Mengapa Memberi Hadiah kepada Pejabat Pemerintah Dilarang? Berikut Penjelasan Lengkapnya

Memberi dan menerima hadiah merupakan hal yang biasa dalam hubungan sosial. Namun, tahukah kamu jika pemberian hadiah kepada pejabat pemerintahan itu dilarang? 

Hal ini tidak lain karena keterkaitan pemberian hadiah dengan gratifikasi dan suap, yang mana telah diatur dalam Undang-Undang dan memiliki hukumnya sendiri. 

Agar lebih jelas mengetahui mengenai alasan mengapa pemberian hadiah kepada pejabat pemerintahan dilarang, mari simak pembahasannya dalam artikel berikut ini.

Mengapa Memberi Hadiah kepada Pejabat Pemerintah Dilarang?

Baca Juga :

Contoh Pidato tentang Anti Korupsi untuk Generasi Muda Bangsa Indonesia

Memberi hadiah kepada pejabat pemerintahan dilarang karena hadiah yang diberikan bisa menjadi gratifikasi dan beresiko juga berubah menjadi suap yang dapat memengaruhi keputusan atau pelayanan publik. 

Bersumber dari laman Universitas Gadjah Mada, dijelaskan bahwa para ASN dan pejabat publik dilarang menerima ataupun meminta hadiah maupun dana yang berhubungan dengan jabatan serta bertentangan dengan kewajiban mereka. 

Gratifikasi dilarang karena dinilai dapat menciptakan konflik kepentingan serta menimbulkan adanya ketidakadilan pelayanan.

Selain itu, dalam beberapa kasus gratifikasi juga dianggap sebagai “suap terselubung” atau akar dari korupsi yang bisa merusak integritas pejabat publik. 

Merujuk laman Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dalam Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 bahwa gratifikasi sendiri diartikan sebagai pemberian dalam makna luas, yaitu mencakup pemberian uang, barang, komisi, diskon, tiket perjalanan, pinjaman tanpa bunga, perjalanan wisata, fasilitas penginapan, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. 

Namun, nyatanya sejumlah pemberian yang sifatnya pribadi atau umum bisa saja diperbolehkan, seperti hadiah pernikahan dari keluarga, diskon umum yang berlaku untuk semua orang, cendera mata dari acara resmi atau seminar, hingga uang duka atau bantuan bencana dari kerabat dekat. 

Tetapi, apabila ragu pemberian aman atau tidak, lebih baik dan dianjurkan untuk melaporkan ke KPK dalam kurun waktu 30 hari kerja untuk dinilai dan diperiksa secara objektif. 

Pemberian atau Hadiah Apa Saja yang Digolongkan Gratifikasi? 

Melansir dari laman SIP Law Firm, ada sejumlah indikator yang membuat kita dapat mengidentifikasi apakah pemberian atau hadiah memiliki potensi melanggar hukum.

1. Pemberian berkaitan dengan jabatan penerima.
2. Pemberian dilakukan oleh pihak yang mempunyai kepentingan tertentu.
3. Adanya harapan timbal balik dari pihak pemberi.
4. Waktu pemberian, seperti halnya saat seseorang sedang menangani suatu perkara, pengadaan barang dan jasa, proses perizinan, ataupun pengambilan keputusan tertentu.
5. Nilai dan frekuensi pemberian dengan melihat pemberian dilakukan secara berulang walaupun nilainya tidak terlalu besar bisa berpotensi menimbulkan hubungan ketergantungan dan mempengaruhi pada objektivitas penerima.

Selain itu, dalam jurnal bertajuk Kajian Hukum Pengaturan Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi (Seegho Eunike Virginia Lihu, dkk) dijelaskan beberapa contoh pemberian yang bisa digolongkan sebagai gratifikasi, antara lain: 

– Ucapan terima kasih dengan bentuk pemberian uang atau hadiah sebagai karena sudah membantu.
– Pemberian souvenir atau hadiah kepada pejabat ketika adanya kunjungan kerja.
– Pemberian diskon khusus bagi pejabat negeri dari rekanan.
– Hadiah atau sumbangan rekanan yang diperoleh pejabat ketika perkawinan anaknya.
– Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat negeri ketika hari raya keagamaan oleh bawahan atau rekanan.

Apa Saja Contoh Kasus Gratifikasi?

Kasus 1
Pada laman KPK, dijelaskan mengenai dugaan tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi yang berhubungan dengan pemalsuan surat dalam hal perebutan hak ahli waris PT Aria Citra Mulia (ACM).

KPK menahan Bambang Kayun, mantan Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Mabel Polri. 

Diduga Bambang Kayun menerima suap senilai total Rp57,1 Miliar. Selain menerima uang Rp1,66 Miliar, lalu ada juga satu unit mobil Toyota Fortuner seharga Rp476,3 juta, dan juga sejumlah yang dari beberapa perusahaan.

Kasus 2
Kemudian, melansir dari laman Pusat Edukasi Anti Korupsi, kasus lainnya adalah yang melibatkan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo. 

Rafael Alun Trisambodo diduga sudah melakukan praktik korupsi selama lebih dari dua dekade dengan total mencapai Rp3.000 triliun. Selain itu, ada juga dugaan di mana Rafael Alun Trisambodo menerima bentuk gratifikasi selama lebih dari satu dekade.

Apa Perbedaan Gratifikasi dan Suap?

Pada dasarnya suap bisa berupa janji, sementara gratifikasi pemberian dalam arti luas dan bukan janji. Selain itu, baik suap maupun gratifikasi memiliki ciri khasnya masing-masing. 

Ciri Khas Suap
– Ada kesepakatan antara pihak pemberi dan penerima
– Sifatnya transaksional dan eksplisit
– Dilakukan sebelum keputusan atau tindakan diambil
– Memiliki tujuan untuk memengaruhi keputusan atau tindakan penerima secara langsung

Ciri Khas Gratifikasi 
– Tidak ada kesepakatan sebelumnya antara pihak pemberi dan penerima
– Sifatnya “menanam budi” untuk kepentingan di masa depan
– Bisa terjadi setelah layanan diberikan sebagai bentuk ucapan terima kasih
– Penerima merupakan penyelenggara negara atau pegawai negeri

Baca Juga :

8 Contoh Nilai Moral dalam Kehidupan Sehari-hari beserta Penjelasannya Lengkap

Penutup

Demikian, pembahasan mengenai alasan mengapa memberi hadiah kepada pejabat pemerintah dilarang, kasus gratifikasi, hingga perbedaan gratifikasi dengan suap. Semoga membantu.

Klik dan dapatkan info kost di dekatmu:

Kost Jogja Murah

Kost Jakarta Murah

Kost Bandung Murah

Kost Denpasar Bali Murah

Kost Surabaya Murah

Kost Semarang Murah

Kost Malang Murah

Kost Solo Murah

Kost Bekasi Murah

Kost Medan Murah