Buktikan Bahwa Negara Indonesia Adalah Negara Demokratis Baik secara Normatif Maupun Empirik!

Salah satu sistem pemerintahan adalah demokrasi yang dianut oleh sejumlah negara. Melalui sistem ini, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat.

Indonesia sendiri menjadi negara yang menerapkan demokrasi sebagai sistem pemerintahannya. Hal tersebut kemudian terlihat pada berbagai praktik kehidupan bernegara.

Lantas, apa saja bukti bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis baik secara normatif maupun empirik? Berikut, penjelasannya lebih jauh.

Kenapa Indonesia Disebut Negara Demokratis?

Baca Juga :

9 Macam Bentuk Demokrasi dan Penjelasannya Lengkap

Indonesia disebut dengan negara demokratis atau demokrasi karena semua proses dari pemerintahannya dijalankan atas dasar kedaulatan rakyat. 

Salah satu buktinya adalah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 jika rakyat Indonesia berhak untuk dapat menentukan nasibnya sendiri. 

Tidak hanya itu saja, ciri demokrasi di Indonesia juga terlihat dari penghormatan pada hak asasi manusia, pembagian kekuasaan yang diatur konstitusi, hingga adanya lembaga perwakilan rakyat yang dipilih secara transparan dan bebas. 

Lebih jauh, Indonesia sebagai negara demokratis juga dapat dibuktikan dengan beberapa aspek yang dilihat secara normatif dan empirik. 

Bukti Normatif dan Empirik

Melansir dari Kajian Akademik Penguatan Sistem Demokrasi Indonesia (Prof. Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H., dkk) Affan Gafar menjelaskan tentang definisi terkait demokrasi. 

Bahwasannya demokrasi terdapat dalam dua bentuk, yaitu arti secara normatif dan secara empirik. Demokrasi secara normatif merujuk pada demokrasi yang ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara. 

Sementara itu, demokrasi secara empirik yaitu demokrasi yang dalam perwujudannya pada dunia politik praktis. 

Bukti secara Normatif 
Bukti normatif jika Indonesia adalah negara demokratis yaitu UUD NRI 1945 dan Pancasila, di mana UUD NRI 1945 menjadi suatu konstitusi Indonesia yang telah mengalami sejumlah amandemen sejak kemerdekaan. 

Bersumber dari laman Kompas, bukti-bukti negara demokratis ini terlihat dalam UUD NRI 1945 adalah:

– UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 (sebelum amandemen) mengenai “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.

– UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 (setelah amandemen) mengenai “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

– Dalam UUDS 1950 Pasal 1
Ayat 1: “Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan.

Ayat 2: “Kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

– Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat Pasal 1
Ayat 1: “Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi”.

Ayat 2: “Kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat”.

Sementara itu, Pancasila juga sebagai bukti normatif di mana menjadi dasar konstitusi yang menyatakan jika kedaulatan rakyat adalah prinsip utama negara ini.

Dalam jurnal bertajuk Mengupas Sistem Demokrasi Indonesia, Keunikan dan Perbandingan Global (Fathur Rahman Suryadi dan Sasmi Nelwati) diterangkan bahwa demokrasi Pancasila menjadi landasan utama pada sistem politik Indonesia, yang mencerminkan berbagai nilai lokal dan universal. 

Peran partai politik serta partisipasi aktif rakyat menjadi suatu kunci dalam menjaga stabilitas demokrasi yang ada di Indonesia serta membedakannya dari negara lain.  

Demokrasi Pancasila di Indonesia ini terus berkembang dan menjadi cerminan semangat demokrasi yang inklusif serta berkelanjutan melalui kombinasi partisipasi aktif rakyat, peran partai politik yang kuat, serta peningkatan kesadaran ana berbagai nilai Pancasila.

Bukti secara Empirik
Sementara itu, bukti secara empirik jika Indonesia merupakan negara demokratis adalah dengan melihat dari catatan sejarah Indonesia, di mana pelaksanaan demokrasi di Indonesia mengalami perkembangan di setiap periodenya.

1. Tahun 1945 – 1949
Pemerintahan masa revolusi kemerdekaan Indonesia 
Pada periode ini, pemerintahan Indonesia melakukan perumusan konsep negara serta berjuang dalam untuk mengakui kedaulatan.

2. Tahun 1949 – 1959
Pemerintahan Parlementer 
Periode ini dikenal juga sebagai Demokrasi Liberal, dengan penggunaan UUD Sementara 1950. Kekuasaan eksekutif memiliki tanggung jawab pada parlemen, bukan presiden.

3. Tahun 1958 – 1965
Pemerintahan Demokrasi Terpimpin
Kepemimpinan Presiden Soekarno, kekuasaan eksekutif pada masa ini sangat kuat, sistem politiknya pun cenderung otoriter. 

4. Tahun 1965 – 1998
Pemerintahan Orde Baru
Kepemimpinan Soeharto di mana Demokrasi Pancasila dijalankan. Tetapi praktik KKN terjadi dan adanya pembatasan kebebasan politik dan pers.

5. Tahun 1998 – sekarang 
Pemerintahan Orde Reformasi
BJ Habibie membawa perubahan besar setelah Soeharto lengser. Sistem dari multipartai pun berlaku kembali, kebebasan politik dan pers terbuka, serta pemilu dilakukan secara demokratis dan terbuka.

Sejak masa reformasi di tahun 1998, Indonesia pun telah konsisten melakukan pemilihan umum sebagai sarana demokrasi untuk mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. 

Baca Juga :

18 Contoh Perilaku Demokrasi di Lingkungan Bangsa dan Negara Lengkap

Penutup

Demikian, penjelasan mengenai sejumlah bukti bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis baik secara normatif maupun empirik. Semoga uraian ini dapat membantu.

Klik dan dapatkan info kost di dekat kampus idamanmu:

Kost Dekat UGM Jogja

Kost Dekat UNPAD Jatinangor

Kost Dekat UNDIP Semarang

Kost Dekat UI Depok

Kost Dekat UB Malang

Kost Dekat Unnes Semarang

Kost Dekat UMY Jogja

Kost Dekat UNY Jogja

Kost Dekat UNS Solo

Kost Dekat ITB Bandung

Kost Dekat UMS Solo

Kost Dekat ITS Surabaya

Kost Dekat Unesa Surabaya

Kost Dekat UNAIR Surabaya

Kost Dekat UIN Jakarta