6 Jenis Lembaga-lembaga Negara Indonesia Beserta Tugas dan Wewenangnya Lengkap
6 Jenis Lembaga-lembaga Negara Indonesia Beserta Tugas dan Wewenangnya Lengkap — Setiap negara di dunia pasti memerlukan sebuah lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai organ dalam menjalankan serangkaian struktur pemerintahan untuk mencapai pada tujuan negara. Lembaga yang ada dalam suatu negara biasanya terbentuk untuk sejumlah fungsi serta tanggung jawab yang berbeda-beda tentunya.
Nah, apabila kamu memerlukan wawasan terkait mengenai apa saja jenis lembaga negara Indonesia tersebut, Mamikos sarankan untuk membaca penjelasan lebih lanjut dalam artikel kali ini. Sebab di sini Mamikos akan menjabarkan jenis-jenis dari lembaga negara Indonesia serta tugas serta wewenangnya dengan saksama.
Mengenal Jenis-jenis Lembaga di Indonesia: Tugas dan Wewenangnya
Daftar Isi
Daftar Isi
Dalam struktur kelembagaan negara dan sistem ketatanegaraan Indonesia sebenarnya telah mengalami beberapa perombakan dan perubahan yang menyesuaikan dengan aspirasi rakyat Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan utama demi melaksanakan fungsi pengawasan serta menjaga keseimbangan dari lembaga-lembaga tersebut.
Membentuk sebuah lembaga kenegaraan juga berdasarkan jenis dari dasar-dasar hukum yang berlaku. Ada lembaga-lembaga yang terbentuk berdasarkan Undang Undang Dasar, ada juga yang terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah, berdasarkan Peraturan Menteri, hingga lembaga yang terbentuk atas dasar Peraturan Presiden.
Perubahan Istilah dalam Lembaga Negara Indonesia
Istilah lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara diketahui terkandung dalam sebuah Ketetapan MPR. Di dalam Ketetapan MPR tersebut, yang tergolong Lembaga Tertinggi Negara di antaranya adalah:
- Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR
Sementara yang tergolong pada istilah Lembaga Tinggi Negara yang berdasarkan urutan dalam Undang-undang Dasar 1945 dan sebelum amendemen, di antaranya yaitu:
- Presiden
- Dewan Pertimbangan Agung
- Dewan Perwakilan Rakyat
- Badan Pemeriksa Keuangan
- Mahkamah Agung
Akan tetapi, setelah amendemen UUD 1945, lembaga-lembaga negara tinggi di Indonesia saat ini adalah:
- Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR
- Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR
- Dewan Perwakilan Daerah atau DPD
- Lembaga kepresidenan
- Mahkamah Agung atau MA
- Mahkamah Konstitusi atau MK
- Komisi Yudisial atau KY
- Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK
Setelah melihat penjelasan di atas, mungkin kamu penasaran seperti apa dan bagaimana komposisi dari lembaga-lembaga negara di Indonesia tersebut? Jika kamu ingin tahu penjelasan mengenai lembaga-lembaga tersebut, maka kamu bisa langsung simak saja di sini.
Lembaga-lembaga negara di Indonesia
Di dalam Ensiklopedia Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Tahun 2018, lembaga-lembaga negara Indonesia terbagi ke dalam enam golongan atau kelompok, di antaranya adalah:
- Lembaga legislatif
- Lembaga eksekutif
- Lembaga pemerintah nonkementerian
- Lembaga yudikatif
- Lembaga eksaminatif
- Lembaga negara independen
Lembaga Negara Indonesia Beserta Tugas dan Wewenangnya
Setelah mengenal lembaga berdasarkan kelompok atau golongan tersebut, maka kini langsung saja simak penjelasan mengenai tugas dan masing-masing wewenang lembaga negara Indonesia tersebut di sini.
1. Lembaga legislatif
Lembaga legislatif merupakan sebuah lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menyusun dan membuat suatu undang-undang. Dalam lembaga legislatif memiliki beberapa bagian yaitu:
- Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR
- Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR
- Dewan Perwakilan Daerah atau DPD
Simak penjelasan ringkas mengenai lembaga legislatif yang sudah Mamikos sebut di atas berikut ini:
Lembaga MPR
Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah sebuah lembaga yang menjadi pelaksana kedaulatan rakyat yang sederhananya menjadi wakil rakyat yang para anggotanya dipilih berdasarkan pemilihan umum.
