Materi PKN Kelas 7 Semester 1 dan 2 Kurikulum Merdeka Lengkap
Materi PKN Kelas 7 Semester 1 dan 2 Kurikulum Merdeka Lengkap – PKN merupakan pelajaran yang wajib untuk dipahami para siswa sekolah, termasuk untuk kelas 7.
Pada pelajaran PKN, siswa diberi pemahaman tentang sikap-sikap nasionalisme, patriotisme, hingga gotong royong.
Bagi kamu yang duduk di kelas 7 dan sedang mencari materi PKN kelas 7 semester 1 dan 2 Kurikulum Merdeka, temukan di artikel ini.
Materi PKN Kelas 7 Semester 1 dan 2
Daftar Isi
Daftar Isi
Materi PKN Kelas 7 Semester 1
Bab 1 – Pengenalan Kewarganegaraan
Materi Pengenalan Kewarganegaraan (PKN) pada kelas 7 biasanya mencakup pengenalan konsep dasar tentang negara, kewarganegaraan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara.
Berikut adalah beberapa poin penting yang biasanya dibahas:
1. Negara dan Wilayah Administratif
Siswa diajarkan tentang apa itu negara dan bagaimana negara terbentuk. Mereka juga mempelajari tentang wilayah administratif negara, seperti provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan.
2. Kewarganegaraan
Konsep kewarganegaraan diperkenalkan kepada siswa.
Mereka memahami bahwa setiap individu memiliki kewarganegaraan tertentu yang menentukan hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara.
3. Hak dan Kewajiban Warga Negara
Siswa mempelajari hak-hak yang dimiliki sebagai warga negara, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk menyampaikan pendapat, dan hak untuk memilih dalam pemilihan umum.
Mereka juga memahami kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebagai warga negara, seperti membayar pajak, taat hukum, dan menghormati hak-hak orang lain.
4. Simbol-simbol Negara
Siswa diajarkan tentang simbol-simbol negara seperti bendera, lambang negara, lagu kebangsaan, dan pancasila.
5. Patriotisme dan Cinta Tanah Air
Konsep patriotisme dan cinta tanah air diperkenalkan kepada siswa sebagai rasa bangga dan rasa memiliki terhadap negara serta keinginan untuk berkontribusi dalam memajukan negara.
6. Pancasila
Siswa juga mempelajari tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, yang terdiri dari lima sila yang menjadi pedoman bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. Undang-Undang Dasar Negara
Siswa diperkenalkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) sebagai hukum dasar tertulis yang mengatur penyelenggaraan negara dan hubungan antara negara dan warga negara.
Bab 2 – Sistem Pemerintahan
Sistem pemerintahan adalah struktur dan proses yang mengatur cara sebuah negara dijalankan dan diatur.
Materi sistem pemerintahan yang diajarkan dalam pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) untuk siswa kelas 7 biasanya mencakup konsep dasar tentang jenis-jenis sistem pemerintahan, seperti:
1. Demokrasi: Sistem pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh rakyat atau wakil yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Dalam demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, dan partisipasi aktif warga negara dihargai.
2. Otoritarianisme: Sistem pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh satu individu atau kelompok kecil, dan keputusan politik dibuat secara otoriter tanpa banyak partisipasi publik.
3. Monarki: Sistem pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh seorang raja atau ratu, yang mewarisi jabatannya dari garis keturunan.
4. Republik: Sistem pemerintahan di mana pemimpin dipilih oleh rakyat atau oleh badan
Bab 3 – Pancasila
Pelajaran PKN (Pendidikan Kewarganegaraan) kelas 7 sering kali mempelajari materi tentang Pancasila, yaitu dasar negara Indonesia.
Berikut adalah penjelasan singkat mengenai lima sila Pancasila:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
Sila pertama Pancasila menekankan pentingnya kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Sila ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang beragam agama dan kepercayaan, namun mengakui keberadaan Tuhan sebagai landasan moralitas dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Sila kedua menekankan perlunya sikap saling menghormati, menghargai, dan adil terhadap sesama manusia.
Hal ini mencakup hak asasi manusia, keadilan sosial, serta penghormatan terhadap martabat manusia.
3. Persatuan Indonesia
Sila ketiga menggarisbawahi pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa.
Sila ketiga menekankan pentingnya solidaritas dan kebersamaan dalam mencapai tujuan bersama.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Sila keempat menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis yang menganut prinsip pemerintahan berdasarkan rakyat dan oleh rakyat.
Prinsip ini diwujudkan melalui proses musyawarah dan permusyawaratan untuk mengambil keputusan yang baik bagi kepentingan bersama.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Sila kelima menegaskan perlunya adanya keadilan sosial dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam distribusi kekayaan, kesempatan, dan kesejahteraan.
Hal ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadilan.
Bab 4 – Konstitusi
Materi Konstitusi dalam pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) untuk siswa kelas 7 biasanya memperkenalkan konsep dasar tentang konstitusi, baik secara global maupun dalam konteks Indonesia.
Berikut adalah beberapa poin penting yang biasanya dibahas:
1. Pengertian Konstitusi
Konstitusi adalah seperangkat aturan dasar yang mengatur pembagian kekuasaan, hak, dan kewajiban antara pemerintah dan warga negara. Ini bisa diartikan sebagai hukum tertinggi di suatu negara.
2. Fungsi Konstitusi
- Menjamin hak-hak dasar warga negara.
- Mengatur sistem pemerintahan dan pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara.
- Menyediakan kerangka kerja untuk proses pembuatan undang-undang dan kebijakan.
3. Unsur-Unsur Konstitusi
- Pembagian Kekuasaan: Antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
- Hak dan Kewajiban Warga Negara: Seperti hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, kewajiban membayar pajak, dll.
- Lembaga-Lembaga Negara: Seperti presiden, parlemen, dan pengadilan.
- Prosedur Perubahan Konstitusi: Cara untuk mengubah atau memperbaiki konstitusi.
4. Asal Mula Konstitusi Indonesia
Secara khusus, siswa akan mempelajari bagaimana Konstitusi Indonesia terbentuk, termasuk periode kolonial, perjuangan kemerdekaan, dan proses penyusunan UUD 1945.
5. Konstitusi Indonesia (UUD 1945)
Materi ini akan membahas struktur UUD 1945, hak dan kewajiban warga negara dalam UUD 1945, pembagian kekuasaan, serta prosedur perubahan UUD.
6. Makna dan Pentingnya Menghormati Konstitusi
Siswa akan diajarkan mengenai pentingnya menghormati dan mematuhi konstitusi sebagai landasan bagi negara yang berdaulat dan berperadaban.
Bab 5 – Hak Asasi Manusia
Tentu, materi tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) untuk siswa kelas 7 biasanya membahas konsep dasar HAM, jenis-jenis HAM, serta pentingnya dan perlindungan terhadap HAM.
Berikut adalah penjelasan singkat untuk masing-masing bagian:
1. Konsep Dasar HAM
- HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir karena martabat kemanusiaan yang sama. Ini berarti bahwa setiap individu memiliki hak-hak yang harus diakui, dihormati, dan dilindungi tanpa diskriminasi.
- Konsep ini menekankan bahwa HAM bersifat universal, tak terpisahkan, dan tidak dapat dicabut oleh siapapun.
2. Jenis-jenis HAM
- Ada beberapa jenis HAM yang umumnya diajarkan kepada siswa kelas 7, antara lain:
- HAM sipil dan politik: Hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, hak atas keadilan, dan sebagainya.
- HAM ekonomi, sosial, dan budaya: Hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas budaya, dan lain-lain.
3. Pentingnya HAM
- HAM penting karena menjamin martabat dan kebebasan setiap individu, serta menciptakan kondisi yang adil, demokratis, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat.
- Melalui pemahaman dan penerapan HAM, diharapkan tercipta masyarakat yang lebih toleran, damai, dan berkembang secara berkelanjutan.
4. Perlindungan Terhadap HAM
- Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi HAM setiap warganya. Hal ini termaktub dalam konstitusi, undang-undang, dan kebijakan negara.
- Selain itu, terdapat lembaga-lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang bertugas mengawasi, melindungi, dan memajukan HAM di Indonesia.
Materi PKN Kelas 7 Semester 2
Bab 6 – Demokrasi
Materi tentang demokrasi dalam pelajaran PKN untuk kelas 7 biasanya memberikan pemahaman dasar tentang konsep demokrasi, prinsip-prinsipnya, dan bagaimana demokrasi diimplementasikan dalam konteks negara dan masyarakat.
1. Pengertian Demokrasi
Pengertian demokrasi mencakup definisi demokrasi sebagai sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat atau warga negara, baik secara langsung atau melalui wakil yang mereka pilih.
2. Prinsip-prinsip Demokrasi
Sering kali ini termasuk prinsip-prinsip seperti kedaulatan rakyat (kekuasaan berasal dari rakyat), pemilihan umum dan hak asasi manusia.
Selain itu, konsep-konsep seperti kebebasan berpendapat, hak untuk berserikat, dan keadilan juga bisa disertakan.
3. Jenis-jenis Demokrasi
Pelajaran ini dapat membedakan antara demokrasi langsung dan demokrasi representatif.
Demokrasi langsung adalah di mana warga negara secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan, sedangkan dalam demokrasi representatif, warga negara memilih wakil yang akan mewakili kepentingan mereka dalam mengambil keputusan.
4. Sejarah Demokrasi
Ini mungkin termasuk penjelasan tentang asal-usul demokrasi di Yunani kuno dan bagaimana demokrasi telah berkembang dan menyebar ke negara-negara modern.
5. Sistem Demokrasi di Negara Indonesia
Bagian ini menjelaskan bagaimana demokrasi diimplementasikan di Indonesia, termasuk struktur pemerintahannya, proses pemilihan umum, dan peran lembaga-lembaga seperti DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan presiden.
6. Tantangan dan Manfaat Demokrasi
Diskusi tentang tantangan yang dihadapi dalam menerapkan demokrasi, seperti korupsi, ketidaksetaraan, dan kurangnya partisipasi politik, serta manfaat-manfaatnya, seperti kebebasan berekspresi, hak asasi manusia, dan akuntabilitas pemerintah.
Bab 7 – Kewarganegaraan Global
Materi Kewarganegaraan Global dalam pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) untuk siswa kelas 7 biasanya membahas konsep-konsep dasar tentang kewarganegaraan dalam konteks global.
Mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga dunia, pemahaman tentang hak asasi manusia, pengertian tentang perdamaian dan keamanan global, serta pentingnya kerja sama antarbangsa.
Beberapa topik yang mungkin dibahas dalam materi ini termasuk:
1. Hak Asasi Manusia: Siswa akan belajar tentang hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu di seluruh dunia, seperti hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, dan hak atas pendidikan.
2. Perdamaian dan Keamanan Global: Siswa akan mempelajari pentingnya perdamaian dan keamanan di tingkat global, serta peran yang dimainkan oleh organisasi internasional seperti PBB dalam menjaga perdamaian dunia.
3. Kerja Sama Antarbangsa: Siswa akan memahami pentingnya kerja sama antarnegara dalam menangani isu-isu global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan perdagangan internasional.
4. Pengertian tentang Kewarganegaraan Global: Siswa akan memahami bahwa sebagai warga dunia, mereka memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam memperjuangkan keadilan sosial, perdamaian, dan keberlanjutan lingkungan di tingkat global.
5. Perbedaan Kebudayaan dan Toleransi Antarbudaya: Siswa akan belajar tentang keanekaragaman budaya di seluruh dunia dan pentingnya menghormati dan memahami perbedaan antarbudaya.
6. Partisipasi dalam Isu-isu Global: Siswa akan didorong untuk berpartisipasi dalam upaya-upaya yang mendukung isu-isu global, baik melalui aksi langsung maupun melalui pendekatan yang lebih terstruktur seperti kampanye sosial atau penggalangan dana.
Bab 8 – Partisipasi Politik
Materi Partisipasi Politik pada pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) untuk siswa kelas 7 biasanya meliputi pemahaman tentang bagaimana warga negara dapat terlibat dalam kegiatan politik dalam sebuah negara demokratis.
Berikut beberapa poin utama yang mungkin diajarkan:
1. Definisi Partisipasi Politik
Siswa diajarkan tentang arti dan pentingnya partisipasi politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Mereka memahami bahwa partisipasi politik bukan hanya tentang memilih dalam pemilihan umum, tetapi juga melibatkan berbagai bentuk kegiatan politik lainnya.
2. Jenis-jenis Partisipasi Politik
Siswa belajar tentang berbagai cara warga negara dapat berpartisipasi dalam proses politik. Ini mungkin mencakup pemilihan umum, referendum, demonstrasi, diskusi publik, kampanye politik, dan kegiatan lainnya.
3. Hak dan Kewajiban Warga Negara
Siswa diberitahu tentang hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh warga negara dalam konteks partisipasi politik.
Mereka mempelajari bahwa sambil memiliki hak untuk terlibat dalam proses politik, mereka juga memiliki kewajiban untuk menggunakan hak tersebut secara bertanggung jawab.
4. Pentingnya Partisipasi Politik
Siswa memahami pentingnya partisipasi politik dalam menjaga demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.
Mereka mempelajari bahwa partisipasi politik membantu memastikan representasi yang adil dan pengambilan keputusan yang bersifat inklusif dalam masyarakat.
5. Pengaruh Partisipasi Politik
Siswa mempelajari tentang dampak dari partisipasi politik dalam perubahan sosial dan politik.
Mereka dapat mempelajari tentang peran partisipasi politik dalam membawa perubahan positif atau menekankan perlunya perubahan.
6. Tantangan dan Hambatan dalam Partisipasi Politik
Siswa juga diajarkan tentang berbagai tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi oleh warga negara dalam berpartisipasi dalam proses politik. Ini dapat mencakup hambatan sosial, ekonomi, atau politik yang menghalangi beberapa kelompok dari partisipasi yang efektif.
Nah, itulah beberapa poin dalam materi PKN kelas 7 semester 1 dan 2 Kurikulum Merdeka yang bisa kamu jadikan acuan belajar. Semoga bermanfaat.
Klik dan dapatkan info kost di dekat kampus idamanmu: