Pengertian Demokrasi Liberal, Ciri-Ciri dan Contoh Pelaksanaannya
Pengertian Demokrasi Liberal, Ciri-Ciri dan Contoh Pelaksanaannya – Apakah kamu tahu apa pengertian demokrasi liberal dan bagaimana contohnya? Lalu, di mana saja negara yang menerapkan demokrasi liberal? Demokrasi liberal sendiri merupakan sistem politik di dalamnya menganut kebebasan setiap individu.
Pertama kali demokrasi liberal dikemukakan oleh ahli seperti John Locke, Jean Jacques Rousseau, dan Thomas Hobbes. Ketiga ahli tersebut mengemukakan istilah demokrasi liberal ini ada zaman abad pencerahan.
Mengenal Pengertian Demokrasi Liberal Menurut Beberapa Ahli
Daftar Isi
Daftar Isi
Ada banyak ahli yang berpendapat mengenai apa itu pengertian demokrasi liberal. Perlu diketahui bahwa demokrasi liberal sendiri merupakan sebuah sistem yang bertolak belakang pada komunisme. Biasanya digunakan di beberapa negara Benua Amerika.
Negara-negara yang menganut sistem demokrasi liberal contohnya adalah Kanada, Britania Raya dan Amerika Serikat. Demokrasi liberal sendiri juga sering disebut dengan istilah demokrasi constitutional yang berpegang teguh pada demokrasi.
Adapun pengertian menurut Cambridge Dictionary adalah suatu sistem pemerintahan yang di mana perwakilan rakyat atau pemerintah bekerja dengan menggunakan sistem liberalisme.
Sedangkan menurut Oxford Dictionary adalah mengaku kebebasan berpendapat bagi setiap individu atau rakyat. Adapun kesimpulannya berarti demokrasi liberal merupakan sebuah sistem pemerintahan yang di mana saat mengambil keputusan mengikuti suara rakyat.
Rakyat bisa memberikan pendapat mengenai pergantian dan penunjukkan siapa saja yang duduk di kursi pemerintahan.
Mengenal Sejarah Demokrasi Liberal di Indonesia
Indonesia pada tahun 1950 sampai 1959 juga pernah menerapkan sistem pemerintahan demokrasi liberal. Saat itu Indonesia dipimpin oleh seorang perdana menteri dan Presiden yang bertugas sebagai kepala negara. Tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1950 yang masih menjadi RIS.
Nama Republik Indonesia Serikat (RIS) merupakan hasil dari perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB). Selain itu pada saat KMB, Belanda secara resmi dihapus kedaulatannya di Indonesia. Setelah itu RIS berganti nama lagi menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut dengan NKRI.
Sesuai dengan pengertian demokrasi liberal yang mengedepankan hak-hak individu, saat itu partai politik selalu mengkritisi pemerintah. Padahal partai-partai tersebut masih baru, tetapi sudah sering mengemukakan pendapatnya ke pemerintah Indonesia.
Nilai positifnya adalah kehadiran partai politik ini mengobarkan semangat revolusi masyarakat Indonesia. Akan tetapi di sisi lain mulai munculnya persaingan-persaingan antar partai yang tidak sehat sehingga sistem pemerintahan menjadi tidak stabil.
Selain itu, terbentuknya juga beberapa kabinet yang memimpin masa demokrasi liberal di Indonesia.
Susunan Kabinet Pada Demokrasi Liberal
Natsir di tahun 1950 – 1951
Pada saat Kabinet Natsir yang dipimpin oleh Mohammad Natsir selaku perdana menteri mengupayakan agar semua partai terlibat dalam parlemen. Akan tetapi, kesulitannya adalah ketika menyatukan dua parpol yang saling bermusuhan.
Mohammad Natsir sendiri merupakan salah seorang dari Partai Masyumi akan tetapi usahanya untuk bersatu dengan Partai Nasional Indonesia (PNI) selalu gagal. Hal ini dikarenakan PNI sendiri tidak pernah sepemikiran dengan Masyumi.
PNI menurut PP No. 39 Tahun 1950 mengatakan bahwa mereka ingin menurunkan Mohammad Natsir dari pemerintahan dan akhirnya setuju. Banyak suara yang mendukung pendapat PNI saat itu. Akhirnya, Natsir diturunkan dan beralih ke Kabinet Sukiman.
Sukiman di Tahun 1951 – 1952
Satu tahun menjabat sebagai perdana menteri, Sukiman merupakan salah seorang dari Masyumi dan PNI. Pada masa pemerintahan Sukiman akhirnya bisa mendapatkan tempat di kursi pemerintahan. Akan tetapi, terjadi lagi perbedaan pendapat dengan PNI.
PNI menentang beberapa kebijakan yang dibuat oleh Sukiman Wiryosanjoyo dan mendapatkan mosi tidak percaya. Partai politik yang menentang Sukiman adalah dibuat oleh Soekarno. Karena demikian, maka tahun 1952 Sukiman turun dari jabatannya.
Wilopo di Tahun 1952 – 1953
Sesuai dengan pengertian demokrasi liberal adalah dengan mengutamakan kepentingan individu untuk menjalankan roda pemerintah. Maka pada tahun 1952 dibentuklah kabinet baru dengan perdana menteri yang baru pula.
Pada Kabinet Wilopo, sudah banyak partai politik yang berhasil masuk ke pemerintahan. Wilopo menjalankan tugasnya sebagai perdana menteri untuk melakukan pemilihan umum untuk memilih siapa saja yang bisa duduk di kursi parlemen.
Akan tetapi, sebelum pemilu Kabinet Wilopo diberhentikan.
Ali Sastroamidjojo I 1935 – 1955
Memerintah Indonesia dengan cukup lama, pada masa Ali Sastroamidjojo mengadakan pemilihan umum pada tanggal 31 Mei 1954. Ali menunjuk pemerintah daerah dan umum untuk menjadi panitia pemilihan umum. Ali merencanakan pemilu diadakan sebanyak dua kali.
Pemilihan pertama untuk menentukan anggota konstituante pada tanggal 15 Desember 1955. Kemudian, pemilihan umum berikutnya dilakukan pada tanggal 29 September 1955 digunakan untuk menentukan siapa saja yang duduk di kursi DPR.
Pelaksanaan pemilu berdasarkan pada pengertian demokrasi liberal di Indonesia. Akan tetapi, sama seperti pemimpin sebelumnya yang langsung diberhentikan pada tahun 1955. Kabinet Ali Sastroamidjojo kemudian diganti dengan Kabinet Burhanuddin Harahap yang menjabat sampai 1956.
Burhanudin Harahap di Tahun 1955 – 1956
Burhanuddin Harahap merupakan perdana menteri setelah Ali Sastroamidjojo hingga tahun 1956. Jika sebelumnya, perdana menteri Ali Sastroamidjojo tidak bisa menjalankan pemilihan umum, maka Burhanudin Harahap yang melanjutkan program kerja tersebut.
Burhanudin tidak mengganti tanggal pelaksanaan pemilu dan pemilu bisa berjalan dengan lancar. Namun, pada pemerintahannya terjadi penentangan terhadap keputusan Soekarno yang ingin mengajak PKI untuk terlibat juga.
Banyak yang menentang keputusan tersebut dan akhirnya dibubarkan.
Ali Sastroamidjojo Kedua di Tahun 1956 – 1957
Pengertian demokrasi liberal adalah dengan mengedepankan kebebasan individu untuk menyuarakan pendapatnya. Hal tersebut terjadi sehingga kembali mengangkat Ali sebagai perdana menteri. Tetapi, masa pemerintahannya terjadi banyak masalah dalam Indonesia.
Permasalahan tersebut berupa perekonomian negara yang terjadi pada keuangannya, permasalahan mengenai Irian Jaya Barat, aktivitas otonomi daerah, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, gagal mengambil alih Irian Barat dari tangan Belanda.
Karena banyaknya mendapat kritikan dari pihak parlemen yang lain maka kepemimpinan Ali yang kedua ini tepatnya di tahun 1957 langsung dibubarkan. Berlanjut dengan perdana menteri berikutnya yang bernama Djuanda.
Djuanda di Tahun 1957 – 1959
Kabinet Djuanda adalah kabinet terakhir pada pemerintahan Indonesia. Djuanda benar-benar menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan pengertian demokrasi liberal. Ada lima program kerja yang dibuat pada masa pemerintahan Djuanda.
Djuanda melanjutkan kembali upaya untuk mengambil alih Irian Barat dari tangan Belanda. Selain itu, Djuanda juga telah berhasil membatalkan perundingan KMB akan tetapi pada akhir masa demokrasi liberal keadaan politik Indonesia masih belum stabil.
Ciri-Ciri Demokrasi Liberal di Indonesia
Setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan demokrasi liberal, kini kamu juga harus tahu apa saja ciri-cirinya.
Pengetahuan mengenai ciri-ciri demokrasi liberal akan membuat kamu lebih paham mengenai demokrasi liberal yang pernah terjadi di Indonesia. Pengertian demokrasi liberal dan ciri-cirinya adalah sebagai berikut:
1. Lebih Mementingkan Kepentingan Individu
Ciri-ciri yang pertama dari demokrasi liberal adalah lebih mementingkan kepentingan pribadi. Kendati demikian, tidak semua orang bertindak egois dan tidak peduli dengan sekitar. Akan tetapi, semua orang yang memiliki prinsip ini juga dinilai mempunyai nilai sosial tinggi.
2. Rakyat Bisa Mengikuti Semua Kegiatan Politik
Dalam pengertian demokrasi liberal, rakyat adalah suara yang selalu didengar oleh pemerintah. Dalam menentukan pemimpin juga berdasarkan pilihan rakyat. Selain itu, rakyat juga dapat turut serta dalam semua kegiatan politik.
3. Pemilu Diadakan Secara Rahasia
Meski rakyat bisa turut serta dalam kegiatan politik, pemilihan umum tetap dijalankan dengan rahasia. Berbeda dengan sistem pemerintahan Indonesia saat ini yang menerapkan asas LUBERJURDIL. Rakyat bisa mengetahui bagaimana proses pemilihan wakil rakyat dan saingannya siapa saja.
Berbeda dengan masa demokrasi liberal yang dilakukan secara rahasia dari pemungutan suara hingga terpilihnya wakil rakyat. Setiap partai politik dapat menentukan strategi agar bisa mendapatkan tempat di parlemen.
4. Kekuasaan Pemerintah Terbatas
Sesuai dengan bagaimana pengertian demokrasi liberal yang lebih mengutamakan suara rakyat untuk didengar oleh parlemen. Dalam hal ini pemerintah jadi tidak bisa menggunakan kekuasaannya. Jadi hanya sedikit kekuasaan yang bisa digunakan oleh pemerintah.
Ciri-ciri dari demokrasi liberal adalah lebih mengacu pada golongan atau kelompok tertentu untuk menjalankan roda pemerintahan.
5. Terdapat Banyak Partai Politik
Ciri-ciri yang terakhir adalah terdapat banyak partai politik di Indonesia. Hal ini dikarenakan lebih mementingkan kepentingan individu maka dari itu terbentuklah partai politik. Ciri-ciri berikutnya adalah adanya kabinet-kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri.
Contoh Penerapan Demokrasi Liberal di Indonesia
Saat ini Indonesia memang tidak menerapkan demokrasi liberal. Namun, perlu diketahui bahwa Indonesia memang pernah menerapkan demokrasi liberal.
Adapun pengertian demokrasi liberal dan contoh penerapannya di Indonesia adalah dalam pemilihan perdana menteri yang menjalankan roda pemerintahan. Kedua adalah adanya kekuatan dari golongan mayoritas untuk menentukan mufakat.
Kelebihan Demokrasi Liberal
Tidak hanya mengetahui pengertian demokrasi liberal melainkan juga apa saja kelebihan dari menerapkan demokrasi liberal. Adapun kelebihannya adalah yang pertama adanya kompetisi sehingga meningkatkan etos kerja.
Seperti penjelasan sebelumnya mengenai pengertian demokrasi liberal yang lebih mementingkan kepentingan individu serta golongan, maka semua partai politik saling bersaing untuk mendapatkan kursi di parlemen. Secara tidak langsung, sudah muncul kompetisi untuk meningkatkan etos kerja.
Hal ini tentu baik karena setiap partai politik akan memikirkan strategi bagaimana bisa mendapatkan tempat di parlemen. Kelebihan kedua adalah karena ingin mendapatkan kursi, maka setiap partai politik akan memberikan sesuatu yang baik dan sangat menghargai waktu.
Kelebihan terakhir adalah karena mementingkan kepentingan pribadi maka adanya persamaan hak dan kewajiban di dalam partai politik tersebut. Hal ini secara tidak sadar akan memunculkan adanya junjungan tinggi mengenai persamaan hak tersebut.
Kekurangan Penerapan Demokrasi Liberal di Indonesia
Pengertian demokrasi liberal yang mementingkan suara individu ternyata memiliki kekurangan juga dalam penerapannya. Kekurangan yang pertama adalah tentu adanya kesenjangan politik dari setiap partai di parlemen.
Karena perbedaan pemikiran, kesenjangan tersebut bisa terjadi. Kekurangan kedua adalah jika ada golongan yang memiliki perekonomian kuat pasti dapat membeli suara DPR dan rakyat. Kekurangan ketiga adalah tidak bisa menyampaikan pendapat secara keseluruhan.
Hal ini dikarenakan ada golongan tertentu yang dapat membeli suara rakyat. Karena itu untuk golongan lain tidak bisa menyuarakan pendapatnya.
Kamu sudah paham mengenai pengertian demokrasi liberal, kan? Demokrasi liberal pernah diterapkan pada pemerintah Indonesia sejak tahun 1951 dan sudah bergonta-ganti kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri.
Klik dan dapatkan info kost di dekatmu:
Kost Denpasar Bali Harga Murah