7 Kelebihan dan Kekurangan BUMN beserta Penjelasannya Lengkap
7 Kelebihan dan Kekurangan BUMN beserta Penjelasannya Lengkap – BUMN merupakan kepanjangan dari Badan Usaha Milik Negara.
Melalui BUMN, negara berupaya memenuhi kebutuhan hidup masyarakat melalui sektor-sektor penting yang terawasi secara langsung oleh negara.
Pada dasarnya BUMN memang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, namun bukan berarti BUMN tidak memiliki kekurangan tertentu. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai kelebihan dan kekurangannya.
Apa Itu BUMN?
Daftar Isi
Daftar Isi
Sebelum sampai pada penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan BUMN, terlebih dahulu mari memahami apa itu BUMN.
BUMN merupakan singkatan dari Badan Usaha Milik Negara. Adapun pengertian menurut UU No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, terdapat pengertian bahwa:
Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan
3 Bentuk Perusahaan BUMN
Ternyata BUMN memiliki tiga bentuk perusahaan BUMN. Menurut penjelasan dalam UU No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, bentuk perusahaan BUMN tersebut di antaranya:
1. Perusahaan Perseroan (Persero)
Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
2. Perusahaan Perseroan Terbuka (Persero Terbuka)
Persero Terbuka adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
3. Perusahan Umum (Perum)
Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
Itulah tiga bentuk perusahaan BUMN yang ada di Indonesia. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai kelebihan dan kekurangan BUMN.
Kelebihan dan Kekurangan BUMN
Perusahaan yang bersifat BUMN jelas berbeda dengan perusahaan yang dikelola swasta.
BUMN atau Badan Usaha Milik Negara adalah perusahaan yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah suatu negara:
Secara pengelolaan, pada BUMN negara dipastikan hadir dan punya wewenang untuk mengubah struktur BUMN itu sendiri.
Hal tersebut tentu tidak berlaku dengan perusahaan-perusahaan yang sifatnya swasta.
Untuk lebih detailnya tentang kelebihan dan kekurangan BUMN, berikut penjelasan lengkapnya.
7 Kelebihan BUMN
1. Kedaulatan Ekonomi
BUMN dapat menjadi alat untuk mengamankan kedaulatan ekonomi suatu negara.
BUMN secara eksklusif dapat mengoperasikan sektor-sektor strategis seperti energi, transportasi, telekomunikasi, dan sumber daya alam.
Atas kewenangan BUMN tersebut, negara memiliki kendali terhadap kegiatan ekonomi krusial yang berdampak langsung pada masyarakat.
2. Kemampuan untuk Melaksanakan Proyek Besar
BUMN cenderung memiliki kapasitas untuk menjalankan proyek-proyek besar dan infrastruktur yang kompleks.
BUMN yang mendapat pengawasan bahkan campur tangan pemerintah memiliki sumber daya, keterampilan, dan skala operasi yang cukup besar
Sehingga tidak mengherankan apabila setiap infrastruktur atau fasilitas publik yang sifatnya massif selalu melibatkan kehadiran BUMN.
3. Pengaruh Sosial dan Ekonomi
BUMN memiliki peran dalam memajukan masyarakat dan mengatasi ketimpangan sosial.
BUMN dapat memberikan lapangan kerja yang stabil, menyediakan layanan publik, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah.
Adapun bukti kehadiran BUMN dalam penyediaan lapangan kerja adalah pada pengadaan rekrutmen bersama BUMN yang diadakan setiap tahunnya.
Dengan adanya rekrutmen bersama BUMN, masyarakat yang memenuhi syarat tertentu punya peluang untuk bekerja di BUMN tanpa khawatir kekuatan orang dalam.
4. Kestabilan Finansial
BUMN seringkali memiliki dukungan pemerintah, sehingga pemerintah dan BUMN dapat berkolaborasi memberikan kestabilan finansial dalam situasi ekonomi yang sulit.
Atas hal tersebut, BUMN cenderung lebih aman dari risiko kebangkrutan dibandingkan dengan perusahaan swasta.
5. Orientasi Jangka Panjang
BUMN dapat mengambil keputusan yang lebih berorientasi pada jangka panjang ketimbang perusahaan swasta yang mungkin cenderung lebih fokus pada keuntungan jangka pendek dan menengah.
Adanya pola perencanaan orientasi jangka panjang yang dilakukan BUMN didasari oleh kepentingan terhadap rencana jangka panjang negara.
Artinya, dalam implementasi kebijakan tertentu, keterlibatan BUMN menjadi salah satu faktor utama mengapa BUMN punya orientasi jangka panjang.
6. Penyediaan Layanan Dasar
BUMN kebanyakan bertanggung jawab dalam penyediaan layanan dasar seperti air bersih, listrik, transportasi publik, dan layanan kesehatan di wilayah yang mungkin tidak menarik minat perusahaan swasta.
Hal tersebut apabila dipandang dari sudut pandang nasionalisme merupakan perwujudan kehadiran negara kepada kebutuhan hidup rakyat.
Oleh karenanya BUMN perlu dipastikan keberlangsungan dan kestabilannya. Sebab kekacauan BUMN dapat menjadi indikasi munculnya problem di tengah masyarakat.
7. Ketahanan Terhadap Krisis Global
Dalam situasi krisis global, BUMN dapat berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi negara dengan mempertahankan operasi dan ketenagakerjaan.
Kelebihan BUMN bagian ini juga dapat dikatakan sebagai wujud upaya negara dalam mempertahankan hajat hidup rakyat.
7 Kekurangan BUMN
1. Biaya Birokrasi yang Tinggi
BUMN sering terhambat oleh adanya manajemen birokrasi yang berat dan rumit, menghambat fleksibilitas dan responsibilitas dalam pengambilan keputusan.
Faktor inilah yang membuat BUMN kurang tanggap dalam mengubah cara pelayanan atau teknis sistem menjadi lebih baik ketika muncul problem di tengah masyarakat.
2. Keterbatasan Efisiensi
Apabila dilihat dari segi efisiensi suatu perusahaan, BUMN juga dapat dikatakan sering kurang efisien dalam operasinya dibandingkan perusahaan swasta karena berbagai alasan, seperti kurangnya insentif untuk inovasi dan kurangnya tekanan pasar.
Ketika perusahaan swasta mampu bersikap responsif atas berbagai perubahan yang terjadi di tengah masyarakat, BUMN perlu menimbang-nimbang dan menyusun keputusan bersama pemerintah.
Regulasi yang bertumpuk antara BUMN dengan pemerintah itulah yang menjadi sebab munculnya keterbatasan efisiensi perusahaan yang bersifat BUMN.
3. Ketidakmampuan Bersaing
Beberapa BUMN mungkin kurang kompetitif dalam pasar yang terbuka.
Perusahaan-perusahaan yang bersifat BUMN cenderung terlindungi oleh pemerintah, sehingga kurang terdorong untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi mereka.
Asalkan hajat hidup rakyat terpenuhi dan kondisi sosial politik berjalan stabil, maka perusahaan BUMN terkesan menghindari persaingan, bahkan meski sedang dalam kondisi terancam oleh perusahaan swasta.
4. Intervensi Politik
BUMN dapat menjadi subjek intervensi politik yang dapat mengganggu operasi mereka.
Inilah yang mempengaruhi keputusan bisnis yang diambil dan mengurangi kemandirian perusahaan BUMN dalam pengembangan diri untuk melayani masyarakat.
Mengingat BUMN merupakan usaha milik negara, maka sudah pasti negara atau pemerintah punya kewenangan terhadap setiap kebijakan di tubuh internal BUMN.
Intervensi politik ini tidak dapat dihindarkan, oleh karenanya banyak BUMN yang kurang dapat melayani publik karena harus mengurus internal sendiri.
