Pasti kamu pernah mendengar beberapa provinsi yang menyandang status daerah khusus atau istimewa, seperti Aceh, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, hingga Papua.

Penetapan status tersebut berasal dari berbagai pertimbangan sehingga bisa mendapatkan kewenangan lebih besar untuk mengelola daerah dibandingkan provinsi lainnya.

Lalu, apa alasannya? Yuk, simak penjelasannya berikut ini!

Alasan Penetapan Daerah Khusus atau Istimewa

Baca Juga :

Apa Landasan Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia?

Perlu kamu ketahui bahwa daerah khusus dan daerah istimewa itu berbeda. Daerah khusus adalah daerah yang memperoleh otonomi khusus untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Sedangkan, daerah istimewa menonjolkan sejarah atau hak asal-usul, seperti memiliki sistem pemerintahan turun-temurun/sistem kerajaan.

Status kekhususan atau istimewa pada beberapa provinsi di Indonesia diberikan karena alasan berikut.

1. Daerah Istimewa Aceh: Ditetapkan istimewa karena nilai budaya, sejarah perjuangan, dan untuk menyelesaikan konflik bersenjata (MoU Helsinki) sehingga Aceh bisa menerapkan syariat Islam dan memiliki partai politik lokal.

2. Daerah Khusus Ibukota Jakarta: Memiliki peran sebagai ibukota negara (pusat pemerintahan dan pusat ekonomi) sehingga membutuhkan tata kelola khusus.

3. Daerah Istimewa Yogyakarta: Ditetapkan istimewa karena sejarahnya, Sultan Hamengkubuwana dan Adipati Paku Alam otomatis menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur tanpa pilkada, dan punya kewenangan khusus tentang pertanahan.

4. Papua: Diberikan otsus untuk percepatan pembangunan, pengakuan hak adat, dan peningkatan kesejahteraan OAP (Orang Asli Papua) melalui kewenangan istimewa dan dana otsus yang besar.

Jadi, apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya tentu saja berbeda dari segi penyelenggaraan dan struktur pemerintahan hingga kewenangannya yang unik.

Baca Juga :

Berdasarkan Letak Astronomis Indonesia Termasuk ke Dalam Wilayah?

Penutup

Itulah alasan lengkap mengapa Provinsi Aceh, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Papua diberikan status khusus atau istimewa. 

Temukan beragam penjelasan menarik tentang sejarah atau fakta unik lainnya hanya di blog Mamikos Info, ya!

Klik dan dapatkan info kost di dekat kampus idamanmu:

Kost Dekat UGM Jogja

Kost Dekat UNPAD Jatinangor

Kost Dekat UNDIP Semarang

Kost Dekat UI Depok

Kost Dekat UB Malang

Kost Dekat Unnes Semarang

Kost Dekat UMY Jogja

Kost Dekat UNY Jogja

Kost Dekat UNS Solo

Kost Dekat ITB Bandung

Kost Dekat UMS Solo

Kost Dekat ITS Surabaya

Kost Dekat Unesa Surabaya

Kost Dekat UNAIR Surabaya

Kost Dekat UIN Jakarta

The post Mengapa Provinsi Aceh, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Papua Berbeda Jika Dibandingkan dengan Provinsi Lainnya? appeared first on Blog Mamikos.

Landasan hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia didasari dari UUD 1945, TAP MPR RI, dan juga beberapa peraturan lainnya di bawahnya. Otonomi daerah ini dimaksudkan agar daerah bisa mengatur daerahnya sendiri, dan bisa menggali potensi yang ada di dalamnya secara lebih baik lagi.

Baca Juga :

Pengertian Norma Hukum Beserta Contohnya, Sifat dan Sumbernya

Banyak sekali perubahan terkait dengan otonomi daerah. Hanya saja secara garis besar ada 6 landasan hukum utama dalam pembentukan dan pengaturan otonomi daerah tersebut. Berikut ini 5 landasan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia!

1. UUD Tahun 1945 Pasal 18

Dalam keseluruhan Pasal 18 UUD 1945 ini menjadi dasar utama dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Didalamnya disebut tentang berbagai hal mengenai otonomi daerah, seperti prisip, tujuan, hingga asas otonomi daerah. Dalam pasal tersebut terdiri dari Pasal 18 Ayat 1 – 7, 18A Ayat 1 – 2, dan 18B Ayat 1 – 2.

2. TAP MPR RI Nomor XV Tahun 1998

Di dalam ketetapan MPR RI ini mengatur tentang berbagai hal mengenai otonomi daerah. Mulai dari penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pemanfaatan sumber daya alam, dan lain sebagainya.

3. TAP MPR RI Nomor IV Tahun 2000

Dalam ketetapan MPR RI ini menyebutkan tentang rekomendasi kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Dari adanya ketetapan MPR ini semakin memperkuat adanya landasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah yang ada di Indonesia.

4. UU Nomor 33 Tahun 2004

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia juga mengatur sisi ekonomi. Ada pembagian pengaturan yang jelas antara keuangan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah juga punya wewenang dalam melakukan kebijakan politiknya.

Dalam UU ini menyebutkan tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

5. UU Nomor 23 Tahun 2014

UU ini merupakan revisi dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Adanya revisi ini untuk menyesuaikan dengan perkembangan pemerintahan daerah. Sehingga kelebihan desentralisasi ini akan benar-benar terlaksana di pemerintahan daerah.

Baca Juga :

Pengertian APBN, Fungsi dan Tujuan Penyusunan Lengkap

Itulah landasan hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sekarang ini sudah semakin baik. Terbukti dengan semakin meningkatnya indeks pembangunan manusia setiap tahunnya.

Klik dan dapatkan info kost di dekatmu:

Kost Jogja Harga Murah

Kost Jakarta Harga Murah

Kost Bandung Harga Murah

Kost Denpasar Bali Harga Murah

Kost Surabaya Harga Murah

Kost Semarang Harga Murah

Kost Malang Harga Murah

Kost Solo Harga Murah

Kost Bekasi Harga Murah

Kost Medan Harga Murah

The post Apa Landasan Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia? appeared first on Blog Mamikos.