Merujuk pada pengumuman resmi Nomor SEK-1140.KP.02.01 Tahun 2025, KemenHAM membuka peluang bagi PPPK yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

Bagi kamu yang saat ini sedang mempersiapkan seleksi tersebut, sesuai jadwal, ujian akan dilaksanakan mulai bulan Februari nanti.

Oleh karena itu, untuk menemanimu belajar, Mamikos sudah menyusun berbagai contoh soal PPPK KemenHAM 2026 dan jawabannya yang bisa kamu kerjakan di rumah.

Kisi-kisi Contoh Soal PPPK KemenHAM 2026 dan Jawabannya

Baca Juga :

30 Contoh Soal CAT Petugas Haji 2026 dan Kunci Jawabannya untuk Bahan Belajar

Sebelum mulai belajar mengerjakan contoh soal PPPK KemenHAM 2026 dan jawabannya, ada baiknya kamu mengetahui terlebih dahulu tentang kisi-kisi yang akan diujikan.

Terdapat beberapa materi terkait HAM yang dapat kamu pelajari, seperti:

• Wawasan Kebangsaan dan Pancasila
• Sistem Pemerintahan dan Ketatanegaraan
• Hak Asasi Manusia (HAM)
• Peraturan Perundang-undangan
• Etika dan Integritas Aparatur Sipil Negara
• Kompetensi Teknis Jabatan
• Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi
• Penalaran Logis Analitis
• Literasi Digital dan Administrasi Pemerintahan
• Nilai-Nilai Dasar ASN BerAKHLAK

Nah, dari materi di atas, kita berlanjut pada kumpulan contoh soal PPPK KemenHAM 2026 dan jawabannya di bagian selanjutnya.

Oh, ya, kerjakan soal terlebih dahulu baru setelahnya bisa mencocokkan dengan kunci jawaban di akhir artikel.

Baca Juga :

Contoh Soal Perbandingan Kuantitatif CPNS dan Cara Mengerjakannya

35 Contoh Soal PPPK KemenHAM 2026

1. Sistem pemasyarakatan tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman, tetapi juga bertujuan membina warga binaan. Prinsip dasar yang menjadi landasan pemasyarakatan narapidana adalah …

A. Penekanan pada efek jera semata
B. Pemisahan narapidana dari kehidupan sosial
C. Perlakuan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
D. Pengawasan ketat tanpa pembinaan
E. Pembatasan hak narapidana secara menyeluruh

2. Salah satu manfaat penerapan bentuk demokrasi dalam sistem parlementer dapat dilihat dari kondisi pemerintahan yang …

A. Tidak dapat dijatuhkan selama masa jabatan
B. Relatif stabil karena adanya dukungan parlemen
C. Bebas dari potensi krisis kabinet
D. Sepenuhnya dikendalikan oleh kepala negara
E. Tidak bergantung pada dukungan partai politik

Baca Juga :

25 Contoh Soal PPPK Administrator Kesehatan dan Kunci Jawabannya, Cocok untuk Bahan Latihan

3. Pemilihan umum menurut ketentuan UUD 1945 hasil amandemen diselenggarakan untuk memilih …

A. Anggota DPR dan presiden
B. Anggota DPR/MPR dan DPRD
C. Presiden dan wakil presiden saja
D. Anggota DPR, DPRD, presiden dan wakil presiden, serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota
E. Anggota DPR, MPR, dan presiden

4. Ketentuan mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor …

A. 32 Tahun 2003
B. 30 Tahun 2003
C. 32 Tahun 2002
D. 29 Tahun 2002
E. 30 Tahun 2002

5. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan sosial, khususnya bagi …

A. Seluruh warga negara tanpa pengecualian
B. Masyarakat yang belum bekerja
C. Fakir miskin dan anak terlantar
D. Warga negara berpendidikan rendah
E. Kelompok masyarakat adat

6. Seseorang dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia berdasarkan UU Nomor 62 Tahun 1958 apabila …

A. Menyimpan harta kekayaan di luar negeri
B. Menetap di luar negeri dalam jangka waktu lama
C. Mendirikan usaha di negara lain
D. Menikah dengan warga negara asing
E. Memiliki izin tinggal sementara di luar negeri

7. Anak yang belum berusia 15 tahun dan belum pernah menikah dapat diperiksa tanpa disumpah. Ketentuan tersebut diatur dalam KUHAP Pasal …

A. 160
B. 168
C. 174
D. 165
E. 171

8. Dalam pemeriksaan praperadilan, hakim wajib menetapkan hari sidang paling lambat … setelah permohonan diterima.

A. Satu hari
B. Tiga hari
C. Lima hari
D. Tujuh hari
E. Sepuluh hari

9. Secara bahasa, istilah ideologi dapat dimaknai sebagai …

A. Ilmu tentang gagasan atau buah pikiran
B. Ilmu tentang norma hukum
C. Ilmu mengenai sistem pemerintahan
D. Ilmu tentang kekuasaan
E. Ilmu tentang kebijakan publik

10. Seorang CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dapat diangkat menjadi PNS setelah menjalani masa kerja selama …

A. Enam bulan
B. Satu tahun
C. Dua tahun
D. Tiga tahun
E. Empat tahun

11. Jumlah anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah …

A. 10 orang
B. 20 orang
C. 25 orang
D. 30 orang
E. 35 orang

12. Tahapan yang harus dilalui dalam pembentukan perjanjian internasional oleh suatu negara meliputi …

A. Perjanjian, pengesahan, dan pelaksanaan
B. Perundingan, ratifikasi, dan publikasi
C. Perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi
D. Traktat, perjanjian, dan pengesahan
E. Penandatanganan, perundingan, dan pengesahan

13. Salah satu keunggulan demokrasi yang diterapkan dalam sistem parlementer dapat dilihat dari aspek …

A. Pemerintah tidak dapat dijatuhkan selama masa jabatan
B. Pemerintahan cenderung stabil karena dukungan parlemen
C. Kepala negara memegang kekuasaan mutlak
D. Tidak adanya potensi konflik politik
E. Pemerintah bebas dari pengawasan parlemen

14. Hubungan kausal-organis antara Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan Batang Tubuh UUD 1945 tercermin dalam beberapa keterkaitan berikut, kecuali …

A. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara
B. Penegasan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
C. Kedaulatan berada di tangan rakyat
D. Kedudukan UUD berada di atas Pancasila
E. Perwujudan tujuan nasional negara

15. Berdasarkan ketentuan UUD 1945 sebelum amandemen, kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara menunjukkan bahwa MPR merupakan …

A. Pelaksana pemerintahan negara
B. Pemegang kedaulatan negara
C. Pelaksana kekuasaan yudikatif
D. Alat kelengkapan presiden
E. Lembaga pengawas kebijakan pemerintah

16. Ketentuan KUHAP memperbolehkan pemeriksaan terhadap anak yang belum berusia 15 tahun dan belum pernah menikah tanpa disumpah. Hal tersebut diatur dalam Pasal …

A. 174
B. 160
C. 168
D. 165
E. 171

17. Pancasila dapat disebut sebagai suatu sistem filsafat karena …

A. Sila-silanya membentuk satu kesatuan yang utuh dan hierarkis
B. Nilainya hanya bersifat normatif
C. Disusun secara terpisah tanpa keterkaitan
D. Setiap silanya berdiri sendiri
E. Berlaku terbatas pada aspek politik

Baca Juga :

Update! Gaji PNS dan PPPK serta Besaran Tunjangannya Terbaru

18. Hak ekonomi lembaga penyiaran memberikan kewenangan tertentu atas siaran yang dihasilkannya. Berikut yang tidak termasuk hak ekonomi lembaga penyiaran adalah …

A. Fiksasi siaran
B. Komunikasi siaran kepada publik
C. Penyiaran ulang siaran
D. Pengendalian penggunaan siaran
E. Pendistribusian rekaman siaran

19. Menurut pendapat Joeniarto, tindakan pertama dalam Tata Hukum Indonesia adalah …

A. Pancasila
B. Proklamasi Kemerdekaan
C. Undang-Undang Dasar 1945
D. Keputusan Presiden
E. Ketetapan MPR

20. Dalam pemeriksaan praperadilan, hakim yang ditunjuk wajib menetapkan hari sidang paling lambat … setelah permohonan diterima.

A. Satu hari
B. Tiga hari
C. Lima hari
D. Tujuh hari
E. Sepuluh hari

21. Dalam pelayanan administrasi HAM, masyarakat menyampaikan keluhan terkait proses yang dianggap berbelit dan memakan waktu lama.

Evaluasi internal menunjukkan bahwa prosedur telah sesuai regulasi, namun belum responsif terhadap kebutuhan publik. Langkah paling tepat yang sejalan dengan semangat reformasi birokrasi adalah …

A. Mempertahankan prosedur yang ada karena telah sesuai aturan
B. Menambahkan tahapan administrasi agar proses lebih tertib
C. Mengalihkan sebagian pelayanan kepada pihak lain
D. Menyederhanakan alur pelayanan dengan tetap mematuhi ketentuan hukum
E. Membatasi jumlah pemohon agar pelayanan lebih terkendali

22. Seorang ASN PPPK di lingkungan Kementerian HAM menemukan indikasi penyimpangan prosedur pelayanan publik yang dilakukan oleh atasan langsungnya.

Jika dilaporkan, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi hubungan kerja, namun jika diabaikan dapat merugikan masyarakat. Sikap yang paling sesuai dengan nilai dasar ASN BerAKHLAK adalah …

A. Mengabaikan temuan demi menjaga keharmonisan kerja
B. Menyampaikan informasi kepada rekan kerja secara informal
C. Melaporkan secara objektif melalui mekanisme dan jalur yang berlaku
D. Menegur atasan secara terbuka di hadapan umum
E. Menunggu hingga masalah diketahui pihak eksternal

23. Pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat dengan alasan menjaga keamanan dan ketertiban umum. Kebijakan tersebut berdampak pada pembatasan hak berkumpul dan menyampaikan pendapat, namun dinyatakan bersifat sementara dan untuk kepentingan umum.

Sebagai aparatur di lingkungan Kementerian HAM, sikap paling tepat dalam menilai kebijakan tersebut adalah …

A. Menolak kebijakan karena setiap pembatasan hak merupakan pelanggaran HAM
B. Menerima kebijakan tanpa kajian karena merupakan kewenangan pemerintah
C. Menilai kebijakan sah selama dikeluarkan oleh pejabat berwenang
D. Mengkaji kebijakan berdasarkan prinsip legalitas, kebutuhan mendesak, dan proporsionalitas
E. Menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada aparat keamanan

24. Dalam penanganan laporan dugaan pelanggaran HAM, seorang petugas menerima data awal yang sumbernya beragam dan belum sepenuhnya terverifikasi.

Di satu sisi, pelapor berharap respons cepat, namun di sisi lain diperlukan kehati-hatian agar tidak terjadi kekeliruan. Keputusan paling tepat yang seharusnya diambil adalah …

A. Menunda laporan hingga muncul tekanan publik
B. Menyimpulkan adanya pelanggaran sejak awal
C. Menolak laporan karena data belum lengkap
D. Menyerahkan proses klarifikasi kepada media
E. Melakukan pengumpulan dan verifikasi data awal sambil tetap merespons pelapor

25. Dalam menjalankan tugasnya, ASN PPPK di Kementerian HAM harus menerapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan, mulai dari undang-undang hingga kebijakan teknis. Prinsip yang paling tepat dalam menyikapi kondisi tersebut adalah …

A. Menerapkan peraturan sesuai hierarki dan asas lex superior
B. Mengikuti perintah atasan tanpa mempertimbangkan dasar hukum
C. Mengabaikan aturan yang dinilai tidak relevan
D. Mengutamakan kebijakan teknis meskipun bertentangan dengan undang-undang
E. Menunda pelaksanaan tugas hingga aturan disederhanakan

26. Seorang PPPK Kemenham ditugaskan menyusun laporan analisis situasi HAM di suatu daerah. Data yang tersedia menunjukkan indikasi masalah, namun masih memerlukan pendalaman lebih lanjut. Sikap profesional yang paling tepat adalah …

A. Menarik kesimpulan tegas agar laporan terlihat kuat
B. Menghapus data yang belum diverifikasi demi keamanan
C. Menyajikan data apa adanya disertai catatan keterbatasan dan rekomendasi tindak lanjut
D. Menunda penyusunan laporan sampai seluruh data lengkap
E. Menyerahkan penyusunan laporan kepada instansi lain

27. Pada sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan Kementerian HAM paling tepat dipahami sebagai …

A. Lembaga independen di luar kekuasaan eksekutif
B. Unsur eksekutif yang melaksanakan kebijakan presiden di bidang HAM
C. Bagian dari kekuasaan legislatif dalam fungsi pengawasan
D. Lembaga yudikatif yang berwenang memutus perkara HAM
E. Lembaga sementara yang dibentuk berdasarkan kebutuhan tertentu

28. Saat pemerintah daerah merancang sebuah peraturan, terdapat ketentuan yang secara tidak langsung berpotensi membatasi hak kelompok tertentu dengan alasan menjaga ketertiban umum.

Pemerintah daerah menilai kebijakan tersebut penting untuk stabilitas wilayah. Peran paling tepat Kementerian HAM dalam kondisi ini adalah …

A. Menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada lembaga peradilan
B. Melakukan harmonisasi regulasi melalui pendekatan HAM dan hukum nasional
C. Mengabaikan isu karena pembatasan tidak dinyatakan secara eksplisit
D. Menerima peraturan tersebut karena menjadi kewenangan daerah
E. Membatalkan peraturan tanpa dialog dengan pemerintah daerah

29. Pengelolaan data pengaduan HAM sering kali melibatkan informasi yang bersifat sensitif. Ketika media massa meminta akses terhadap data tersebut dengan alasan kepentingan publik, sikap paling tepat ASN PPPK Kemenham adalah …

A. Menunggu tekanan publik sebelum mengambil keputusan
B. Memberikan data kepada jurnalis tertentu secara informal
C. Menolak seluruh permintaan tanpa penjelasan
D. Menyampaikan informasi yang telah dianonimkan sesuai ketentuan
E. Membuka seluruh data demi transparansi

30. Penanganan persoalan pelanggaran HAM yang kompleks umumnya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga organisasi masyarakat sipil. Sikap yang paling tepat ditunjukkan ASN PPPK Kemenham adalah …

A. Menunggu pihak lain menyelesaikan permasalahan
B. Mengambil alih seluruh proses agar lebih terkontrol
C. Menghindari kolaborasi untuk mencegah konflik kepentingan
D. Menginisiasi koordinasi lintas sektor dengan pembagian peran yang jelas
E. Menyerahkan sepenuhnya penanganan kepada LSM

31. Saat menyusun laporan evaluasi kasus HAM, seorang ASN mendapat tekanan dari pihak tertentu agar kesimpulan laporan diarahkan sesuai kepentingan mereka. Tindakan paling tepat yang seharusnya dilakukan adalah …

A. Tetap menyusun laporan berbasis fakta dan melaporkan tekanan melalui mekanisme resmi
B. Mengikuti arahan demi menjaga keamanan posisi
C. Mengubah kesimpulan tanpa mengubah data pendukung
D. Menyebarkan tekanan tersebut ke publik
E. Menghentikan proses penyusunan laporan

32. Setelah suatu kebijakan HAM diterapkan, ditemukan dampak lanjutan yang merugikan kelompok rentan dan tidak diperkirakan sebelumnya. Langkah paling tepat yang perlu dilakukan ASN Kemenham adalah …

A. Mengabaikan dampak karena bukan bagian dari perencanaan awal
B. Mempertahankan kebijakan karena telah ditetapkan
C. Menyalahkan pihak pelaksana di lapangan
D. Menghentikan kebijakan tanpa kajian lanjutan
E. Melakukan evaluasi kebijakan dan menyusun rekomendasi perbaikan

33. Dalam penanganan kasus HAM tertentu, muncul dilema antara kebutuhan transparansi publik dan perlindungan hak individu, khususnya terkait asas praduga tak bersalah. Sikap paling tepat yang harus diambil aparatur Kemenham adalah …

A. Mengutamakan kepentingan umum tanpa mempertimbangkan hak individu
B. Menutup seluruh informasi demi melindungi pihak terkait
C. Menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi dan perlindungan hak dasar individu
D. Menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada opini publik
E. Menghentikan proses hingga ada putusan pengadilan

34. Dalam menghadapi pengaduan HAM dari masyarakat yang disampaikan secara emosional dan menuntut penyelesaian cepat, pendekatan paling tepat yang seharusnya dilakukan petugas adalah …

A. Mengikuti seluruh tuntutan masyarakat agar konflik mereda
B. Mengabaikan laporan sampai emosi pelapor menurun
C. Menjelaskan prosedur secara empatik sambil memulai tahapan awal penanganan
D. Menyerahkan penanganan sepenuhnya kepada aparat keamanan
E. Menunda respons hingga ada arahan pimpinan

35. Upaya penyelesaian persoalan HAM sering melibatkan banyak pihak lintas sektor. Sikap yang paling mencerminkan penerapan nilai BerAKHLAK dalam kondisi tersebut adalah …

A. Menyelesaikan persoalan secara internal agar proses lebih cepat
B. Melakukan koordinasi lintas instansi dan terbuka terhadap masukan konstruktif
C. Menunggu instruksi pimpinan tanpa inisiatif
D. Mengandalkan kewenangan institusi sendiri
E. Mengalihkan tanggung jawab kepada pemerintah daerah

Daftar Kunci Jawaban

1. Jawaban: C
2. Jawaban: B
3. Jawaban: D
4. Jawaban: E
5. Jawaban: C
6. Jawaban: B
7. Jawaban: E
8. Jawaban: B
9. Jawaban: A
10. Jawaban: C
11. Jawaban: E
12. Jawaban: C
13. Jawaban: B
14. Jawaban: D
15. Jawaban: B
16. Jawaban: E
17. Jawaban: A
18. Jawaban: E
19. Jawaban: C
20. Jawaban: B
21. Jawaban: D
22. Jawaban: C
23. Jawaban: D
24. Jawaban: E
25. Jawaban: A
26. Jawaban: C
27. Jawaban: B
28. Jawaban: B
29. Jawaban: D
30. Jawaban: D
31. Jawaban: A
32. Jawaban: E
33. Jawaban: C
34. Jawaban: C
35. Jawaban: B

Penutup

Dari 35 contoh soal PPPK KemenHAM 2026 dan jawabannya tadi, berapa yang berhasil kamu jawab dengan benar?

Temukan berbagai contoh soal PPPK ataupun materi yang bisa dipelajari guna mempersiapkan ujian, hanya di blog Mamikos!

Klik dan dapatkan info kost di dekatmu:

Kost Jogja Murah

Kost Jakarta Murah

Kost Bandung Murah

Kost Denpasar Bali Murah

Kost Surabaya Murah

Kost Semarang Murah

Kost Malang Murah

Kost Solo Murah

Kost Bekasi Murah

Kost Medan Murah

The post 35 Contoh Soal PPPK KemenHAM 2026 dan Jawabannya, Referensi untuk Bahan Belajar appeared first on Blog Mamikos.

16 Contoh Soal PPPK Administrasi Perkantoran Tahun 2025 dan Jawabannya untuk Bahan Belajar – Pelaksanaan seleksi untuk formasi PPPK telah dibuka dan saat ini dalam masa seleksi sehingga kamu perlu untuk mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin agar bisa lolos dan dinyatakan diterima.

Beberapa waktu belakangan, banyak pula yang mencari tahu terkait dengan jadwal dan syarat rekrutmen PPPK Guru Sekolah Rakyat 2025 supaya bisa mengikuti seleksinya dengan baik. Penerimaan PPPK juga masuk ke dalam formasi Administrasi Perkantoran dan membuka jumlah kuota yang cukup besar.

Buat kamu yang sedang mempersiapkan diri, maka perlu belajar dengan bahan contoh soal PPPK Administrasi Perkantoran tahun 2025 yang ada. Yuk, cari tahu seperti apa contoh soal yang ada tersebut!

Kumpulan Contoh Soal PPPK Administrasi Perkantoran Tahun 2025 dan Jawabannya

Berikut ini merupakan beberapa contoh soal PPPK Administrasi Perkantoran tahun 2025 beserta jawabannya yang bisa kamu jadikan sebagai bahan belajar.

Contoh 1

Anda mendapatkan dana terbatas dan sedang diminta dari pihak atasan untuk bisa mengadakan kegiatan yang dilaksanakan di luar kantor. Beberapa pendahulu sebelumnya tidak terlalu sukses dalam melaksanakan kegiatan tersebut karena adanya penerapan right budget policy. Maka reaksi yang perlu untuk anda berikan saat menerima tugas tersebut yaitu…

A. Menerima tugas yang diberikan dan mengajak seluruh rekan kerja yang ada supaya dapat mendiskusikan berbagai alternatif cara agar bisa menyelesaikan tugas tersebut
B. Menolak tugas yang diberikan tersebut karena dirasa begitu mustahil untuk dapat dilaksanakan
C. Menerima tugas yang diberikan tersebut dengan berbagai syarat yang wajib untuk dipenuhi terlebih dahulu
D. Menolak tugas yang diberikan dengan mengemukakan terkait kekurangan yang dimiliki diri dan meminta pihak atasan untuk bisa memberikan tugas kepada orang lain
E. Menerima tugas yang diberikan tersebut kemudian mencoba untuk diselesaikan dengan diri sendiri

Baca Juga :

100 Contoh Soal Tes Kejiwaan (Keswa) PPPK Guru 2025 dan Cara Jawabannya

Contoh 2

Berikut ini yang dimaksud dengan manajemen perkantoran yaitu…

A. Pengelolaan dari anggaran yang dimiliki oleh perusahaan
B. Perencanaan serta pengorganisasian tugas yang sifatnya administratif
C. Pengaturan dokumen serta arsip
D. Pembuatan dan penyusunan laporan keuangan
E. Penanganan keluhan yang diberikan oleh pelanggan

Contoh 3

Dalam upaya meningkatkan efisiensi yang dimiliki terhadap kualitas kerja di kantor, berikut ini tindakan tepat yang bisa diambil yaitu…

A. Menambah jumlah dari karyawan
B. Mengurangi waktu yang diberikan untuk istirahat
C. Mengimplementasikan adanya perkembangan teknologi baru
D. Mengubah bentuk dan susunan struktur organisasi
E. Mengurangi besar anggaran operasional

Contoh 4

Vendor atau yang menjadi pihak ketiga memberikan laporan bahwa proyek yang sedang dikerjakan tidak dapat mencapai target secara tepat waktu. Berikut ini tindakan tepat yang perlu untuk diambil atau dilakukan yaitu…

A. Meminta bukti supaya bisa dilaporkan kepada pihak atasan
B. Meminta pihak vendor untuk tetap dapat menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu
C. Meminta bukti yang lengkap supaya bisa didiskusikan serta dicarikan solusi
D. Meminta bukti secara lengkap untuk bisa dilaporkan kepada pihak atasan bahwa vendor tersebut kurang baik
E. Meminta pihak atasan kepada vendor untuk menanyakan mengapa pekerjaan tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu

Contoh 5

Dalam proses perencanaan administrasi, berikut ini langkah pertama yang perlu untuk dilakukan yaitu…

A. Melakukan penyusunan jadwal rapat
B. Melakukan penyusunan terhadap anggaran tahunan
C. Melakukan analisis terhadap hasil kerja yang ada
D. Mengatur inventaris kantor
E. Melakukan identifikasi terhadap sumber daya

Contoh 6

Berikut ini merupakan tujuan adanya pengawasan terhadap manajemen perkantoran yaitu…

A. Memastikan bahwa standar dari kualitas pekerjaan yang ada tetap terpenuhi dengan baik
B. Memberikan peningkatan terhadap profitabilitas dari perusahaan
C. Melakukan pengurangan terhadap biaya operasional yang digunakan
D. Mempercepat proses terhadap pengadaan barang
E. Meningkatkan kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan

Contoh 7

Berikut ini merupakan elemen penting yang ada di dalam manajemen arsip yaitu…

A. Melakukan pengelolaan terhadap kas kecil
B. Sistem pengarsipan yang dijalankan dengan terstruktur
C. Melakukan pengaturan terhadap jadwal pelaksanaan rapat
D. Melakukan pengelolaan terhadap pengadaan barang
E. Melakukan penanganan atas keluhan yang diberikan oleh pelanggan

Contoh 8

Berikut ini merupakan nama dari alat yang fungsinya untuk melubangi dokumen supaya bisa dimasukkan ke dalam map snelhecter atau ordner dalam memproses sebuah dokumen yaitu…

A. Stapler
B. Remover
C. Perforator
D. Staples
E. Stempel

Baca Juga :

61 Ucapan Selamat Atas Lulus CPNS & PPPK 2025 yang Menarik dan Berkesan

Contoh 9

Dalam proses pengelolaan aset yang dimiliki oleh perusahaan, efisiensi dapat diterapkan dan dicapai dengan menggunakan strategi tertentu. Berikut ini termasuk tindakan yang paling efektif untuk bisa memastikan bahwa aset kantor tetap digunakan dengan optimal yaitu…

A. Mengganti peralatan yang ada dengan peralatan yang baru tanpa adanya pertimbangan terhadap kondisi dari aset lama
B. Mengabaikan aset yang masih bisa berfungsi dengan baik
C. Melakukan pembelian terhadap aset baru hanya didasarkan pada tren pasar yang berlaku
D. Melakukan audit aset yang dijalankan secara berkala serta melakukan pemeliharaan terhadap peralatan supaya tetap berada dalam kondisi yang baik
E. Melakukan penghapusan terhadap aset yang jarang digunakan meskipun masih dalam kondisi yang baik dan fungsional

Contoh 10

Berikut ini merupakan nama dari kegiatan yang dilakukan dengan cara menyatukan dokumen yang sejenis, kemudian dibuat seperti buku dengan tujuan bahwa nantinya dokumen tersebut tidak mudah hilang yaitu…

A. Pustaka
B. Kliping
C. Pembuatan buku
D. Pengarsipan
E. Binding atau penjilidan

Contoh 11

Anda merasa mampu untuk bisa menyelesaikan atau menuntaskan tugas yang diberikan sebelum batas waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Anda masih memiliki waktu senggang pada jam kerja. Maka, waktu yang ada tersebut bisa untuk digunakan dengan cara yaitu…

A. Menawarkan bantuan untuk rekan kerja lain supaya bisa menyelesaikan tugas mereka dengan baik dan tepat waktu
B. Membaca berbagai buku yang bisa menjadi dukungan atau dorongan terhadap pekerjaan
C. Melakukan pengecekan kembali terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan
D. Membangun hubungan sosial atau bersosialisasi dengan rekan sekantor yang ada
E. Membangun hubungan baik dengan rekan dari tim yang asalnya berbeda.

Contoh 12

Berikut ini merupakan sebutan yang diberikan untuk keahlian yang mampu melakukan komunikasi, kerja sama, dan memotivasi kepada orang lain yaitu…

A. Komunikasi
B. Interpersonal
C. Teknis
D. Konseptual
E. Simpati

Baca Juga :

Cara Pengisian DRH NI PPPK dan Dokumen yang Diperlukan, Catat Ya!

Contoh 13

Berikut ini merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan sebagai metode pengendalian dalam memastikan bahwa proyek administratif tetap berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan yaitu…

A. Melakukan penyusunan terhadap anggaran biaya yang diperlukan
B. Melakukan pengurangan dari jam kerja karyawan
C. Mengadakan rapat evaluasi yang dijalankan secara berkala
D. Menambah fasilitas yang ada di kantor
E. Menyederhanakan prosedur yang perlu dilakukan dari pengadaaan

Contoh 14

Pak Dinar merupakan seorang manajer personalia yang hadir di suatu perusahaan swasta bertempat di Jakarta. Dirinya membuat rencana untuk penerimaan pegawai baru. Supaya bisa melaksanakan hal tersebut, ia melakukan berbagai aktivitas yang diperlukan mulai dari menentukan siapa saja panitia yang terlibat, menetapkan tugas yang harus diselesaikan, serta tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing individu. Termasuk juga melakukan pendelegasian terhadap wewenang yang dimiliki kepada bawahan. Berbagai kegiatan yang disebutkan tersebut masuk ke dalam fungsi yang dimiliki oleh manajemen yaitu…

A. Actuating
B. Forcasting
C. Planning
D. Organizing
E. Controlling

Contoh 15

Berikut ini merupakan cara tepat yang bisa dilakukan untuk melakukan pengendalian terhadap kualitas yang dimiliki oleh pekerjaan administrasi yaitu…

A. Membuat laporan akhir
B. Melakukan pelatihan kepada karyawan
C. Melakukan pengaturan ulang terhadap jadwal kerja yang ada
D. Melakukan penyusunan terhadap anggaran baru
E. Melakukan penetapan terhadap standar kualitas yang harus dipenuhi

Contoh 16

Pengadministrasian Perkantoran memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh sistem berjalan dengan optimal setelah terjadinya pembaruan perangkat lunak besar. Hal pertama yang perlu untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu yaitu…

A. Kompatibilitas dari perangkat lunak
B. Ketersediaan memori yang ada
C. Kondisi dari jaringan
D. Respon yang diberikan oleh aplikasi
E. Kinerja dari CPU

Baca Juga :

Arti Kode Huruf Seleksi PPPK P, P1, P2, L, TL, L-2, L-3 hingga TMS

Penutup

Nah, itu tadi merupakan kumpulan dari beberapa contoh soal PPPK Administrasi Perkantoran tahun 2025 yang bisa kamu jadikan sebagai bahan untuk belajar dan menguasai materinya dengan baik. Tentunya dengan harapan bahwa nantinya kamu bisa untuk lolos dan diterima pada formasi yang dituju tersebut.

Tidak hanya hadir dengan contoh soal untuk PPPK Administrasi Perkantoran, tetapi masih ada banyak informasi seputar PPPK lainnya yang perlu untuk kamu ketahui dan kuasai dengan baik. Kamu bisa mencari tahu mengenai contoh soal PPPK Penata Layanan Operasional hanya di blog Mamikos.

FAQ

Klik dan dapatkan info kost di dekat mu:

Kost Jogja Murah

Kost Jakarta Murah

Kost Bandung Murah

Kost Denpasar Bali Murah

Kost Surabaya Murah

Kost Semarang Murah

Kost Malang Murah

Kost Solo Murah

Kost Bekasi Murah

Kost Medan Murah

The post 16 Contoh Soal PPPK Administrasi Perkantoran Tahun 2025 dan Jawabannya untuk Bahan Belajar appeared first on Blog Mamikos.