Lembaga DPR
DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berada pada pemerintahan pusat. Sementara untuk lembaga perwakilan rakyat yang ada di pemerintahan daerah maka dikenal sebagai DPRD yang meliputi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota.
Lembaga DPD
Dewan Perwakilan Daerah atau DPD merupakan suatu lembaga perwakilan atau utusan yang berasal dari daerah. Anggota DPD juga dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum dari setiap provinsi.
2. Lembaga eksekutif
Lembaga eksekutif merupakan suatu lembaga yang mempunyai kekuasaan dalam menjalankan dan melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan, serta mempertahankan tata tertib dan keamanan di dalam dan luar negeri. Lembaga eksekutif pun terdiri dari beberapa bagian yaitu:
- Presiden
- Wakil Presiden
- Kementerian negara
- Pejabat setingkat menteri
- Lembaga pemerintah nonkementerian
Untuk penjelasan ringkas tentang masing-masing lembaga eksekutif di Indonesia yang telah disebutkan di atas dapat kamu baca berikut ini:
Presiden
Presiden adalah seorang yang memegang kekuasaan sekaligus penyelenggara pemerintahan tertinggi menurut Undang Undang Dasar. Presiden Republik Indonesia memiliki suatu kedudukan yang istimewa yakni sebagai kepala negara plus kepala pemerintahan. Dalam menjalankan kewajibannya, Presiden akan dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Sehingga Presiden serta Wakil Presiden akan berada dalam satu kelembagaan yang sama yakni lembaga kepresidenan.
Wakil Presiden
Wakil Presiden merupakan orang yang akan membantu Presiden secara langsung. Presiden dan Wakil Presiden menjadi satu pasangan yang dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum. Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia akan memegang jabatan mereka dalam kurun waktu selama lima tahun.
Kementerian Negara
Kementerian Negara adalah perancang dalam pemerintahan yang mengurus bidang tertentu. Menteri negara tersebut adalah pembantu dari Presiden dalam melaksanakan dan mengemban tugas-tugas kepresidenan. Para menteri ini akan bertanggung jawab secara langsung pada Presiden.
Pejabat setingkat menteri
Pejabat setingkat menteri adalah salah satu unsur di dalam susunan organisasi pemerintahan pusat. Pejabat setingkat menteri ini merupakan para pejabat yang kedudukan serta tanggung jawabnya berada langsung di bawah Kepala Negara (Presiden). Beberapa golongan berikut adalah yang termasuk dalam lembaga Pejabat setingkat menteri di antaranya adalah:
- Jaksa Agung
- Sekretaris Kabinet
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Panglima Tentara Nasional Indonesia
- Kepala Badan Intelijen Negara
- Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengamanan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)
- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
3. Lembaga pemerintah nonkementerian
Lembaga negara Indonesia berikutnya yang perlu kamu ketahui adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang dahulu memiliki nama lain yaitu lembaga pemerintah nondepartemen atau LPND yang merupakan lembaga pemerintah pusat yang terbentuk untuk menjalankan tugas pemerintahan tertentu yang datangnya langsung dari Presiden.
Dalam lembaga pemerintah nonkementerian terdapat beberapa lembaga lagi yang perlu kamu tahu di antaranya yaitu:
- Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas
- Badan Intelijen Negara atau BIN
- Badan Kepegawaian Negara atau BKN
- Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM
- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG
- Badan Tenaga Nuklir Nasional atau Batan
- Badan Narkotik Nasional atau BNN
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT
- Badan Pusat Statistik atau BPS
- Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau Lapan
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI
4. Lembaga yudikatif
Lembaga yudikatif merupakan suatu lembaga dalam pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, maksudnya adalah lembaga ini memiliki kekuasaan dalam penyelenggaraan peradilan demi menegakkan hukum serta keadilan. Kekuasaan kehakiman dalam lembaga yudikatif tersebut dilaksanakan oleh beberapa lembaga di antaranya adalah:
- Mahkamah Agung atau MA
- Mahkamah Konstitusi atau MK
- Komisi Yudisial atau KY
Simaklah penjelasan ringkas mengenai tugas dan wewenang beberapa lembaga yudikatif di Indonesia tersebut di sini:
Mahkamah Agung atau MA
Mahkamah Agung merupakan suatu badan yang menjalankan tugas dan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kedudukan Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tersebut terkandung dalam UUD 1945. Dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman tersebut, Mahkamah Agung akan membawahi beberapa peradilan yang ada di Indonesia. Di antaranya adalah peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer hingga peradilan tata usaha negara.
Mahkamah Konstitusi (MK)
Mahkamah Konstitusi mempunyai kewajiban dalam memberi suatu keputusan apabila pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan pendapat seputar dugaan-dugaan pelanggaran yang kemungkinan dilakukan oleh Presiden dan atau Wakil Presiden. Pelanggaran hukum yang dimaksud dapat berupa suatu pengkhianatan terhadap negara.
Jenis dari pelanggaran hukum yang dimaksud antara lain adalah korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau tidak lagi dapat mencukupi syarat mengemban tugas seorang Presiden dan atau Wakil Presiden.
Komisi Yudisial (KY)
Komisi Yudisial merupakan sebuah lembaga negara baru setelah peresmian amendemen UUD 1945. Komisi Yudisial secara khusus diatur dalam UUD 1945. Komisi Yudisial mempunyai sifat mandiri, akan tetapi tetap berwenang dalam memberikan usulan atas pengangkatan hakim agung. KY juga berwenang atas hal lain diantaranya adalah harus menjaga / menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku dari hakim.
5. Lembaga eksaminatif
Lembaga eksaminatif dalam susunan ketatanegaraan Indonesia merupakan lembaga negara Indonesia yang independen. Lembaga eksaminatif adalah lembaga atau badan yang mempunyai tugas dalam hal pemeriksaan pengelolaan dan bertanggung jawab penuh pada keuangan negara. Lembaga eksaminatif ini dikenal juga dengan istilah Badan Pemeriksa Keuangan atau disingkat BPK. BPK tersebut menjadi salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan yang berwenang untuk memeriksa pengelolaan serta bertanggung jawab atas keuangan negara Indonesia.
6. Lembaga negara independen
Lembaga negara Indonesia berikutnya adalah lembaga negara independen yang terbentuk berlandaskan hukum yang berbeda-beda. Bisa melalui konstitusi, undang-undang ataupun berdasarkan keputusan dari presiden. Lembaga negara independen ini terbentuk untuk sebuah tujuan utama yakni demi terciptanya pemerintahan bersih, berkredibilitas tinggi, serta terbebas dari kepentingan-kepentingan politik lain. Dalam lembaga negara independen terdiri atas beberapa lembaga di antaranya adalah:
- Komisi Yudisial atau KY
- Bank Indonesia atau BI
- Komisi Pemilihan Umum atau KPU
- Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia
- Kejaksaan Agung (Kejagung)
- Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia / dikenal dengan singkatan Komnas HAM
Setelah membaca dengan saksama jenis-jenis lembaga negara Indonesia beserta tugas dan wewenangnya lengkap kamu pasti jadi semakin menyadari bahwa tugas pada pemangku lembaga tersebut sama sekali tidak mudah. Ada beban yang cukup berat agar dapat menjalankan tatanan negara Indonesia sebagaimana mestinya. Kamu dapat membagikan informasi menarik ini secara luas pada teman atau sahabat di media sosial.
Disamping wawasan baru mengenai jenis lembaga negara Indonesia beserta tugas dan wewenang di atas, Mamikos juga akan memberikan sejumlah info terkini mengenai situs dan aplikasi pencari hunian kos terbaik Mamikos. Informasi hunian kos yang ada di sana akan terus diperbarui dan kamu pun bisa menyesuaikan berdasarkan kebutuhan kamu saat ini. Unduh atau akses situs resmi Mamikos segera untuk mengetahui info lebih lengkap.
Klik dan dapatkan info kost di dekat kampus idaman mu: