Perbedaan UMR, UMK, dan UMP, Mana yang Dipakai? Berikut Penjelasannya

Perbedaan UMR, UMK, dan UMP, Mana yang Dipakai? Berikut Penjelasannya – Sistem pengupahan di Indonesia terdapat beberapa istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan standar upah minimum bagi pekerja, yaitu Upah Minimum Regional (UMR), Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). 

Meskipun ketiga istilah ini berkaitan dengan penetapan upah minimum, masing-masing memiliki perbedaan dalam hal cakupan wilayah, proses penetapan, dan regulasi yang mendasarinya. 

Perbedaan UMR, UMP, dan UMK sangat penting bagi pekerja, pengusaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Yuk, simak artikel ini untuk lebih tahu secara detail! 👷 💰

Evolusi Istilah UMR

Upah Minimum Regional (UMR) diperkenalkan sebagai acuan bagi upah minimum yang berlaku di suatu wilayah tertentu. Namun, seiring dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan yang lebih spesifik, terjadi perubahan terminologi dan cakupan wilayah upah minimum.

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000, terjadi perubahan penting dalam penetapan upah minimum. UMR yang sebelumnya digunakan dibagi menjadi dua kategori:

• Upah Minimum Provinsi (UMP): Menggantikan UMR Tingkat I, UMP ditetapkan oleh gubernur dan berlaku untuk seluruh wilayah di dalam provinsi tersebut.
• Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK): Menggantikan UMR Tingkat II, UMK ditetapkan oleh gubernur berdasarkan rekomendasi dari bupati atau wali kota dan berlaku khusus untuk wilayah kabupaten atau kota tertentu.

Perubahan ini dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam penetapan upah minimum, sehingga dapat lebih sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup di masing-masing daerah.

Pengertian UMP dan UMK

Nah, setelah paham terkait UMR, kamu wajib tahu detail terkait UMP dan UMK. Apa saja perbedaannya?

1. Upah Minimum Provinsi (UMP)

UMP adalah standar upah minimum yang ditetapkan oleh gubernur dan berlaku untuk seluruh kabupaten dan kota di dalam suatu provinsi. Penetapan UMP dilakukan setiap tahun dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti:

Kebutuhan Hidup Layak (KHL): Merupakan standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja lajang untuk hidup layak dalam satu bulan.

• Produktivitas: Tingkat efisiensi dan efektivitas dalam proses produksi di daerah tersebut.
• Pertumbuhan Ekonomi: Perkembangan ekonomi regional yang mencerminkan kemampuan daerah dalam mendukung peningkatan upah.
• Kondisi Pasar Kerja: Situasi ketenagakerjaan, termasuk tingkat pengangguran dan permintaan tenaga kerja.

UMP berfungsi sebagai acuan dasar bagi penetapan upah minimum di tingkat kabupaten atau kota. Jika suatu kabupaten atau kota belum menetapkan UMK, maka UMP menjadi standar upah minimum yang berlaku di wilayah tersebut.

2. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

UMK adalah standar upah minimum yang berlaku khusus di wilayah kabupaten atau kota tertentu. Penetapan UMK dilakukan oleh gubernur berdasarkan rekomendasi dari bupati atau wali kota, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti:

• Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di kabupaten atau kota tersebut.
• Pertumbuhan Ekonomi Lokal: Perkembangan ekonomi di tingkat kabupaten atau kota.
• Kondisi Pasar Kerja Lokal: Situasi ketenagakerjaan di daerah tersebut.
• Tingkat Inflasi: Perubahan harga barang dan jasa yang mempengaruhi daya beli pekerja.

UMK biasanya lebih tinggi daripada UMP, karena mempertimbangkan kondisi ekonomi dan biaya hidup yang spesifik di daerah tersebut. Hal ini memungkinkan penetapan upah minimum yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan pekerja di masing-masing kabupaten atau kota.

Proses Penetapan UMP dan UMK 

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Indonesia mengikuti aturan yang ditetapkan dalam berbagai regulasi pemerintah. Berikut adalah langkah-langkah dalam proses penetapannya:

1. Penetapan UMP

UMP ditetapkan oleh gubernur untuk menjadi standar upah minimum di tingkat provinsi. Berikut langkah-langkahnya:

a. Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Dewan Pengupahan melakukan survei untuk menilai besaran upah berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL), inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta kondisi pasar tenaga kerja.

b. Rapat dan Rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi

Dewan Pengupahan Provinsi membahas hasil survei dan memberikan rekomendasi kepada gubernur mengenai besaran UMP yang layak.

c. Penetapan oleh Gubernur

Gubernur menetapkan UMP berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan mempertimbangkan faktor ekonomi di wilayahnya. Keputusan ini dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur.

d. Pengumuman UMP

UMP diumumkan paling lambat tanggal 21 November setiap tahunnya dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

2. Penetapan UMK

UMK memiliki proses yang mirip dengan UMP, namun lebih spesifik di tingkat kabupaten/kota. Berikut prosesnya:

a. Survei dan Rekomendasi dari Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota

Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota melakukan survei KHL dan mempertimbangkan kondisi ekonomi setempat.

Hasil survei kemudian dibahas dalam rapat Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada bupati/wali kota.

b. Usulan ke Gubernur

Bupati atau walikota memberikan rekomendasi besaran UMK kepada gubernur untuk mendapat persetujuan.

c. Penetapan oleh Gubernur

Jika gubernur menyetujui, maka UMK ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur.

UMK diumumkan paling lambat tanggal 30 November dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Manakah yang Berlaku: UMP atau UMK?

