38 Contoh Soal SKB CPNS Kejaksaan dan Kunci Jawabannya 2024 untuk Latihan
38 Contoh Soal SKB CPNS Kejaksaan dan Kunci Jawabannya 2024 untuk Latihan – Pendaftaran CPNS tahun 2024 sudah dibuka. Bahkan sudah banyak instansi yang mengumumkan pembukaan formasi CPNS 2024.
Oleh karena itu selain persiapan berkas CPNS yang dibutuhkan, penguasaan materi guna mengikuti tes CPNS 2024 juga harus semakin giat dilakukan. Salah satunya adalah dengan mempelajari soal-soal CPNS bidang terkait.
Bagi Anda yang tengah mempersiapkan untuk mengikuti seleksi CPNS 2024 terutama di bidang kejaksaan, artikel ini akan memberikan berbagai contoh soal SKB CPNS Kejaksaan 2024 yang bisa pergunakan untuk belajar.
Contoh Soal SKB CPNS Kejaksaan 2024 dan Kunci Jawabannya
Perlu Anda ketahui bahwa Tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kejaksaan meliputi beberapa materi yang relevan dengan tugas dan fungsi kejaksaan.
Apa saja materi Tes SKB CPNS Kejaksaan? Berikut adalah beberapa materi yang sering diujikan dalam SKB Kejaksaan:
1. Hukum Pidana: Meliputi hukum pidana materiil dan formil, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Hukum Perdata: Termasuk di dalamnya hukum perdata umum, hukum acara perdata, serta hukum perikatan.
3. Hukum Acara: Baik acara pidana maupun perdata, termasuk prosedur dan tata cara penanganan perkara di pengadilan.
4. Tugas dan Fungsi Kejaksaan: Pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab kejaksaan dalam sistem peradilan, termasuk penuntutan, eksekusi, dan penyidikan perkara tertentu.
5. Hukum Administrasi Negara: Memahami aspek hukum yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara, serta tata cara penyelenggaraan administrasi negara.
6. Undang-Undang Terkait: Pemahaman mengenai berbagai undang-undang yang berhubungan dengan tugas kejaksaan, seperti UU Tipikor (Tindak Pidana Korupsi), UU Narkotika, dan lainnya.
7. Kode Etik Jaksa: Pengetahuan mengenai kode etik profesi jaksa dan penerapannya dalam menjalankan tugas sehari-hari.
Nah, dari materi di atas bisa Anda pelajari dan selanjutnya silakan untuk mengerjakan 38 contoh soal SKB CPNS Kejaksaan di bawah ini, ya. Namun, pastikan Anda mengerjakan contoh soal CPNS terlebih dahulu baru kemudian mencocokannya pada kunci jawaban di bagian akhir.
Contoh Soal SKB CPNS Kejaksaan – 1
1. Kejaksaan sebagai lembaga negara memiliki tugas dan wewenang utama, yaitu dalam bidang …
a) Perdata dan tata usaha negara
b) Pemerintahan dan pertahanan
c) Penuntutan dan penyidikan
d) Perlindungan hukum dan HAM
2. Dalam hukum acara pidana, yang bertugas melakukan penuntutan adalah …
a) Kejaksaan
b) Pengacara
c) Polisi
d) Hakim
3. Di antara pilihan berikut, mana yang merupakan sumber hukum tertulis di Indonesia?
a) Kebiasaan
b) Undang-undang
c) Doktrin
d) Traktat
4. Pancasila sebagai dasar negara diputuskan dalam sidang BPUPKI pada tanggal …
a) 18 Agustus 1945
b) 22 Juni 1945
c) 17 Agustus 1945
d) 1 Juni 1945
5. Asas dalam penegakan hukum yang memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di depan hukum adalah …
a) Asas keadilan
b) Asas persamaan di muka hukum
c) Asas kepastian hukum
d) Asas legalitas
6. Siapa yang berwenang melakukan penyidikan dalam perkara pidana?
a) Polisi
b) Pengacara
c) Kejaksaan
d) Hakim
7. Undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi di Indonesia adalah …
a) UU No. 31 Tahun 1999
b) UU No. 32 Tahun 2004
c) UU No. 23 Tahun 2002
d) UU No. 18 Tahun 2003
8. Lembaga peradilan yang mengawasi pelaksanaan hukum di Indonesia disebut …
a) Kejaksaan
b) Kementerian Hukum dan HAM
c) Polisi
d) Mahkamah Agung
9. Apa peran utama jaksa dalam proses peradilan pidana?
a) Membela terdakwa
b) Memutus perkara
c) Melakukan penuntutan
d) Menangkap tersangka
10. Siapa yang menjabat sebagai pimpinan tertinggi di Kejaksaan?
a) Jaksa
b) Jaksa Agung
c) Kepala Kepolisian
d) Ketua Mahkamah Agung
11. Apa sifat sistem peradilan pidana di Indonesia?
a) Terbuka
b) Tertutup
c) Tertutup untuk umum
d) Tertutup kecuali perkara tertentu
12. Jaksa memiliki hak untuk melakukan penuntutan berdasarkan asas apa?
a) Lex specialis
b) Lex superior
c) Oportunitas
d) Legalitas
13. Asas praduga tak bersalah dalam hukum pidana dikenal dengan istilah …
a) Presumptio iuris tantum
b) Presumptio innocentiae
c) Presumptio iuris de iure
d) Presumptio culpabilis
14. Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh …
a) Presiden
b) Menteri Hukum dan HAM
c) Jaksa Agung
d) Mahkamah Agung
15. Kejaksaan Republik Indonesia berkedudukan sebagai …
a) Lembaga negara yang berdiri sendiri
b) Lembaga di bawah Mahkamah Agung
c) Bagian dari Kementerian Hukum dan HAM
d) Lembaga eksekutif
16. Siapa yang memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka?
a) KPK
b) Jaksa
c) Hakim
d) Polisi
17. Tugas utama Jaksa Penuntut Umum adalah …
a) Menangkap tersangka
b) Melakukan penyidikan
c) Menuntut di pengadilan
d) Menyidangkan perkara perdata
18. Asas legalitas dalam hukum pidana berarti bahwa …
a) Semua perbuatan dapat dihukum
b) Tidak ada hukuman tanpa undang-undang
c) Hukum hanya berlaku untuk orang tertentu
d) Hukuman diberikan sesuai dengan kesepakatan
19. Kejaksaan berwenang dalam penanganan perkara pidana, kecuali …
a) Menuntut perkara
b) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan hakim
c) Memutus perkara
d) Mengajukan upaya hukum kasasi
Contoh Soal SKB CPNS Kejaksaan – 2
20. Di bawah ini adalah yang berwenang dalam penahanan perkara pidana, kecuali …
a) Penyidik
b) Hakim
c) Penuntut Umum
d) Polisi
21. Jaksa dapat mengajukan banding atas putusan pengadilan dalam waktu …
a) 7 hari
b) 14 hari
c) 21 hari
d) 30 hari
22. Kejaksaan di Indonesia dibagi menjadi …
a) Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi
b) Kejaksaan Umum dan Kejaksaan Khusus
c) Kejaksaan Daerah dan Kejaksaan Pusat
d) Kejaksaan Pusat dan Kejaksaan Wilayah
23. Asas non-retroaktif dalam hukum pidana berarti …
a) Hukum tidak berlaku surut
b) Hukum berlaku untuk masa depan
c) Hukum hanya berlaku untuk kasus tertentu
d) Hukum tidak berlaku untuk warga asing
24. Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia dilakukan dengan cara …
a) Suntik mati
b) Penggantungan
c) Penembakan
d) Pembakaran
25. Pada proses penegakan hukum, asas yang menjamin bahwa setiap orang akan mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan hak-haknya merupakan asas …
a) Keadilan
b) Persamaan di muka hukum
c) Efisiensi
d) Keterbukaan
26. Dalam sistem hukum Indonesia, peran Jaksa sebagai penuntut umum adalah untuk melakukan penuntutan berdasarkan …
a) Fakta dan hukum yang ada
b) Instruksi dari atasan
c) Kepentingan masyarakat
d) Kebijakan pemerintah
27. Dalam penanganan perkara pidana, lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) adalah …
a) Polisi
b) Hakim
c) Jaksa
d) Pengacara
