Indonesia menjadi negara yang kaya akan keberagamannya, mulai dari budaya, adat istiadat, hingga sistem hukum di tengah masyarakat. 

Hal ini turut memengaruhi pada kebiasaan serta aturan yang berlaku. Masyarakat Indonesia pun telah mengenal adanya hukum Islam dan hukum adat yang kemudian memiliki peran penting dalam kehidupan sosial. 

Lalu, muncul pertanyaan mengenai keterkaitan hukum Islam dengan hukum adat. Bagaimana hubungan keduanya? Mari, simak pembahasannya dalam artikel ini sampai akhir.

Tentang Hubungan Hukum Islam dan Hukum Adat

Baca Juga :

6 Faktor-faktor Penyebab Keberagaman Masyarakat Sekitar di Indonesia

Sekilas Mengenai Hukum Islam dan Hukum Adat

Sebelum membahas lebih jauh dalam menjawab pertanyaan jelaskan hubungan hukum islam dan hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat, perlu dipahami bahwa penjelasan di bawah ini dapat dikembangkan kembali dan ditelaah lebih dalam dengan mempertimbangkan berbagai aspek hingga karakteristik masyarakat di setiap daerahnya.

Hukum Islam dan hukum adat telah menjadi bagian yang berkembang dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. 

Hukum Islam menjadi sumber bagi para umat Islam untuk menjadi panduan dalam berperilaku dan juga dalam kehidupan sosialnya, yang mana sumbernya merujuk pada Al-Qur’an dan juga hadits.

Sementara itu, hukum adat menjadi nilai-nilai yang telah diturunkan dari generasi sebelumnya dan berlanjut ke generasi setelahnya yang kemudian menjadi identitas budaya mereka. Aturan-aturan tersebut berbentuk tradisi, kebiasaan, serta budaya masyarakat setempat.

Keduanya telah diterapkan dalam kehidupan masyarakat dengan masing-masing karakteristik dan sumber. Walaupun berbeda dasar dan karakteristiknya, hukum Islam dan hukum adat saling berkaitan dalam kehidupan masyarakat.

Hal inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan dan juga pandangan terkait bagaimana hubungan antara keduanya.

Hubungan Hukum Islam dan Hukum Adat

Sejumlah pendapat telah menjelaskan lebih jauh mengenai hubungan antara hukum adat dan hukum Islam, di antaranya: 

1. Bersifat Akomodatif
Mengutip dari jurnal berjudul Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam (Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A,) dijelaskan bahwa hukum Islam dan hukum adat bersifat akomodatif.

Kedua sistem hukum tersebut saling melengkapi tanda adanya kehilangan identitas dari masing-masing, berdasarkan kedudukan yang sejajar dan juga peranan yang sama.

Seperti halnya ketika sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terkait perkawinan umat Islam, hukum perkawinan Islam menjadi sumber atau tolok ukur bersama-sama dengan hukum perkawinan adat.

Sebenarnya, apabila dipandang secara sosiologis, yang menjadi sebab munculnya masalah yaitu adanya berbagai tanggapan jika kedua sistem tersebut memiliki kedudukan yang tidak sejajar dan peranan yang berbeda.

Apabila anggapan dasar ini bisa ditiadakan, maka tidak akan ada pula timbulnya masalah lagi, sebab dalam mengatur kehidupan manusia dan masyarakat masing-masing sistem hukum memperoleh kedudukan serta peranan yang proporsional 

2. Dialogis dan Harmonis
Sementara itu, merujuk pada jurnal bertajuk Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Islam (Siti Rahmah), di dalamnya menerangkan bahwa Ratno Lukito berpendapat jika interaksi antara hukum Islam dan hukum adalah sebagai suatu hubungan yang dialogis dan juga harmonis.

Hal ini didasarkan karena hukum adat pada hakikatnya adalah tradisi yang terbuka, sehingga memungkinkan adanya pertukaran antara kedua hukum tersebut.

Mengingat akan kemampuan adat untuk beradaptasi dengan tradisi hukum lain, maka hubungan ini merupakan suatu keniscayaan.

Bahkan, dari kedatangan Islam ke Nusantara, keterkaitan antara keduanya lebih dilihat sebagai suatu sarana penyempurna adat itu sendiri.

Contoh Hubungan Hukum Keduanya

Di satu sisi, hukum Islam dan hukum adat dapat saling beririsan dan berkaitan. Contohnya, seperti dalam hal pembagian warisan yang ada di masyarakat Minangkabau.

Pada jurnal berjudul Hubungan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam pembagian Warisan di dalam Masyarakat Minangkabau (Eric) dijelaskan bahwa dalam menyelesaikan perkara kewarisan di masyarakat Minangkabau sudah ada kesepakatan yang berlangsung antara ninik mamak dan alim ulama di Bukit Marapalam dalam Perang Paderi di abad ke-19.

Hal tersebut melahirkan rumusan yang mantap tentang hubungan hukum adat dengan hukum Islam. Selain itu, rumusan juga diperkuat dengan adanya Rapat Empat Jenis Alam Minangkabau di Bukittinggi (1952) dan dipertegas pula oleh Kesimpulan Seminar Hukum Adat Minangkabau di Padang (1968).

Keduanya menjelaskan jika pembagian warisan orang Minangkabau untuk harta pusaka tinggi akan diselesaikan dengan hukum adat, sementara harta pusaka rendah diwariskan menurut syara’ atau hukum Islam.

Namun, di sisi lain hukum Islam dan hukum adat juga terkadang mungkin untuk bertentangan sehingga diperlukannya titik temu dalam mencapai kesesuaian.

Hal inilah yang menjadi tantangan utama dalam mencapai keharmonisan hukum Islam dengan hukum adat adalah dengan cara memahami keduanya secara mendalam serta memastikan jika tidak ada kontradiksi yang membingungkan masyarakat. 

Baca Juga :

8 Contoh Kemajemukan yang Ada di Indonesia beserta Keterangannya

Penutup 

Demikian, uraian singkat dalam menjawab pertanyaan terkait soal jelaskan hubungan hukum islam dan hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat, mulai dari pembahasan mengenai sifatnya yang akomodatif, dialogis dan harmonis, hingga contoh penerapannya dalam masyarakat Indonesia. Semoga penjelasannya ini membantu.

Klik dan dapatkan info kost di dekat kampus idamanmu:

Kost Dekat UGM Jogja

Kost Dekat UNPAD Jatinangor

Kost Dekat UNDIP Semarang

Kost Dekat UI Depok

Kost Dekat UB Malang

Kost Dekat Unnes Semarang

Kost Dekat UMY Jogja

Kost Dekat UNY Jogja

Kost Dekat UNS Solo

Kost Dekat ITB Bandung

Kost Dekat UMS Solo

Kost Dekat ITS Surabaya

Kost Dekat Unesa Surabaya

Kost Dekat UNAIR Surabaya

Kost Dekat UIN Jakarta

The post Jelaskan Hubungan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Kehidupan Bermasyarakat! appeared first on Blog Mamikos.

7 Contoh Hukum Adat yang Ada di Indonesia Beserta Sanksinya Lengkap – Hukum adat tergolong sebagai hukum tidak tertulis yang terdapat dalam sistem hukum Indonesia tradisional.

Disebut pula dengan hukum kebiasaan, ada beragam contoh hukum adat yang berlaku di Indonesia.

Untuk penjelasan lengkap terkait contoh hukum adat yang ada di Indonesia, kamu bisa baca di bawah ini.

Berikut Contoh Hukum Adat yang Ada di Indonesia Beserta Sanksinya

Tentunya kamu sudah tidak asing dengan istilah hukum adat, di mana kebanyakan orang menyamakannya hukum ini dengan hukum kebiasaan (common law).

Namun, tahukah kamu bahwa istilah hukum adat ternyata tidak dikenal dalam konsepsi masyarakat adat itu sendiri?

Sederhananya, konsep hukum adat adalah perumusan istilah dari sarjana asing yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Meskipun hukum adat bukan istilah asli Indonesia, namun jenis norma hukum ini diakui sebagai salah satu jenis hukum yang sah mengatur tindak tanduk perilaku masyarakat.

Nah, untuk lebih jauh mendalami seperti apa contoh hukum adat yang masih berlaku hingga sekarang beserta sanskinya, yuk simak ulasan singkat berikut ini.

Baca Juga :

25 Contoh Sifat Individu yang Baik dan Berguna dalam Kehidupan

Apa itu Hukum Adat?

Sebelum kita membahas seputar contoh dari hukum adat di Indonesia, ada baiknya jika kamu pahami lebih jauh seputar pengertian dari hukum adat itu sendiri.

Istilah hukum adat berasal dari bahasa Belanda, yaitu adatrecht. Sementara, kata adat diambil dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Kebiasaan disini merujuk pada perilaku yang dilakukan berulang kali dan diikuti oleh lainnya.

Singkatnya, hukum adat dapat diartikan sebagai produk dari budaya yang mengandung substansi tentang nilai-nilai budaya cipta, karsa, dan rasa manusia.

Dengan kata lain, hukum adat ini lahir dari kesadaran atas kebutuhan dan keinginan manusia untuk hidup adil dan beradab sebagai aktualisasi peradaban manusia.

Di sisi lain, hukum adat juga diartikan sebagai wujud gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem dan memiliki sanksi riil yang sangat kuat.

Menurut buku karya Sukardi berjudul Sistem Hukum Indonesia, hukum adat diartikan sebagai keseluruhan kaidah-kaidah atau norma-norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang berasal dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat Indonesia untuk mengatur tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, terhadap yang melanggarnya akan dikenakan sanksi.

Tidak diketahui pasti awal mula hukum adat berlaku di Indonesia. Namun, jika dibandingkan dengan hukum Barat dan hukum Islam, hukum adat adalah hukum yang tertua secara usianya.

Sebelum tahun 1927, hukum adat sudah ada dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Setelah tahun 1927, hukum adat dipelajari dan diperhatikan dengan seksama sebagai pelaksanaan politik hukum pemerintah Belanda, tepatnya setelah teori resepsi dikukuhkan dalam pasal 134 ayat 2.I.S. 1925.

Baca Juga :

Contoh Pelanggaran Norma Cara, Tata Kelakuan, Adat Istiadat dan Kebiasaan

Sumber Hukum Adat

Sumber hukum adat digolongkan ke dalam 3 bentuk, antara lain:

1) Sumber pengenal

Menurut B Ter Haar, sumber pengenal hukum adat adalah keputusan penguasa adat. Namun pernyataan itu dibantah oleh Mohammad Koesnoe.

Menurut Mohammad Koesnoe, sumber pengenal hukum adat adalah apa yang benar-benar terlaksana di dalam pergaulan hukum dalam masyarakat yang bersangkutan, baik tingkat laku yang sekali atau berulang kali dilakukan.

2) Sumber isi

Sumber isi hukum adat merupakan kesadaran hukum yang hidup di masyarakat adat.

3) Sumber pengikat

Sumber pengikat hukum adat adalah rasa malu yang muncul oleh karena berfungsinya sistem nilai dalam masyarakat adat yang bersangkutan, atau karena upaya-upaya lain yang pada akhirnya akan mengenai orang yang bersangkutan apabila ia tidak mematuhi hukum yang ada.

Singkatnya, kekuatan yang mengikat hukum adat adalah kesadaran hukum anggota masyarakat adat yang bersangkutan.

Tujuan Hukum Adat

Sebenarnya, tidak ada tujuan terperinci dan jelas terkait tujuan adanya hukum adat yang berlaku di Indonesia.

Namun, dapat dikatakan hukum adat bertujuan menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram dan sejahtera.

Hukum adat hanya berlaku untuk mengatur hubungan antar satu masyarakat dengan lainnya serta penguasa dalam masyarakat.

Hukum adat juga berpedoman pada asas-asas, kepatutuan, keselarasan dalam pergaulan, kerukunan, dan bersifat religio magis.

Hukum adat tidak mengenal pembidangan hukum, sama seperti hukum barat.

Dalam hukum adat, tidak ada pemisah yang jelas antara kepentingan pribadi (perdata) dengan kepentingan umum (publik).

Baca Juga :

60 Contoh Perilaku Menyimpang Sekolah dan Lingkungan Masyarakat Lengkap

Kedudukan Hukum Adat

Dalam Batang Tubuh UUD 1945, tidak terdapat satu pasalpun yang mengatur tentang hukum adat.

Oleh sebab itu, aturan untuk berlakunya kembali hukum adat ada pada Aturan Peralihan UUD 1945 Pasal II, yang berbunyi:

“Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Aturan Peralihan Pasal II ini menjadi dasar hukum sah berlakunya hukum adat.

Dalam UUDS 1950 Pasal 104 disebutkan bahwa segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturanaturan Undang-Undang dan aturan adat yang dijadikan dasar hukuman itu.

Meskipun begitu, UUDS 1950 ini pelaksanaannya belum ada, maka kembali ke Aturan Peralihan UUD 1945.

Dalam Pasal 131 ayat 2 sub b. I.S. menyebutkan bahwa bagi golongan hukum Indonesia asli dan Timur asing berlaku hukum adat mereka.

Tetapi bila kepentingan sosial mereka membutuhkannya, maka pembuat Undang-Undang dapat menentukan bagi mereka:

1. Hukum Eropa
2. Hukum Eropa yang telah diubah
3. Hukum bagi beberapa golongan bersama dan
4. Hukum baru yaitu hukum yang merupakan sintese antara adat dan hukum mereka yaitu hukum Eropa

Pasal 131 ini ditujukan pada Undang-Undangnya, bukan pada hakim yang menyelesaikan sengketa Eropa dan Bumi Putera.

Pasal 131 ayat (6) menyebutkan bahwa bila terjadi perselisihan sebelum terjadi kodifikasi maka yang berlaku adalah hukum adat mereka, dengan syarat bila berhubungan dengan Eropa maka yang berlaku adalah hukum Eropa.

Dalam UU No. 19 tahun 1964 pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat dasar-dasar dan alasan-alasan putusan itu juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

UU No. 19 tahun 1964 ini direfisi jadi UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman karena dalam UU No. 19 tersebut tersirat adanya campur tangan presiden yang terlalu besar dalam kekuasaan yudikatif.

Dalam Bagian Penjelasan Umum UU No. 14 tahun 1970 disebutkan bahwa yang dimansud dengan hukum yang tidak tertulis itu adalah hukum adat.

Dalam UU No. 14 tahun 1970 Pasal 27 (1) ditegaskan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang menjadi dasar berlakunya hukum adat di Indonesia, antara lain:

1. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menjadi dasar berlakunya kembali UUD 1945.
2. Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945
3. Pasal 24 UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman
4. Pasal 7 (1) UU No. 14/ 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Contoh Hukum Ada di Indonesia dan Sanksinya

Ada beragam contoh hukum adat yang berlaku di Indonesia, adapun beberapa contohnya bisa kamu temukan di bawah ini.

1) Hukum Adat di Aceh

Hukum adat di Aceh melarang perempuan dan laki-laki yang bukan pasangan suami istri atau keluarga berduaan dalam satu ruangan. Jika ketahuan melanggar, maka keduanya akan menerima hukuman cambuk.

2) Hukum Adat di Bali

Hukum adat Bali menganut patrilineal, di mana adat yang mengatur alur keturunan dari pihak ayah.

Masyarakat di Bali juga memiliki hukum ahli waris keluarga yang diberikan kepada laki-laki sepenuhnya. Sementara itu, perempuan hanya dapat menggunakannya.

3) Hukum Adat Masyarakat Jawa

Hukum adat dalam masyarakat Jawa menggelar ritual khusus sebelum melakukan kegiatan.

Jika tidak diselenggarakan maka dipercaya dapat mengalami kejadian buruk.

4) Hukum Adat Masyarakat di Pegunungan Halmahera

Masyarakat di pegunungan Halmahera menerapkan hukum adat potong jari setiap kepergian anggota keluarga.

Hal ini bertujuan agar mereka yang pergi dapat mengingat kepergian anggota keluarga tersebut.

5) Hukum adat di Minangkabau

Hukum adat di Minangkabau menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila seorang anggota masyarakat melaksanakan pernikahan berdasarkan syarat dan rukun nikah agama Islam.

6) Hukum adat Dayak Kalis

Hukum adat Dayak Kalis menerapkan hukum adat Satanga’ Baar (setengah pati nyawa).

Di mana hukum adat ini diterapkan uuntuk jenis keputusan terhadap sesuatu kasus, baik yang disengaja atau tidak.

Sanksi atau dampak pada korban adalah mengalami cacat seumur hidup atau luka parah.

7) Hukum adat Dayak Mualang Butang

Hukum adat Dayak Mualang Butang sendiri terbagi menjadi beberapa jenis atau tingkatan.

Mulai dari hukum kebiasaan yang mengantur tingkah laku masyarakat, hingga aturan yang berkaitan dengan pengelolaan tanah dan sumber daya alam.

Salah satu hukum adat yang hingga saat ini masih dipatuhi oleh penduduk asli Dayak Mualang di desa Resak Balai adalah adat butang (nupu). Hukum adat ini adalah bagian dari hukum adat perkawinan.

Di mana butang sendiri adalah perselingkuhan atau perzinahan yang dilakukan oleh pria beristri atau sebaliknya wanita beristri.

Penutup

Nah, itulah berbagai contoh hukum adat yang ada di Indonesia beserta sanksinya.

Hukum adat dapat diartikan sebagai produk dari budaya yang mengandung substansi tentang nilai-nilai budaya cipta, karsa, dan rasa manusia.

Jika kamu ingin mengulik informasi lengkap seputar materi PKN lainnya, kamu bisa kunjungi situs blog Mamikos dan temukan informasinya di sana.

Baca Juga :

10 Contoh Perilaku Terpuji di Sekolah dan Kehidupan Sehari-Hari di Masyarakat serta Keluarga

Klik dan dapatkan info kost di dekat kampus idamanmu:

Kost Dekat UGM Jogja

Kost Dekat UNPAD Jatinangor

Kost Dekat UNDIP Semarang

Kost Dekat UI Depok

Kost Dekat UB Malang

Kost Dekat Unnes Semarang

Kost Dekat UMY Jogja

Kost Dekat UNY Jogja

Kost Dekat UNS Solo

Kost Dekat ITB Bandung

Kost Dekat UMS Solo

Kost Dekat ITS Surabaya

Kost Dekat Unesa Surabaya

Kost Dekat UNAIR Surabaya

Kost Dekat UIN Jakarta

The post 7 Contoh Hukum Adat yang Ada di Indonesia Beserta Sanksinya Lengkap appeared first on Blog Mamikos.