Blog Mamikos https://mamikos.com/info/tag/kebijakan-pemerintah/ Info Anak Kos Fri, 17 Apr 2026 08:19:15 +0000 en-us hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.7 https://blog-static.mamikos.com/wp-content/uploads/2020/05/cropped-story-mami-blog-32x32.png - Blog Mamikos https://mamikos.com/info/tag/kebijakan-pemerintah/ 32 32 Gaji di Bawah 10 Juta Bebas Pajak dan Dapat Uang Saku Rp60.000 hingga Rp400.000 per Bulan, Bagaimana Cara Daftarnya? QnA Dunia Kerja https://mamikos.com/info/gaji-di-bawah-10-juta-bebas-pajak-qna-kry/ Tue, 16 Sep 2025 07:21:48 +0000 Fanny https://mamikos.com/info/gaji-di-bawah-10-juta-bebas-pajak-qna-kry/ Kebijakan pemerintah mengenai bebas pajak hanya berlaku pada karyawan pada bidang dan syarat tertentu. Berikut, penjelasannya.

The post Gaji di Bawah 10 Juta Bebas Pajak dan Dapat Uang Saku Rp60.000 hingga Rp400.000 per Bulan, Bagaimana Cara Daftarnya? appeared first on Blog Mamikos.

]]>

Gaji di Bawah 10 Juta Bebas Pajak dan Dapat Uang Saku Rp60.000 hingga Rp400.000 per Bulan, Bagaimana Cara Daftarnya? – Para pekerja di bidang pariwisata mendapat kabar segar dengan adanya program insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). 

Para pekerja tersebut khususnya mencakup sektor hotel, restoran, dan kafe (horeka) yang mana pajaknya akan ditanggung oleh pemerintah mulai semester II-2025. 

Untuk mendapatkannya, apakah para pekerja harus mendaftar? 📰📑🔍

Tentang Cara Mendapatkan Insentif Bebas Pajak bagi Karyawan Sektor Horeka

Contoh Soal Menghitung Pajak Penghasilan Pribadi Lajang dan Berkeluarga

Baca Juga :

Contoh Soal Menghitung Pajak Penghasilan Pribadi Lajang dan Berkeluarga

Melalui program ini, ribuan karyawan pada sektor pariwisata khususnya hotel, restoran, dan kafe akan mendapatkan keringanan pajak. Sebelumnya kebijakan tersebut telah berlaku dan diberikan untuk sektor padat karya. 

Artinya, gaji yang diterima karyawan akan utuh karena pajak penghasilan akan ditanggung secara langsung oleh pemerintah. Sehingga, take home pay pekerja tidak akan berkurang akibat potongan pajak setiap bulan. 

Kebijakan tersebut diketahui akan berlangsung mulai semester II-25, yaitu sisa tahun pajak 2025 (3 bulan terakhir) dan akan berlaku juga pada tahun fiskal 2026. 

Namun, tidak semua pekerja akan otomatis mendapatkannya. Sebab ada kriteria yang harus terpenuhi, yaitu bagi pegawai tetap penghasilan bruto senilai Rp10 juta sebagai nilai maksimal perbulannya. Sedangkan, bagian pegawai tidak tetap, syaratnya adalah rata-rata dari penghasilan harian Rp500.000 paling tinggi. 

Lalu, bagaimana cara karyawan atau pekerja mendaftar jika ingin memperoleh benefit bebas pajak? Sejauh artikel ini ditulis sayangnya belum ada penjelasan spesifik mengenai hal ini. 

Namun, menelusuri dan mencermati dari berbagai sumber, yang harus diperhatikan juga adalah sektor penerima intensif wajib tercatat dalam daftar klasifikasi lapangan usaha yang sudah terdaftar di administrasi perpajakan DJP, seperti yang dilansir dari laman Detik.

Selain itu,  mengutip dari laman DJP, bercermin dari syarat program serupa sebelumnya yang berlaku pada bidang industri padat karya bahwasannya pegawai wajib mempunyai NPWP dan juga NIK yang sudah terintegrasi dengan sistem DJP, serta penerima tidak boleh menerima insentif PPh Pasal 21 DTP lainnya. 

Berapa Lama BI Checking Bersih setelah Pelunasan? Ini Lama Proses SLIK OJK dan Tahapan yang Harus Dilakukan

Baca Juga :

Berapa Lama BI Checking Bersih setelah Pelunasan? Ini Lama Proses SLIK OJK dan Tahapan yang Harus Dilakukan

Penutup 

Bagi para pekerja yang merasa masuk kriteria disarankan untuk terus memantau perkembangan dan informasi terbaru lainnya.

Simak juga penjelasan lebih jauh mengenai hal ini melalui pembahasan Gaji Pegawai Hotel-Restoran-Kafe Bebas Pajak sampai 2026 yang ada di blog Mamikos. Semoga membantu. 🙂✨

Referensi:

Klik dan dapatkan info kost di dekatmu

Kost Jogja Murah

Kost Jakarta Murah

Kost Bandung Murah

Kost Denpasar Bali Murah

Kost Surabaya Murah

Kost Semarang Murah

Kost Malang Murah

Kost Solo Murah

Kost Bekasi Murah

Kost Medan Murah

The post Gaji di Bawah 10 Juta Bebas Pajak dan Dapat Uang Saku Rp60.000 hingga Rp400.000 per Bulan, Bagaimana Cara Daftarnya? appeared first on Blog Mamikos.

]]> Gaji Pegawai Hotel-Restoran-Kafe Bebas Pajak sampai 2026, Plus Dapat Uang Tambahan Hingga 400 Ribu QnA Dunia Kerja https://mamikos.com/info/gaji-pegawai-hotel-restoran-kafe-bebas-pajak-sampai-2026-qna-kry/ Tue, 16 Sep 2025 07:09:22 +0000 Fanny https://mamikos.com/info/gaji-pegawai-hotel-restoran-kafe-bebas-pajak-sampai-2026-qna-kry/ Cari tahu lebih jauh mengenai salah satu kebijakan pemerintah dalam memberikan bebas pajak untuk karyawan di sektor pariwisata ini.

The post Gaji Pegawai Hotel-Restoran-Kafe Bebas Pajak sampai 2026, Plus Dapat Uang Tambahan Hingga 400 Ribu appeared first on Blog Mamikos.

]]>

Gaji Pegawai Hotel-Restoran-Kafe Bebas Pajak sampai 2026, Plus Dapat Uang Tambahan Hingga 400 Ribu – Program Paket Ekonomi 2025 merupakan salah satu program pemerintah yang mencakup fasilitas PPH Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). 

Melalui program ini, adanya perluasan pajak yang akan ditanggung oleh pemerintah untuk karyawan hotel, restoran, dan kafe (horeka). 

Tidak hanya itu saja, program ini juga menjadi langkah dalam bagian paket stimulus ekonomi yang sedang disiapkan oleh pemerintah. 🧑‍💻📑🔍

Program Pemerintah dalam Membebaskan Pajak untuk Karyawan Horeka

Contoh Soal Menghitung Pajak Penghasilan Pribadi Lajang dan Berkeluarga

Baca Juga :

Contoh Soal Menghitung Pajak Penghasilan Pribadi Lajang dan Berkeluarga

Mulai semester II-2025, pemerintah berencana untuk memperluas insentif pajak penghasilan (PPH) Pasal 21 DTP ke sektor hotel, restoran, dan kafe (horeka). 

Awalnya, insentif ini hanya diberikan kepada para pekerja yang berada di sektor padat karya,  seperti produk alas kaki, tekstil, kulit, furnitur, dan barang dari kulit, dengan masa pajak Januari hingga Desember 2025. 

Dan kini, sektor pariwisata yang mencakup horeka pun akan mendapatkannya, dan juga akan berlaku pada tahun fiskal 2026. 

Pemerintah sudah menyiapkan Rp120 miliar untuk program ini pada tahun anggaran 2025, dan menyasar 552.000 pekerja di sektor horeka, serta diberikan 100% PPh untuk sisa tahun pajak 2025 (3 bulan). 

Walaupun begitu, pegawai yang berhak untuk menerima insentif pun juga harus dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan, yaitu berstatus sebagai pegawai tetap dengan penghasilan bruto per bulannya paling banyak Rp10 juta. 

Selain itu, bagi pegawai tidak tetap dengan syarat rata-rata dari penghasilan hariannya maksimal adalah sebesar Rp500 ribu. 

Melansir dari kaman Okezone Finance, dijelaskan bahwa kebijakan ini akan bisa memberikan tambahan penghasilan sekitar Rp60.000 sampai Rp400.000 per bulannya kepada para pekerja penerima stimulus. Sehingga, diharapkan juga daya beli dapat terjaga.

Cara Menghitung Pajak Penghasilan Usaha Dagang Pribadi dan Contohnya

Baca Juga :

Cara Menghitung Pajak Penghasilan Usaha Dagang Pribadi dan Contohnya

Penutup 

Itu dia, informasi mengenai kebijakan pemerintah mengenai bebas pajak pada para pekerja di sektor pariwisata yang mencakup horeka. 

Mari, terus memantau perkembangan berita terkini lainnya yang bisa Anda dapatkan di blog Mamikos, contohnya seperti artikel yang membahas tentang KUR BRI Tanpa Bunga Tanpa Biaya Admin, Info Resmi atau Hoax?. 📱🔍

Referensi:

Klik dan dapatkan info kost di dekatmu

Kost Jogja Murah

Kost Jakarta Murah

Kost Bandung Murah

Kost Denpasar Bali Murah

Kost Surabaya Murah

Kost Semarang Murah

Kost Malang Murah

Kost Solo Murah

Kost Bekasi Murah

Kost Medan Murah

The post Gaji Pegawai Hotel-Restoran-Kafe Bebas Pajak sampai 2026, Plus Dapat Uang Tambahan Hingga 400 Ribu appeared first on Blog Mamikos.

]]> Calon Haji Wajib Tahu, Ini Ketentuan Baru Soal Haji Lewat RUU yang Sudah Disahkan DPR QnA General https://mamikos.com/info/ketentuan-baru-soal-haji-lewat-ruu-yang-disahkan-dpr-qna-gnr/ Thu, 28 Aug 2025 06:43:14 +0000 Fanny https://mamikos.com/info/ketentuan-baru-soal-haji-lewat-ruu-yang-disahkan-dpr-qna-gnr/ Berikut, adalah beberapa poin mengenai ketentuan baru mengenai haji dan umrah yang ditetapkan oleh DPR.

The post Calon Haji Wajib Tahu, Ini Ketentuan Baru Soal Haji Lewat RUU yang Sudah Disahkan DPR appeared first on Blog Mamikos.

]]>

Calon Haji Wajib Tahu, Ini Ketentuan Baru Soal Haji Lewat RUU yang Sudah Disahkan DPR – DPR telah mengesahkan secara resmi terkait RUU pada penyelenggaraan ibadah haji dan umrah pada 26 Agustus 2025 lalu. 

Pengesahan ini telah menghadirkan sejumlah perubahan atau revisi yang tentunya memengaruhi pelaksanaan ibadah haji dan umrah bagi masyarakat Indonesia. 

Seperti halnya pada aspek kelembagaan sampai pada pengaturan teknis ibadah haji dan umrah ke depannya. 🕋📑🔍

Beberapa Poin Perubahan Ketentuan Terkait Haji dan Umrah 

30 Contoh Soal CAT Petugas Haji 2026 dan Kunci Jawabannya untuk Bahan Belajar

Baca Juga :

30 Contoh Soal CAT Petugas Haji 2026 dan Kunci Jawabannya untuk Bahan Belajar

Merangkum dari beberapa sumber portal berita, berikut adalah poin-poin penting pada perubahan ketentuan mengenai haji dan umrah, di antaranya:

1. Terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah 
Selama ini yang menangai tugas terkait penyelenggaraan ibadah haji adalah Badan Pengelola (BP) Haji. Namun, dari RUU terbaru, terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah akan menggantikan dan mengambil alih tugas BP Haji.

Kementerian ini dibuat sebagai pusat kendali tunggal untuk semua hal terkait urusan haji dan umrah, bahkan diketahui jika Kementerian Agama tidak akan lagi mempunyai kewenangan. 

2. Usia Minimal Jemaah Haji 
Awalnya, 18 tahun menjadi batas usia jemaah haji, namun terdapat perubahan di mana yang boleh berangkat haji adalah mulai usia 13 tahun. Ketentuan ini ditetapkan berdasarkan pada usia akil balig dalam Islam.

3. Perihal Petugas Haji
Pada UU Haji terbaru, dijelaskan jika akan adanya pengurangan pada tim petugas haji daerah (TPHD) sebagai langkah bagian efisiensi. Sebab, TPHD dinilai telah memakan terlalu banyak jatah dari kuota haji reguler, sehingga langkah ini diharapkan dapat menambah kuota jemaah haji mulai tahun 2026 nanti. 

Selain itu, terdapat juga ketentuan di mana panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH) tidak harus beragam Islam, artinya non-muslim juga dapat menjadi panitia penyelenggara. Namun, ketetapan ini hanya berlaku bagi petugas embarkasi atau daerah minoritas di RI.

4. Penetapan Kuota Haji Kabupaten Kota 
Pemerintah juga menyepakati bahwa kuota dari jemaah haji reguler akan langsung ditetapkan oleh menteri, dan tidak lagi oleh pemerintah daerah. Hal ini akan didasarkan pada proporsi penduduk muslim yang ada di daerah provinsi dan juga daftar tunggu.

Siapa Yoesoep Edhie Rachmad UTI yang Viral di Threads? Ini Profil dan Akun Media Sosialnya

Baca Juga :

Siapa Yoesoep Edhie Rachmad UTI yang Viral di Threads? Ini Profil dan Akun Media Sosialnya

Penutup 

Itu dia, empat poin dari beberapa ketentuan lainnya yang terdapat pada perubahan atau revisi RUU mengenai haji. 

Mari, telusuri terus blog Mamikos untuk memperoleh berbagai konten terkini, seperti info mengenai Kalender Bulan September 2025. 📅🔍

Referensi:

Klik dan dapatkan info kost di dekatmu:

Kost Jogja Murah

Kost Jakarta Murah

Kost Bandung Murah

Kost Denpasar Bali Murah

Kost Surabaya Murah

Kost Semarang Murah

Kost Malang Murah

Kost Solo Murah

Kost Bekasi Murah

Kost Medan Murah

The post Calon Haji Wajib Tahu, Ini Ketentuan Baru Soal Haji Lewat RUU yang Sudah Disahkan DPR appeared first on Blog Mamikos.

]]>