Kebijakan Pembangunan Orde Baru di Berbagai Bidang dan Penjelasannya
Kebijakan Pembangunan Orde Baru di Berbagai Bidang dan Penjelasannya — Sejarah Indonesia mencatat periode Orde Baru sebagai salah satu fase penting dalam perkembangan negara ini.
Pemerintahan Soeharto menerapkan serangkaian kebijakan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat
Dalam artikel ini, kita akan menelusuri kebijakan pembangunan Orde Baru yang diterapkan di berbagai sektor dan memberikan penjelasan mendalam tentang bagaimana era tersebut membentuk wajah Indonesia modern.
Awal Mula Orde Baru
Daftar Isi
Daftar Isi
Sebelum kita membahas mengenai kebijakan pembangunan orde baru maka kita perlu tahu dulu awal mula, sejarah dan berakhirnya era ini lebih dari dua dekade silam.
Orde Baru adalah sebuah periode dalam sejarah politik Indonesia yang dimulai pada tahun 1966 dan berlangsung hingga tahun 1998.
Periode ini ditandai oleh kepemimpinan Presiden Soeharto dan merupakan hasil dari kudeta militer yang menggulingkan Presiden Sukarno, pendiri Indonesia yang pertama.
Awal mula Orde Baru berasal dari situasi politik dan ekonomi yang tidak stabil pada masa itu dan peristiwa penting yang menjadi awal mula Orde Baru adalah G30S/PKI.
Gerakan G30s/PKI adalah sebuah kudeta militer yang terjadi pada tanggal 30 September 1965.
Kudeta ini mencoba untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Sukarno dan memperkenalkan pemerintahan komunis di Indonesia.
Namun, upaya kudeta tersebut gagal, dan militer yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto berhasil mengambil alih kekuasaan.
Setelah menggulingkan pemerintahan Sukarno, Soeharto memulai kepemimpinan yang dikenal sebagai Orde Baru.
Masa berkuasa Orde Baru, yang berlangsung hampir tiga dekade, ditandai oleh otoritarianisme, stabilitas politik, dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
Pemerintah Soeharto mengimplementasikan kebijakan-kebijakan ekonomi liberal, yang mendukung pertumbuhan sektor industri dan pertanian.
Selain itu, pemerintah juga menekan setiap bentuk oposisi politik dan membatasi kebebasan berpendapat.
Meskipun terdapat pencapaian ekonomi yang mengesankan selama masa pemerintahan Orde Baru, ada juga kontroversi dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, terutama dalam kasus-kasus seperti penghilangan paksa dan penindasan politik.
Orde Baru mulai goyah pada tahun 1998 setelah tekanan massa yang kuat dan demonstrasi mahasiswa. Soeharto akhirnya mengundurkan diri dari jabatan presiden pada bulan Mei 1998, dan era Orde Baru pun berakhir.
Pergantian kekuasaan ini membawa Indonesia menuju masa reformasi politik dan demokratisasi, yang ditandai oleh perubahan konstitusi, pemilihan umum bebas, dan perubahan signifikan dalam sistem politik dan kebebasan berpendapat di Indonesia.
Kebijakan Pembangunan Orde Baru
Orde Baru dikenal dengan sebagai era dengan banyak kebijakan kontroversial sekaligus era pembangunan di Indonesia.
Kebijakan pembangunan era Orde Baru merupakan serangkaian kebijakan ekonomi dan politik yang diterapkan di Indonesia selama masa pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto dari tahun 1966 hingga 1998.
Kebijakan ini bertujuan untuk mencapai pembangunan ekonomi, stabilitas politik, dan modernisasi nasional. Beberapa poin utama dari kebijakan pembangunan era Orde Baru adalah sebagai berikut:
Di bawah ini Mamikos akan menyajikan kebijakan pembangunan orde baru, simak ya!
7 Ciri-ciri Demokrasi Pancasila beserta Prinsip dan Aspeknya Lengkap
1. Pembangunan ekonomi
Kebijakan pembangunan Orde Baru yang pertama adalah pembangunan ekonomi.
Pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto menerapkan serangkaian kebijakan ekonomi yang memiliki fokus utama pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, industrialisasi, diversifikasi ekonomi, dan peningkatan produksi pertanian.
Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang aspek-aspek ini:
1. Pertumbuhan Ekonomi Tinggi
Salah satu tujuan utama pemerintahan Orde Baru adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Hal ini dianggap sebagai kunci untuk menciptakan stabilitas ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah mengambil berbagai langkah, seperti memfasilitasi investasi dalam negeri dan asing, mengurangi hambatan perdagangan, serta memberikan insentif kepada sektor-sektor yang dianggap strategis.
2. Industrialisasi
Pemerintahan Orde Baru aktif dalam mendorong industrialisasi Indonesia. Mereka memberikan dukungan kepada sektor industri untuk meningkatkan produksi barang-barang manufaktur.
Langkah-langkah ini mencakup insentif fiskal, penyediaan infrastruktur yang memadai, serta fasilitas kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor industri.
3. Diversifikasi Ekonomi
Pemerintah Orde Baru juga berusaha untuk mengurangi ketergantungan ekonomi Indonesia pada sektor pertanian. Mereka ingin mengalihkan fokus ekonomi ke sektor-sektor lain seperti industri dan jasa.
Diversifikasi ini diharapkan akan membuat ekonomi lebih stabil dan tahan terhadap fluktuasi harga komoditas pertanian.
4. Peningkatan Produksi Pertanian
Meskipun ada upaya untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian, produksi pertanian tetap menjadi aspek penting dalam kebijakan ekonomi Orde Baru.
Pemerintah mendukung petani dengan memberikan bimbingan teknis melalui Program Bimbingan Massal (Bimas), memberikan pupuk dan bibit unggul, serta meningkatkan infrastruktur pertanian.
5. Program Pemanfaatan Hasil-hasil Kegiatan Masyarakat (P4)
P4 adalah salah satu program kebijakan pembangunan Orde Baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.
Program ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui berbagai kegiatan seperti pengembangan pertanian, perikanan, peternakan, dan kerajinan.
6. Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT)
PDT adalah program yang ditujukan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara daerah yang maju dan tertinggal.
Pemerintah memberikan perhatian khusus pada pengembangan daerah-daerah yang kurang berkembang, termasuk dengan menyediakan infrastruktur dasar dan mendukung usaha-usaha ekonomi lokal.
2. Pengembangan Infrastruktur
Pengembangan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dari kebijakan pembangunan era Orde Baru di Indonesia.
Pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto menginvestasikan banyak sumber daya dalam upaya untuk membangun dan memperluas infrastruktur nasional.
Berikut adalah beberapa poin lebih detail tentang pengembangan infrastruktur selama periode ini:
1. Jaringan Jalan
Salah satu prioritas utama dalam pengembangan infrastruktur adalah pembangunan jaringan jalan yang luas dan modern.
Pemerintah Orde Baru membangun jalan-jalan utama yang menghubungkan kota-kota besar di seluruh Indonesia, termasuk jalan tol, jembatan, dan jalan raya.
Ini bertujuan untuk memperlancar transportasi barang dan orang, memfasilitasi perdagangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
2. Pelabuhan
Infrastruktur pelabuhan juga mendapat perhatian serius. Pelabuhan-pelabuhan besar diperluas dan ditingkatkan, termasuk pembangunan pelabuhan kontainer modern.
Ini bertujuan untuk memfasilitasi ekspor dan impor, serta menghubungkan Indonesia dengan pasar internasional.
3. Bandara
Pemerintah Orde Baru juga berinvestasi dalam pembangunan bandara-bandara modern di seluruh Indonesia.
Ini termasuk pembangunan bandara internasional untuk mendukung pertumbuhan pariwisata dan konektivitas udara antar-pulau.
4. Proyek-Proyek Energi
Sejumlah proyek energi besar juga dilaksanakan, termasuk pembangunan pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga gas, dan pembangunan infrastruktur distribusi energi.
Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi.
5. Proyek-Proyek Besar
Selain infrastruktur dasar, pemerintah juga mendorong pembangunan proyek-proyek besar seperti bendungan, waduk, dan proyek-proyek irigasi untuk mendukung pertanian, mengendalikan banjir, dan memasok air bersih kepada masyarakat.
Tujuan Pengembangan Infrastruktur
Pengembangan infrastruktur ini memiliki beberapa tujuan utama:
1. Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
Infrastruktur yang baik dianggap sebagai faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dengan memiliki jaringan transportasi yang memadai, Indonesia dapat memperlancar pergerakan barang dan jasa, memungkinkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang beragam.
2. Menghubungkan Daerah Tertinggal
Pengembangan infrastruktur juga bertujuan untuk menghubungkan daerah-daerah terpencil dan kurang berkembang dengan pusat-pusat ekonomi yang lebih besar.
Hal ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi antara daerah-daerah tersebut.
3. Meningkatkan Aksesibilitas
Infrastruktur yang baik dapat meningkatkan aksesibilitas ke layanan penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pasar tenaga kerja. Ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai daerah.
Namun, meskipun pengembangan infrastruktur memberikan manfaat signifikan, terdapat juga beberapa kritik terkait dengan dampak lingkungan dan sosial dari proyek-proyek infrastruktur besar-besaran.
Selain itu, proyek-proyek tersebut seringkali juga terkait dengan masalah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di era Orde Baru.
3. Bidang Pendidikan
Kebijakan pembangunan Orde Baru yang berikutnya adalah di bidang pendidikan. Pendidikan adalah salah satu sektor yang mendapat perhatian khusus dalam era Orde Baru di Indonesia.
Dua aspek penting dalam kebijakan pendidikan selama periode ini adalah:
1. Program Wajib Belajar
Pemerintah Orde Baru menerapkan program wajib belajar sembilan tahun. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses pendidikan dasar bagi anak-anak Indonesia.
Dalam kerangka ini, anak-anak diharuskan untuk mengikuti sekolah selama sembilan tahun, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat menengah pertama.
Hal ini bertujuan untuk mengurangi tingkat buta huruf dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dasar yang lebih luas.
2. Penekanan pada Pendidikan Nasionalisme
Orde Baru menekankan pendidikan yang mempromosikan nasionalisme dan nilai-nilai Pancasila. Pancasila digunakan sebagai landasan ideologis bagi pendidikan nasional.
Ini mencakup pembelajaran tentang nilai-nilai Pancasila, sejarah Indonesia, dan budaya nasional.
Pendidikan diarahkan untuk memupuk rasa cinta tanah air, persatuan, dan identitas nasional di kalangan generasi muda.
Selama masa Orde Baru, pendidikan juga dikendalikan secara ketat oleh pemerintah. Kurikulum dan materi pelajaran diatur sesuai dengan pandangan politik rezim Orde Baru.
Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mengendalikan isi pendidikan dan memastikan bahwa pesan-pesan nasionalisme dan ideologi negara tertentu ditanamkan dalam sistem pendidikan.
Meskipun pendidikan nasionalisme adalah aspek positif, beberapa kritik menganggap bahwa pendekatan ini sering kali digunakan sebagai alat politik untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan membatasi kebebasan berpikir di sekolah-sekolah.
Selain itu, ada pula kritik terhadap ketidakmerataan akses pendidikan dan kualitas pendidikan yang berbeda antara daerah perkotaan dan pedesaan serta kelompok sosial tertentu.
Ini menunjukkan bahwa sementara ada upaya meningkatkan akses dan penekanan pada nilai-nilai nasionalisme, masih ada tantangan dalam mencapai pendidikan yang merata dan berkualitas di seluruh Indonesia.
4. Kesejahteraan Sosial
Kebijakan pembangunan Orde Baru berikutnya adalah kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah salah satu aspek penting dalam kebijakan Orde Baru di Indonesia.
Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang dua aspek kesejahteraan sosial yang perlu dipahami:
1. Program Kesejahteraan Sosial
Pemerintah Orde Baru mengimplementasikan program kesejahteraan sosial yang mencakup inisiatif seperti Kartu Keluarga Miskin (dikenal juga sebagai Kartu Keluarga Sejahtera).
Program ini bertujuan untuk membantu keluarga miskin dengan memberikan bantuan finansial dan layanan sosial.
Kartu Keluarga Miskin digunakan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan penerima manfaat, yang kemudian akan mendapatkan akses lebih baik ke bantuan kesejahteraan, seperti subsidi pangan, pendidikan, dan layanan kesehatan.
Program ini dimaksudkan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga yang kurang mampu.
2. Program Kesejahteraan Karyawan
Pemerintah Orde Baru juga mendorong perusahaan untuk memberikan fasilitas dan manfaat sosial kepada karyawan mereka sebagai bagian dari program kesejahteraan karyawan.
Fasilitas ini dapat mencakup perumahan perusahaan, layanan kesehatan, pendidikan, dan program-program kesejahteraan lainnya.
Dengan mendorong perusahaan untuk memberikan fasilitas ini kepada karyawan, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan karyawan, serta menciptakan iklim kerja yang lebih stabil.
Meskipun program-program ini memiliki tujuan yang baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan karyawan, ada beberapa kritik terhadap implementasinya.
Beberapa kritikus berpendapat bahwa program kesejahteraan sosial sering kali kurang efisien dalam menjangkau keluarga miskin yang membutuhkan bantuan, dan adanya birokrasi yang kompleks dapat menghambat penyaluran manfaat.
Selain itu, dalam konteks program kesejahteraan karyawan, beberapa perusahaan mungkin melihatnya sebagai kewajiban yang dapat meningkatkan beban biaya operasional mereka.
Meskipun demikian, program-program ini mencerminkan upaya pemerintah Orde Baru untuk menciptakan kondisi sosial yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia pada saat itu.
5. Bidang Kebudayaan
Kebijakan pembangunan Orde Baru yang berikutnya adalah bidang kebudayaan.
Kebudayaan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan nasionalisme di Indonesia selama era Orde Baru.
Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang dua aspek kultural tersebut:
1. Promosi Kebudayaan Nasional
Salah satu contoh nyata dari upaya promosi kebudayaan nasional adalah pendirian Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
TMII adalah sebuah kompleks wisata yang mencakup replika-replika dari berbagai budaya, suku, dan tradisi yang ada di seluruh Indonesia.
Tujuan Kebijakan pembangunan Orde Baru yang ini adalah untuk mempromosikan dan melestarikan kekayaan budaya dan keragaman Indonesia.
Pengunjung dapat mengenal dan menghargai keberagaman budaya Indonesia dalam satu lokasi. TMII juga menjadi pusat kegiatan budaya, seperti pameran seni, pertunjukan tradisional, dan festival.
2. Pemberian Subsidi untuk Seni dan Kebudayaan
Pemerintah Orde Baru memberikan subsidi kepada seniman dan budayawan untuk mendukung perkembangan seni dan budaya Indonesia.
Ini mencakup berbagai bentuk dukungan, seperti pemberian dana untuk produksi seni, penyelenggaraan pertunjukan budaya, dan pendidikan seni.
Subsidi ini bertujuan untuk memotivasi seniman dan budayawan dalam menciptakan karya-karya seni yang mencerminkan kebudayaan Indonesia, serta untuk memperkuat identitas nasional.
Upaya pemerintah dalam mendukung kebudayaan nasional dan seni budaya merupakan bagian integral dari visi Orde Baru untuk membangun dan mempertahankan identitas dan kebangsaan Indonesia.
6. Pengendalian Inflasi
Pemerintah Orde Baru sangat fokus pada pengendalian inflasi sebagai salah satu upaya kebijakan pembangunan Orde Baru.
Tujuan pengendalian inflasi adalah menciptakan stabilitas ekonomi, yang dianggap penting untuk menarik investasi baik dari dalam negeri maupun asing.
Berikut adalah beberapa cara yang digunakan oleh pemerintah Orde Baru dalam upaya mengendalikan inflasi:
1. Kebijakan Moneter
Bank Indonesia, sebagai bank sentral, diberi wewenang untuk mengatur jumlah uang beredar di ekonomi.
Pemerintah Orde Baru bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk menjalankan kebijakan moneter yang ketat guna mengontrol inflasi.
Ini bisa mencakup pengendalian suku bunga, kontrol terhadap kredit, dan lainnya.
2. Subsidi Harga-harga Barang Pokok
Pemerintah Orde Baru juga sering mengadopsi kebijakan subsidi untuk harga-harga barang pokok seperti beras, gula, minyak, dan lainnya.
Subsidi ini bertujuan untuk menjaga agar harga-harga ini tetap terjangkau bagi masyarakat dan mengendalikan inflasi melalui regulasi harga.
3. Kontrol Harga
Pemerintah juga dapat mengontrol harga-harga tertentu melalui regulasi dan intervensi langsung dalam pasar. Hal ini bertujuan untuk mencegah lonjakan harga yang tajam.
4. Pencegahan Spekulasi
Pemerintah juga berusaha mencegah spekulasi harga yang dapat mendorong inflasi. Ini dapat melibatkan pengawasan pasar komoditas dan kebijakan yang menghambat praktik spekulasi yang merugikan.
5. Stabilitas Mata Uang
Pemerintah Orde Baru berkomitmen untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, yang juga merupakan bagian penting dari upaya pengendalian inflasi.
7. Program Transmigrasi
Program transmigrasi adalah salah satu program besar yang jadi salah satu kebijakan pembangunan Orde Baru.
Program ini untuk mendistribusikan penduduk dari daerah yang padat penduduk ke daerah yang masih jarang penduduknya.
Tujuannya adalah mengurangi tekanan populasi di pulau-pulau utama seperti Jawa dan Bali, serta mempromosikan pengembangan daerah-daerah yang kurang berkembang.
Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan program transmigrasi:
1. Distribusi Penduduk
Program transmigrasi bertujuan untuk mengalihkan penduduk dari pulau-pulau yang padat penduduknya seperti Jawa dan Bali ke daerah-daerah lain di Indonesia yang memiliki potensi untuk dikembangkan.
Hal ini diharapkan dapat mengurangi tekanan populasi di pulau-pulau yang padat.
2. Pemukiman Baru
Pemerintah membangun pemukiman baru dan infrastruktur dasar di daerah-daerah tujuan transmigrasi, seperti perumahan, irigasi, dan jaringan jalan.
Ini bertujuan untuk mendukung adaptasi penduduk transmigran di daerah baru mereka.
3. Kehidupan Baru
Transmigran yang pindah ke daerah baru diberikan lahan dan bantuan modal untuk memulai kehidupan baru, seperti pertanian atau usaha mikro. Pemerintah juga menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan.
4. Tujuan Pembangunan Daerah
Kebijakan pembangunan Orde Baru ini juga menjadi alat untuk mempercepat pembangunan di daerah-daerah yang kurang berkembang.
Dengan meningkatkan jumlah penduduk di daerah tersebut, diharapkan akan ada peningkatan dalam sektor pertanian dan ekonomi lainnya.
Penutup
Dalam era Orde Baru di Indonesia, kebijakan pembangunan menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan ini mencakup berbagai bidang seperti ekonomi, infrastruktur, pendidikan, dan budaya.
Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, pemerintah melakukan serangkaian langkah strategis untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
Salah satu aspek penting dari kebijakan pembangunan Orde Baru adalah pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
Pemerintah menerapkan berbagai program ekonomi yang mendukung pertumbuhan sektor industri dan pertanian.
Selain itu, upaya untuk menarik investasi asing juga menjadi salah satu prioritas, dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Semua ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan.
Selain ekonomi, Orde Baru juga menempatkan pentingnya pendidikan dan budaya dalam pembangunan nasional. Pemerintah berinvestasi dalam sektor pendidikan untuk meningkatkan taraf pendidikan masyarakat.
Selain itu, promosi budaya Indonesia juga menjadi bagian integral dari kebijakan ini, dengan upaya mempertahankan dan mengembangkan kearifan lokal serta budaya nasional.
Dengan demikian, kebijakan pembangunan Orde Baru memiliki dampak signifikan dalam menciptakan perubahan dan perkembangan positif di berbagai sektor kehidupan masyarakat Indonesia.
Klik dan dapatkan info kost di dekat kampus idamanmu: