35 Contoh Soal PPPK KemenHAM 2026 dan Jawabannya, Referensi untuk Bahan Belajar
Persiapkan ujian PPPK KemenHAM dengan mempelajari kisi-kisi dan soal berikut ini, yuk!
Merujuk pada pengumuman resmi Nomor SEK-1140.KP.02.01 Tahun 2025, KemenHAM membuka peluang bagi PPPK yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.
Bagi kamu yang saat ini sedang mempersiapkan seleksi tersebut, sesuai jadwal, ujian akan dilaksanakan mulai bulan Februari nanti.
Oleh karena itu, untuk menemanimu belajar, Mamikos sudah menyusun berbagai contoh soal PPPK KemenHAM 2026 dan jawabannya yang bisa kamu kerjakan di rumah. 📖🌷✨
Daftar Isi
Kisi-kisi Contoh Soal PPPK KemenHAM 2026 dan Jawabannya
Sebelum mulai belajar mengerjakan contoh soal PPPK KemenHAM 2026 dan jawabannya, ada baiknya kamu mengetahui terlebih dahulu tentang kisi-kisi yang akan diujikan.
Terdapat beberapa materi terkait HAM yang dapat kamu pelajari, seperti:
- Wawasan Kebangsaan dan Pancasila
- Sistem Pemerintahan dan Ketatanegaraan
- Hak Asasi Manusia (HAM)
- Peraturan Perundang-undangan
- Etika dan Integritas Aparatur Sipil Negara
- Kompetensi Teknis Jabatan
- Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi
- Penalaran Logis Analitis
- Literasi Digital dan Administrasi Pemerintahan
- Nilai-Nilai Dasar ASN BerAKHLAK
Nah, dari materi di atas, kita berlanjut pada kumpulan contoh soal PPPK KemenHAM 2026 dan jawabannya di bagian selanjutnya.
Oh, ya, kerjakan soal terlebih dahulu baru setelahnya bisa mencocokkan dengan kunci jawaban di akhir artikel.
35 Contoh Soal PPPK KemenHAM 2026
1. Sistem pemasyarakatan tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman, tetapi juga bertujuan membina warga binaan. Prinsip dasar yang menjadi landasan pemasyarakatan narapidana adalah …
A. Penekanan pada efek jera semata
B. Pemisahan narapidana dari kehidupan sosial
C. Perlakuan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
D. Pengawasan ketat tanpa pembinaan
E. Pembatasan hak narapidana secara menyeluruh
2. Salah satu manfaat penerapan bentuk demokrasi dalam sistem parlementer dapat dilihat dari kondisi pemerintahan yang …
A. Tidak dapat dijatuhkan selama masa jabatan
B. Relatif stabil karena adanya dukungan parlemen
C. Bebas dari potensi krisis kabinet
D. Sepenuhnya dikendalikan oleh kepala negara
E. Tidak bergantung pada dukungan partai politik
3. Pemilihan umum menurut ketentuan UUD 1945 hasil amandemen diselenggarakan untuk memilih …
A. Anggota DPR dan presiden
B. Anggota DPR/MPR dan DPRD
C. Presiden dan wakil presiden saja
D. Anggota DPR, DPRD, presiden dan wakil presiden, serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota
E. Anggota DPR, MPR, dan presiden
4. Ketentuan mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor …
A. 32 Tahun 2003
B. 30 Tahun 2003
C. 32 Tahun 2002
D. 29 Tahun 2002
E. 30 Tahun 2002
5. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan sosial, khususnya bagi …
A. Seluruh warga negara tanpa pengecualian
B. Masyarakat yang belum bekerja
C. Fakir miskin dan anak terlantar
D. Warga negara berpendidikan rendah
E. Kelompok masyarakat adat
6. Seseorang dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia berdasarkan UU Nomor 62 Tahun 1958 apabila …
A. Menyimpan harta kekayaan di luar negeri
B. Menetap di luar negeri dalam jangka waktu lama
C. Mendirikan usaha di negara lain
D. Menikah dengan warga negara asing
E. Memiliki izin tinggal sementara di luar negeri
7. Anak yang belum berusia 15 tahun dan belum pernah menikah dapat diperiksa tanpa disumpah. Ketentuan tersebut diatur dalam KUHAP Pasal …
A. 160
B. 168
C. 174
D. 165
E. 171
8. Dalam pemeriksaan praperadilan, hakim wajib menetapkan hari sidang paling lambat … setelah permohonan diterima.
A. Satu hari
B. Tiga hari
C. Lima hari
D. Tujuh hari
E. Sepuluh hari
9. Secara bahasa, istilah ideologi dapat dimaknai sebagai …
A. Ilmu tentang gagasan atau buah pikiran
B. Ilmu tentang norma hukum
C. Ilmu mengenai sistem pemerintahan
D. Ilmu tentang kekuasaan
E. Ilmu tentang kebijakan publik
10. Seorang CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dapat diangkat menjadi PNS setelah menjalani masa kerja selama …
A. Enam bulan
B. Satu tahun
C. Dua tahun
D. Tiga tahun
E. Empat tahun
11. Jumlah anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah …
A. 10 orang
B. 20 orang
C. 25 orang
D. 30 orang
E. 35 orang
12. Tahapan yang harus dilalui dalam pembentukan perjanjian internasional oleh suatu negara meliputi …
A. Perjanjian, pengesahan, dan pelaksanaan
B. Perundingan, ratifikasi, dan publikasi
C. Perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi
D. Traktat, perjanjian, dan pengesahan
E. Penandatanganan, perundingan, dan pengesahan
13. Salah satu keunggulan demokrasi yang diterapkan dalam sistem parlementer dapat dilihat dari aspek …
A. Pemerintah tidak dapat dijatuhkan selama masa jabatan
B. Pemerintahan cenderung stabil karena dukungan parlemen
C. Kepala negara memegang kekuasaan mutlak
D. Tidak adanya potensi konflik politik
E. Pemerintah bebas dari pengawasan parlemen
14. Hubungan kausal-organis antara Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan Batang Tubuh UUD 1945 tercermin dalam beberapa keterkaitan berikut, kecuali …
A. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara
B. Penegasan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
C. Kedaulatan berada di tangan rakyat
D. Kedudukan UUD berada di atas Pancasila
E. Perwujudan tujuan nasional negara
15. Berdasarkan ketentuan UUD 1945 sebelum amandemen, kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara menunjukkan bahwa MPR merupakan …
A. Pelaksana pemerintahan negara
B. Pemegang kedaulatan negara
C. Pelaksana kekuasaan yudikatif
D. Alat kelengkapan presiden
E. Lembaga pengawas kebijakan pemerintah
Halaman:
Advertisement
