Contoh Hukum Objektif dan Subjektif Lengkap dengan Perbedaannya
Contoh Hukum Objektif dan Subjektif Lengkap dengan Perbedaannya – Berdasarkan penggolongan wujudnya, hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum subjektif dan hukum subjektif.
Hukum objektif dan subjektif adalah dua konsep penting dalam hukum yang berhubungan dengan bagaimana hukum didefinisikan, diterapkan, dan dipahami.
Pada artikel kali ini, Mamikos akan mengulas tentang contoh hukum objektif dan subjektif, lengkap dengan perbedaannya. Mari kita simak!
Apa itu Hukum Objektif?
Daftar Isi
Daftar Isi
Sebelum membahas tentang contoh hukum objektif dan subjektif, alangkah lebih baik kalau kamu memahami lebih dulu tentang pengertian hukum objektif.
Hukum objektif adalah pondasi sistem hukum di banyak negara di seluruh dunia, merujuk pada seperangkat aturan dan peraturan yang berlaku secara umum dalam suatu masyarakat atau negara untuk mengatur perilaku manusia.
Hukum objektif adalah hukum yang berlaku secara mandiri, terlepas dari pendapat, keinginan, atau niat individu.
Hukum objektif berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengatur norma-norma dan kewajiban yang harus diikuti oleh semua orang dalam masyarakat.
Beberapa poin penting yang harus kamu ketahui pada hukum objektif adalah sebagai berikut:
1. Kepentingan Umum
Hukum objektif umumnya dibuat untuk melindungi kepentingan umum dan memastikan ketertiban dalam masyarakat.
Hal ini mencakup hukum pidana yang mengatur perilaku kriminal, hukum perdata yang mengatur transaksi dan kontrak, serta hukum administratif yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara.
2. Sumber Hukum
Hukum objektif dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk undang-undang, peraturan, preseden, konstitusi, dan norma-norma hukum yang diterima secara luas dalam masyarakat.
Sumber-sumber ini menjadi dasar bagi pembuatan dan pelaksanaan hukum objektif.
3. Kepatuhan dan Penegakan
Hukum objektif harus ditaati oleh semua individu dalam masyarakat.
Pelanggaran hukum objektif dapat mengakibatkan tindakan hukum, seperti penuntutan, denda, atau sanksi lainnya, tergantung pada jenis pelanggaran dan yurisdiksi hukum yang berlaku.
4. Keberlakuan Universal
Hukum objektif berlaku untuk semua orang tanpa memandang status sosial, ekonomi, ras, agama, atau karakteristik pribadi lainnya.
Ini adalah prinsip dasar hukum yang menjamin kesetaraan di hadapan hukum.
5. Keadilan
Hukum objektif bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat dengan mengatur hubungan antara individu dan menyelesaikan konflik yang mungkin timbul.
Apa itu Hukum Subjektif?
Setelah memahami hukum objektif, sekarang mari kita beralih pada hukum subjektif.
Hukum subjektif merupakan konsep yang sangat penting dalam sistem hukum karena mengakui kepentingan dan hak-hak individu dalam masyarakat yang memungkinkan individu untuk melindungi kepentingan mereka dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bisnis, kepemilikan properti, hubungan kontrak, dan hak-hak pribadi.
Hukum subjektif berfokus pada hak-hak individu yang diberikan oleh hukum dan memungkinkan individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan hukum.
Beberapa poin penting tentang hukum subjektif antara lain:
1. Hak Individu
Hukum subjektif memberikan individu hak-hak tertentu yang dapat digunakan untuk melindungi kepentingan pribadi mereka. Ini termasuk hak milik, hak kontrak, hak warisan, hak paten, dan sebagainya.
2. Perlindungan Hak
Hukum subjektif memastikan bahwa hak-hak individu diakui dan dilindungi oleh sistem hukum.
Individu dapat menggunakan hak-hak ini untuk mengklaim hak mereka dalam situasi tertentu dan menuntut pemenuhan hak-hak tersebut.
3. Pemenuhan Kontrak
Hukum subjektif memungkinkan individu atau pihak yang terlibat dalam kontrak untuk menuntut pemenuhan kontrak dan mengajukan klaim jika kontrak tidak dipenuhi.
4. Pemilikan dan Pengendalian
Hukum subjektif memungkinkan individu untuk memiliki, mengontrol, dan mentransaksikan properti mereka sendiri sesuai dengan hukum.
Ini termasuk hak untuk membeli, menjual, atau menyewakan properti.
5. Perlindungan Privasi
Hukum subjektif juga mencakup hak privasi individu, yang melindungi individu dari campur tangan yang tidak sah dalam kehidupan pribadi mereka.
Perbedaan Hukum Objektif dan Subjektif
Sebelum memasuki contoh hukum objektif dan subjektif, Mamikos akan menjelaskan tentang apa saja perbedaan dari hukum objektif dan subjektif.
Secara umum, hukum objektif dan subjektif beroperasi bersama dalam sistem hukum.
Hukum objektif memberikan dasar hukum umum yang harus diikuti oleh semua orang, sementara hukum subjektif memberikan hak-hak individu untuk melindungi dan memanfaatkan kepentingan pribadi mereka.
Dengan demikian, hukum objektif dan subjektif bekerja bersama-sama dalam memberikan kerangka kerja hukum yang adil dan berfungsi dalam masyarakat.
Namun, jika ditelaah lebih dalam, perbedaan antara hukum objektif dan hukum subjektif terletak pada sifat, cakupan, dan tujuan masing-masing.
Berikut adalah penjelasan mengenai perbedaan utama antara keduanya:
1. Sifat
Hukum objektif bersifat netral dan tidak tergantung pada pendapat, keinginan, atau niat individu. Hukum ini berlaku untuk semua orang tanpa pengecualian.
Sementara itu, hukum subjektif bersifat pribadi dan berkaitan dengan hak-hak individu. Hukum subjektif adalah hak, klaim, atau kekuasaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok individu dalam sistem hukum.
2. Cakupan
Hukum objektif mengatur norma-norma dan kewajiban yang berlaku untuk semua warga negara atau individu dalam masyarakat, mencakup hukum pidana, hukum perdata, hukum kontrak, dan hukum administratif, yang berlaku umum dan mengatur perilaku secara luas.
Sedangkan hukum objektif berkaitan dengan hak-hak individu dalam berbagai konteks hukum, seperti hak milik, hak kontrak, hak paten, hak cipta, dan hak privasi. Ini mengakui kepentingan individu dalam situasi tertentu.
3. Tujuan
Tujuan hukum objektif adalah menciptakan ketertiban sosial, melindungi kepentingan umum, dan memastikan bahwa norma-norma yang berlaku dihormati oleh semua orang dalam masyarakat.
Sedangkan hukum subjektif memiliki tujuan untuk melindungi dan mengakui hak-hak individu.
Ini memberikan individu kekuatan untuk melindungi kepentingan pribadi mereka dan menuntut pemenuhan hak-hak tersebut dalam transaksi atau hubungan hukum.
Contoh Hukum Objektif dan Subjektif
Nah, setelah memahami pengertian hukum objektif dan subjektif, pada poin ini Mamikos akan mengulas tentang contoh hukum objektif dan subjektif.
Seperti yang sudah dijelaskan di atas, hukum objektif dan subjektif memiliki makna yang beda, sehingga contoh hukum objektif dan subjektif juga jelas berbeda.
Berikut adalah beberapa contoh hukum objektif dan subjektif beserta penjelasannya:
Contoh Hukum Objektif
1. Hukum Pidana
Hukum pidana adalah contoh klasik hukum objektif yang mengatur perilaku kriminal yang melibatkan tindakan seperti pencurian, perampokan, atau pembunuhan.
Hukum pidana berlaku secara umum dan memberikan norma-norma yang harus diikuti oleh semua warga negara.
Pelanggaran hukum pidana dapat mengakibatkan tindakan hukum, seperti penuntutan, penjara, atau denda.
2. Hukum Lalu Lintas
Hukum lalu lintas adalah hukum objektif yang mengatur perilaku di jalan raya.
Hukum ini termasuk aturan seperti batas kecepatan, rambu-rambu lalu lintas, dan peraturan mengenai mengemudi di bawah pengaruh alkohol.
Hukum lalu lintas berlaku secara umum dan harus diikuti oleh semua pengemudi untuk menjaga keselamatan di jalan.
3. Hukum Pajak
Hukum pajak adalah contoh hukum objektif yang mengatur kewajiban pajak yang berlaku untuk semua warga negara dalam masyarakat.
Hukum ini menentukan berapa banyak pajak yang harus dibayar oleh individu atau perusahaan berdasarkan pendapatan atau transaksi mereka.
Contoh dari hukum pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB perkebunan, Perhutanan, Pertambangan), dan lain sebagainya.
4. Hukum Zonasi
Hukum zonasi adalah hukum objektif yang mengatur penggunaan lahan dan pembangunan di suatu wilayah.
Hukum ini menetapkan aturan dan batasan untuk bagaimana tanah dapat digunakan, misalnya, apakah untuk perumahan, komersial, atau industri.
5. Hukum Pernikahan
Hukum pernikahan mengatur tata cara pernikahan dan perceraian.
Hukum ini mencakup persyaratan legal, prosedur pernikahan, pembagian harta dalam kasus perceraian, dan hak-hak pasangan yang telah menikah.
Hukum pernikahan berlaku secara umum dan mengatur norma-norma pernikahan dalam masyarakat.
6. Hukum Migrasi dan Kewarganegaraan
Hukum migrasi dan kewarganegaraan mengatur persyaratan dan prosedur untuk imigrasi, deportasi, dan perolehan kewarganegaraan.
Hukum ini mencakup aturan-aturan yang mengatur bagaimana seseorang dapat menjadi warga negara suatu negara atau hak dan tanggung jawab warga negara.
Hukum migrasi dan kewarganegaraan berlaku untuk semua individu yang ingin tinggal atau menjadi warga negara di suatu negara.
Contoh Hukum Subjektif
1. Hak Milik
Hak milik adalah contoh hukum subjektif yang memberikan individu hak untuk memiliki dan mengontrol properti mereka sendiri.
Misalnya, seseorang memiliki hak subjektif atas rumahnya, yang berarti dia dapat menjualnya, menyewakannya, atau melakukan apa pun sesuai keinginannya dengan properti tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Kontrak Pekerjaan
Kontrak kerja adalah contoh hukum subjektif yang mengatur hubungan antara majikan dan karyawan.
Ketika dua pihak sepakat tentang persyaratan pekerjaan, gaji, dan hak lainnya dalam kontrak, hukum subjektif memberikan hak subjektif kepada masing-masing pihak untuk memastikan pemenuhan kontrak.
3. Hak Kekayaan Intelektual
Hak paten, hak cipta, dan merek dagang adalah contoh hukum subjektif yang melindungi hak kekayaan intelektual individu atau perusahaan.
Hak ini memberikan pemegang hak subjektif untuk melindungi dan memanfaatkan karya atau inovasi yang mereka ciptakan.
4. Hak Warisan
Hak warisan adalah hukum subjektif yang mengatur hak individu untuk mewarisi harta benda seseorang yang telah meninggal.
Hak ini memberikan individu hak untuk mewarisi aset tertentu berdasarkan hukum dan perjanjian hukum yang ada.
5. Hak Paten
Hukum paten adalah hukum subjektif yang memberikan hak eksklusif atas penemuan atau inovasi tertentu kepada pemegang paten.
Hak ini memberikan hak individu atau perusahaan untuk melindungi dan memanfaatkan inovasi tersebut selama jangka waktu tertentu.
Contohnya adalah Hak Paten Telepon yang diberikan oleh Alexander Graham Bell.
6. Hak Kebijakan Privasi Data
Dalam era digital, hukum subjektif juga termasuk hak privasi data individu.
Hak ini memberikan hak subjektif kepada individu untuk mengontrol bagaimana data pribadi mereka dikumpulkan, disimpan, dan digunakan oleh organisasi atau perusahaan.
Penutup
Itu dia contoh hukum objektif dan subjektif, lengkap dengan pengertian dan perbedaannya.
Semoga ulasan Mamikos kali ini bisa memberikan pengetahuan baru dan bermanfaat untuk kamu.
Jangan lupa berkunjung ke situs Mamikos untuk membaca artikel seru dan menarik lainnya.
Klik dan dapatkan info kost di dekat kampus idamanmu: