Mekanisme Proses Penyusunan APBN dan APBD Mulai dari Tahapan Perencanaan Hingga Pertanggungjawaban
Mekanisme proses penyusunan APBN dan APBD – Mekanisme proses penyusunan APBN dan APBD sangat penting untuk dipelajari.
Selain itu, kamu juga perlu mengetahui tentang bagaimana cara menyusunnya. Kedua jenis anggaran belanja tersebut telah diatur dalam undang-undang.
Oleh karena itu, dalam proses penyusunannya harus berdasarkan ketentuan dalam undang-undang.
Keduanya disusun sebagai pedoman penerimaan maupun pengeluaran negara maupun daerah. Terutama dalam kegiatan pembangunan dan ekonomi.
Tentang Mekanisme Penyusunan APBN dan APBD
Daftar Isi
Daftar Isi
APBN merupakan pedoman anggaran pada tingkat negara yang diajukan oleh pemerintah pusat.
Sedangkan, APBD diajukan oleh pemerintah daerah yang nantinya harus mendapat persetujuan dari DPRD.
Oleh karena itu, kamu harus mengetahui bagaimana proses penyusunannya beserta tahapan-tahapannya. Selain itu, kamu juga wajib mengetahui apa saja fungsi dari keduanya.
Intip Bagaimana Mekanisme Proses Penyusunan APBN dan APBD
Banyak faktor yang perlu diperhatikan ketika ingin menyusun RAPBN. Hal ini karena faktor-faktor tersebut bisa berubah setiap saat, namun minimal masih dalam jangka waktu satu tahun.
Dalam penyusunannya harus berkaitan dengan sasaran kebijakan keuangan pemerintah.
Selain itu, harus menunjang pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, kestabilan moneter serta pelayanan umum.
Perhatikan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Kebijakan anggaran bisa diartikan sebagai kebijakan pemerintah yang dibuat berdasarkan arah dan laju pertumbuhan ekonomi.
Oleh karena itu, mekanisme proses penyusunan APBN dan APBD perlu dipelajari terlebih dahulu.
Sejak tahun 2005, proses pembuatannya mengikuti format baru. Format tersebut berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2003.
Format yang baru adalah suatu sistem penganggaran yang menjadi satu dengan anggaran rutin maupun pembangunan.
Tujuannya adalah untuk mengurangi adanya tumpang tindih alokasi pengeluaran.
Selain itu, kamu juga harus mengacu pada pasal 23 ayat 1, 2 dan 3 UUD 1945. Selain itu, juga harus mendapat persetujuan dari DPR. Hal ini dikarenakan penetapannya dengan undang-undang.
Mekanisme proses penyusunan APBN dan APBD harus berdasarkan siklus serta tahapannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Siklusnya membutuhkan waktu sekitar 2,5 tahun.
Adapun rinciannya adalah satu tahun tahap perencanaan, satu tahun pelaksanaan dan enam bulan tahap pertanggungjawaban atau pelaporan. Oleh karena itu, kamu harus menyusunnya dengan tepat.
Beberapa Tahapan untuk Penyusunan APBN
Tahap pertama adalah perencanaan dan penetapan. Pada tahap ini, kamu harus memperkirakan penerimaan, pengeluaran, skala prioritas serta membuat budget exercise.
Perencanaan ini dilakukan setiap periode Januari hingga Juli.
Perencanaan dibuat oleh lembaga atau kementerian yang menghasilkan rencana kerja pemerintah atau RKP/RKAKL.
Pada umumnya, mengacu asumsi dasar ekonomi makro. Rancangan tersebut dipengaruhi banyak asumsi dasar.
Contohnya pertumbuhan ekonomi, harga minyak gas Indonesia dan nilai suku bunga yang akan datang.
Selain itu, tahapan dalam mekanisme proses penyusunan APBN dan APBD dipengaruhi inflasi maupun nilai tukar rupiah.
Apabila semua sudah ditentukan, langkah selanjutnya adalah finalisasi RAPBN. Pemerintah akan menyerahkan semua dokumen RAPBN beserta nota keuangan ke DPR.
Tahap selanjutnya adalah pengajuan, pembahasan serta penetapan.
RAPBN diajukan lewat proses pembahasan oleh panitia anggaran DPR, menteri keuangan dan juga mempertimbangkan masukan dari pihak DPR.
Hasil pembahasan RAPBN akan menjadi UU APBN.
Satuan anggaran adalah dokumen yang di dalamnya berisi pedoman alokasi dana pada setiap lembaga, departemen, program, subsektor serta proyek lainnya.
Pembahasan maupun penetapannya berlangsung pada bulan Agustus sampai Oktober.
Mekanisme proses penyusunan APBN dan APBD selanjutnya adalah pengawasan pelaksanaan.