Dalam praktiknya, upah minimum yang digunakan bergantung pada keberadaan UMK di suatu daerah:

• Jika suatu kabupaten/kota telah menetapkan UMK, maka UMK yang berlaku bagi pekerja di daerah tersebut.
• Jika suatu kabupaten/kota belum memiliki UMK, maka UMP menjadi acuan yang berlaku di wilayah tersebut.

Hal ini berarti bahwa UMK memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan UMP, selama sudah ditetapkan oleh gubernur. Jadi, bisa dibilang UMK punya prioritas lebih tinggi dibandingkan UMP, asalkan sudah ditetapkan oleh gubernur. Kenapa begitu? 

Karena UMK ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi di tingkat kabupaten/kota, lebih spesifik dan menyesuaikan dengan kebutuhan hidup masyarakat di daerah tersebut. Artinya, upah di kota besar bisa jadi lebih tinggi dibandingkan daerah lain dalam satu provinsi yang sama.

Regulasi Terkait UMP dan UMK

Terdapat berbagai regulasi yang mengatur UMP dan UMK agar sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Berikut adalah beberapa regulasi penting:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang ini mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan, termasuk hak-hak pekerja dan pengusaha.

Pasal 88 hingga Pasal 90 menjelaskan prinsip-prinsip pengupahan, seperti upah minimum, serta mekanisme penetapan upah berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) dan kondisi ekonomi.

Selain itu, undang-undang ini juga menegaskan perlindungan bagi pekerja agar tidak menerima upah di bawah standar minimum yang ditetapkan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

Regulasi ini memberikan panduan lebih teknis mengenai cara penetapan upah minimum.

Pasal 44 menyatakan bahwa penetapan upah minimum harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan survei KHL secara berkala guna memastikan bahwa upah minimum yang ditetapkan sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat setempat.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law)

Undang-undang ini membawa perubahan besar dalam sistem ketenagakerjaan, termasuk dalam aspek pengupahan.

Pasal 81 ayat 25 merevisi metode penetapan upah minimum dengan memasukkan unsur produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Tujuan utama dari perubahan ini adalah untuk menyederhanakan regulasi dan meningkatkan daya saing investasi di Indonesia.

4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000

Sebelum regulasi ini diberlakukan, upah minimum di Indonesia dikenal dengan istilah Upah Minimum Regional (UMR), yang terbagi menjadi UMR Tingkat I (provinsi) dan UMR Tingkat II (kabupaten/kota).

Keputusan ini mengubah istilah tersebut menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk lebih jelas dalam membedakan standar pengupahan di tingkat daerah.

Keputusan ini memastikan bahwa setiap daerah memiliki dasar hukum yang jelas dalam menetapkan upah minimum sesuai dengan kondisi ekonomi setempat.

Kenaikan UMP dan UMK Tahun 2025

Per 1 Januari 2025, pemerintah Indonesia telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan rata-rata peningkatan sebesar 6,5% dibanding tahun sebelumnya.

Berikut adalah beberapa rincian UMP dan UMK terbaru di berbagai wilayah:

1. Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025

• DKI Jakarta: Rp5.396.761
• Jawa Barat: Rp2.010.000
• Jawa Tengah: Rp2.169.349
• Banten: Rp2.905.119

2. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2025 di Jabodetabek

• Kota Bekasi: Rp5.690.752
• Kabupaten Bekasi: Rp5.558.515
• Kota Depok: Rp5.195.721
• Kota Bogor: Rp5.126.897
• Kabupaten Bogor: Rp4.877.211
• Kota Tangerang: Rp5.069.708
• Kota Tangerang Selatan: Rp4.974.392
• Kabupaten Tangerang: Rp4.901.117

3. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2025 di Jawa Tengah

• Kota Semarang: Rp3.454.827
• Kabupaten Demak: Rp2.940.716
• Kabupaten Kendal: Rp2.783.455

4. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2025 di Jawa Barat

• Kota Bandung: Rp4.482.914
• Kabupaten Bandung: Rp4.379.007

Perlu dicatat bahwa istilah “UMR” telah digantikan dengan UMP dan UMK sesuai dengan peraturan yang berlaku. Besaran upah minimum ini ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing dan mulai berlaku pada 1 Januari 2025.

Bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun, penetapan upah biasanya didasarkan pada kesepakatan antara pekerja dan perusahaan, dengan mempertimbangkan struktur dan skala upah yang berlaku di perusahaan tersebut.

Penutup

Jadi, sudah tahu kan perbedaan UMP dan UMK? Intinya, UMP itu standar upah minimum yang berlaku di tingkat provinsi, sedangkan UMK lebih spesifik di kabupaten/kota tertentu dan biasanya lebih tinggi. 

Buat para pekerja, ini penting banget supaya tahu hak kita dalam menerima gaji sesuai aturan. Buat pengusaha, juga wajib paham agar tidak melanggar aturan dan bisa tetap menjalankan bisnis dengan baik.

Adanya regulasi yang semakin diperbarui, harapannya upah minimum bisa lebih adil dan sesuai dengan kondisi ekonomi. Jadi, kalau kamu mau cari kerja atau punya usaha, pastikan selalu update info tentang UMP dan UMK biar nggak ketinggalan! 🚀

Demikian ulasan tentang perbedaan UMP dan UMK. Jika kamu ingin mencari tahu lebih lanjut seputar topik ini, kamu juga bisa membaca ulasan tentang Daftar UMK 2025 Seluruh Kota Kabupaten di Indonesia atau Besaran UMK Jawa Tengah di blog Mamikos Info, ya!

---

Klik dan dapatkan info kost di dekat mu:

Kost Jogja Murah

Kost Jakarta Murah

Kost Bandung Murah

Kost Denpasar Bali Murah

Kost Surabaya Murah

Kost Semarang Murah

Kost Malang Murah

Kost Solo Murah

Kost Bekasi Murah

Kost Medan Murah