UMK Bandung 2025 di Angka Berapa? Ini Perbandingan dengan 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Lainnya – Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Bandung diharapkan memiliki tingkat kesejahteraan pekerja yang baik.

Nah, salah satu cara untuk menjamin hal tersebut adalah melalui penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup di wilayah tersebut.

Bagi kamu para pekerja atau yang berkeinginan mencari kerja di Kota Kembang, kira-kira berapa, sih UMK Bandung 2025? Yuk, simak penjelasan lengkapnya di artikel ini.

Pengertian UMK

Sebelum membahas tentang UMK Bandung 2025, ada baiknya Mamikos jelaskan secara singkat terlebih dahulu, ya, tentang apa yang disebut dengan UMK agar lebih mudah dimengerti.

UMK atau Upah Minimum Kabupaten/Kota merupakan acuan penghasilan terendah yang wajib diberikan perusahaan kepada karyawan di suatu wilayah.

Penetapan UMK ini disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup layak di daerah masing-masing, sehingga besarannya bisa berbeda antar kota dan kabupaten.

Di Provinsi Jawa Barat, termasuk Bandung, angka UMK ditentukan setiap tahun oleh gubernur. Namun, proses penentuannya tidak berdiri sendiri, lho, tetapi ada rekomendasi dari wali kota atau bupati setempat dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan yang berisi perwakilan pekerja, pengusaha, dan pemerintah daerah.

Baca Juga :

Cara Mengisi Kode Referral PosPay BSU 2025 dan Cara Melihat Kode Sendiri, Jangan Sampai Salah!

Apa Saja yang Menentukan Besaran UMK?

Setelah tahu bahwa UMK Kota Bandung ditentukan tiap tahun dan melibatkan banyak pihak, kamu mungkin penasaran tentang gimana sih prosesnya sampai muncul angka pastinya?

Ternyata ada banyak aspek yang dipertimbangkan sebelum angka UMK diketok palu, lho. Tujuannya tentu agar upah yang ditetapkan bisa mencerminkan kondisi nyata di lapangan tanpa menimbulkan ketimpangan atau memberatkan dunia usaha.

Berikut ini sederet faktor utama yang jadi acuan dalam penetapan UMK di Bandung maupun kota/kabupaten lain:

• Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
• Laju inflasi daerah.
• Pertumbuhan ekonomi wilayah.
• Produktivitas tenaga kerja di suatu daerah.
• Kondisi pasar tenaga kerja.
• Kekuatan finansial dunia usaha.
• Acuan regulasi dari pemerintah.
• Situasi sosial dan politik.
• Daya saing wilayah.

Proses Penetapan UMK Bandung 2025

Penetapan UMK di Kota Bandung maupun kabupaten/kota lain di Jawa Barat tidak dilakukan secara sepihak. Ada tahapan panjang dan partisipatif yang harus dilalui, mulai dari pengumpulan data hingga dikeluarkannya keputusan resmi oleh gubernur.

Nah, seluruh proses tersebut tentu melibatkan berbagai unsur, baik dari pemerintah maupun buruh dan pengusaha. Berikut ini gambaran umum alur penetapan UMK di Bandung:

1. Peran Dewan Pengupahan Daerah

Proses dimulai dengan kerja Dewan Pengupahan, yaitu badan tripartit yang terdiri dari perwakilan pemerintah, pengusaha, pekerja, dan unsur akademisi. Di tingkat kota maupun provinsi, dewan ini bertugas mengkaji dan memberikan masukan terkait upah minimum.

2. Pengumpulan dan Analisis Data

Sebelum merumuskan angka, dewan mengumpulkan data penting seperti Kebutuhan Hidup Layak (KHL), inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta produktivitas tenaga kerja. Sumber datanya pun bisa berasal dari survei lapangan maupun instansi seperti BPS, jadi tidak sembarangan, ya.

3. Diskusi dan Perumusan Rekomendasi

Setelah data lengkap, dilakukan diskusi antar anggota dewan. Dalam forum ini, masing-masing pihak menyampaikan pendapatnya. Hasil akhirnya adalah rekomendasi besaran UMK yang dianggap paling sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi setempat.

4. Pengajuan ke Gubernur

Tidak berhenti di situ, rekomendasi dari Dewan Pengupahan Kota Bandung kemudian diteruskan ke Gubernur Jawa Barat. Di tangan gubernur, angka ini bisa disetujui sepenuhnya atau disesuaikan kembali dengan pertimbangan lain yang lebih luas.

5. Penetapan Lewat SK Gubernur

Setelah melalui proses tersebut, Gubernur akan menetapkan UMK Bandung melalui surat keputusan (SK).

Lalu, kapan penetapan dilakukan? Nah, biasanya penetapan UMK dilakukan menjelang akhir tahun dan akan mulai berlaku per 1 Januari tahun berikutnya.

6. Sosialisasi dan Pengawasan

Terakhir setelah resmi ditetapkan, pemerintah daerah akan melakukan sosialisasi kepada perusahaan dan masyarakat. Pengawasan pun dilakukan agar perusahaan benar-benar

UMK Bandung 2025 Resmi Naik

Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menetapkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk tahun 2025. Kenaikan ini berlaku di seluruh wilayah Jabar, termasuk Kota Bandung, dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 6,5% dibandingkan tahun sebelumnya.

Kebijakan ini ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.798-Kesra/2024 yang ditandatangani pada 17 Desember 2024. Dalam keputusan tersebut, UMK Bandung 2025 menjadi sebesar Rp4.482.914,09 yang berlaku mulai 1 Januari 2025.

Pemerintah berharap kebijakan ini tidak hanya berdampak positif terhadap daya beli pekerja, tetapi juga mampu menjaga stabilitas sosial ekonomi serta daya saing daerah.

Baca Juga :

Terbaru! Besaran UMK Jawa Tengah Tahun 2025 Tertinggi hingga Terendah

Daftar UMK Jawa Barat 2025 Lengkap

Dikutip dari akun Instagram @bdg.info, UMK tertinggi berada di Kota Bekasi dengan besaran Rp5.690.752,95 dan paling rendah adalah Kota Banjar yaitu Rp2.204.754,48.

Lalu, kira-kira berapa saja, sih, UMK kabupaten dan kota di Jawa Barat jika dibandingkan dengan Bandung? Berikut adalah daftar lengkapnya.

