Materi PKN Kelas 9 Semester 1 dan 2 Kurikulum Merdeka Lengkap
Materi PKN Kelas 9 Semester 1 dan 2 Kurikulum Merdeka Lengkap – PKN merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang harus dikuasai siswa kelas 9.
Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk memudahkan siswa dalam memahami materi yang ada di dalam pelajaran PKN. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk memudahkan siswa mempelajari pelajaran PKN adalah dengan membuat rangkuman di tiap materi yang ada di dalam pelajaran tersebut.
Nah, dalam artikel ini Mamikos akan memberikan sedikit informasi tentang materi apa saja yang diajarkan dalam pelajaran PKN Kelas 9 Semester 1 dan 2. Simak ulasannya di bawah ini, ya!
Materi PKN Kelas 9 Semester 1
Daftar Isi
- Materi PKN Kelas 9 Semester 1
- Bab 1 Dinamika Perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
- Bab 2 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Bab 3 Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Materi PKN Kelas 9 Semester 2
- Bab 4 Keberagaman Masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika
- Bab 5 Harmoni Keberagaman Masyarakat Indonesia
- Bab 6 Bela Negara dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
Daftar Isi
- Materi PKN Kelas 9 Semester 1
- Bab 1 Dinamika Perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
- Bab 2 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Bab 3 Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Materi PKN Kelas 9 Semester 2
- Bab 4 Keberagaman Masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika
- Bab 5 Harmoni Keberagaman Masyarakat Indonesia
- Bab 6 Bela Negara dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
Di bawah ini adalah materi pelajaran PKN Kelas 9 untuk semester 1.
Bab 1 Dinamika Perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
A. Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa
Masa Orde Lama
Periode 1945-1950
Penerapan Pancasila dihadapkan pada dua pemberontakan besar: Pemberontakan PKI di Madiun yang ingin mendirikan Negara Soviet Indonesia, dan pemberontakan Darul Islam yang ingin menggantikan Pancasila dengan syariat Islam.
Periode 1950-1959
Pancasila tetap menjadi dasar, namun lebih diarahkan pada ideologi liberalisme. Krisis politik, ekonomi, dan keamanan muncul akibat pemberontakan seperti RMS, PRRI, dan PERMESTA. Pemerintah merespons dengan membubarkan Konstituante dan mengeluarkan Dekrit Presiden 1959.
Periode 1959-1966
Dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Terjadi pemberontakan PKI pada 30 September 1965, yang ingin kembali mendirikan Negara Soviet dan mengganti Pancasila dengan paham komunis.
Masa Orde Baru
Era ini ditandai dengan konsep demokrasi Pancasila di bawah kepemimpinan Soeharto. Visi utama adalah melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
Masa Reformasi
Pancasila tidak lagi dihadapkan pada pemberontakan tetapi pada kebebasan yang berlebihan, seperti kebebasan berbicara dan berekspresi.
Hal ini menghadirkan tantangan baru seperti pergaulan bebas dan penurunan rasa persatuan dan kesatuan pada generasi muda.
B. Dinamika Nilai-nilai Pancasila sesuai dengan Perkembangan Zaman
Dinamika nilai-nilai Pancasila menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman melalui beberapa cara:
Penafsiran yang Fleksibel
Nilai-nilai dasar Pancasila memiliki penafsiran yang fleksibel sesuai dengan konteks sosial, politik, dan dapat selaras dengan perkembangan zaman.
Adaptasi terhadap Tantangan Zaman
Nilai-nilai Pancasila digunakan sebagai landasan untuk merumuskan kebijakan yang relevan dan responsif terhadap perubahan zaman.
Inovasi dalam Implementasi
Pancasila tidak hanya menjadi bahan retorika, tetapi diimplementasikan dalam berbagai kebijakan dan program pembangunan secara nyata, sehingga dampaknya bisa dirasakan oleh rakyat.
Penguatan dalam Pendidikan dan Sosialisasi
Pendidikan Pancasila dan pembinaan nilai-nilai Pancasila menjadi penting dalam menginternalisasi nilai-nilai tersebut kepada generasi muda.
Respons terhadap Tuntutan Partisipasi Masyarakat
Pancasila memberikan landasan yang kuat untuk mendorong partisipasi aktif dan bertanggung jawab dari seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan nasional.
C. Perwujudan Nilai-nilai Pancasila dalam Berbagai Kehidupan Refleksi
Kehidupan Beragama
Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai nilai dasar Pancasila tercermin dalam kebebasan beragama dan toleransi antarumat beragama.
Masyarakat Indonesia memiliki kebebasan memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing, sementara toleransi dan kerukunan antarumat beragama ditekankan.
Kehidupan Sosial
Kemanusiaan yang adil dan beradab menginspirasi kehidupan sosial yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Hal ini terlihat dalam upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial, memperjuangkan hak asasi manusia, dan membangun masyarakat yang adil dan sejahtera bagi semua.
Kehidupan Politik
Nilai persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan menuntun pada praktik demokrasi yang berkeadilan dan partisipatif.
Pemilihan umum, diskusi publik, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan politik merupakan wujud nyata dari nilai-nilai tersebut.
Kehidupan Ekonomi
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mendorong adanya pembangunan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, serta perlindungan terhadap hak-hak ekonomi masyarakat.
Pemerataan kesempatan ekonomi, perlindungan terhadap kaum rentan, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah implementasi dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan ekonomi.
Kehidupan Budaya
Nilai-nilai Pancasila menginspirasi kehidupan budaya yang kreatif, pluralistik, dan menghargai keberagaman.
Keragaman budaya Indonesia dihargai dan dipromosikan sebagai kekayaan bangsa, sementara upaya untuk mengatasi konflik budaya dan memperkuat identitas nasional.
Bab 2 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
A. Makna Alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyampaikan tekad dan cita-cita bangsa Indonesia dalam mendirikan negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.
Selain itu, pembukaan tersebut juga menegaskan komitmen bangsa Indonesia untuk membentuk suatu pemerintahan yang berdasarkan atas nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.
B. Pokok Pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pembukaan UUD 1945 mengakui dan menegaskan kemerdekaan sebagai hak yang melekat pada setiap bangsa, termasuk bangsa Indonesia.
Hal ini mengindikasikan tekad kuat untuk membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan. Selain itu, di dalam pembukaan UUD 1945 disampaikan pula cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka dan berdaulat.
Tak hanya itu, pembukaan UUD 1945 juga menekankan pentingnya menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
C. Sikap Positif terhadap Pokok Pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Sikap positif terhadap pokok pikiran ini tercermin dalam pengakuan atas hak universal akan kemerdekaan, yang menunjukkan keberanian bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan dari segala bentuk penjajahan.
Selain itu, sikap positif juga tercermin dalam cita-cita untuk mewujudkan negara yang merdeka dan berdaulat.
Penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan prinsip ketuhanan menunjukkan tekad bangsa Indonesia dalam membangun negara yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur dan keberagaman.
Bab 3 Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
A. Hakikat dan Teori Kedaulatan
Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh negara untuk mengatur urusan dalam wilayahnya tanpa campur tangan dari negara lain.
Ada beberapa teori kedaulatan yakni teori kedaulatan Tuhan, Teori Kedaulatan Raja, Teori Kedaulatan Rakyat, Teori Kedaulatan Negara, Teori Kedaulatan Hukum.
B. Bentuk dan Prinsip Kedaulatan Negara Republik Indonesia
Negara Republik Indonesia menganut sistem kedaulatan rakyat. Artinya, kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan rakyat.
Hal ini tercermin dalam mekanisme demokrasi yang diterapkan dalam pembentukan dan pengambilan keputusan pemerintahan.
Prinsip Kedaulatan Negara
Kedaulatan Rakyat
Prinsip utama adalah bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Hal ini tercermin dalam proses pemilihan umum dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan negara.
Keadilan Sosial
Negara berkomitmen untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terlaksana secara nyata dan tidak berhenti pada slogan-slogan semata.
Ketuhanan Yang Maha Esa
Negara mengakui dan menghormati prinsip ketuhanan sebagai bagian dari keberagaman masyarakat Indonesia.
Persatuan Indonesia
Negara berupaya untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, meskipun memiliki keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa.
Demokrasi
Prinsip demokrasi diwujudkan melalui proses pemilihan umum, kebebasan berekspresi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.
C. Melaksanakan Prinsip-Prinsip Kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Demokrasi dan Partisipasi
Memastikan adanya mekanisme demokratis yang kuat, termasuk pemilihan umum yang bebas dan adil, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik.
Perlindungan Hak Asasi Manusia
Menjamin perlindungan hak-hak asasi manusia bagi semua warga negara sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Keadilan Sosial
Mengupayakan pemerataan kesempatan dan redistribusi kekayaan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk perlindungan terhadap kaum yang lemah.
Kebebasan Beragama dan Toleransi
Menjamin kebebasan beragama dan keyakinan serta mempromosikan toleransi antarumat beragama sebagai bagian dari prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.
Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui promosi nilai-nilai persatuan, penyebaran pemahaman tentang keberagaman sebagai kekayaan, dan penyelesaian konflik secara damai.
Keterbukaan dan Akuntabilitas
Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintah terhadap kepentingan dan aspirasi masyarakat, serta memberikan akses yang lebih luas bagi rakyat untuk mengawasi dan memengaruhi jalannya pemerintahan.
Penguatan Hukum dan Sistem Hukum
Menegakkan supremasi hukum, menjaga independensi lembaga-lembaga peradilan, serta memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan setiap orang tunduk pada hukum yang sama.
Materi PKN Kelas 9 Semester 2
Bab 4 Keberagaman Masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika
A. Makna Persatuan dalam Kebangsaan
Persatuan dalam kebangsaan mencerminkan kesatuan dan solidaritas antara semua elemen masyarakat yang beragam, baik suku, agama, budaya, maupun bahasa.
Kesadaran akan Identitas Nasional
Memiliki kesadaran yang kuat akan identitas nasional sebagai bangsa Indonesia, yang menghargai dan memperkuat keberagaman sebagai kekuatan, bukan sebagai perpecahan.
Toleransi dan Kerukunan Antarumat Beragama
Mendorong toleransi dan kerukunan antarumat beragama sebagai landasan penting bagi persatuan dan harmoni dalam masyarakat yang multi religius.
Pemahaman akan Keanekaragaman Budaya
Menghargai dan memahami keanekaragaman budaya sebagai kekayaan bangsa, serta mempromosikan dialog dan pertukaran budaya yang saling menguntungkan.
Solidaritas dan Kepedulian Sosial
Membangun solidaritas dan rasa kepedulian sosial antara sesama warga negara, serta saling membantu dan mendukung dalam upaya membangun bangsa.
Komitmen terhadap Negara dan Pancasila
Berkomitmen untuk memperjuangkan keutuhan dan kedaulatan negara Republik Indonesia, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang mengikat semua warga.
B. Prinsip Persatuan dalam Keberagaman Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan
Prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan menggarisbawahi pentingnya memperkuat kesatuan dan solidaritas di tengah perbedaan yang ada.
Berikut adalah poin-poin prinsip persatuan dalam keberagaman tersebut:
Toleransi dan Menghormati Perbedaan
Prinsip ini menekankan pentingnya menerima dan menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan.
Dialog dan Komunikasi Antarbudaya
Menggalakkan dialog dan komunikasi yang terbuka antara berbagai kelompok suku, agama, ras, dan antargolongan.
Keadilan dan Kesetaraan
Memastikan adanya keadilan dan kesetaraan bagi semua warga, tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan tertentu.
Pemberdayaan dan Inklusi Sosial
Mendorong pemberdayaan dan inklusi sosial bagi semua kelompok, sehingga setiap individu merasa diakui, dihargai, dan memiliki peran yang sama dalam masyarakat.
Solidaritas dan Keterpaduan
Membangun solidaritas dan keterpaduan di antara berbagai kelompok suku, agama, ras, dan antargolongan.
C. Permasalahan Keberagaman dalam Masyarakat Indonesia
Ada permasalahan serius soal keberagaman dalam masyarakat Indonesia yang harus diperhatikan pemerintah. Beberapa permasalahan itu antara lain:
Konflik Etnis dan Suku
Terkadang, ketegangan antar suku atau antar etnis dapat menyebabkan konflik, baik dalam bentuk ketegangan sosial lokal maupun konflik berskala lebih besar.
Ketidakadilan Sosial
Terdapat kesenjangan sosial antara kelompok-kelompok suku atau etnis tertentu, yang dapat mengakibatkan ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya, kesempatan, dan layanan.
Intoleransi Agama
Terdapat kasus intoleransi agama di mana kelompok agama minoritas sering kali mengalami diskriminasi atau penindasan oleh mayoritas, atau bahkan terjadi konflik antaragama.
Diskriminasi Rasial
Diskriminasi rasial masih terjadi di beberapa wilayah, di mana individu atau kelompok tertentu mungkin menjadi korban penindasan atau perlakuan tidak adil berdasarkan ras atau warna kulit mereka.
Ketegangan Antar Golongan
Pertentangan antara kelompok-kelompok sosial atau ekonomi, seperti antara kelas ekonomi, bisa menciptakan ketegangan dalam masyarakat.
Polarisasi Politik
Keberagaman politik di masyarakat dapat menyebabkan polarisasi dan konflik, terutama saat pendukung berbagai pihak politik mengidentifikasi diri mereka sendiri secara eksklusif berdasarkan suku, agama, atau kelompok lainnya.
Kesenjangan Pendidikan
Terdapat kesenjangan dalam akses dan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok-kelompok etnis atau agama tertentu.
D. Upaya Pencegahan Konflik yang Bersifat SARA
Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah konflik yang sifatnya SARA. Pertama adalah dengan melakukan diskusi.
Melalui diskusi yang sehat dapat menjadi cara untuk mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati keberagaman, serta menjaga kesatuan bangsa.
Supaya jalannya diskusi tetap sehat, masing-masing peserta diskusi harus senantiasa mengedepankan nilai Pancasila, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan Bahasa Indonesia.
Sikap menghargai keberagaman dapat dilakukan dengan tidak menonjolkan suku atau merendahkan budaya lain, melainkan dengan bergaul secara inklusif, mempelajari kesenian daerah lain, dan menerima keanekaragaman budaya sebagai bagian dari identitas bangsa.
Bab 5 Harmoni Keberagaman Masyarakat Indonesia
A. Makna Harmoni dalam Keberagaman Sosial Budaya, Ekonomi, dan Gender dalam Bhinneka Tunggal Ika
Makna harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah tentang menciptakan keseimbangan dan keselarasan di antara beragam elemen dalam masyarakat Indonesia. Hal ini meliputi:
Sosial Budaya
Harmoni berarti masyarakat yang beragam suku, agama, dan budaya dapat hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati, dan bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari.
Ekonomi
Harmoni ekonomi menunjukkan adanya kesetaraan akses dan kesempatan dalam bidang ekonomi, di mana semua individu, tanpa memandang latar belakangnya, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam perekonomian negara.
Gender
Harmoni gender berarti masyarakat memberikan perlakuan yang adil dan setara terhadap individu, tanpa memandang jenis kelaminnya, baik dalam hal kesempatan kerja, pendidikan, maupun partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.
B. Permasalahan dan Akibat yang Muncul dalam Keberagaman Masyarakat Indonesia
Keberagaman masyarakat Indonesia memberikan berbagai permasalahan dan akibat yang muncul, di antaranya:
Konflik Sosial
Perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan dapat menyebabkan ketegangan dan konflik sosial, baik dalam skala lokal maupun nasional.
Diskriminasi
Terjadinya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, ras, atau gender, yang mengakibatkan ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupan.
Kesenjangan Sosial dan Ekonomi
Keberagaman masyarakat juga menjadi penyebab terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi antarindividu atau kelompok, yang dapat memperburuk kondisi ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan kesempatan.
Polarisasi Politik
Keberagaman masyarakat sering kali menciptakan polarisasi politik, di mana kelompok-kelompok dengan kepentingan dan pandangan politik yang berbeda saling bertentangan, bahkan memperkuat perpecahan dalam masyarakat.
Tingkat Pertentangan
Dalam situasi ekstrem, keberagaman dapat memicu tingkat pertentangan yang tinggi, bahkan eskalasi kekerasan dan perpecahan nasional.
Kurangnya Toleransi dan Penghargaan
Terjadi kurangnya sikap toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman, yang menghambat proses integrasi dan memperkuat ketidakharmonisan dalam masyarakat.
Ketidakstabilan Politik dan Keamanan
Keberagaman masyarakat juga dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dan keamanan, terutama jika tidak ditangani dengan baik oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.
Gangguan terhadap Pembangunan
Ketidakharmonisan dalam keberagaman masyarakat dapat mengganggu proses pembangunan nasional, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik.
C. Upaya Penyelesaian Masalah dalam Keberagaman Masyarakat Indonesia
Permasalahan sosial budaya, ekonomi, dan gender sering kali berakar pada ketidakseimbangan, diskriminasi, dan kurangnya akses terhadap sumber daya dan layanan.
Akibatnya, masyarakat dapat mengalami penurunan kualitas hidup, terancamnya keberagaman budaya, ketimpangan sosial, dan pemiskinan perempuan.
Upaya penyelesaiannya mencakup penguatan akses terhadap layanan kesehatan dan sosial, pengembangan kebudayaan nasional, regulasi pasar yang adil, dan pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan gender.
Bab 6 Bela Negara dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
A. Makna Bela Negara
Makna “bela negara” merujuk pada tanggung jawab setiap warga negara untuk melindungi dan mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan negara dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar.
B. Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Bela Negara
Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bela negara di Indonesia antara lain:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Merupakan landasan konstitusi yang menetapkan kewajiban dan tanggung jawab warga negara terhadap negara, termasuk dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
Mengatur tentang sistem pertahanan negara, termasuk kewajiban warga negara dalam mendukung pertahanan negara.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
Menetapkan kewajiban warga negara terhadap negara, termasuk keterlibatan dalam pertahanan negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Bela Negara
Mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan kewajiban bela negara oleh warga negara Indonesia.
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemuda
Memuat ketentuan-ketentuan mengenai peran pemuda dalam bela negara dan pembangunan nasional.
Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Kewajiban Warga Negara dalam Bela Negara
Merupakan aturan teknis yang mengatur tentang kewajiban warga negara dalam mendukung pertahanan negara.
C. Perjuangan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) meliputi berbagai aspek yang melibatkan partisipasi seluruh warga negara dan pihak terkait.
Berikut adalah beberapa bentuk perjuangan yang dilakukan untuk mempertahankan NKRI:
Perjuangan Militer
Melibatkan TNI (Tentara Nasional Indonesia) dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri.
Diplomasi
Melalui diplomasi, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan negara lain dan lembaga internasional untuk memperkuat hubungan bilateral, menjaga kedaulatan, dan memperjuangkan kepentingan nasional di forum internasional.
Pembangunan Daerah Tertinggal
Pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, dan penyediaan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil menjadi bagian dari upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
Penegakan Hukum
Mengatasi ancaman terhadap keamanan dan stabilitas negara melalui penegakan hukum yang tegas terhadap kejahatan seperti korupsi, terorisme, narkotika, dan kejahatan transnasional lainnya yang dapat mengganggu kedaulatan dan integritas NKRI.
Pendidikan dan Penyuluhan
Memperkuat rasa kebangsaan dan kesadaran akan pentingnya NKRI melalui pendidikan dan penyuluhan di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pendidikan formal di sekolah hingga kampanye sosial dan budaya di masyarakat.
Partisipasi Masyarakat
Melibatkan masyarakat secara aktif dalam membangun negara dan menjaga persatuan, seperti melalui kegiatan gotong royong, kegiatan keagamaan yang mendorong toleransi dan kerukunan antarumat beragama, serta kegiatan sosial dan budaya yang memperkuat identitas bangsa.
Demikian informasi tentang materi PKN Kelas 9 semester 1 dan 2 yang bisa disampaikan. Semoga artikel ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.
Klik dan dapatkan info kost di dekat kampus idamanmu: