35 Contoh Soal PPPK KemenHAM 2026 dan Jawabannya, Referensi untuk Bahan Belajar

Merujuk pada pengumuman resmi Nomor SEK-1140.KP.02.01 Tahun 2025, KemenHAM membuka peluang bagi PPPK yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

Bagi kamu yang saat ini sedang mempersiapkan seleksi tersebut, sesuai jadwal, ujian akan dilaksanakan mulai bulan Februari nanti.

Oleh karena itu, untuk menemanimu belajar, Mamikos sudah menyusun berbagai contoh soal PPPK KemenHAM 2026 dan jawabannya yang bisa kamu kerjakan di rumah. 📖🌷✨

Kisi-kisi Contoh Soal PPPK KemenHAM 2026 dan Jawabannya

Sebelum mulai belajar mengerjakan contoh soal PPPK KemenHAM 2026 dan jawabannya, ada baiknya kamu mengetahui terlebih dahulu tentang kisi-kisi yang akan diujikan.

Terdapat beberapa materi terkait HAM yang dapat kamu pelajari, seperti:

• Wawasan Kebangsaan dan Pancasila
• Sistem Pemerintahan dan Ketatanegaraan
• Hak Asasi Manusia (HAM)
• Peraturan Perundang-undangan
• Etika dan Integritas Aparatur Sipil Negara
• Kompetensi Teknis Jabatan
• Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi
• Penalaran Logis Analitis
• Literasi Digital dan Administrasi Pemerintahan
• Nilai-Nilai Dasar ASN BerAKHLAK

Nah, dari materi di atas, kita berlanjut pada kumpulan contoh soal PPPK KemenHAM 2026 dan jawabannya di bagian selanjutnya.

Oh, ya, kerjakan soal terlebih dahulu baru setelahnya bisa mencocokkan dengan kunci jawaban di akhir artikel.

35 Contoh Soal PPPK KemenHAM 2026

1. Sistem pemasyarakatan tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman, tetapi juga bertujuan membina warga binaan. Prinsip dasar yang menjadi landasan pemasyarakatan narapidana adalah …

A. Penekanan pada efek jera semata
B. Pemisahan narapidana dari kehidupan sosial
C. Perlakuan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
D. Pengawasan ketat tanpa pembinaan
E. Pembatasan hak narapidana secara menyeluruh

2. Salah satu manfaat penerapan bentuk demokrasi dalam sistem parlementer dapat dilihat dari kondisi pemerintahan yang …

A. Tidak dapat dijatuhkan selama masa jabatan
B. Relatif stabil karena adanya dukungan parlemen
C. Bebas dari potensi krisis kabinet
D. Sepenuhnya dikendalikan oleh kepala negara
E. Tidak bergantung pada dukungan partai politik

3. Pemilihan umum menurut ketentuan UUD 1945 hasil amandemen diselenggarakan untuk memilih …

A. Anggota DPR dan presiden
B. Anggota DPR/MPR dan DPRD
C. Presiden dan wakil presiden saja
D. Anggota DPR, DPRD, presiden dan wakil presiden, serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota
E. Anggota DPR, MPR, dan presiden

4. Ketentuan mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor …

A. 32 Tahun 2003
B. 30 Tahun 2003
C. 32 Tahun 2002
D. 29 Tahun 2002
E. 30 Tahun 2002

5. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan sosial, khususnya bagi …

A. Seluruh warga negara tanpa pengecualian
B. Masyarakat yang belum bekerja
C. Fakir miskin dan anak terlantar
D. Warga negara berpendidikan rendah
E. Kelompok masyarakat adat

6. Seseorang dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia berdasarkan UU Nomor 62 Tahun 1958 apabila …

A. Menyimpan harta kekayaan di luar negeri
B. Menetap di luar negeri dalam jangka waktu lama
C. Mendirikan usaha di negara lain
D. Menikah dengan warga negara asing
E. Memiliki izin tinggal sementara di luar negeri

7. Anak yang belum berusia 15 tahun dan belum pernah menikah dapat diperiksa tanpa disumpah. Ketentuan tersebut diatur dalam KUHAP Pasal …

A. 160
B. 168
C. 174
D. 165
E. 171

8. Dalam pemeriksaan praperadilan, hakim wajib menetapkan hari sidang paling lambat … setelah permohonan diterima.

A. Satu hari
B. Tiga hari
C. Lima hari
D. Tujuh hari
E. Sepuluh hari

9. Secara bahasa, istilah ideologi dapat dimaknai sebagai …

A. Ilmu tentang gagasan atau buah pikiran
B. Ilmu tentang norma hukum
C. Ilmu mengenai sistem pemerintahan
D. Ilmu tentang kekuasaan
E. Ilmu tentang kebijakan publik

10. Seorang CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dapat diangkat menjadi PNS setelah menjalani masa kerja selama …

A. Enam bulan
B. Satu tahun
C. Dua tahun
D. Tiga tahun
E. Empat tahun

11. Jumlah anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah …

A. 10 orang
B. 20 orang
C. 25 orang
D. 30 orang
E. 35 orang

12. Tahapan yang harus dilalui dalam pembentukan perjanjian internasional oleh suatu negara meliputi …

A. Perjanjian, pengesahan, dan pelaksanaan
B. Perundingan, ratifikasi, dan publikasi
C. Perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi
D. Traktat, perjanjian, dan pengesahan
E. Penandatanganan, perundingan, dan pengesahan

13. Salah satu keunggulan demokrasi yang diterapkan dalam sistem parlementer dapat dilihat dari aspek …

A. Pemerintah tidak dapat dijatuhkan selama masa jabatan
B. Pemerintahan cenderung stabil karena dukungan parlemen
C. Kepala negara memegang kekuasaan mutlak
D. Tidak adanya potensi konflik politik
E. Pemerintah bebas dari pengawasan parlemen

14. Hubungan kausal-organis antara Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan Batang Tubuh UUD 1945 tercermin dalam beberapa keterkaitan berikut, kecuali …

A. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara
B. Penegasan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
C. Kedaulatan berada di tangan rakyat
D. Kedudukan UUD berada di atas Pancasila
E. Perwujudan tujuan nasional negara

15. Berdasarkan ketentuan UUD 1945 sebelum amandemen, kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara menunjukkan bahwa MPR merupakan …

A. Pelaksana pemerintahan negara
B. Pemegang kedaulatan negara
C. Pelaksana kekuasaan yudikatif
D. Alat kelengkapan presiden
E. Lembaga pengawas kebijakan pemerintah

16. Ketentuan KUHAP memperbolehkan pemeriksaan terhadap anak yang belum berusia 15 tahun dan belum pernah menikah tanpa disumpah. Hal tersebut diatur dalam Pasal …

A. 174
B. 160
C. 168
D. 165
E. 171

17. Pancasila dapat disebut sebagai suatu sistem filsafat karena …

A. Sila-silanya membentuk satu kesatuan yang utuh dan hierarkis
B. Nilainya hanya bersifat normatif
C. Disusun secara terpisah tanpa keterkaitan
D. Setiap silanya berdiri sendiri
E. Berlaku terbatas pada aspek politik

18. Hak ekonomi lembaga penyiaran memberikan kewenangan tertentu atas siaran yang dihasilkannya. Berikut yang tidak termasuk hak ekonomi lembaga penyiaran adalah …

A. Fiksasi siaran
B. Komunikasi siaran kepada publik
C. Penyiaran ulang siaran
D. Pengendalian penggunaan siaran
E. Pendistribusian rekaman siaran

19. Menurut pendapat Joeniarto, tindakan pertama dalam Tata Hukum Indonesia adalah …

A. Pancasila
B. Proklamasi Kemerdekaan
C. Undang-Undang Dasar 1945
D. Keputusan Presiden
E. Ketetapan MPR

20. Dalam pemeriksaan praperadilan, hakim yang ditunjuk wajib menetapkan hari sidang paling lambat … setelah permohonan diterima.

A. Satu hari
B. Tiga hari
C. Lima hari
D. Tujuh hari
E. Sepuluh hari

21. Dalam pelayanan administrasi HAM, masyarakat menyampaikan keluhan terkait proses yang dianggap berbelit dan memakan waktu lama.

Evaluasi internal menunjukkan bahwa prosedur telah sesuai regulasi, namun belum responsif terhadap kebutuhan publik. Langkah paling tepat yang sejalan dengan semangat reformasi birokrasi adalah …

A. Mempertahankan prosedur yang ada karena telah sesuai aturan
B. Menambahkan tahapan administrasi agar proses lebih tertib
C. Mengalihkan sebagian pelayanan kepada pihak lain
D. Menyederhanakan alur pelayanan dengan tetap mematuhi ketentuan hukum
E. Membatasi jumlah pemohon agar pelayanan lebih terkendali

22. Seorang ASN PPPK di lingkungan Kementerian HAM menemukan indikasi penyimpangan prosedur pelayanan publik yang dilakukan oleh atasan langsungnya.

Jika dilaporkan, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi hubungan kerja, namun jika diabaikan dapat merugikan masyarakat. Sikap yang paling sesuai dengan nilai dasar ASN BerAKHLAK adalah …

A. Mengabaikan temuan demi menjaga keharmonisan kerja
B. Menyampaikan informasi kepada rekan kerja secara informal
C. Melaporkan secara objektif melalui mekanisme dan jalur yang berlaku
D. Menegur atasan secara terbuka di hadapan umum
E. Menunggu hingga masalah diketahui pihak eksternal

23. Pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat dengan alasan menjaga keamanan dan ketertiban umum. Kebijakan tersebut berdampak pada pembatasan hak berkumpul dan menyampaikan pendapat, namun dinyatakan bersifat sementara dan untuk kepentingan umum.

Sebagai aparatur di lingkungan Kementerian HAM, sikap paling tepat dalam menilai kebijakan tersebut adalah …

A. Menolak kebijakan karena setiap pembatasan hak merupakan pelanggaran HAM
B. Menerima kebijakan tanpa kajian karena merupakan kewenangan pemerintah
C. Menilai kebijakan sah selama dikeluarkan oleh pejabat berwenang
D. Mengkaji kebijakan berdasarkan prinsip legalitas, kebutuhan mendesak, dan proporsionalitas
E. Menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada aparat keamanan

24. Dalam penanganan laporan dugaan pelanggaran HAM, seorang petugas menerima data awal yang sumbernya beragam dan belum sepenuhnya terverifikasi.

Di satu sisi, pelapor berharap respons cepat, namun di sisi lain diperlukan kehati-hatian agar tidak terjadi kekeliruan. Keputusan paling tepat yang seharusnya diambil adalah …

A. Menunda laporan hingga muncul tekanan publik
B. Menyimpulkan adanya pelanggaran sejak awal
C. Menolak laporan karena data belum lengkap
D. Menyerahkan proses klarifikasi kepada media
E. Melakukan pengumpulan dan verifikasi data awal sambil tetap merespons pelapor

25. Dalam menjalankan tugasnya, ASN PPPK di Kementerian HAM harus menerapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan, mulai dari undang-undang hingga kebijakan teknis. Prinsip yang paling tepat dalam menyikapi kondisi tersebut adalah …

A. Menerapkan peraturan sesuai hierarki dan asas lex superior
B. Mengikuti perintah atasan tanpa mempertimbangkan dasar hukum
C. Mengabaikan aturan yang dinilai tidak relevan
D. Mengutamakan kebijakan teknis meskipun bertentangan dengan undang-undang
E. Menunda pelaksanaan tugas hingga aturan disederhanakan

26. Seorang PPPK Kemenham ditugaskan menyusun laporan analisis situasi HAM di suatu daerah. Data yang tersedia menunjukkan indikasi masalah, namun masih memerlukan pendalaman lebih lanjut. Sikap profesional yang paling tepat adalah …

A. Menarik kesimpulan tegas agar laporan terlihat kuat
B. Menghapus data yang belum diverifikasi demi keamanan
C. Menyajikan data apa adanya disertai catatan keterbatasan dan rekomendasi tindak lanjut
D. Menunda penyusunan laporan sampai seluruh data lengkap
E. Menyerahkan penyusunan laporan kepada instansi lain

27. Pada sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan Kementerian HAM paling tepat dipahami sebagai …

A. Lembaga independen di luar kekuasaan eksekutif
B. Unsur eksekutif yang melaksanakan kebijakan presiden di bidang HAM
C. Bagian dari kekuasaan legislatif dalam fungsi pengawasan
D. Lembaga yudikatif yang berwenang memutus perkara HAM
E. Lembaga sementara yang dibentuk berdasarkan kebutuhan tertentu

28. Saat pemerintah daerah merancang sebuah peraturan, terdapat ketentuan yang secara tidak langsung berpotensi membatasi hak kelompok tertentu dengan alasan menjaga ketertiban umum.

Pemerintah daerah menilai kebijakan tersebut penting untuk stabilitas wilayah. Peran paling tepat Kementerian HAM dalam kondisi ini adalah …

A. Menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada lembaga peradilan
B. Melakukan harmonisasi regulasi melalui pendekatan HAM dan hukum nasional
C. Mengabaikan isu karena pembatasan tidak dinyatakan secara eksplisit
D. Menerima peraturan tersebut karena menjadi kewenangan daerah
E. Membatalkan peraturan tanpa dialog dengan pemerintah daerah

29. Pengelolaan data pengaduan HAM sering kali melibatkan informasi yang bersifat sensitif. Ketika media massa meminta akses terhadap data tersebut dengan alasan kepentingan publik, sikap paling tepat ASN PPPK Kemenham adalah …

A. Menunggu tekanan publik sebelum mengambil keputusan
B. Memberikan data kepada jurnalis tertentu secara informal
C. Menolak seluruh permintaan tanpa penjelasan
D. Menyampaikan informasi yang telah dianonimkan sesuai ketentuan
E. Membuka seluruh data demi transparansi

30. Penanganan persoalan pelanggaran HAM yang kompleks umumnya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga organisasi masyarakat sipil. Sikap yang paling tepat ditunjukkan ASN PPPK Kemenham adalah …

A. Menunggu pihak lain menyelesaikan permasalahan
B. Mengambil alih seluruh proses agar lebih terkontrol
C. Menghindari kolaborasi untuk mencegah konflik kepentingan
D. Menginisiasi koordinasi lintas sektor dengan pembagian peran yang jelas
E. Menyerahkan sepenuhnya penanganan kepada LSM

31. Saat menyusun laporan evaluasi kasus HAM, seorang ASN mendapat tekanan dari pihak tertentu agar kesimpulan laporan diarahkan sesuai kepentingan mereka. Tindakan paling tepat yang seharusnya dilakukan adalah …

A. Tetap menyusun laporan berbasis fakta dan melaporkan tekanan melalui mekanisme resmi
B. Mengikuti arahan demi menjaga keamanan posisi
C. Mengubah kesimpulan tanpa mengubah data pendukung
D. Menyebarkan tekanan tersebut ke publik
E. Menghentikan proses penyusunan laporan

32. Setelah suatu kebijakan HAM diterapkan, ditemukan dampak lanjutan yang merugikan kelompok rentan dan tidak diperkirakan sebelumnya. Langkah paling tepat yang perlu dilakukan ASN Kemenham adalah …

A. Mengabaikan dampak karena bukan bagian dari perencanaan awal
B. Mempertahankan kebijakan karena telah ditetapkan
C. Menyalahkan pihak pelaksana di lapangan
D. Menghentikan kebijakan tanpa kajian lanjutan
E. Melakukan evaluasi kebijakan dan menyusun rekomendasi perbaikan

33. Dalam penanganan kasus HAM tertentu, muncul dilema antara kebutuhan transparansi publik dan perlindungan hak individu, khususnya terkait asas praduga tak bersalah. Sikap paling tepat yang harus diambil aparatur Kemenham adalah …

A. Mengutamakan kepentingan umum tanpa mempertimbangkan hak individu
B. Menutup seluruh informasi demi melindungi pihak terkait
C. Menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi dan perlindungan hak dasar individu
D. Menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada opini publik
E. Menghentikan proses hingga ada putusan pengadilan

34. Dalam menghadapi pengaduan HAM dari masyarakat yang disampaikan secara emosional dan menuntut penyelesaian cepat, pendekatan paling tepat yang seharusnya dilakukan petugas adalah …

A. Mengikuti seluruh tuntutan masyarakat agar konflik mereda
B. Mengabaikan laporan sampai emosi pelapor menurun
C. Menjelaskan prosedur secara empatik sambil memulai tahapan awal penanganan
D. Menyerahkan penanganan sepenuhnya kepada aparat keamanan
E. Menunda respons hingga ada arahan pimpinan

35. Upaya penyelesaian persoalan HAM sering melibatkan banyak pihak lintas sektor. Sikap yang paling mencerminkan penerapan nilai BerAKHLAK dalam kondisi tersebut adalah …

A. Menyelesaikan persoalan secara internal agar proses lebih cepat
B. Melakukan koordinasi lintas instansi dan terbuka terhadap masukan konstruktif
C. Menunggu instruksi pimpinan tanpa inisiatif
D. Mengandalkan kewenangan institusi sendiri
E. Mengalihkan tanggung jawab kepada pemerintah daerah

Daftar Kunci Jawaban

1. Jawaban: C
2. Jawaban: B
3. Jawaban: D
4. Jawaban: E
5. Jawaban: C
6. Jawaban: B
7. Jawaban: E
8. Jawaban: B
9. Jawaban: A
10. Jawaban: C
11. Jawaban: E
12. Jawaban: C
13. Jawaban: B
14. Jawaban: D
15. Jawaban: B
16. Jawaban: E
17. Jawaban: A
18. Jawaban: E
19. Jawaban: C
20. Jawaban: B
21. Jawaban: D
22. Jawaban: C
23. Jawaban: D
24. Jawaban: E
25. Jawaban: A
26. Jawaban: C
27. Jawaban: B
28. Jawaban: B
29. Jawaban: D
30. Jawaban: D
31. Jawaban: A
32. Jawaban: E
33. Jawaban: C
34. Jawaban: C
35. Jawaban: B

Penutup

Dari 35 contoh soal PPPK KemenHAM 2026 dan jawabannya tadi, berapa yang berhasil kamu jawab dengan benar?

Temukan berbagai contoh soal PPPK ataupun materi yang bisa dipelajari guna mempersiapkan ujian, hanya di blog Mamikos! 🌝📲

---

Klik dan dapatkan info kost di dekatmu:

Kost Jogja Murah

Kost Jakarta Murah

Kost Bandung Murah

Kost Denpasar Bali Murah

Kost Surabaya Murah

Kost Semarang Murah

Kost Malang Murah

Kost Solo Murah

Kost Bekasi Murah

Kost Medan Murah