Pelaksanaannya selama bulan Januari hingga Desember pada tahun berjalan. Jangka waktu penetapan tidak boleh lebih dari 2 bulan sebelum pelaksanaan.
Anggaran belanja ini harus sesuai dengan prinsip hemat, efisien, efektif, terkendali serta mengutamakan pemakaian produk-produk dalam negeri. Tahap terakhir adalah pertanggungjawaban pelaksanaan.
Kementerian keuangan wajib membuat laporan pelaksanaan sebelum tahun anggaran berakhir.
Selanjutnya harus disampaikan ke DPR maksimal 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Mekanisme dan Tahapan Penyusunan APBD
Ada 4 tahap yang harus dilakukan untuk menyusun APBD, yaitu perencanaan, pembahasan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
Pada tahap perancangan dan pengajuan dilakukan oleh pemerintah daerah kepada DPRD.
Tahap ini berlangsung pada minggu pertama Oktober di tahun sebelum penetapan anggarannya.
Tahap selanjutnya adalah pembahasan dan persetujuan. Tahap selanjutnya adalah membahas rancangan dengan usulan dari DPRD.
Selain itu, DPRD juga akan memberikan keputusan apakah akan menyetujui atau tidak. Pengambilan keputusan dalam mekanisme proses penyusunan APBN dan APBD paling lambat 1 bulan sebelum pelaksanaan.
Apabila DPRD menyetujui maka RAPBD akan ditetapkan melalui peraturan daerah. Namun, jika tidak disetujui maka pemerintah boleh mengeluarkan anggaran kurang dari anggaran tahun sebelumnya.
Tahap berikutnya adalah pelaksanaan setelah APBD ditetapkan. Pada umumnya, ketentuan lebih lengkap terkait pelaksanaan akan dijelaskan melalui keputusan gubernur, bupati atau walikota.
Mekanisme proses penyusunan APBN dan APBD yang terakhir adalah tahap pertanggungjawaban pelaksanaan.
Laporan pertanggungjawaban disampaikan ke DPRD. Penyampaian laporan telah diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2003.
UU tersebut mengatur tentang keuangan negara. Selain itu, juga diatur dalam UU nomor 9 tahun 2015 yang membahas tentang pemerintah daerah.
Kepala daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan.
Adapun bentuknya berupa laporan keuangan kepada DPRD. Lalu, penyampaiannya maksimal 6 bulan sesudah tahun anggarannya berakhir.
Baik anggaran belanja negara maupun daerah keduanya mempunyai peran besar dalam pengelolaan keuangan Indonesia.
Apabila DPR atau DPRD telah memberikan persetujuan, maka akan berlaku selama satu tahun kedepan.
Kehadiran keduanya mampu menyokong pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat.
Fungsi dari APBN dan APBD
Kamu perlu mengetahui fungsi dari keduanya yang tercantum di pasal 3 ayat 4 UU No. 17 tahun 2003.
Fungsinya ada 6, yaitu otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi serta stabilisasi.
Semua fungsi wajib diketahui seperti halnya mekanisme proses penyusunan APBN dan APBD.
Pada fungsi otoritas, keduanya menjadi pondasi saat akan melaksanakan pendapatan dan belanja pada masa berlakunya.
Adapun masa berlakunya adalah satu tahun. Fungsi lainnya adalah perencanaan, artinya sebagai pedoman manajemen saat pemerintah akan menjalankan suatu proyek atau kegiatan.
Selain itu, juga memiliki fungsi pengawasan. Artinya adalah dijadikan sebagai acuan penilaian terhadap aktivitas pemerintahan.
Selain itu, untuk mempertanyakan apakah proyek yang dijalankan tersebut sesuai dengan ketentuan atau tidak.
Selanjutnya adalah fungsi alokasi, yaitu bagaimana APBN dan APBD disalurkan. Pada umumnya, penyaluran tersebut bertujuan untuk mengurangi jumlah pengangguran serta kemiskinan di Indonesia.
Mekanisme proses penyusunan APBN dan APBD dilakukan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, mendorong efisiensi dan efektivitas perekonomian nasional. Selain itu, untuk meminimalisir pemakaian SDA berlebih.
Lalu, memiliki fungsi distribusi yang bertujuan agar kebijakan pemerintah tentang anggaran negara maupun daerah selalu mengedepankan asas keadilan. Di sisi lain, harus mengedepankan kepatuhan dalam hal pendistribusiannya.
Fungsi yang terakhir berhubungan dengan peran keduanya sebagai alat untuk membantu menstabilkan perekonomian negara.
Oleh karena itu, bagi kamu yang terjun dalam dunia pemerintahan wajib mengetahui fungsinya.
Kamu perlu mengetahui mekanisme dan tahapan untuk menyusun APBD maupun APBN.
Alasannya karena mekanisme proses penyusunan APBN dan APBD berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dan perekonomian negara.
Klik dan dapatkan info kost di dekat kampus idamanmu: