Latar Belakang Sistem Tanam Paksa, Jenis, Tujuan, Dampak, dan Aturannya (Cultuurstelsel)

Indigo adalah sebuah tanamanan yang menjadi bahan baku untuk pewarna biru dan umumnya digunakan untuk mewarnai produk tekstil atau kain. Untuk menjadi bahan pewarna, tanaman indigo akan diproses melalui beberapa tahapan di pabrik.

Di Indonesia sendiri, khususnya di pulau Jawa, Indigo sebenarnya sudah diproduksi sebagai bahan pewarna sebelum adanya sistem tanam paksa dan Kota Cirebon menjadi kota penghasil Indigo terbesar di Indonesia kala itu.

Namun, memasuki tahun 1830, penanaman tanaman Indigo semakin masif dan intensif karena adanya kebijakan tanam paksa oleh pemerintah Hindia Belanda hingga tahun 1864.

2. Kopi

Selain indigo, kopi juga menjadi salah satu jenis tanaman yang menjadi fokus dalam sistem tanam paksa. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia dan itu sudah berangsur lama sejak masa penjajahan Hindia Belanda.

Kopi Indonesia, khususnya yang berasal dari Pulau Jawa, dikenal memiliki kualitas yang mumpuni dan menjadi salah satu jenis tanaman ekspor yang diutamakan dalam sistem tanam paksa karena di pasar Eropa saat itu, kopi sangat diminati.

Kepopuleran kopi mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk memaksa para petani Indonesia untuk menanam kopi sebanyak-banyaknya. Mereka melakukan pengawasan, pengontrolan, hingga distribusi kopi.

3. Teh

Teh juga termasuk ke dalam salah satu jenis tanaman yang menjadi fokus dalam tanam paksa. Teh sejak dulu dikenal sebagai salah satu komoditas yang sangat diminati di seluruh dunia, termasuk pasar Eropa.

Sehingga petani Indonesia didorong oleh pemerintah Hindia Belanda untuk membudidayakan teh, khususnya di wilayah-wilayah pegunungan seperti di Jawa Barat.

4. Tebu

Gula dan tebu merupakan salah satu hal yang memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan penjajahan Belanda di Indonesia, khususnya di wilayah Pulau Jawa. Gula sendiri terbuat dari tanaman tebu yang termasuk ke dalam salah satu jenis tanaman yang difokuskan dalam sistem tanam paksa pada saat itu.

Gula yang dihasilkan di Indonesia kemudian akan diekspor ke pasar Eropa, dimana hal tersebut menjadi salah satu sumber kekayaan pemerintah Belanda karena tingginya minat terhadap gula.

Baca Juga :

Kemenangan Jepang atas Rusia Memberikan Pengaruh Positif bagi Pergerakan Nasional Indonesia sebab? Ini Jawabannya

Apa Tujuan Dari Sistem Tanam Paksa?

Secara garis besar, tujuan dari penerapan sistem tanam paksa yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat Indonesia yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memaksa masyarakat menanam tanaman-tanaman yang menjadi salah satu komoditas paling diminati dan bernilai jual tinggi.

Hasil panen masyarakat akan diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda sebagai bentuk pembayaran pajak. Dengan begitulah pemerintah Hindia Belanda dapat mengontrol, memperkuat, sekaligus meningkatkan keuntungannya atas wilayah jajahan mereka.

Untuk lebih detailnya, berikut ini adalah beberapa tujuan utama dari sistem tanam paksa yang telah Mamikos kutip dari Kumparan:

• Untuk mengisi kembali kas negara Hindia Belanda yang pada saat itu mengikis karena besarnya pengeluaran pada masa perang Jawa atau perang Diponegoro.
• Untuk membantu Hindia Belanda dalam menyediakan dana pembayaran hutang yang jumlahnya sangat besar karena peperangan.
• Untuk memberikan suntikan dana demi membiayai peperangan di Eropa maupun Indonesia.
• Untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari hasil eksploitasi sumber daya alam Indonesia dengan berlebihan.

Bagaimana Aturan Sistem Tanam Paksa?

Dari sistem tanam paksa, Hindia Belanda berhasil meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dan berhasil mengembalikan kestabilan ekonomi setelah kas negara yang menyusut.

Namun, hal ini justru menjadi penderitaan terhadap masyarakat Indonesia karena aturan-aturan dan penyelewengan kekuasaan pada saat itu.

Mengutip dari Wikipedia, adapun aturan sistem tanam paksa yang diberlakukan terhadap masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut:

• Masyarakat harus menyediakan 20% lahan pertanian untuk cultuurstelsel atau tanam paksa dari tanah yang dimiliki agar ditanami tanaman ekspor yang menjadi fokus dalam sistem tanam paksa.
• Untuk masyarakat yang tidak memiliki lahan atau tanah pribadi, maka diharuskan untuk bekerja di perkebunan atau pabrik milik pemerintah Hindia Belanda selama 66 hari.
• Waktu yang diterapkan untuk menanam tanaman pada lahan culturstelsel tidak boleh lebih dari tiga bulan.
• Kelebihan hasil produksi pertanian akan dikembalikan kepada masyarakat.
• Jika terjadi kerusakan terhadap tanaman yang diakibatkan bukan oleh kesalahan petani seperti bencana alam atau hama, maka akan ditanggung oleh pemerintah.
• Hasil panen harus diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda melalui pemimpin daerah setempat atau bupati.