28. Hari Bhakti Adhyaksa, yang merupakan hari peringatan Kejaksaan Republik Indonesia, diperingati setiap tanggal …
a) 1 Juni
b) 15 Juli
c) 22 Juli
d) 21 Agustus
29. Undang-undang yang mengatur tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah …
a) UU No. 2 Tahun 1986
b) UU No. 16 Tahun 2004
c) UU No. 31 Tahun 1999
d) UU No. 23 Tahun 2002
30. Jaksa memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan kecuali dalam hal …
a) Kejahatan ringan
b) Tindak pidana umum
c) Tindak pidana korupsi
d) Pelanggaran perdata
31. 9 Desember adalah tanggal yang diperingati sebagai hari …
a) Hari Anti Korupsi
b) Hari Pancasila
c) Hari Kebangkitan Nasional
d) Hari Hak Asasi Manusia
32. Seorang jaksa memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses penyidikan. Pengecualian terhadap kewajiban ini dapat dilakukan apabila …
a) Jaksa diperintahkan oleh atasan langsung
b) Ada izin tertulis dari Ketua Pengadilan
c) Informasi tersebut diminta oleh lembaga negara terkait
d) Informasi digunakan untuk kepentingan penuntutan
33. Pada saat melakukan penuntutan dalam kasus pidana, jaksa harus memastikan bahwa terdakwa mendapatkan hak-haknya sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak terdakwa, maka akibat hukumnya adalah …
a) Proses peradilan dilanjutkan tanpa perubahan
b) Terdakwa dapat mengajukan banding
c) Jaksa dikenakan sanksi administratif
d) Tuntutan dapat dibatalkan
34. Ketika terjadi pertentangan antara kepentingan pribadi dan tugas jaksa, prinsip yang harus dipegang teguh oleh jaksa adalah …
a) Kepentingan negara di atas segalanya
b) Kepentingan pribadi tidak boleh mempengaruhi tugas
c) Kepentingan masyarakat lebih diutamakan
d) Kepentingan hukum di atas kepentingan individu
35. Apabila terdapat perbedaan pandangan antara jaksa penuntut umum dan hakim mengenai penerapan hukum dalam suatu perkara, langkah yang harus diambil oleh jaksa adalah …
a) Mengajukan banding atas putusan hakim
b) Meminta petunjuk dari atasan
c) Menerima putusan dan melanjutkan proses hukum
d) Melakukan diskusi dengan hakim untuk mencapai kesepakatan
36. Kejaksaan dapat mengajukan gugatan perdata untuk kepentingan negara jika terdapat indikasi bahwa …
a) Negara mengalami kerugian akibat perbuatan hukum
b) Negara tidak mendapatkan haknya sesuai undang-undang
c) Ada pelanggaran konstitusi yang merugikan masyarakat
d) Lembaga pemerintah digugat oleh pihak swasta
37. Dalam kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara, jaksa memiliki kewenangan untuk …
a) Menghentikan penyelidikan jika ada tekanan politik
b) Menangkap pejabat negara tanpa izin
c) Mengamankan aset-aset yang diduga hasil korupsi
d) Menunda proses hukum hingga bukti lengkap
38. Seorang jaksa yang sedang menangani kasus dengan perhatian publik tinggi harus bertindak dengan …
a) Mengutamakan transparansi agar publik mengetahui setiap langkah yang diambil
b) Menjaga integritas dan tidak terpengaruh oleh opini publik
c) Menghindari sorotan media dan bekerja secara tertutup
d) Mengikuti arahan dari tokoh masyarakat untuk menjaga reputasi
Kunci Jawaban
Anda bisa mencocokan soal yang sudah Anda kerjakan tadi dengan kunci jawaban di bawah ini, ya.
1. c) Penuntutan dan penyidikan
2. a) Kejaksaan
3. b) Undang-undang
4. d) 1 Juni 1945
5. b) Asas persamaan di muka hukum
6. a) Polisi
7. a) UU No. 31 Tahun 1999
8. d) Mahkamah Agung
9. c) Melakukan penuntutan
10. b) Jaksa Agung
11. a) Terbuka
12. d) Legalitas
13. b) Presumptio innocentiae
14. c) Jaksa Agung
15. a) Lembaga negara yang berdiri sendiri
16. d) Polisi
17. c) Menuntut di pengadilan
18. b) Tidak ada hukuman tanpa undang-undang
19. c) Memutus perkara
Lanjutan
20. d) polisi
21. b) 14 hari
22. a) Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi
23. a) Hukum tidak berlaku surut
24. c) Penembakan
25. b) Persamaan di muka hukum
26. a) Fakta dan hukum yang ada
27. c) Jaksa
28. c) 22 Juli
29. b) UU No. 16 Tahun 2004
30. d) Pelanggaran perdata
31. a) Hari Anti Korupsi
32. c) Informasi tersebut diminta oleh lembaga negara terkait
33. d) Tuntutan dapat dibatalkan
34. b) Kepentingan pribadi tidak boleh mempengaruhi tugas
35. a) Mengajukan banding atas putusan hakim
36. a) Negara mengalami kerugian akibat perbuatan hukum
37. c) Mengamankan aset-aset yang diduga hasil korupsi
38. b) Menjaga integritas dan tidak terpengaruh oleh opini publik
Penutup
Demikian contoh soal SKB CPNS Kejaksaan 2024 yang dapat Mamikos berikan sebagai bahan persiapan Anda. Jadi, berapa banyak soal SKB Kejaksaan yang Anda jawab dengan benar?
Klik dan dapatkan info kost di dekatmu:
Kost Jogja Murah
Kost Jakarta Murah