UMK Jawa Timur 2024 di Berbagai Kota dan Kabupaten, Cek Besaran Kenaikan di Daerahmu!

UMK Jawa Timur 2024 di Berbagai Kota dan Kabupaten, Cek Besaran Kenaikan di Daerahmu! — Ketika tahun berganti, salah satu hal yang menjadi sorotan utama bagi pekerja di sektor formal adalah penyesuaian Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Di Jawa Timur, penentuan UMK untuk tahun 2024 telah dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi dan kebutuhan hidup layak. 

Artikel ini akan menyajikan informasi detail mengenai UMK Jatim di setiap kota untuk tahun 2024. Yuk, simak ulasan lengkapnya di bawah ini!

Definisi UMK

Sebelum kita membahas UMK Jatim dengan lebih spesifik, kita pahami dulu megenai definisi UMK.

UMK, singkatan dari Upah Minimum Kabupaten/Kota, adalah standar upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk setiap kabupaten atau kota di Indonesia.

UMK ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi daerah, kebutuhan hidup layak (KHL), serta tingkat inflasi.

Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa para pekerja menerima upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar mereka dan keluarganya.

Proses penetapan UMK melibatkan dialog antara pemerintah daerah, perwakilan pekerja, dan perwakilan pengusaha.

Setiap tahun, UMK dapat mengalami penyesuaian sesuai dengan dinamika ekonomi dan sosial di daerah tersebut.

UMK berbeda-beda di setiap kabupaten atau kota, mengingat kondisi ekonomi dan biaya hidup yang beragam di berbagai daerah di Indonesia.

Proses Penetapan UMK

UMK berbeda di setiap kabupaten/kota termasuk UMK Jatim. Hal ini mencerminkan perbedaan kondisi ekonomi dan biaya hidup di setiap wilayah.

UMK ini berlaku bagi perusahaan yang keuangannya mampu untuk membayarnya.

Bagi perusahaan yang tidak mampu membayar UMK, dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan UMK kepada gubernur melalui proses tertentu.

Proses penetapan UMK termasuk UMK Jatim melibatkan beberapa langkah yaitu:

1. Penyusunan Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

KHL merupakan daftar barang dan jasa minimal yang dibutuhkan oleh seorang pekerja untuk hidup layak.

Daftar ini disusun oleh Dewan Pengupahan yang terdiri dari perwakilan pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh.

2. Survei Pasar

Dilakukan untuk mengetahui harga aktual dari barang dan jasa yang tercantum dalam KHL.