5 Macam-Macam Kebijakan Anggaran di Indonesia beserta Penjelasannya

Kebijakan anggaran di Indonesia dibuat karena memiliki fungsi penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk mendorong perencanaan keuangan.

Jika dibandingkan dengan jumlah pengeluaran pemerintah dalam periode tersebut.

Pengertian ketiga yaitu jika penerimaan utama bersumber dari pajak, non pajak, pinjaman dalam negeri, pinjaman luar negeri.

Nilainya jauh lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran pemerintah.

Dapat disimpulkan jika penerimaan utama dari pajak dan non pajak saja sudah bisa membiayai pengeluaran negara.

Maka pemerintah tidak perlu lagi meminjam dana dari masyarakat berupa surat hutang maupun dari pinjaman luar negeri.

Surplus APBN maupun APBD jika jumlah penerimaan jauh lebih besar dibandingkan dengan belanja yang dilakukan.

Kondisi seperti ini sangat menguntungkan bagi negara karena bisa memiliki kas lebih besar.

Dari adanya surplus tersebut maka bisa dimanfaatkan negara untuk dianggarkan membayar pokok hutang.

Jika pokok hutang terus berkurang maka biaya bunga yang dibebankan kepada negara juga semakin ringan.

Bisa juga dimanfaatkan untuk modal investasi dimana akan semakin menambah pendapatan negara.

Maka pemasukan pada tahun-tahun kedepan jauh lebih besar dan nilai surplus juga akan semakin meningkat.

Pengelolaan dana surplus juga bisa dimanfaatkan untuk memberikan pinjaman kepada pemerintah daerah.

Serta pembentukan dana cadangan misalnya untuk pembangunan infrastruktur, dana bencana hingga pilkada.

Kebijakan anggaran dibutuhkan oleh sebuah negara untuk mengatur perekonomian tentang pemasukan dan pengeluaran.

Tidak heran jika macam-macam kebijakan anggaran di Indonesia sangat beragam agar bisa lebih mudah menyesuaikan.

Halaman:

Klik dan dapatkan info kost di dekat kampus idamanmu: