Partai-partai pada Masa Demokrasi Liberal Lebih Cenderung Untuk?
Partai-partai pada Masa Demokrasi Liberal Lebih Cenderung Untuk? — Kekacauan politik sempat terjadi di NKRI selama tahun 1950 hingga 1959.
Hal itu terjadi akibat praktik demokrasi liberal yang saat itu dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Simak penjelasan selengkapnya di sini.
Partai-partai pada masa demokrasi liberal lebih cenderung untuk mementingkan kepentingan partai atau golongan sendiri.
Karena partai-partai pada masa demokrasi liberal tersebut lebih mementingkan kepentingan partai, kepentingan bangsa pun terabaikan.
Akibatnya, terjadi kericuhan yang hampir membahayakan stabilitas negara kita. Berikut di antaranya.
Perombakan Kabinet yang Berulang-ulang
Salah satu ciri-ciri dari demokrasi liberal adalah munculnya banyak partai yang menduduki kursi eksekutif serta legislatif. Sayangnya, hal ini tidak membawa dampak positif dan membuat rakyat sejahtera.
Sebaliknya, situasi ini malah membuat Dewan Perwakilan Rakyat menelantarkan rakyat.
Bukannya bekerja sama dalam rangka merampungkan tugas pemerintah, partai-partai ini malah menyerang serta saling menjatuhkan satu sama lain.
Mereka ingin yang terbaik untuk partai tanpa memerhatikan kepentingan rakyat.
Akibatnya terjadi reshuffle kabinet terjadi berulang-ulang akibat kegagalan wakil rakyat yang tidak menjalankan tugas dengan baik.
Pemberontakan
Salah satu bentuk ketidakstabilan politik pada masa demokrasi liberal adalah munculnya banyak pemberontakan. Ketika itu, masyarakat Indonesia seolah sudah meninggalkan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia.
Ini karena fungsi legislatif dan eksekutif tidak berjalan dengan baik, sehingga banyak daerah yang merasa terabaikan.
Akibatnya muncul niat untuk memisahkan diri dari pusat. Keinginan ini kemudian berkembang menjadi pemberontakan separatisme yang muncul dari berbagai daerah di wilayah Indonesia.
Molornya Pemilu
Pergantian kabinet yang terlalu sering tentu saja menghambat banyak hal, salah satunya adalah pemilu. Untungnya, meskipun kurang persiapan dan molor dari jadwal sebelumnya, pemilu tetap terlaksana pada tahun 1955. Pemilu ini diadakan untuk memilih anggota DPR dan Dewan Konstituante.
Macetnya Dewan Konstituante
Dewan Konstituante yang dibentuk berdasarkan hasil pemilu yang pertama tahun 1955 mempunyai tugas untuk menyusun UUD. Sayangnya, tugas ini tak berjalan dengan benar.
Pada akhirnya, presiden membubarkan Dewan Konstituante pada tahun Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sebagai gantinya, Indonesia akan menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi dasar negara.
Jadi kesimpulannya, partai-partai pada masa demokrasi liberal lebih cenderung untuk mementingkan kepentingan partai. Hal itu membuat kondisi politik Indonesia tidak stabil pada masanya.
Klik dan dapatkan info kost di dekat kampus idamanmu: