5 Contoh Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila dalam Bidang Politik dan Hukum

2. Penerapan Demokrasi

Contoh perwujudan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum yang kedua adalah penerapan demokrasi.

Seperti yang sudah diketahui bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut sistem demokrasi Pancasila. 

Demokrasi Pancasila adalah sebuah demokrasi konstitusional dengan menggunakan mekanisme kedaulatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan negara maupun pemerintah berdasarkan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

Secara sederhananya, sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia mengintegrasikan prinsip demokrasi dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dimana, sistem demokrasi Indonesia meliputi sebagai berikut:

• Musyawarah lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi.
• Demokrasi dijalankan tidak berdasarkan mayoritas maupun minoritas.
• Lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat kekeluargaan.

Contoh paling sederhana dalam perwujudan penerapan nilai pancasila dalam hal ini adalah melakukan pemilihan presiden berdasarkan hasil dari pemilihan umum yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Baca Juga :

Kumpulan Contoh Nilai Dasar, Nilai Instrumental, dan Nilai Praksis pada Pancasila

3. Menghormati Pilihan Orang Lain

Contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum yang ketiga adalah menghormati pilihan orang lain.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa pemilihan presiden Indonesia dilakukan melalui pemilihan umum yang diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Saat pemilihan tersebut berlangsung, setiap masyarakat Indonesia tentunya mempunyai hak pilihannya masing-masing dan semua orang harus menghargai atau menghormati pilihan masing-masing yang mungkin saja dapat berbeda. 

Tidak hanya dalam pemilihan presiden, nilai ini juga harus digunakan dalam ranah lain seperti pemilihan ketua RT, kepala desa, atau bahkan hal terkecil seperti pemilihan ketua kelas di sekolah.

4. Pengembangan Lembaga Negara

Contoh perwujudan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum yang keempat adalah pengembangan lembaga-lembaga negara.

Setiap lembaga yang ada di Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan segala urusan pemerintahan yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 1945. 

Selain itu, perwujudan nilai pancasila dalam pengembangan lembaga yang ada di Indonesia juga akan disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Contohnya, seperti pada saat sebelum reformasi, MPR merupakan sebuah lembaga tertinggi di negara Indonesia yang membawahi lembaga tinggi lainnya seperti DPR, MA, MK, dan lain-lain.

Namun, setelah reformasi, tidak ada lagi lembaga yang tertinggi di negara Indonesia, MPR menjadi setara dengan lembaga-lembaga yang lainnya.