35 Contoh Soal Cerdas Cermat LCC 4 Pilar MPR dan Jawabannya untuk Bahan Latihan
Sudah siap menghadapi kompetisi Cerdas Cermat 4 Pilar MPR? Uji kemampuanmu dengan contoh soal berikut ini.
15. Apa bunyi Pasal 6A ayat (2) UUD 1945?
Jawaban:
Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
16. Lembaga negara apa yang berwenang mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial?
Jawaban:
Berdasarkan Pasal 24B ayat 3 UUD 1945, jawabannya adalah Presiden dengan persetujuan DPR.
17. Apa isi Pasal 2 ayat (3) UUD 1945?
Jawaban:
Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.
18. Disebutkan empat kewenangan MK pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Apa saja kewenangan tersebut?
Jawaban:
Menguji undang-undang terhadap UUD 1945
Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD
Memutus pembubaran partai politik
Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
19. Berapa jumlah anggota DPR, DPD, dan MPR berdasarkan Undang-Undang?
Jawaban:
DPR: 580 anggota
DPD: 4 orang per provinsi × 38 provinsi = 152 anggota
MPR: Anggota DPR + Anggota DPD = 580 + 152 = 732 anggota
20. Apa yang dimaksud “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi”?
Jawaban:
Kasasi merupakan upaya hukum tertinggi saat MA memeriksa terkait penerapan hukum pengadilan di bawahnya secara benar atau belum, bukan memeriksa fakta.
MA tidak mengulang seluruh persidangan, tetapi hanya menilai ada-tidaknya kesalahan penerapan hukum oleh pengadilan tinggi atau pengadilan negeri yang menjadi dasar putusan.
Materi NKRI LCC 4 Pilar
21. Apa perbedaan negara kesatuan dengan negara federal?
Jawaban:
Negara Kesatuan menaruh kekuasaan tertinggi pada pemerintah pusat. Daerah mendapat kewenangan yang didelegasikan oleh pusat dan tidak memiliki kedaulatan sendiri.
Negara Federal terdiri dari negara-negara bagian yang memiliki konstitusi dan pemerintahan sendiri. Kekuasaannya dibagi antara pemerintah federal dan negara bagian berdasarkan konstitusi bersama.
22. Apa makna konstitusional semboyan “NKRI Harga Mati” dan mengacu pada pasal berapa dalam UUD 1945?
Jawaban:
Pasal 37 ayat (5) UUD 1945: “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.”
23. Secara konstitusional, di mana Ibu Kota Negara Indonesia diatur?
Jawaban:
Undang-Undang dan bukan langsung dalam UUD 1945. Adapun proses pemindahan ibu kota ke Nusantara di Kalimantan Timur diatur dalam UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
24. Dalam konteks NKRI, apa yang dimaksud “desentralisasi asimetris”?
Jawaban:
Pemberian kewenangan berbeda-beda secara khusus kepada daerah tertentu berdasarkan kekhasan dan kebutuhan spesifiknya. Contoh: Daerah Istimewa Yogyakarta, Aceh (otonomi khusus berbasis syariat Islam), dan Papua (otonomi khusus).
25. Apa saja tiga ancaman terhadap keutuhan NKRI yang relevan dengan konteks masa kini?
Jawaban:
Separatisme: gerakan pemisahan diri berdasarkan etnisitas, agama, atau rasa tidak puas terhadap pusat
Radikalisme dan terorisme: ideologi ekstremis yang menolak Pancasila dan NKRI
Disinformasi dan provokasi berbasis SARA di media sosial: memecah belah persatuan
26. Berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini, dan provinsi apa yang paling baru terbentuk?
Jawaban:
38 provinsi, yang terbaru adalah hasil pemekaran Papua: Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya yang dibentuk tahun 2022.
Materi Bhinneka Tunggal Ika LCC 4 Pilar
27. Berasal dari bahasa apa “Bhinneka Tunggal Ika” dan apa artinya secara harfiah?
Jawaban:
Berasal dari bahasa Jawa Kuno (Kawi) yang artinya “Berbeda-beda tapi tetap satu jua.”, dikutip dari Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular pada abad ke-14.
28. Apa saja empat dimensi keberagaman yang diakui dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika?
Jawaban:
Suku/etnis, agama, ras, dan antargolongan
29. Apa perbedaan antara “toleransi aktif” dan “toleransi pasif” dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika
Jawaban:
Toleransi pasif bersifat defensif dan minim interaksi positif, contohnya membiarkan perbedaan tanpa konflik.
Toleransi aktif dengan membangun dialog, kolaborasi, dan pemahaman lintas batas identitas, contohnya menghargai, menghormati, dan merayakan perbedaan.
30. Apakah dengan Bhinneka Tunggal Ika artinya semua perbedaan harus diterima tanpa batas? Apa saja contoh perbedaan yang tidak dapat ditoleransi di NKRI?
Jawaban:
Tidak. Contoh perbedaan yang tidak dapat ditoleransi: Pelanggaran HAM, ideologi penolakan pancasila dan NKRI, dan
diskriminasi berbasis SARA.
Halaman:

