Masa Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal di Indonesia, Ciri-ciri, Kondisi Politik, dan Kabinet

Masa Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal di Indonesia, Ciri-ciri, Kondisi Politik, dan Kabinet – Selama perjalanan Indonesia sebagai bangsa dan negara, telah banyak dinamika yang dialami. Dinamika perjalanan Indonesia sebagai negara akan terus ada, dan di masa lalu, dinamika tersebut telah tercatat sebagai sejarah bangsa Indonesia.

Salah satu hal yang terbilang dinamis dalam perjalanan Indonesia adalah sistem pemerintahannya. Setidaknya, Indonesia telah mengalami tiga kali perubahan bentuk sistem pemerintahan, dan salah satu sistem pemerintahan yang pernah diterapkan adalah sistem pemerintahan demokrasi liberal.

Berikut adalah ulasan masa sistem pemerintahan demokrasi liberal di Indonesia, ciri-ciri, kondisi, politik, dan kabinetnya.

Mengenal Masa Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal di Indonesia

Masa sistem pemerintahan demokrasi liberal di Indonesia berlangsung dari 1949 sampai dengan 1959.

Artinya, selama 10 tahun, para pendiri dan elit bangsa menerapkan masa sistem pemerintahan demokrasi liberal di Indonesia.

Demokrasi liberal adalah sebuah sistem pemerintahan yang pernah berlaku di Indonesia, dan disebut juga dengan masa pemerintahan demokrasi parlementer. 

Demokrasi liberal merupakan sistem perpolitikan yang memberi perlindungan terhadap kebebasan individu secara konstitusional.

Selain itu, demokrasi liberal juga bisa dipahami sebagai sistem pemerintahan yang memberi ruang pada kalangan sipil sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Ciri-ciri Masa Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal di Indonesia

Setiap pemberlakuan sistem pemerintahan pasti memiliki ciri khas tertentu yang menggambarkan sistem pemerintahan tersebut, termasuk sistem pemerintahan demokrasi liberal.

Untuk dapat mengenali secara mudah seperti apa sistem pemerintahan demokrasi liberal di Indonesia, kamu bisa meninjau beberapa ciri-cirinya, yang antara lain:

1. Terjadinya perubahan kabinet secara cepat
2. Banyak partai yang bermunculan, namun hanya dua yang mendominasi yakni PNI dan Masyumi
3. Setiap orang memiliki hak untuk berpolitik dan bersuara, terlepas dari asal, ras, etnis, maupun latar belakang agama mereka
4. Segenap orang dijamin kebebasannya dalam bersuara dan menyampaikan pendapat
5. Kedudukan seorang kepala negara, dalam hal ini Presiden, tidak bisa digoyahkan
6. Terdapat jabatan Perdana Menteri yang bertanggung jawab atas parlemen
7. Susunan dari setiap anggota kabinet beserta program yang  dijalankan ditentukan berdasarkan besaran jumlah suara di parlemen
8. Tidak ada ketentuan secara pasti mengenai durasi jabatan kabinet
9. Kabinet bisa dijatuhkan sewaktu-waktu oleh parlemen, dan pemerintah pun bisa membubarkan kabinet
10. Kekuatan politik tidak terpusat pada satu titik
11. Adanya praktik voting untuk menentukan keputusan politik dalam parlemen maupun pemerintahan.

Itulah beberapa ciri-ciri dari masa sistem pemerintahan demokrasi liberal di Indonesia yang penting untuk dipahami.