Mulai 5 Januari 2024, Rumah Kos-kosan Bebas Pajak Daerah – Kabar gembira untuk para pemilik rumah kos-kosan. Berdasarkan informasi yang didapatkan Tim Mamikos dari pemberitaan di media, bahwa mulai 5 Januari 2024, rumah kos-kosan sudah tidak lagi menjadi objek pajak daerah.

Untuk diketahui, sebelumnya rumah kos-kosan yang memiliki jumlah kamar lebih dari 10 akan dikenakan pajak daerah sesuai ketentuan pada UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Menurut aturan lama tersebut, kos-kosan dengan jumlah kamar lebih dari 10 masuk ke dalam kategori hotel. Sehingga, rumah kos-kosan akan terkena pajak hotel.

Adapun besaran wajib pajak pemilik kos-kosan tersebut ialah paling tinggi sebesar 10% yang secara spesifik ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Penerapan aturan baru itu seiring diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Dimana aturan ini akan resmi selambat-lambatnya pada 5 januari 2024, tepatnya 2 tahun sejak UU HKPD ditetapkan pada 2022 lalu.

Berdasarkan UU HKPD pada Pasal 1 Angka 47, jasa perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

Sedangkan, pada Pasal 53 ayat 1 dijelaskan kalau jasa hotel menyediakan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat atau pertemuan.

Maka dari itu, rumah kos-kosan tidak lagi masuk ke dalam kategori hotel.

Berikut UU No 1 Tahun 2022 mengenai Pajak Daerah dan Pajak Pusat yang dapat Anda Akses melalui tautan link berikut ini dan pilih tombol preview atau download https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022.

Temukan informasi seputar kos dan layanan terbaik kos dari Mamikos dengan mengunjungi situs Mamikos atau gunakan aplikasi Mamikos di HP Anda.

The post Mulai 5 Januari 2024, Rumah Kos-kosan Bebas Pajak Daerah appeared first on Blog Mamikos.

Yuk, Kenali Seluk Beluk Pajak Kos! -Berkecimpung di dunia bisnis kos, tak hanya soal mendapatkan passive income, tapi juga mengelola sampai memenuhi kewajibannya sebagai jenis usaha, yakni membayar pajak. 

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam Webinar Komunitas Mitra Mamikos yang diselenggarakan beberapa waktu lalu, Bernadus Pran Elven – Accounting & Tax Lead Mamikos, berbagi informasi terkait seluk beluk pajak kos.

Menurut Elven, ada 2 pajak terkait usaha rumah kos yaitu pajak daerah dan pajak pusat.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Pajak) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN).

Contoh Perhitungan Pajak Pusat:

Pemilik Kos A memiliki rumah kos yang terdiri dari 9 kamar. Harga sewa kamar per bulan sebesar Rp 1.000.000. Kamar yang terisi pada 1 bulan tertentu sebanyak 8 Kamar.

Dari contoh di atas, dapat diinformasikan bahwa Pemilik Kos A memiliki kemungkinan untuk memenuhi kewajiban pajak pusat karena ada penghasilan yang diterima.

Jika Pemilik Kos A menggunakan tarif PPh Final PP 23 sebesar 0,5%, maka Pemilik Kos A wajib untuk membayar pajak sebesar
= (1.000.000 x 8) x 0,5%
= 8.000.000 x 0,5%
= 40.000

Selain pajak pusat, ada juga pajak daerah yang harus dibayar oleh pemilik kos. 

Nah, ingin tahu lebih detail seputar apa saja pajak kos yang harus dibayar pemilik kos dan bagaimana cara menghitungnya? Saksikan Webinar Komunitas Mitra Mamikos bersama Bernadus Pran Elven – Accounting & Tax Lead Mamikos lewat video berikut ini: 

Untuk membantu Mitra mengembangkan bisnis kos-kosan yang dimiliki, Mamikos rutin menyelenggarakan Webinar setiap minggunya dengan narasumber yang ahli dalam bidangnya.

Anda juga bisa mendapatkan berbagai tips dan trik seputar bisnis kos dengan bergabung di Facebook Group Komunitas Mitra Mamikos lewat link berikut:

Klik dan dapatkan info kost di dekatmu:

Kost Jogja Harga Murah

Kost Jakarta Harga Murah

Kost Bandung Harga Murah

Kost Denpasar Bali Harga Murah

Kost Surabaya Harga Murah

Kost Semarang Harga Murah

Kost Malang Harga Murah

Kost Solo Harga Murah

Kost Bekasi Harga Murah

Kost Medan Harga Murah

The post Yuk, Kenali Seluk Beluk Pajak Kos! appeared first on Blog Mamikos.

Cara Mengurus Pajak Kos dan Besar Biayanya -Mempunyai bisnis kos memang menjanjikan. Apalagi bila Anda memiliki properti kos di lokasi yang sangat strategis dan dengan target pasar yang jelas. Namun, Anda juga perlu mengetahui bahwa bisnis dan usaha kos ini tidak luput dari ketentuan pajak. Sebagai warga negara yang baik, Anda diwajibkan untuk membayar pajak apabila memiliki usaha atau bisnis kos-kosan. Berikut ini adalah rangkuman cara mengurus pajak kos serta besar biaya yang harus Anda keluarkan apabila memiliki bisnis kos. 

Apa itu Pajak Rumah Kos, Objek Pajak Dari Rumah Kos, dan Subjek Pajak Rumah Kos? 

Perlu diketahui sebelumnya, Pajak Rumah Kos adalah Pajak yang dipungut oleh Daerah dengan besaran tarif yang bisa diatur masing-masing oleh Daerah (Kabupaten Kota) tersebut. Objek Pajak dari Pajak Rumah Kos adalah jumlah total dari pembayaran yang dilakukan oleh penyewa kos. Sementara itu, Subjek Pajak Rumah Kos adalah penyewa rumah kos, yang artinya pajak rumah kos ditanggung oleh penyewa kos.

Besar Biaya Pajak Rumah Kos 

Syarat terutang Pajak Rumah Kos tergantung dari Peraturan Daerah yang dibuat masing-masing daerah, misalnya sebagai berikut: 

Di Kabupaten Sleman, syarat terutang pajak adalah jumlah kamar kos paling sedikit 11 kamar yang diakumulasikan. 

Sebagai contoh:

Tuan Y memiliki 2 rumah kos di Ngaglik dan Depok. Jumlah Kamar di Ngaglik ada 6 Kamar, dan di Depok ada 5 Kamar.

Berdasarkan contoh di atas, secara akumulasi, total Kamar Kos yang dimiliki Tuan Y di wilayah Sleman adalah 11 Kamar. Berdasarkan informasi 11 kamar tersebut, maka Tuan Y wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Daerah Rumah Kos di Sleman.

Pajak Rumah Kos dibebankan kepada Penyewa Kos. Misalnya, Tuan Y menjual sewa senilai Rp1.000.000 per kamar, maka Tuan Y wajib memungut kepada penyewa kamar kos dengan tarif 5% (merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman). Sehingga penyewa kamar membayar senilai :

= Rp1.000.000 + (5% x Rp 1.000.000)

= Rp1.000.000 + Rp 50.000

= Rp50.000

Pajak Rumah Kos Rp50.000 ini ditanggung oleh penyewa kos dan dibayarkan kepada Pemerintah Kabupaten Sleman melalui BKAD.

Apa itu Pajak Final? 

Pajak Final menurut Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013, memiliki tarif 1% dari Omzet Bruto dalam satu bulan, dengan syarat omzet yang disetahunkan kurang dari Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Pada Tahun 2018, Pajak Final menurut Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 diganti dengan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018 dengan tarif 0,5%, dengan syarat Omzet Bruto disetahunkan melebihi Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Objek Pajak Pajak Final menurut Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018 adalah Pembayaran yang dilakukan oleh Pembayar Sewa Rumah Kos.

Subjek Pajak Pajak Final menurut Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018 adalah Pemilik Rumah Kos, yang artinya Pajak Final menurut Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018 dipotongkan kepada penghasilan Pemilik Kos. 

Pada Pajak Final menurut Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018, juga diatur untuk batas waktu penggunaan tarif 0,5% tersebut, yaitu:

1. 7 tahun untuk Wajib Pajak Orang Pribadi
2. 4 tahun untuk Wajib Pajak Badan Koperasi, CV, atau Firma
3. 3 tahun untuk Wajib Pajak Badan PT

Setelah melebihi jangka waktu di atas, maka perhitungan pajak menggunakan tarif pajak Badan sebesar 22% dari Total Laba Kotor Setahun dan diatur dalam Pasal 5 Perppu No.1/2020. Jika dalam tahun yang bersangkutan belum memperoleh laba, maka tidak diwajibkan membayar PPh Badan.

Contoh Perhitungan Pajak Rumah Kos

Contoh perhitungan pajaknya adalah sebagai berikut:

Pada bulan Februari dari 11 kamar kos yang tersedia, semuanya penuh disewa. Harga per kamar dirinci yakni Rp1.000.000 dan Pajak Rumah Kos per kamar sebesar Rp50.000. Sehingga dari 11 kamar yang disewa memperoleh Omzet senilai Rp11.550.000.

Perhitungan Pajak Rumah Kos

= (Jumlah Kamar x Harga Per Kamar) x Tarif Pajak Rumah Kos di Kabupaten Sleman

= (11 x Rp1.000.000) x 5%

= Rp11.000.000 x 5%

= Rp550.000

Pajak Rumah Kos senilai Rp550.000 dibayarkan ke Kas Daerah Kabupaten Sleman melalui BKAD.

Perhitungan PPh Final PP 23

= (Jumlah Kamar x Harga Per Kamar) x Tarif PPh Final PP 23

= (11 x Rp1.000.000) x 0.5%

= Rp11.000.000 x 0.5%

= Rp55.000

Pajak PPh Final PP 23 ini dibayarkan ke Kas Negara melalui Surat Setoran Pajak yang dapat dibuat melalui website pajak.go.id. 

Sudah semakin jelas mengenai perhitungan pembayaran pajak rumah kos, bukan? Anda pun menjadi semakin mudah dalam mengelola bisnis kos. Jangan lupa temukan pula informasi lainnya seputar kos di Mamikos, dengan mengunjungi situs Mamikos, atau download dan install aplikasi Mamikos di smartphone milik Anda. 

The post Cara Mengurus Pajak Kos dan Besar Biayanya appeared first on Blog Mamikos.