Perbedaan UMR, UMK, dan UMP, Mana yang Dipakai? Berikut Penjelasannya
Istilah UMR sudah dikategorikan menjadi UMK dan UMP. Lalu, apa saja perbedaannya? Cek artikel berikut ini!
Proses Penetapan UMP dan UMK
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Indonesia mengikuti aturan yang ditetapkan dalam berbagai regulasi pemerintah. Berikut adalah langkah-langkah dalam proses penetapannya:
1. Penetapan UMP
UMP ditetapkan oleh gubernur untuk menjadi standar upah minimum di tingkat provinsi. Berikut langkah-langkahnya:
a. Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
Dewan Pengupahan melakukan survei untuk menilai besaran upah berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL), inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta kondisi pasar tenaga kerja.
b. Rapat dan Rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi
Dewan Pengupahan Provinsi membahas hasil survei dan memberikan rekomendasi kepada gubernur mengenai besaran UMP yang layak.
c. Penetapan oleh Gubernur
Advertisement
Gubernur menetapkan UMP berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan mempertimbangkan faktor ekonomi di wilayahnya. Keputusan ini dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur.
d. Pengumuman UMP
UMP diumumkan paling lambat tanggal 21 November setiap tahunnya dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
2. Penetapan UMK
Advertisement
UMK memiliki proses yang mirip dengan UMP, namun lebih spesifik di tingkat kabupaten/kota. Berikut prosesnya:
a. Survei dan Rekomendasi dari Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota
Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota melakukan survei KHL dan mempertimbangkan kondisi ekonomi setempat.
Hasil survei kemudian dibahas dalam rapat Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada bupati/wali kota.
b. Usulan ke Gubernur
Bupati atau walikota memberikan rekomendasi besaran UMK kepada gubernur untuk mendapat persetujuan.
Advertisement
c. Penetapan oleh Gubernur
Jika gubernur menyetujui, maka UMK ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur.
UMK diumumkan paling lambat tanggal 30 November dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Advertisement
Manakah yang Berlaku: UMP atau UMK?
Dalam praktiknya, upah minimum yang digunakan bergantung pada keberadaan UMK di suatu daerah:
- Jika suatu kabupaten/kota telah menetapkan UMK, maka UMK yang berlaku bagi pekerja di daerah tersebut.
- Jika suatu kabupaten/kota belum memiliki UMK, maka UMP menjadi acuan yang berlaku di wilayah tersebut.
Hal ini berarti bahwa UMK memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan UMP, selama sudah ditetapkan oleh gubernur. Jadi, bisa dibilang UMK punya prioritas lebih tinggi dibandingkan UMP, asalkan sudah ditetapkan oleh gubernur. Kenapa begitu?
Karena UMK ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi di tingkat kabupaten/kota, lebih spesifik dan menyesuaikan dengan kebutuhan hidup masyarakat di daerah tersebut. Artinya, upah di kota besar bisa jadi lebih tinggi dibandingkan daerah lain dalam satu provinsi yang sama.
Regulasi Terkait UMP dan UMK
Terdapat berbagai regulasi yang mengatur UMP dan UMK agar sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Berikut adalah beberapa regulasi penting:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Advertisement
Undang-undang ini mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan, termasuk hak-hak pekerja dan pengusaha.
Pasal 88 hingga Pasal 90 menjelaskan prinsip-prinsip pengupahan, seperti upah minimum, serta mekanisme penetapan upah berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) dan kondisi ekonomi.
Selain itu, undang-undang ini juga menegaskan perlindungan bagi pekerja agar tidak menerima upah di bawah standar minimum yang ditetapkan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
Regulasi ini memberikan panduan lebih teknis mengenai cara penetapan upah minimum.
Pasal 44 menyatakan bahwa penetapan upah minimum harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan survei KHL secara berkala guna memastikan bahwa upah minimum yang ditetapkan sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat setempat.
