Perbedaan UMR, UMK, dan UMP, Mana yang Dipakai? Berikut Penjelasannya

Perbedaan UMR, UMK, dan UMP, Mana yang Dipakai? Berikut Penjelasannya – Sistem pengupahan di Indonesia terdapat beberapa istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan standar upah minimum bagi pekerja, yaitu Upah Minimum Regional (UMR), Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). 

Meskipun ketiga istilah ini berkaitan dengan penetapan upah minimum, masing-masing memiliki perbedaan dalam hal cakupan wilayah, proses penetapan, dan regulasi yang mendasarinya. 

Perbedaan UMR, UMP, dan UMK sangat penting bagi pekerja, pengusaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Yuk, simak artikel ini untuk lebih tahu secara detail!

Evolusi Istilah UMR

Upah Minimum Regional (UMR) diperkenalkan sebagai acuan bagi upah minimum yang berlaku di suatu wilayah tertentu. Namun, seiring dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan yang lebih spesifik, terjadi perubahan terminologi dan cakupan wilayah upah minimum.

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000, terjadi perubahan penting dalam penetapan upah minimum. UMR yang sebelumnya digunakan dibagi menjadi dua kategori:

• Upah Minimum Provinsi (UMP): Menggantikan UMR Tingkat I, UMP ditetapkan oleh gubernur dan berlaku untuk seluruh wilayah di dalam provinsi tersebut.
• Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK): Menggantikan UMR Tingkat II, UMK ditetapkan oleh gubernur berdasarkan rekomendasi dari bupati atau wali kota dan berlaku khusus untuk wilayah kabupaten atau kota tertentu.

Perubahan ini dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam penetapan upah minimum, sehingga dapat lebih sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup di masing-masing daerah.

Pengertian UMP dan UMK

Nah, setelah paham terkait UMR, kamu wajib tahu detail terkait UMP dan UMK. Apa saja perbedaannya?

1. Upah Minimum Provinsi (UMP)

UMP adalah standar upah minimum yang ditetapkan oleh gubernur dan berlaku untuk seluruh kabupaten dan kota di dalam suatu provinsi. Penetapan UMP dilakukan setiap tahun dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti:

Kebutuhan Hidup Layak (KHL): Merupakan standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja lajang untuk hidup layak dalam satu bulan.

• Produktivitas: Tingkat efisiensi dan efektivitas dalam proses produksi di daerah tersebut.
• Pertumbuhan Ekonomi: Perkembangan ekonomi regional yang mencerminkan kemampuan daerah dalam mendukung peningkatan upah.
• Kondisi Pasar Kerja: Situasi ketenagakerjaan, termasuk tingkat pengangguran dan permintaan tenaga kerja.

UMP berfungsi sebagai acuan dasar bagi penetapan upah minimum di tingkat kabupaten atau kota. Jika suatu kabupaten atau kota belum menetapkan UMK, maka UMP menjadi standar upah minimum yang berlaku di wilayah tersebut.

2. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

UMK adalah standar upah minimum yang berlaku khusus di wilayah kabupaten atau kota tertentu. Penetapan UMK dilakukan oleh gubernur berdasarkan rekomendasi dari bupati atau wali kota, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti:

• Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di kabupaten atau kota tersebut.
• Pertumbuhan Ekonomi Lokal: Perkembangan ekonomi di tingkat kabupaten atau kota.
• Kondisi Pasar Kerja Lokal: Situasi ketenagakerjaan di daerah tersebut.
• Tingkat Inflasi: Perubahan harga barang dan jasa yang mempengaruhi daya beli pekerja.

UMK biasanya lebih tinggi daripada UMP, karena mempertimbangkan kondisi ekonomi dan biaya hidup yang spesifik di daerah tersebut. Hal ini memungkinkan penetapan upah minimum yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan pekerja di masing-masing kabupaten atau kota.