Contoh Soal USP PKN Kelas 12 SMA USBN 2024 Kurikulum 2013
Contoh Soal USP PKN Kelas 12 SMA USBN 2024 Kurikulum 2013 – Mempersiapkan USP PKN kelas 12 SMA USBN 2024 akan lebih mudah dengan mengerjakan soal.
Selain dapat menguji pemahaman kamu mengenai materi yang diberikan secara langsung, mengerjakan contoh soal USP PKN kelas 12 SMA USBN 2024 juga salah satu tips belajar efektif.
Untuk itu, artikel ini sudah memuat kumpulan contoh soal USP PKN kelas 12 SMA USBN 2024 khusus untuk kamu.
Materi PKN Kelas 12 SMA Kurikulum 2013
Daftar Isi
Daftar Isi
Siswa kelas 12 SMA pada mata pelajaran PKN akan menerima 4 bab materi. Apa saja materi PKN kelas 12 SMA Kurikulum 2013?
- Bab 1. Kasus-kasus Pelanggaran Hak dan
Pengingkaran Warga Negara Indonesia - Bab 2. Perlindungan dan Penegakan Hukum di
Indonesia - Bab 3. Pengaruh Kemajuan IPTEK terhadap negara
Kesatuan Republik Indonesia - Bab 4. Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa
dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
40 Contoh Soal USP PKN Kelas 12 SMA USBN 2024
Contoh soal USP PKN kelas 12 SMA USBN 2024 di bawah ini sudah Mmaikos kelompokkan menurut materi di masing-masing bab.
Contoh soal USP PKN kelas 12 SMA USBN 2024 ini juga sudah disertai dengan kunci jawabannya sehingga akan lebih mempermudah kamu.
Contoh Soal USP PKN Kelas 12 SMA USBN 2024 – Bab 1
1. Apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia?
a) Hak yang
dimiliki oleh warga negara.
b) Hak yang
terbatas oleh status kewarganegaraan.
c) Hak yang
dimiliki oleh semua orang tanpa memandang status kewarganegaraan.
d) Hak yang diatur
dalam UUD 1945.
Jawaban: c
2. Hak warga negara di Indonesia diatur dalam…
a) Pancasila
b) UUD 1945
c) UU
Kewarganegaraan
d) Piagam ASEAN
Jawaban: b
3. Salah satu hak warga negara adalah…
a) Hak untuk
memilih dan memeluk agama tanpa paksaan.
b) Hak untuk
memilih dan memeluk agama dengan paksaan.
c) Hak untuk
memilih agama yang ditentukan oleh pemerintah.
d) Hak untuk tidak
memilih agama.
Jawaban: a
4. Kewajiban warga negara adalah…
a) Tindakan atau
perbuatan yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.
b) Tindakan atau
perbuatan yang tidak perlu dilakukan oleh warga negara.
c) Tindakan atau
perbuatan yang bebas ditentukan oleh masing-masing individu.
d) Tindakan atau
perbuatan yang dapat diabaikan tanpa konsekuensi.
Jawaban: a
5. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara adalah…
a) Independen,
tidak saling terkait.
b) Saling
bertentangan.
c) Saling terkait
dan memiliki hubungan sebab akibat atau kausalitas.
d) Saling mendukung
tetapi tidak berhubungan.
Jawaban: c
6. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran hak warga negara?
a) Ketidakmampuan
warga negara untuk memperoleh hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan.
b) Kebebasan warga
negara untuk melanggar hukum.
c) Ketidakpedulian
warga negara terhadap hak-hak mereka.
d) Kewajiban
pemerintah untuk melanggar hak warga negara.
Jawaban: a
7. Salah satu contoh pelanggaran hak warga negara terkait dengan proses
penegakan hukum adalah…
a) Perlakuan yang
adil terhadap semua pelanggar hukum.
b) Perlakuan
berbeda terhadap pelanggar hukum berdasarkan kekayaan atau jabatan.
c) Tidak ada
pelanggaran hak dalam proses penegakan hukum.
d) Perlakuan yang
sama terhadap semua pelanggar hukum.
Jawaban: b
8. Pelanggaran terhadap hak warga negara terkait dengan tingkat kemiskinan
dan pengangguran yang tinggi melanggar amanat Pasal…
a) 26 UUD 1945
b) 27 ayat 1 UUD
1945
c) 28A UUD 1945
d) 29 ayat 2 UUD
1945
Jawaban: b
9. Pasal berapa dalam UUD 1945 yang menjamin eksistensi Hak Asasi Manusia?
a) 28
b) 27
c) 29
d) 30
Jawaban: a
10. Salah satu contoh pelanggaran hak warga negara adalah tindak kekerasan
yang mengatasnamakan agama. Hal ini bertentangan dengan Pasal…
a) 27 ayat 1 UUD
1945
b) 28A UUD 1945
c) 29 ayat 2 UUD
1945
d) 30 UUD 1945
Jawaban: c
Contoh Soal USP PKN Kelas 12 SMA USBN 2024 – Bab 2
11. Apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum?
a) Tindakan untuk
memberikan keamanan fisik bagi subjek hukum.
b) Tindakan yang
dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga keadilan.
c) Tindakan untuk
melindungi subjek hukum dengan penetapan aturan hukum.
d) Tindakan untuk
menghukum pelanggar hukum.
Jawaban: c
12. Tujuan utama penegakan hukum adalah…
a) Menegakkan
kebebasan individu.
b) Mewujudkan
supremasi hukum, keadilan, dan perdamaian dalam masyarakat.
c) Memastikan bahwa
tidak ada pelanggaran hukum.
d) Memberikan
sanksi yang berat kepada pelaku pelanggaran hukum.
Jawaban: b
13. Penegakan hukum dilakukan oleh…
a) Aparat penegak
hukum bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat.
b) Aparat penegak
hukum bekerja sendiri tanpa aturan hukum.
c) Aparat penegak
hukum bekerja sendiri tanpa tujuan tertentu.
d) Aparat penegak
hukum bekerja sama dengan masyarakat.
Jawaban: d
14. Apa yang menjadi tanggung jawab penegakan hukum dalam kasus pelanggaran
hukum?
a) Memastikan
pelaku pelanggaran hukum tidak mendapatkan sanksi.
b) Memastikan
pelaku pelanggaran hukum mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.
c) Memberikan
penghargaan kepada pelaku pelanggaran hukum.
d) Membiarkan
pelaku pelanggaran hukum tanpa sanksi.
Jawaban: b
15. Perlindungan hukum dan penegakan hukum bekerja sama untuk
menciptakan…
a) Lingkungan hukum
yang tidak adil.
b) Lingkungan hukum
yang tidak aman.
c) Lingkungan hukum
yang adil dan aman bagi semua warga masyarakat.
d) Lingkungan hukum
yang hanya menguntungkan pemerintah.
Jawaban: c
16. Apa peran utama Kepolisian dalam sistem hukum Indonesia?
a) Menjalankan
proses peradilan.
b) Menjaga keamanan
dan ketertiban masyarakat, melakukan penyelidikan terkait tindak pidana, dan
menegakkan hukum.
c) Memberikan
sanksi kepada pelaku tindak pidana.
d) Memberikan
advokasi kepada warga yang membutuhkan bantuan hukum.
Jawaban: b
17. Lembaga hukum yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman adalah…
a) Kepolisian
b) Kejaksaan
c) Advokat
d) Peradilan
Jawaban: d
18. Apa fungsi utama Kejaksaan dalam sistem hukum Indonesia?
a) Menjaga keamanan
dan ketertiban masyarakat.
b) Melakukan
penyidikan terhadap tindak pidana.
c) Menyediakan
bantuan hukum kepada warga masyarakat.
d) Menuntut di
depan pengadilan atas pelanggaran hukum yang telah terjadi.
Jawaban: d
19. Siapakah yang bertugas memberikan advokasi atau bantuan hukum kepada
warga yang membutuhkan?
a) Kepolisian
b) Kejaksaan
c) Advokat atau
Penasihat Hukum
d) Komisi
Pemberantasan Korupsi
Jawaban: c
20. Lembaga yang bertugas melawan korupsi di Indonesia adalah…
a) Kepolisian
b) Kejaksaan
c) Advokat atau
Penasihat Hukum
d) Komisi
Pemberantasan Korupsi
Jawaban: d
Contoh Soal USP PKN Kelas 12 SMA USBN 2024 – Bab 3
21. Apa dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap masyarakat
Indonesia?
a) Membatasi
partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.
b) Membawa pengaruh
positif terhadap nilai-nilai tertentu seperti keterbukaan, kebebasan, dan
demokrasi.
c) Menghambat
perkembangan pemikiran masyarakat.
d) Meningkatkan
otoritarianisme dalam pemerintahan.
Jawaban: b
22. Apa yang semakin terbuka dengan kemajuan iptek di Indonesia?
a) Keterbatasan
dalam mengembangkan pemikiran.
b) Ide-ide baru.
c) Keterbatasan
partisipasi masyarakat.
d) Keterbatasan
kebebasan individu.
Jawaban: b
23. Apa yang semakin memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan
keputusan?
a) Kemunduran dalam
perkembangan teknologi.
b) Nilai-nilai
demokrasi.
c) Otoritarianisme
dalam pemerintahan.
d) Penekanan pada
keterbatasan pemikiran.
Jawaban: b
24. Mengapa semua kalangan perlu waspada terhadap kemajuan iptek?
a) Karena tidak ada
dampak negatif yang mungkin muncul.
b) Karena kemajuan
iptek hanya membawa dampak positif.
c) Karena potensi
dampak negatif dapat muncul.
d) Karena tidak
perlu memahami dampak kemajuan iptek.
Jawaban: c
25. Apa yang diharapkan dari warga negara terkait dengan pemahaman dampak
kemajuan iptek?
a) Menghambat
perkembangan masyarakat.
b) Mengabaikan
kemajuan iptek.
c) Mengelola dan
memanfaatkannya secara bijak untuk membangun masyarakat yang inovatif, terbuka,
dan demokratis.
d) Menekankan pada
keterbatasan ide-ide baru.
Jawaban: c
26. Apa yang seharusnya dimiliki setiap individu di Indonesia dalam menghadapi
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek)?
a) Kekurangan
kebijaksanaan.
b) Prinsip moral
yang kuat.
c) Keengganan untuk
beradaptasi.
d) Keterbatasan
pengetahuan.
Jawaban: b
27. Bagaimana pemanfaatan iptek dalam upaya pembangunan seharusnya
dilakukan agar tidak merusak lingkungan hidup?
a) Tanpa
memperhatikan kebijaksanaan.
b) Dengan
mempertimbangkan prinsip moral.
c) Dengan
mengabaikan lingkungan hidup.
d) Dengan
mengabaikan risiko-risiko yang ada.
Jawaban: b
28. Apa risiko yang dapat muncul jika pemanfaatan iptek dilakukan tanpa
kebijaksanaan dan tanpa mempertimbangkan prinsip moral?
a) Risiko
meningkatnya keamanan lingkungan.
b) Risiko
peningkatan kualitas kehidupan.
c) Risiko merusak
lingkungan.
d) Risiko
menurunnya pembangunan.
Jawaban: c
29. Apa alternatif sikap yang dapat diambil oleh masyarakat dalam
menghadapi kemajuan iptek?
a) Menolak dengan
tegas semua pengaruh buruk kemajuan iptek.
b) Mengabaikan
dampak kemajuan iptek.
c) Memanfaatkan
kemajuan iptek tanpa pertimbangan.
d) Menyesuaikan
diri dengan kemajuan iptek.
Jawaban: a
30. Apa yang akan terjadi jika masyarakat menolak semua pengaruh kemajuan
iptek?
a) Perkembangan
masyarakat terhambat.
b) Kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi terhenti.
c) Masyarakat akan
lebih terbuka terhadap inovasi.
d) Masyarakat akan
lebih mudah beradaptasi dengan perubahan.
Jawaban: a
Contoh Soal USP PKN Kelas 12 SMA USBN 2024 – Bab 4
31. Apa yang memperkuat wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia?
a) Perubahan
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b) Pergantian
undang-undang dasar.
c) Keputusan
Majelis Permusyawaratan Rakyat.
d) Perubahan bentuk
negara.
Jawaban: c
32. Berapa jumlah periode besar dalam proses penyelenggaraan negara di
konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia?
a) Empat periode.
b) Lima periode.
c) Enam periode.
d) Tujuh periode.
Jawaban: c
33. Kapan periode pertama dalam proses penyelenggaraan negara Kesatuan
Republik Indonesia dimulai?
a) 17 Agustus 1945
b) 18 Agustus 1945
c) 27 Desember 1949
d) 21 Mei 1998
Jawaban: b
34. Sedangkan periode keenam dalam proses penyelenggaraan negara Kesatuan
Republik Indonesia dimulai pada …
a) 17 Agustus 1945
b) 18 Agustus 1945
c) 27 Desember 1999
d) 21 Mei 1998
Jawaban: d
35. Apa yang terjadi pada periode kedua dalam proses penyelenggaraan negara
Kesatuan Republik Indonesia?
a) Terjadi
pergantian undang-undang dasar.
b) Keputusan
Majelis Permusyawaratan Rakyat.
c) Pembentukan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d) Terjadi
perubahan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Jawaban: a
36. Gerakan separatisme adalah …
a) Gerakan untuk
memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
b) Gerakan untuk
mempertahankan keutuhan negara.
c) Gerakan untuk
memisahkan diri dari negara yang telah ada.
d) Gerakan untuk
menggulingkan pemerintahan yang sah.
Jawaban: c
37. Contoh gerakan separatisme yang pernah terjadi di Indonesia adalah …
a) Gerakan
Nasionalis Indonesia.
b) Gerakan Pemuda
Indonesia.
c) Gerakan Republik
Maluku Selatan.
d) Gerakan Pemuda
Pancasila.
Jawaban: c
38. Apa yang terjadi pada keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia akibat
dari gerakan separatisme?
a) Menggoyangkan
persatuan dan kesatuan bangsa.
b) Menguatkan
persatuan dan kesatuan bangsa.
c) Memperlemah
fondasi negara.
d) Menegakkan
semangat Bhinneka Tunggal Ika.
Jawaban: a
39. Bagaimana bangsa Indonesia menghadapi ujian dan tantangan dari gerakan
separatisme?
a) Dengan menyerah
pada gerakan separatisme.
b) Dengan
memperkuat fondasi negara.
c) Dengan
melemahkan semangat Bhinneka Tunggal Ika.
d) Dengan
memisahkan diri dari NKRI.
Jawaban: b
40. Berikut adalah bukti ketangguhan dan kebersamaan bangsa Indonesia dalam
menghadapi gerakan separatisme, yaitu …
a) Kelemahan
fondasi negara.
b) Semangat
kebangsaan dan gotong royong.
c) Keberhasilan
gerakan separatisme.
d) Kehilangan
persatuan dan kesatuan.
Jawaban: b
Penutup
Demikian 40 contoh soal USP PKN kelas 12 SMA USBN 2024 yang dapat Mamikos berikan untuk kamu.
Apabila kamu masih mencari contoh soal kelas 12 lainnya, pastikan untuk membuka blog Mamikos, ya!
FAQ
Siswa kelas 12 SMA pada mata pelajaran PKN akan menerima 4 bab materi.
Bab 1. Kasus-kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Warga Negara Indonesia
Bab 2. Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Bab 3. Pengaruh Kemajuan IPTEK terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia
Bab 4. Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
Hak asasi manusia adalah hak yang diperoleh oleh setiap individu tanpa memandang kebangsaan.
Hak warga negara adalah hak-hak yang secara khusus diberikan kepada individu berdasarkan status kewarganegaraannya dalam suatu negara.
Seperti hak untuk memilih dalam pemilihan umum, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama, hak untuk mengakses layanan kesehatan dan pendidikan publik, dan hak untuk mengajukan permohonan paspor atau visa negara.
Kewajiban warga negara adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap individu yang menjadi warga suatu negara.
Kewajiban-kewajiban ini mencakup hal-hal seperti kewajiban untuk mentaati hukum dan peraturan negara dan membayar pajak.
Hak warga negara di Indonesia diatur dalam Undang-undang Dasar 1945.
Klik dan dapatkan info kost di dekat kampus idamanmu: