35 Contoh Soal PPPK KemenHAM 2026 dan Jawabannya, Referensi untuk Bahan Belajar

16. Ketentuan KUHAP memperbolehkan pemeriksaan terhadap anak yang belum berusia 15 tahun dan belum pernah menikah tanpa disumpah. Hal tersebut diatur dalam Pasal …

A. 174
B. 160
C. 168
D. 165
E. 171

17. Pancasila dapat disebut sebagai suatu sistem filsafat karena …

A. Sila-silanya membentuk satu kesatuan yang utuh dan hierarkis
B. Nilainya hanya bersifat normatif
C. Disusun secara terpisah tanpa keterkaitan
D. Setiap silanya berdiri sendiri
E. Berlaku terbatas pada aspek politik

Baca Juga :

Update! Gaji PNS dan PPPK serta Besaran Tunjangannya Terbaru

18. Hak ekonomi lembaga penyiaran memberikan kewenangan tertentu atas siaran yang dihasilkannya. Berikut yang tidak termasuk hak ekonomi lembaga penyiaran adalah …

A. Fiksasi siaran
B. Komunikasi siaran kepada publik
C. Penyiaran ulang siaran
D. Pengendalian penggunaan siaran
E. Pendistribusian rekaman siaran

19. Menurut pendapat Joeniarto, tindakan pertama dalam Tata Hukum Indonesia adalah …

A. Pancasila
B. Proklamasi Kemerdekaan
C. Undang-Undang Dasar 1945
D. Keputusan Presiden
E. Ketetapan MPR

20. Dalam pemeriksaan praperadilan, hakim yang ditunjuk wajib menetapkan hari sidang paling lambat … setelah permohonan diterima.

A. Satu hari
B. Tiga hari
C. Lima hari
D. Tujuh hari
E. Sepuluh hari

21. Dalam pelayanan administrasi HAM, masyarakat menyampaikan keluhan terkait proses yang dianggap berbelit dan memakan waktu lama.

Evaluasi internal menunjukkan bahwa prosedur telah sesuai regulasi, namun belum responsif terhadap kebutuhan publik. Langkah paling tepat yang sejalan dengan semangat reformasi birokrasi adalah …

A. Mempertahankan prosedur yang ada karena telah sesuai aturan
B. Menambahkan tahapan administrasi agar proses lebih tertib
C. Mengalihkan sebagian pelayanan kepada pihak lain
D. Menyederhanakan alur pelayanan dengan tetap mematuhi ketentuan hukum
E. Membatasi jumlah pemohon agar pelayanan lebih terkendali

22. Seorang ASN PPPK di lingkungan Kementerian HAM menemukan indikasi penyimpangan prosedur pelayanan publik yang dilakukan oleh atasan langsungnya.

Jika dilaporkan, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi hubungan kerja, namun jika diabaikan dapat merugikan masyarakat. Sikap yang paling sesuai dengan nilai dasar ASN BerAKHLAK adalah …

A. Mengabaikan temuan demi menjaga keharmonisan kerja
B. Menyampaikan informasi kepada rekan kerja secara informal
C. Melaporkan secara objektif melalui mekanisme dan jalur yang berlaku
D. Menegur atasan secara terbuka di hadapan umum
E. Menunggu hingga masalah diketahui pihak eksternal

23. Pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat dengan alasan menjaga keamanan dan ketertiban umum. Kebijakan tersebut berdampak pada pembatasan hak berkumpul dan menyampaikan pendapat, namun dinyatakan bersifat sementara dan untuk kepentingan umum.

Sebagai aparatur di lingkungan Kementerian HAM, sikap paling tepat dalam menilai kebijakan tersebut adalah …

A. Menolak kebijakan karena setiap pembatasan hak merupakan pelanggaran HAM
B. Menerima kebijakan tanpa kajian karena merupakan kewenangan pemerintah
C. Menilai kebijakan sah selama dikeluarkan oleh pejabat berwenang
D. Mengkaji kebijakan berdasarkan prinsip legalitas, kebutuhan mendesak, dan proporsionalitas
E. Menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada aparat keamanan

24. Dalam penanganan laporan dugaan pelanggaran HAM, seorang petugas menerima data awal yang sumbernya beragam dan belum sepenuhnya terverifikasi.

Di satu sisi, pelapor berharap respons cepat, namun di sisi lain diperlukan kehati-hatian agar tidak terjadi kekeliruan. Keputusan paling tepat yang seharusnya diambil adalah …

A. Menunda laporan hingga muncul tekanan publik
B. Menyimpulkan adanya pelanggaran sejak awal
C. Menolak laporan karena data belum lengkap
D. Menyerahkan proses klarifikasi kepada media
E. Melakukan pengumpulan dan verifikasi data awal sambil tetap merespons pelapor

25. Dalam menjalankan tugasnya, ASN PPPK di Kementerian HAM harus menerapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan, mulai dari undang-undang hingga kebijakan teknis. Prinsip yang paling tepat dalam menyikapi kondisi tersebut adalah …

A. Menerapkan peraturan sesuai hierarki dan asas lex superior
B. Mengikuti perintah atasan tanpa mempertimbangkan dasar hukum
C. Mengabaikan aturan yang dinilai tidak relevan
D. Mengutamakan kebijakan teknis meskipun bertentangan dengan undang-undang
E. Menunda pelaksanaan tugas hingga aturan disederhanakan

26. Seorang PPPK Kemenham ditugaskan menyusun laporan analisis situasi HAM di suatu daerah. Data yang tersedia menunjukkan indikasi masalah, namun masih memerlukan pendalaman lebih lanjut. Sikap profesional yang paling tepat adalah …

A. Menarik kesimpulan tegas agar laporan terlihat kuat
B. Menghapus data yang belum diverifikasi demi keamanan
C. Menyajikan data apa adanya disertai catatan keterbatasan dan rekomendasi tindak lanjut
D. Menunda penyusunan laporan sampai seluruh data lengkap
E. Menyerahkan penyusunan laporan kepada instansi lain

27. Pada sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan Kementerian HAM paling tepat dipahami sebagai …

A. Lembaga independen di luar kekuasaan eksekutif
B. Unsur eksekutif yang melaksanakan kebijakan presiden di bidang HAM
C. Bagian dari kekuasaan legislatif dalam fungsi pengawasan
D. Lembaga yudikatif yang berwenang memutus perkara HAM
E. Lembaga sementara yang dibentuk berdasarkan kebutuhan tertentu