Perjanjian Roem Royen: Isi Perjanjian, Latar Belakang, Tokoh, Tujuan, beserta Dampaknya

Perjanjian Roem Royen: Isi Perjanjian, Latar Belakang, Tokoh, Tujuan, beserta Dampaknya – Perjalanan Indonesia untuk mendapatkan kedaulatannya di mata dunia internasional melalui banyak perjanjian.

Salah satu perjanjian yang pernah dilaksanakan Indonesia untuk mendapatkan pengakuan atas kedaulatannya adalah perjanjian Roem Royen.

Perjanjian Roem Royen sendiri merupakan sebuah perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pihak Belanda yang dilaksanakan sebelum dilangsungkannya Konferensi Meja Bundar (KMB). Yuk, simak hingga selesai!

Perjanjian Roem Royen: Isi Perjanjian, Latar Belakang, Tokoh, Tujuan, beserta Dampaknya

Di bawah ini adalah ringkasan singkat tentang perjanjian Roem Royen.

Latar Belakang

Perjalanan kemerdekaan Indonesia untuk mendapatkan kedaulatan di mata internasional tidak hanya berhenti pada waktu pembacaan teks proklamasi semata.

Setelah proklamasi Indonesia dibacakan, tidak lama kemudian pasukan sekutu AFNEI atau Allied Forces Netherlands East Indies datang untuk melakukan pelucutan pasukan Jepang.

Sayangnya, kedatangan AFNEI yang dipimpin Sir Philip Christison ini diikuti oleh pasukan NICA yang merupakan pasukan Belanda.

Tujuan pasukan NICA yang membonceng AFNEI ini bukan untuk melakukan pelucutan senjata milik Jepang.

Tetapi, untuk berupaya merebut dan melakukan penjajahan kembali di Indonesia.

Setelah tentara NICA ini sampai di Indonesia, mereka langsung melakukan gencatan senjata untuk melakukan pelanggaran kesepakatan yang telah ditandatangani dengan pemerintah Indonesia.

Beberapa pelanggaran yang telah dilakukan Belanda untuk merebut kembali Indonesia adalah perjanjian Linggarjati dan perjanjian Renville.

Pelanggaran yang dilakukan Belanda ini adalah dengan melakukan gencatan senjata dengan melancarkan dua agresi militer.

Agresi Militer Belanda

Agresi Militer Belanda I merupakan pelanggaran Belanda terhadap perjanjian Linggarjati. Untuk menghentikannya digelarlah perjanjian Renville.

Sayangnya, tidak lama setelah perjanjian ini ditandatangani. Belanda kembali melancarkan agresi militer yang kedua.

Dalam menjalankan agresi militernya yang kedua ini pihak Belanda melakukan penangkapan terhadap presiden Soekarno, wakil presiden Mohammad Hatta, dan sejumlah menteri.

Penangkapan ini dilakukan untuk melumpuhkan pemerintahan Indonesia dengan harapan Belanda dapat kembali menguasai dan menduduki negara Indonesia.

Beruntung di waktu petinggi Indonesia sudah membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia di daerah Bukittinggi, Sumatera Barat.