5. Kurangnya Inovasi
Karena kurangnya tekanan persaingan, BUMN menjadi kurang menghasilkan inovasi.
Padahal inovasi adalah syarat mutlak agar BUMN tetap dapat terus memenuhi hajat hidup rakyat.
Perusahaan-perusahaan BUMN cenderung beroperasi dalam model konvensional yang kurang responsif terhadap perubahan pasar.
Sebagian perusahaan BUMN yang cukup responsif terhadap perubahan teknologi informasi bahkan dapat dihitung jari.
Misalnya perusahaan-perusahaan BUMN yang bergerak di sektor ekonomi, media, perbankan, dan pariwisata.
Karena bersinggungan langsung dengan hajat hidup rakyat, maka tak mengherankan bagi BUMN di sektor-sektor tersebut berkembang menjadi makin baik.
6. Ketergantungan pada Subsidi Pemerintah
Mengingat bahwa negara atau pemerintah punya tanggung jawab terhadap BUMN, maka sebagian besar BUMN sudah pasti bergantung pada subsidi dan dukungan pemerintah.
Ketergantungan ini dapat menciptakan masalah keberlanjutan jika subsidi tersebut tidak terjamin dalam jangka panjang.
Sebab apabila muncul kasus tertentu, inflasi misalnya, pemerintah bisa kapan saja menarik subsidi yang dikeluarkan dan dengan terpaksa menutup BUMN tersebut.
7. Risiko Korupsi dan Kejahatan Korporat
Tidak sedikit pemberitaan korupsi dan nepotisme yang melibatkan petinggi-petinggi dari lingkungan BUMN.
Hal tersebut dipicu oleh banyaknya tubrukan kepentingan politis di dalam internal BUMN sendiri.
Beberapa BUMN bahkan termasuk rentan terhadap kasus korupsi dan praktik kejahatan korporat karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas yang sering terjadi di lingkungan yang terlalu terkontrol secara politis.
Menyikapi hal ini, setiap BUMN telah diberi mandat untuk senantiasa memberikan akses informasi transparansi dan akuntabilitas secara online agar rakyat dapat mengawasi.
Pengawasan terhadap BUMN
Sebagai rakyat, kita juga perlu secara aktif mengawasi jalannya pengoperasian BUMN.
Mengawasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan aspek penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi operasional perusahaan-perusahaan ini.
Adapun cara mengawasi BUMN melibatkan beberapa langkah yang penting.
Pertama, pengawasan dapat dilakukan melalui lembaga yang memiliki wewenang untuk mengawasi BUMN.
Lembaga-lembaga ini bertanggung jawab untuk memantau kinerja BUMN, melaksanakan audit, dan mengevaluasi kebijakan dan keputusan yang diambil oleh manajemen BUMN.
Kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas BUMN dengan memperkuat mekanisme pelaporan dan publikasi informasi terkait operasi, keuangan, dan keputusan strategis perusahaan.
Peningkatan transparansi BUMN dapat dilakukan dengan memastikan adanya laporan keuangan yang terbuka dan dapat diakses oleh publik, serta memperkuat peraturan dan tata kelola yang baik dalam pengambilan keputusan di BUMN.
Ketiga, partisipasi masyarakat sipil dan pemangku kepentingan juga dapat menjadi sarana pengawasan terhadap BUMN.
Dengan memberikan dorongan keterlibatan aktif masyarakat, organisasi non-pemerintah, media, dan kelompok-kelompok advokasi, maka tercipta tekanan untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kinerja BUMN agar menjadi lebih baik.
Demikian pembahasan mengenai 7 kelebihan dan kekurangan BUMN yang dilengkapi penjelasan mendetail.
Melalui uraian 7 kelebihan dan kekurangan BUMN di atas, tentu kamu mendapat wawasan baru, bukan?
Apabila kamu mencari informasi lain terkait dunia BUMN, temukan saja di blog Mamikos. Semoga bermanfaat.
Klik dan dapatkan info kost di dekat kampus idamanmu: