia ini penting. Sekarang kamu dapat menilai setiap bentuk kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah.
Jadi, tidak akan keliru lagi dalam membedakan kebijakan fiskal dengan kebijakan lainnya.
Klik dan dapatkan info kost di dekat kampus idamanmu: