Contoh Soal AKM Numerasi dan Literasi SMA Kelas 11, Yuk Pelajari!

Dilantik Sebagai Kepala Puslitbangkesos

Dia dilantik sebagai kepala Puslitbangkesos, Kemensos pada 26 Agustus lalu oleh Menteri Sosial (saat itu) Agus Gumiwang Kartasasmita.

Dengan jabatan tersebut, Eva Kasim adalah satu-satunya aparatur sipil negara (ASN) penyandang disabilitas yang menjabat eselon II. ”Kita semua setara dan punya kesempatan yang sama,” tuturnya.

Dalam pidato pelantikan, Agus Gumiwang saat itu mengatakan, Eva diangkat sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama bukan karena dia difabel.

Perempuan itu memang layak menempati jabatan tersebut. Sesuai penilaian panitia seleksi (pansel) lelang jabatan, dia memiliki nilai tertinggi.

Menurut Eva, kondisi fisik bukan penghalang meraih jabatan tinggi asal disertai disiplin, kerja keras, dan pantang menyerah. ”Apalagi, regulasi mendukung,” imbuhnya.

Seiring dengan terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, difabel mempunyai hak memperoleh kesempatan mengembangkan jenjang karir.

Regulasi Payung Hukum untuk Kaum Difabel

Presiden Joko Widodo juga mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) 75/2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.

Itu mengintegrasikan hak difabel dalam rencana pembangunan nasional.

Eva menyatakan, dua regulasi tersebut memberikan payung hukum yang kuat bagi kaum difabel untuk mengeksplorasi potensi mereka.

Meskipun demikian, Eva tidak menampik bahwa masih ada kalangan yang meremehkan difabel, tak terkecuali di instansi yang dipimpinnya.

Di Puslitbangkesos Kemensos, dia memimpin 40-an pegawai.  Walaupun ada yang meremehkannya, Eva tak peduli karena yakin mampu.

Dalam memimpin dia menganut filosofi main layang-layang. Ada saatnya diulur dan ada waktunya pula ditarik kencang sehingga ritme kerja berjalan harmonis.

Dengan jabatannya sekarang, Eva Rahmi Kasim punya tugas sosial. Salah satunya ialah menghasilkan riset yang menjadi bahan kebijakan untuk mengatasi problem difabel di tanah air. 

Puslitbangkesos, misalnya, membuat rekomendasi agar pemangku kepentingan menyiapkan fasilitas layanan publik yang ramah difabel, termasuk fasilitas transportasi hingga perbankan.

Dia mengungkapkan, Indonesia belum ramah bagi penyandang disabilitas. Itu tercermin dari sejumlah perlakuan diskriminatif terhadap kaum difabel.

Eva Rahmi Sosok Berprestasi

Eva Rahmi memang sosok berprestasi. Setelah lulus S-1 di Universitas Indonesia (UI), dia mendapat beasiswa melanjutkan studi master di Deakin University, Melbourne, Australia.

Program studinya Health and Behavioral Science dengan spesialisasi ilmu disabilitas.

Pada 2019 Eva mendapatkan penghargaan Lencana Karya Satya dari presiden RI atas pengabdiannya sebagai ASN.

Dia juga pernah menerima Australian Alumni Awards dari pemerintah Australia untuk kategori Tokoh Inspirasional.

Eva juga menginisiasi lahirnya Pusat Kajian Disabilitas (PKD) di FISIP UI. Di sela-sela kesibukannya, Eva pun aktif menulis di berbagai media nasional. Fokusnya isu disabilitas.

Dengan merintis karir sebagai PNS sejak 1992, Eva menapaki anak tangga mulai bawah. ”Saya berharap ini bisa menjadi motivasi bersama, khususnya bagi penyandang disabilitas, bahwa tidak ada limit bagi mereka untuk menggapai mimpi,” tuturnya.

Pada teks disebutkan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Presiden (Perpres) 75/2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia merupakan payung hukum bagi kaum difabel untuk mengeksplorasi potensi mereka.

Kedua peraturan tersebut sangat menguntungkan bagi penyandang disabilitas karena …

a. Penyandang disabilitas diberikan pendidikan khusus oleh pemerintah.
b. Masyarakat mengapresiasi potensi yang dimiliki para penyandang disabilitas.
c. Penyandang disabilitas mempunyai hak untuk mengembangkan jenjang karir.
d. Pemerintah memprioritaskan para penyandang disabilitas dalam berkarir.