Apa Isi Tuntutan 17+8 Rakyat yang Viral di Media Sosial? Yang Ditujukan ke Pemerintah dan DPR

Apa Isi Tuntutan 17+8 Rakyat yang Viral di Media Sosial? Yang Ditujukan ke Pemerintah dan DPR – Gelombang demonstrasi akhir Agustus 2025 di berbagai kota Indonesia dipicu oleh sejumlah isu, mulai dari kenaikan tunjangan DPR, tindakan kekerasan aparat, hingga kasus meninggalnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas setelah terlindas kendaraan taktis Brimob.

Gema protes itu kemudian menghasilkan “17+8 Tuntutan Rakyat” yang viral di media sosial.

Lantas, apa saja isi tuntutannya? Simak penjelasannya berikut ini. 🔎📑

Isi Tuntutan 17+8 Rakyat

17+8 Tuntutan Rakyat diunggah pertama kali pada 30 Agustus 2025. Sejumlah influencer turut menyebarkannya, seperti Jerome Polin, Andovi da Lopez, Fathia Izzati, Abigail Limuria, Cania Citta, hingga aktivis Andhyta F. Utami. 

Penamaan 17+8 melambangkan perjuangan baru setelah 17 Agustus. Angka 17 mewakili tuntutan jangka pendek dengan tenggat 5 September 2025, sedangkan 8 adalah tuntutan jangka panjang dengan tenggat setahun, hingga 31 Agustus 2026.

Secara umum, tuntutan ini merupakan rangkuman aspirasi rakyat yang beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir, di antaranya:
– Inisiatornya adalah masyarakat sipil secara umum.
– Penyusunan ringkasan dilakukan oleh Jerome Polin, Salsa Erwina, dan Cheryl Marella.
– Desakan dari 211 organisasi masyarakat sipil lewat YLBHI.
– Siaran Pers Pusat Studi Hukum (PSHK).
– Pernyataan sikap Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan UI.
– Pernyataan sikap Center for Environmental Law & Climate Justice Universitas Indonesia.
– Tuntutan demo buruh 28 Agustus 2025.
– 12 Tuntutan Rakyat Menuju Reformasi Transparansi & Keadilan oleh Reformasi Indonesia di Change.org yang sudah menerima lebih dari 40.000 dukungan.

17 Tuntutan Rakyat dalam 1 Minggu (deadline 5 September 2025):
Tugas Presiden Prabowo:
– Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
– Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.

Tugas DPR:
– Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru, termasuk pensiun.
– Publikasikan transparansi anggaran terkait gaji, tunjangan, rumah, dan fasilitas DPR.
– Dorong Badan Kehormatan DPR untuk memeriksa anggota yang bermasalah, termasuk yang diselidiki melalui KPK.

Tugas ketua umum partai politik:
– Pecat atau jatuhkan sanksi tegas pada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
– Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
– Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.

Tugas Polri:
– Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
– Hentikan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
– Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan serta melanggar hukum.

Tugas TNI:
– Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
– Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
– Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

Tugas kementerian sektor ekonomi:
– Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja.
– Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

8 Tuntutan Rakyat dalam 1 Tahun (deadline 31 Agustus 2026):
– Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran, termasuk mengaudit anggota, meningkatkan syarat anggota, tetapkan KPI untuk evaluasi kerja, dan menghapus perlakuan istimewa.
– Reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif dengan mempublikasikan laporan keuangan dan memastikan berfungsinya peran oposisi.
– Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
– Sahkan dan tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor.
– Reformasi kepemimpinan dan sistem di kepolisian agar profesional dan humanis.
– TNI kembali ke barak tanpa pengecualian.
– Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
– Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan, seperti PSN, UU Cipta Kerja, serta tata kelola Danantara.

Penutup

Itulah isi tuntutan 17 + 8 rakyat yang viral di media sosial. Selain dalam bentuk postingan feed, isi tuntutan ini juga berbentuk template Instagram Story yang dibagikan oleh warganet.

Temukan informasi yang menarik lainnya hanya di blog Mamikos Info, ya! 🔎✨

---

Klik dan dapatkan info kost di dekatmu:

Kost Jogja Murah

Kost Jakarta Murah

Kost Bandung Murah

Kost Denpasar Bali Murah

Kost Surabaya Murah

Kost Semarang Murah

Kost Malang Murah

Kost Solo Murah

Kost Bekasi Murah

Kost Medan Murah