1. Kabupaten Bandung

• UMK 2024: Rp3.527.967
• UMK 2025: Rp3.757.284,86

2. Kabupaten Bandung Barat

• UMK 2024: Rp3.508.677
• UMK 2025: Rp3.763.741,00

3. Kabupaten Bekasi

• UMK 2024: Rp5.219.263
• UMK 2025: Rp5.558.515,10

4. Kabupaten Bogor

• UMK 2024: Rp4.579.541
• UMK 2025: Rp4.877.211,17

5. Kabupaten Ciamis

• UMK 2024: Rp2.089.464
• UMK 2025: Rp2.225.279,16

6. Kabupaten Cianjur

• UMK 2024: Rp2.915.102
• UMK 2025: Rp3.104.583,63

7. Kabupaten Cirebon

• UMK 2024: Rp2.517.730
• UMK 2025: Rp2.681.382,45

8. Kabupaten Garut

• UMK 2024: Rp2.186.437
• UMK 2025: Rp2.328.555,41

9. Kabupaten Indramayu

• UMK 2024: Rp2.623.697
• UMK 2025: Rp2.794.237,00

10. Kabupaten Karawang

• UMK 2024: Rp5.257.834
• UMK 2025: Rp5.599.593,21

11. Kabupaten Kuningan

• UMK 2024: Rp2.074.666
• UMK 2025: Rp2.209.519,29

12. Kabupaten Majalengka

• UMK 2024: Rp2.257.871
• UMK 2025: Rp2.404.632,62

13. Kabupaten Pangandaran

• UMK 2024: Rp2.086.126
• UMK 2025: Rp2.221.724,19

14. Kabupaten Purwakarta

• UMK 2024: Rp4.499.768
• UMK 2025: Rp4.792.252,92

15. Kabupaten Subang

• UMK 2024: Rp3.294.485
• UMK 2025: Rp3.504.626,53

16. Kabupaten Sukabumi

• UMK 2024: Rp3.384.491
• UMK 2025: Rp3.604.482,92

17. Kabupaten Sumedang

• UMK 2024: Rp3.504.308
• UMK 2025: Rp3.732.088,02

18. Kabupaten Tasikmalaya

• UMK 2024: Rp2.535.204
• UMK 2025: Rp2.699.992,26

19. Kota Bandung

• UMK 2024: Rp4.209.309
• UMK 2025: Rp4.482.914,09

20. Kotan Banjar

• UMK 2024: Rp2.070.192
• UMK 2025: Rp2.204.754,48

21. Kota Bekasi

• UMK 2024: Rp5.343.430
• UMK 2025: Rp5.690.752,95

22. Kota Bogor

• UMK 2024: Rp4.813.988
• UMK 2025: Rp5.126.897,22

23. Kota Cimahi

• UMK 2024: Rp3.672.880
• UMK 2025: Rp3.863.692,00

24. Kota Cirebon

• UMK 2024: Rp2.544.038
• UMK 2025: Rp2.697.721,78

25. Kota Depok

• UMK 2024: Rp4.878.612
• UMK 2025: Rp5.195.721,78

26. Kota Sukabumi

• UMK 2024: Rp2.834.399
• UMK 2025: Rp3.018.634,94

27. Kota Tasikmalaya

• UMK 2024: Rp2.630.951
• UMK 2025: Rp2.801.962,82

Manfaat UMK

Meski terkadang jadi bahan perdebatan tentang apakah terlalu memberatkan pengusaha atau belum cukup bagi pekerja, nyatanya UMK punya peran strategis dalam menciptakan hubungan kerja yang sehat dan berkeadilan.

Nah, kalau begitu apa saja, sih, manfaat UMK jika dilihat dari dua sisi, yaitu pekerja dan pengusaha? Berikut penjelasan mengenai manfaat UMK bagi pekerja dan pemberi kerja atau perusahaan:

Manfaat UMK Bagi Pekerja

1. Jaminan Upah Layak

UMK menjadi batas bawah yang wajib dibayarkan oleh perusahaan, sehingga pekerja tidak dibayar di bawah standar. Hal ini penting untuk memastikan kebutuhan dasar pekerja bisa terpenuhi.

2. Perlindungan dari Upah Rendah

Di daerah dengan daya tawar pekerja yang lemah, UMK berfungsi sebagai pelindung agar pengusaha tidak semena-mena dalam memberikan upah.

3. Meningkatkan Daya Beli dan Kesejahteraan

Kenaikan UMK tiap tahun umumnya mengikuti inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Ini membantu pekerja menjaga daya beli dan taraf hidup mereka.

4. Dasar Hukum untuk Menuntut Hak

Dengan adanya UMK, pekerja punya dasar hukum yang jelas jika ingin memperjuangkan haknya, terutama jika upah yang diterima di bawah ketentuan.

Manfaat UMK Bagi Pemberi Kerja

1. Panduan dalam Menyusun Gaji

UMK membantu perusahaan menentukan struktur gaji yang sesuai aturan. Ini memudahkan perencanaan keuangan dan pengendalian biaya SDM.

2. Mengurangi Risiko Konflik

Karyawan yang digaji sesuai UMK cenderung lebih puas dan loyal, sehingga potensi konflik atau aksi protes bisa ditekan.

3. Menunjukkan Kepatuhan Hukum

Menjalankan usaha dengan mematuhi UMK menunjukkan bahwa perusahaan tunduk pada regulasi dan menjaga reputasinya di mata publik.

4. Persaingan yang Lebih Sehat

Karena semua pengusaha di satu wilayah wajib mengikuti standar UMK yang sama, tidak ada lagi persaingan tidak sehat berbasis “upah murah.” Fokus usaha pun bisa bergeser ke efisiensi dan inovasi.

Baca Juga :

UMR di Sleman, Bantul, dan Yogyakarta 2025 dan Sekitarnya, Naik Berapa Persen?

Apa yang Terjadi Jika Pemberi Kerja Tidak Mematuhi UMK?

Selanjutnya, apa yang terjadi jika pemberi kerja atau perusahaan tidak mematuhi UMK yang sudah disepakati oleh sebuah daerah?

Jika pemberi kerja tidak menaati ketentuan UMK yang telah ditetapkan, ada beberapa konsekuensi yang dapat terjadi, baik dari sisi hukum maupun operasional perusahaan, di antaranya:

1. Tindakan Hukum dan Sanksi Administratif

Pemberi kerja yang melanggar UMK bisa dikenai sanksi hukum, termasuk denda administratif. Pemerintah daerah atau instansi ketenagakerjaan biasanya memiliki mekanisme pengawasan, dan apabila terbukti melakukan pelanggaran, perusahaan bisa mendapatkan teguran resmi, denda, atau bahkan tindakan hukum lebih lanjut.

Selain itu, pelanggaran ini juga dapat menyebabkan pembekuan izin usaha atau intervensi dari lembaga pengawas ketenagakerjaan, lho.

2. Tuntutan dari Pekerja

Pekerja yang tidak menerima upah sesuai standar UMK dapat mengajukan gugatan atau mengadukan pelanggaran tersebut ke dinas ketenagakerjaan setempat.

Proses tersebut termasuk mediasi atau penyelesaian melalui pengadilan hubungan industrial, di mana perusahaan dapat diwajibkan untuk membayar selisih upah atau kompensasi atas kerugian yang diderita pekerja.

3. Risiko Reputasi dan Kepercayaan Publik

Ketidakpatuhan terhadap UMK juga bisa merusak citra perusahaan. Reputasi yang buruk dapat berdampak pada kepercayaan karyawan, calon karyawan, dan bahkan konsumen.

Di era informasi seperti sekarang, laporan pelanggaran upah bisa dengan cepat tersebar, mengakibatkan kerugian jangka panjang bagi perusahaan baik dari sisi moral maupun finansial.

4. Dampak Operasional dan Hubungan Industrial

Gagal memenuhi standar UMK dapat menimbulkan ketidakpuasan dan demotivasi di kalangan pekerja. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik internal, penurunan produktivitas, hingga aksi mogok kerja.

Hal semacam ini tentunya juga mengganggu kelancaran operasional dan berdampak langsung pada kinerja serta profitabilitas perusahaan.

Baca Juga :

38 Daftar UMK 2025 Seluruh Kota Kabupaten di Indonesia, Cek Daerahmu Berapa Rupiah?

Penutup

Dengan adanya kenaikan UMK Bandung 2025, maka diharapkan pula dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja serta mendorong pertumbuhan ekonominya.

Nah, kalau kamu menantikan informasi seputar UMK 2026 yang mungkin sebentar lagi akan ditetapkan di akhir tahun, jangan lupa untuk terus ikuti artikel-artikel Mamikos, ya.

Klik dan dapatkan info kost di dekatmu:

Kost Jogja Murah

Kost Jakarta Murah

Kost Bandung Murah

Kost Denpasar Bali Murah

Kost Surabaya Murah

Kost Semarang Murah

Kost Malang Murah

Kost Solo Murah

Kost Bekasi Murah

Kost Medan Murah

The post UMK Bandung 2025 di Angka Berapa? Ini Perbandingan dengan 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Lainnya appeared first on Blog Mamikos.

38 Daftar UMK 2025 Seluruh Kota Kabupaten di Indonesia, Cek Daerahmu Berapa Rupiah? – Setelah ditunggu-tunggu, akhirnya Presiden Prabowo Subianto telah resmi mengumumkan kenaikan upah minimum nasional untuk tahun 2025 sebesar 6,5%.

Angka ini tentunya jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan usulan awal dari Menteri Tenaga Kerja yang hanya sebesar 6%. Diharapkan dengan adanya kenaikan upah minimum ini dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan pekerja di seluruh Indonesia.

Lantas, kira-kira berapa nominal UMK 2025 di seluruh daerah di Indonesia? Yuk, ulik informasi lebih lengkapnya berikut ini!

Berikut Informasi Daftar UMK 2025 Seluruh Kota Kabupaten di Indonesia

Keputusan upah minimum 2025 naik 6,5% diambil setelah melalui berbagai pertimbangan matang, termasuk diskusi mendalam dengan perwakilan buruh.

Hal ini secara tidak langsung menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendengarkan aspirasi pekerja dalam menentukan kebijakan upah.

Selain itu, penetapan upah minimum sektoral akan diserahkan kepada Dewan Pengupahan di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten.

Rincian teknis mengenai hal ini akan diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan untuk memastikan implementasi yang efektif.

Baca Juga :

UMR di Sleman, Bantul, dan Yogyakarta 2025 dan Sekitarnya, Naik Berapa Persen?

Apa itu UMK?

UMK merupakan singkatan dari upah minimum kabupaten/kota. Tentunya, istilah UMK ini sudah tidak asing lagi bukan di telinga kamu?

Nah, istilah UMK sendiri sebenarnya sudah muncul di tahun 2000 atau pasca-reformasi atau setelah terbitnya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000.

Sebelum dikenal dengan UMK, orang kerap menyebutnya dengan istilah UMR atau upah minimum regional.

Hingga saat ini, masih banyak juga orang yang menyebut upah minimum dengan sebutan UMR, lho.

Secara umum, upah minimum atau UMK adalah standar yang ditetapkan pemerintah agar pengusaha membayar upah pekerja dengan layak. Yang mana upah minimum kenaikannya ditetapkan setahun sekali.

Jika penetapan UMK belum ditetapkan oleh Bupati/Walikota hingga batas waktu yang ditetapkan gubernur, maka kabupaten/kota akan menggunakan UMP sebagai upah minimum.

Setelah semua kepala daerah mengusulkan upah minimumnya masing-masing, barulah gubernur akan mengesahkan usulan dan mengumumkannya secara resmi ke publik.

Aturan UMK sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Regulasi ini kemudian dibatalkan MK karena dianggap cacat formil atau inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

Presiden Joko Widodo kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai pengganti UU Cipta Kerja.

Baca Juga :

UMK Jawa Timur 2024 di Berbagai Kota dan Kabupaten, Cek Besaran Kenaikan di Daerahmu!

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penetapan UMK dan UMP

Merujuk jurnal bertajuk Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Menggunakan Model Spatial Autoregressive (SAR) oleh Merdekawaty, Ispriyanti, dan Sugito, berikut faktor-faktor yang memengaruhi penetapan UMK:

1. Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan standar KHL sebagai dasar dalam penetapan upah minimum.

KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi seorang pekerja untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non-fisik, dan sosial untuk memenuhi kebutuhan dalam satu bulannya.

2. Indeks Harga Konsumen (IHK)

Upah minimum ditetapkan dengan mempertimbangkan harga kebutuhan pokok yang tercermin dalam IHK. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), IHK adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi sebuah rumah tangga dalam kurun waktu tertentu.

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah.

Menurut bps.go.id, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

Baca Juga :

UMK Upah Minimum Karyawan di Jawa Tengah 2024 untuk Kota dan Kabupaten

Daftar UMP 2025 Seluruh Provinsi di Indonesia

Hingga artikel ini terbit, belum ada pengumuman secara resmi terkait info besaran UMK 2025 seluruh kota/kabupaten di Indonesia.

Selain upah minimum kabupaten/kota (UMK), ada pula istilah Upah Minimum Provinsi (UMP). Jika UMK merupakan ketetapan upah minimum di tingkat kabupaten kota, nah UMP berlaku untuk provinsi.

UMP ini ditetapkan oleh gubernur, lazimnya akan jadi patokan bagi para bupati atau wali kota untuk memutuskan UMK di daerahnya.

Nah, berikut adalah daftar Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 di Indonesia:

1. Provinsi DKI Jakarta Rp5.067.381,00 naik jadi Rp5.396.760
2. Provinsi Papua Barat Rp3.393.000 menjadi Rp3.613.545
3. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp3.640.000,00 naik jadi Rp3.876.600
4. Provinsi Sulawesi Utara Rp3.545.000,00 naik jadi Rp3.775.425
5. Provinsi Aceh Rp3.460.672,00 naik jadi Rp3.685.615
6. Provinsi Sumatera Selatan Rp3.456.874,00 naik jadi Rp3.681.570
7. Provinsi Sulawesi Selatan Rp3.434.298,00 naik jadi Rp3.657.527
8. Provinsi Kepulauan Riau Rp3.402.492,00 naik jadi Rp3.623.653
9. Provinsi Papua Rp4.024.270,00 naik jadi Rp4.285.847
10. Provinsi Kalimantan Utara Rp3.361.653,00 naik jadi Rp3.580.160.
11. Provinsi Kalimantan Timur Rp3.360.858,00 naik jadi Rp3.579.313
12. Provinsi Riau Rp3.294.625 menjadi Rp3.508.775,63
13. Provinsi Kalimantan Selatan Rp3.282.812 menjadi Rp3.496.194,78
14. Provinsi Kalimantan Tengah Rp 3.261.616 menjadi Rp3.473.621,04
15. Provinsi Maluku Utara Rp3.200.000 menjadi Rp3.408.000
16. Provinsi Jambi Rp3.037.121 menjadi Rp3.234.533,86
17. Provinsi Gorontalo Rp3.025.100 menjadi Rp3.221.731,5
18. Provinsi Maluku Rp2.949.953 menjadi Rp3.141.699,94
19. Provinsi Sulawesi Barat Rp2.914.958 menjadi Rp3.104.430,27
20. Provinsi Sulawesi Tenggara Rp2.885.964 menjadi Rp3.073.551,66
21. Provinsi Bali Rp2.813.672 menjadi Rp2.996.560,68
22. Provinsi Nusa Tenggara Barat Rp2.444.067 menjadi Rp2.602.931,35
23. Provinsi Nusa Tenggara Timur Rp2.186.826 menjadi Rp2.328.969,69
24. Provinsi Sumatera Barat Rp2.811.449 menjadi Rp2.994.193,18
25. Provinsi Sumatera Utara Rp2.809.915 menjadi Rp2.992.559,47
26. Provinsi Sulawesi Tengah Rp2.736.698 menjadi Rp2.914.583,37
27. Provinsi Banten Rp2.727.812 menjadi Rp2.905.119,78
28. Provinsi Lampung Rp2.716.497 menjadi Rp2.893.069,30
29. Provinsi Kalimantan Barat Rp2.702.616 menjadi Rp2.878.286,04
30. Provinsi Bengkulu Rp2.507.079 menjadi Rp2.670.039,13
31. Provinsi Jawa Timur Rp2.165.244 menjadi Rp2.305.984,86
32. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Rp2.125.897 menjadi Rp2.264.080,30
33. Provinsi Jawa Barat Rp2.057.495 menjadi Rp2.191.232,17
34. Provinsi Jawa Tengah Rp2.036.947 menjadi Rp2.169.348,55
35. Provinsi Papua Tengah Rp4.024.270,00 naik jadi Rp4.285.847
36. Provinsi Papua Pegunungan Rp4.024.270,00 naik jadi Rp4.285.847
37. Provinsi Papua Barat Daya Rp4.024.270,00 naik jadi Rp4.285.847
38. Provinsi Papua Selatan Rp4.024.270,00 naik jadi Rp4.285.847

Baca Juga :

8 Contoh Soal Wawancara PPPK Teknis 2024 dan Tips Menjawab agar Lolos

UMK Tertinggi di Indonesia Tahun 2024

Rincian UMK 2024 di Jawa dapat memberikan insight seputar daerah dengan angka UMK tertinggi. Jika bisa dijabarkan, urutan UMK tertinggi di Indonesia tahun 2024 adalah:

1. Kota Bekasi : Rp5.343.430
2. Kabupaten Karawang : Rp5.257.834
3. Kabupaten Bekasi : Rp5.219.263
4. DKI Jakarta : Rp5.067.381
5. Kota Depok : Rp4.878.612
6. Kota Cilegon : Rp4.815.102
7. Kota Bogor : Rp4.813.988
8. Kota Tangerang : Rp4.760.289
9. Kota Surabaya : Rp4.725.479
10. Kota Tangerang Selatan : Rp4.670.791

UMK Terendah di Indonesia Tahun 2024

Sebaliknya, urutan UMK terendah di Indonesia pada tahun 2024 bisa dijabarkan dengan singkat sebagai berikut:

1. Kabupaten Banjarnegara : Rp2.038.005
2. Kabupaten Wonogiri : Rp2.047.500
3. Kabupaten Sragen : Rp2.049.000
4. Kota Banjar : Rp2.070.192
5. Kabupaten Kuningan : Rp2.074.666
6. Kabupaten Pangandaran : Rp2.086.126
7. Kabupaten Ciamis : Rp2.089.464
8. Kabupaten Rembang : Rp2.099.689
9. Kabupaten Blora : Rp2.101.813
10. Kabupaten Brebes : Rp2.103.100

Nah, itulah informasi terkait besaran UMK di Indonesia tahun 2025 terbaru yang bisa Mamikos bagikan

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah resmi mengumumkan kenaikan upah minimum nasional untuk tahun 2025 sebesar 6,5%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan usulan awal dari Menteri Tenaga Kerja

Buat kamu yang ingin mengulik lebih banyak lagi tentang informasi menarik lainnya seputar UMK, seperti UMK Jawa Tengah Tahun 2025 hingga Upah Minimum di Jawa Barat 2024, kamu bisa kunjungi situs blog Mamikos dan temukan informasinya di sana.

FAQ

Klik dan dapatkan info kost di dekatmu:

Kost Jogja Murah

Kost Jakarta Murah

Kost Bandung Murah

Kost Denpasar Bali Murah

Kost Surabaya Murah

Kost Semarang Murah

Kost Malang Murah

Kost Solo Murah

Kost Bekasi Murah

Kost Medan Murah

The post 38 Daftar UMK 2025 Seluruh Kota Kabupaten di Indonesia, Cek Daerahmu Berapa Rupiah? appeared first on Blog Mamikos.