UMK Upah Minimum Kota dan Kabupaten di Jawa Timur 2024, Daerahmu di Angka Berapa? – Hal yang paling banyak ditunggu para pekerja ketika menjelang akhir tahun adalah kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Tentunya, bagi Anda yang berada di wilayah Jawa Timur penasaran dengan besaran UMK di tahun 2024 pada tiap daerah.

Artikel kali ini akan memuat informasi seputar upah minimum kota dan kabupaten di Jawa Timur 2024 lengkap semua daerah. Namun, sebelum membahas tentang upah minimum kota dan kabupaten di Jawa Timur 2024, simak info menarik berikut ini.

Apa itu UMK?

UMK atau Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah standar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk pekerja atau buruh di suatu kabupaten atau kota tersebut. Artinya, UMK akan selalu berbeda untuk setiap daerah.

Sedangkan Upah Minimum Kabupaten/Kota ditetapkan setiap tahun oleh gubernur berdasarkan rekomendasi dari bupati atau wali kota setelah melalui proses kajian yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, asosiasi pengusaha, dan serikat pekerja.

Pentingnya UMK bagi Pekerja dan Pengusaha

Apa sih pentingnya UMK yang diterapkan oleh pemerintah itu? Apakah dengan adanya upah minimum membuat pengusaha merasa terbebani? Ataukah justru membuat pekerja tidak adil?

Namun secara keseluruhan, sebenarnya UMK berfungsi sebagai alat untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha, lho.

Berikut penjelasan tentang pentingya UMK bagi pekerja dan pengusaha.

Baca Juga :

8 Contoh Cara Meningkatkan Produktivitas dalam Bekerja yang Bisa Dicoba

Bagi Pekerja

1. Jaminan Penghasilan Minimum

UMK menjamin pekerja menerima upah yang layak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sehingga dipastikan pekerja bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka dan keluarganya.

2. Perlindungan dari Eksploitasi

Dengan adanya UMK pekerja terlindungi dari upah yang tidak adil atau terlalu rendah yang mungkin saja terjadi di daerah dengan daya tawar pekerja yang lemah. UMK memberikan batas bawah yang tidak boleh dilanggar oleh pengusaha.

3. Peningkatan Kesejahteraan

UMK yang diperbarui setiap tahun biasanya meningkat sesuai dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut tentu membantu pekerja mempertahankan atau bahkan meningkatkan daya beli mereka sehingga kesejahteraan mereka meningkat.

4. Penguatan Hak Pekerja

Penetapan UMK juga memberikan dasar hukum yang kuat bagi pekerja untuk menuntut hak-haknya, termasuk menuntut pembayaran upah sesuai standar minimum yang telah ditetapkan.

Bagi Pengusaha

1. Pedoman Memberikan Upah

UMK memberikan pedoman yang jelas bagi pengusaha dalam menentukan upah bagi pekerjanya, sekaligus membantu pengusaha dalam merencanakan anggaran dan menjaga keseimbangan antara biaya tenaga kerja hingga keuntungan perusahaan.

2. Stabilitas Tenaga Kerja

Dengan membayar upah sesuai UMK pengusaha dapat mengurangi risiko ketidakpuasan atau konflik dengan pekerja yang bisa berujung pada pemogokan atau gangguan operasional.

3. Kepatuhan terhadap Regulasi

Mematuhi UMK memastikan pengusaha berada di jalur yang benar sesuai dengan peraturan pemerintah.

Selain itu, mengikuti regulasi akan menghindarkan pengusaha dari sanksi hukum, denda, atau reputasi buruk yang bisa merugikan bisnis.

4. Persaingan Usaha yang Sehat

UMK yang berlaku untuk semua pengusaha di suatu daerah menciptakan level playing field atau kondisi persaingan yang adil.

Pengusaha tidak bisa menggunakan upah rendah sebagai strategi untuk mengalahkan kompetitor, melainkan harus fokus pada peningkatan efisiensi dan inovasi.

Faktor Penetapan UMK

Penetapan UMK dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan besaran upah minimum agar tetap sesuai dan tidak terjadi ketimpangan.

Nah, berikut adalah faktor-faktor yang memengaruhi penetapan UMK pada tiap daerah:

1. Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

KHL adalah standar kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja untuk hidup secara layak yang mencakup kebutuhan akan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan kebutuhan lainnya.

2. Inflasi

Tingkat inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa di suatu daerah mempengaruhi daya beli pekerja. Untuk menjaga daya beli pekerja, UMK biasanya disesuaikan dengan tingkat inflasi yang terjadi.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di daerah tertentu menunjukkan peningkatan produktivitas dan pendapatan daerah. Jika ekonomi daerah mengalami pertumbuhan yang positif, ini bisa menjadi alasan untuk menaikkan UMK guna mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas atau efisiensi kerja juga menjadi pertimbangan. Jika produktivitas tenaga kerja meningkat, UMK dapat disesuaikan untuk mencerminkan kontribusi pekerja terhadap ekonomi daerah.

5. Kondisi Pasar Tenaga Kerja

Keseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja di suatu daerah juga mempengaruhi penetapan UMK. Apabila permintaan tenaga kerja tinggi sementara penawaran terbatas, maka akan ada kecenderungan UMK naik untuk menarik dan mempertahankan pekerja.

6. Kemampuan dan Keberlanjutan Usaha

Pemerintah juga mempertimbangkan kemampuan dunia usaha dalam membayar upah minimum. Faktor ini penting untuk memastikan bahwa kenaikan UMK tidak menyebabkan pengusaha gulung tikar atau memicu PHK massal yang bisa berdampak buruk pada perekonomian daerah.

Baca Juga :

5 Contoh Program Pengembangan Karir Karyawan Perusahaan dan Tujuannya

7. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan nasional atau daerah yang terkait dengan ketenagakerjaan dan upah, seperti peraturan perundang-undangan tentang pengupahan juga menjadi acuan dalam penetapan UMK.

Misalnya, Pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan memberikan panduan umum bagi penetapan upah minimum.

8. Kondisi Sosial dan Politik

Situasi sosial dan politik termasuk tekanan dari serikat pekerja atau asosiasi pengusaha juga bisa mempengaruhi penetapan UMK.

Negosiasi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah juga kerap kali terjadi dalam proses penetapan upah minimum.

9. Daya Saing Daerah

Daya saing ekonomi daerah dibandingkan dengan daerah lain juga bisa menjadi faktor penentu. Daerah yang ingin menarik investasi bisa saja menetapkan UMK yang kompetitif untuk menciptakan iklim usaha yang menarik.

Mekanisme Penetapan UMK  Jawa Timur

Sebelum upah minimum kota dan kabupaten di Jawa Timur 2024 resmi dipublikasikan, Dewan Pengupahan terlebih dahulu melalui beberapa tahapan sebagai mekanisme penetapan UMK yang bersifat partisipatif dan melibatkan berbagai pihak.

Seperti apa mekanisme penetapan UMK di Jawa Timur maupun daerah-daerah lainnya? Berikut adalah langkah-langkah utama dalam mekanisme penetapan UMK:

 1. Pembentukan Dewan Pengupahan

Dewan Pengupahan adalah lembaga tripartit yang terdiri dari perwakilan pemerintah, pengusaha, serikat pekerja/buruh, serta unsur akademisi.

Di Jawa Timur, Dewan Pengupahan dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memberikan rekomendasi terkait penetapan upah minimum.

 2. Pengumpulan Data dan Kajian

Dewan Pengupahan kemudian melakukan pengumpulan data yang meliputi kebutuhan hidup layak inflasi, pertumbuhan ekonomi, produktivitas, serta kondisi pasar tenaga kerja di masing-masing kabupaten/kota.

Data tersebut dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk survei lapangan dan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Baca Juga :

Apa Itu Jenjang Karir dalam Perusahaan? Pengertian dan Contohnya

 3. Pembahasan dan Konsultasi

Setelah data terkumpul, Dewan Pengupahan mengadakan rapat untuk membahas data tersebut dan melakukan konsultasi dengan berbagai pihak yang terkait.

Dalam rapat ini, setiap anggota Dewan Pengupahan – terutama perwakilan pekerja dan pengusaha – akan menyampaikan pandangannya berdasarkan data dan kondisi terkini.

 4. Perumusan Rekomendasi UMK

Berdasarkan hasil kajian dan diskusi, Dewan Pengupahan merumuskan rekomendasi besaran UMK untuk setiap kabupaten/kota di Jawa Timur.

Rekomendasi ini disusun dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi upah, seperti KHL, inflasi, dan kondisi ekonomi daerah.

 5. Pengajuan Rekomendasi kepada Gubernur

Rekomendasi yang telah disepakati oleh Dewan Pengupahan kemudian diajukan kepada Gubernur Jawa Timur. Gubernur memiliki kewenangan untuk menerima, menyesuaikan, atau menolak rekomendasi tersebut.

 6. Penetapan UMK oleh Gubernur

Gubernur menetapkan besaran UMK melalui Surat Keputusan Gubernur yang dikeluarkan setiap tahun, biasanya menjelang akhir tahun.

Keputusan tersebut termasuk UMK untuk seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur dan menjadi acuan resmi bagi pengusaha dalam memberikan upah kepada pekerja.

 7. Sosialisasi dan Pengawasan

Setelah UMK ditetapkan, pemerintah provinsi bersama dengan instansi terkait melakukan sosialisasi kepada pengusaha, serikat pekerja, dan masyarakat umum. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa pengusaha mematuhi UMK yang telah ditetapkan.

 8. Evaluasi dan Penyesuaian

UMK dievaluasi setiap tahun untuk memastikan bahwa besaran upah tetap sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup di daerah. Jika terjadi perubahan signifikan dalam faktor-faktor ekonomi, UMK dapat disesuaikan kembali pada tahun berikutnya.

Baca Juga :

4 Contoh Surat Lamaran Kerja Cleaning Service di Berbagai Tempat

Daftar Upah Minimum Kota dan Kabupaten di Jawa Timur 2024

Dikutip dari laman resmi BAPPEDA Jatimprov, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jawa Timur untuk tahun 2024.

Penetapan ini tercantum dalam Keputusan Gubernur Nomor 188/656/KPTS/013/2023. UMK tertinggi ada di Kota Surabaya sebesar Rp4.725.479, naik Rp200.000 dari tahun sebelumnya.

Kabupaten Gresik berada di posisi kedua dengan UMK sebesar Rp4.642.031, diikuti oleh Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp4.638.582, yang berlaku mulai 1 Januari 2024.

Inilah daftar upah minimum kota dan kabupaten di Jawa Timur 2024 dan perbandingan di tahun sebelumnya:

Penutup

Dari data perbandingan UMK tahun 2024 dengan 2023 dan 2022 dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan di setiap tahun, walaupun hanya beberapa persen.

Harapannya adalah dengan adanya kenaikan upah minimum ini dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Melalui pelaksanaan yang tepat, upah minimum yang lebih tinggi akan memberikan daya beli yang lebih baik bagi pekerja dan secara tidak langsung menggerakkan roda perekonomian lokal melalui peningkatan konsumsi dan investasi.

Klik dan dapatkan info kost di dekatmu:

Kost Jogja Murah

Kost Jakarta Murah

Kost Bandung Murah

Kost Denpasar Bali Murah

Kost Surabaya Murah

Kost Semarang Murah

Kost Malang Murah

Kost Solo Murah

Kost Bekasi Murah

Kost Medan Murah

The post UMK Upah Minimum Kota dan Kabupaten di Jawa Timur 2024, Daerahmu di Angka Berapa? appeared first on Blog Mamikos.

38 Kota / Kabupaten UMK Tertinggi Di Jawa Timur 2023, Terendah 2 Jutaan – UMK atau Upah Minimum Kota / Kabupaten adalah sebuah standar yang ditetapkan oleh pemerintah supaya pengusaha dapat membayar upah para pekerjanya dengan layak. 

Setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki besaran yang berbeda-beda bergantung pada tingkat harga kebutuhan hidup yang ada di kota / kabupaten masing-masing.

Nah, baru-baru ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengesahkan perubahan kenaikan UMK di masing-masing kota / kabupatennya. Di bawah ini Mamikos telah menyiapkan informasi lengkapnya. Yuk, simak!

Baca Juga :

Daftar UMP 2022 Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Semarang dengan Jumlah Rata-rata Kenaikannya

Kota / Kabupaten UMK Tertinggi di Jawa Timur 2023 Apa Saja?

Seperti yang sudah disebutkan tadi, sebagian besar kota atau kabupaten di berbagai daerah Indonesia setiap tahunnya tahunnya selalu mengalami perubahan besaran atau nominal UMK.

Begitu pula kabupaten dan kota yang ada di provinsi Jawa Timur seperti Surabaya, Malang, dan lain-lain.

Memasuki tahun 2023, Pemprov Jatim (Pemerintah Provinsi Jawa Timur)telah resmi menetapkan besaran UMK atau Upah Minimum Kabupaten/Kota setiap daerahnya melalui Surat Keputusan Gubernur Jatim No. 188/889/KPTS/013/2022 Tentang UMK di Jawa Timur Tahun 2023.

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa setiap kota/kabupaten mengalami perubahan UMK. Untuk upah tertinggi masih dipegang oleh kota Surabaya meskipun kenaikannya tidak begitu signifikan yaitu hanya sekitar 3,5% atau Rp150.000 saja dari sebelumnya.

Yang mana dari UMK Rp4.375.479 pada tahun lalu sekarang pada tahun 2023 berubah menjadi sebesar Rp4.525.479,19.

Untuk posisi UMK tertinggi kedua setelah Surabaya di tahun 2023 yaitu Gresik yaitu Rp4.522.030. Kemudian disusul oleh Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto, dan Malang.

Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah daftar kota / kabupaten UMK tertinggi di Jawa Timur 2023.

Baca Juga :

[Update] UMP 2021 Seluruh Indonesia dan UMK di Berbagai Kabupaten dan Kota

5 Kota / Kabupaten UMK tertinggi di Jawa Timur 2023

1. Kota Surabaya Rp4.525.479,19

Posisi pertama kota / kabupaten UMK tertinggi di Jawa timur 2023 adalah Surabaya. Kota ini mengalami kenaikan upah sebesar 3,5 persen atau Rp150.000.00 dari sebelumnya.

Yang mana UMK Surabaya di 2022 sebesar Rp4.374.479,00 kemudian naik menjadi Rp4.525.479,19 di tahun 2023.

2. Kabupaten Gresik Rp4.522.030,51

Kota / Kabupaten UMK tertinggi di Jawa Timur 2023 yang kedua adalah Kabupaten Gresik. Kabupaten yang dikenal sebagai kota wali ini juga mengalami kenaikan sebanyak 3,4 % atau sebesar Rp150.000.00.

Di mana pada tahun 2023 UMK Kabupaten Gresik sebesar Rp4.522.030,51 setelah sebelumnya di tahun 2023 hanya sebesar Rp4.372.030 saja.

3. Kabupaten Sidoarjo Rp4.518.581,85

Posisi ketiga kota / kabupaten UMK tertinggi di Jawa Timur 2023 adalah Kabupaten Sidoarjo yaitu sebesar Rp4.518.581,85 naik sebanyak 3,4% dari yang sebelumnya hanya Rp4.365.133 di tahun 2022.

4. Kabupaten Pasuruan Rp4.515.133,19

Posisi keempat kota / kabupaten UMK tertinggi di Jawa Timur 2023 yaitu Kabupaten Pasuruan.

Daerah yang dikenal sebagai kota santri ini juga mengalami kenaikan sebanyak 3,4 % yaitu sebesar Rp4.515.133,19 di tahun 2023 dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp4.365.133,19.

5. Kabupaten Mojokerto Rp4.504.787,17

Untuk kota / kabupaten UMK tertinggi di Jawa Timur 2023 yang menempati posisi kelima adalah Kabupaten Mojokerto.

Sama seperti kota dan kabupaten sebelumnya yang disebutkan, Mojokerto juga mengalami perubahan UMK sebanyak 3,4% di tahun 2023. Yang mana, UMK Kabupaten Mojokerto saat ini yaitu sebesar Rp4.504.787,17.

Baca Juga :

Daftar UMR, UMP, UMK Tangerang Terbaru 2020

Daftar Lengkap Perubahan UMK di Kota / Kabupaten Provinsi Jawa Timur 2023

Selain 5 kota / kabupaten UMK tertinggi di Jawa Timur 2023, daerah-daerah lain di provinsi Jatim juga mengalami perubahan atau kenaikan upah minimum.

Berikut adalah daftar lengkap perubahan UMK Jawa Timur tahun 2023 yang dapat kamu ketahui:

1. Kota Surabaya Rp4.525.479,19

2. Kabupaten Gresik Rp4.522.030,51

3. Kabupaten Sidoarjo Rp4.518.581,85

4. Kabupaten Pasuruan Rp4.515.133,19

5. Kabupaten Mojokerto Rp4.504.787,17

6. Kabupaten Malang Rp3.268.275,36

7. Kota Malang Rp3.194.143,98

8. Kota Pasuruan Rp3.038.837,64

9. Kota Batu Rp3.030.367,09

10. Kabupaten Jombang Rp2.854.095,88

11. Kabupaten Probolinggo Rp2.753.265,95

12. Kabupaten Tuban Rp2.739.224,88

13. Kota Mojokerto Rp2.710.452,36

14. Kabupaten Lamongan Rp2.701.977,27

15. Kota Probolinggo Rp2.576.240,63

16. Kabupaten Jember Rp2.555.662,91

17. Kabupaten Banyuwangi Rp2.528.899,12

18. Kota Kediri Rp2.318.116,63

19. Kabupaten Bojonegoro Rp2.279.568,07

20. Kabupaten Kediri Rp2.243.422,93

21. Kota Blitar Rp2.239.024,44

22. Kabupaten Tulungagung Rp2.229.358,67

23. Kabupaten Blitar Rp2.215.071,18

24. Kabupaten Lumajang Rp2.200.607,20

25. Kota Madiun Rp2.190.216,37

26. Kabupaten Sumenep Rp2.176.819,94

27. Kabupaten Nganjuk Rp2.167.007,05

28. Kabupaten Ngawi Rp2.158.844,59

29. Kabupaten Pacitan Rp2.157.270,25

30. Kabupaten Bondowoso Rp2.154.504,13

31. Kabupaten Madiun Rp2.154.251,34

32. Kabupaten Magetan Rp2.153.062,37

33. Kabupaten Bangkalan Rp2.152.450,83

34. Kabupaten Ponorogo Rp2.149.709,45

35. Kabupaten Trenggalek Rp2.139.426,01

36. Kabupaten Situbondo Rp2.137.025,85

37. Kabupaten Pamekasan Rp2.133.655,03

38. Kabupaten Sampang Rp2.114.335,27

Baca Juga :

Daftar UMR, UMP, UMK Tangerang Terbaru 2020

Penutup

Itulah dia daftar lengkap Kota / Kabupaten UMK tertinggi di Jawa Timur 2023.

Kota dengan UMK paling tinggi masih dipegang oleh Kota Surabaya yakni sebesar Rp4.522.030,51. Sedangkan daerah dengan UMK terendah adalah Kabupaten Sampang yang hanya sebesar Rp2.114.335,27.

Demikian informasi yang bisa Mamikos sampaikan mengenai besaran UMK di provinsi Jawa Timur.

Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk kamu, khususnya yang ingin mengetahui secara lengkap berapa besaran UMK di setiap kota / kabupatennya di Jawa Timur.

Jika kamu ingin mengetahui lebih banyak informasi tentang perubahan UMK di kota atau kabupaten yang lainnya.

Jangan lupa untuk kunjungi blog Mamikos Info karena akan ada banyak sekali artikel-artikel menarik dan terupdate yang bermanfaat untuk dibaca.

Klik dan dapatkan info kost di dekat mu:

Kost Jogja Murah

Kost Jakarta Murah

Kost Bandung Murah

Kost Denpasar Bali Murah

Kost Surabaya Murah

Kost Semarang Murah

Kost Malang Murah

Kost Solo Murah

Kost Bekasi Murah

Kost Medan Murah

The post 38 Kota / Kabupaten UMK Tertinggi di Jawa Timur 2023, Terendah 2 Jutaan appeared first on Blog Mamikos.