Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online Lewat HP dan Tanpa Paklaring – Tahukah kamu bahwa sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, kamu bisa mencairkan saldo Jaminan Hari Tua (JHT) baik saat masih bekerja ataupun saat sudah berhenti bekerja.

Meski demikian, dalam proses pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan tentunya diperlukan beberapa syarat, salah satunya paklaring.

Paklaring sendiri adalah surat yang menyatakan bahwa seseorang pernah bekerja di sebuah perusahaan dan diberikan perusahaan kepada karyawan yang mengundurkan diri, mengalami pemutusan hubungan kerja, atau pensiun.

Berikut Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online Lewat HP dan Tanpa Paklaring

Kini, pekerja yang sudah berhenti bekerja karena resign ataupun terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat mencairkan saldo JHT tanpa paklaring atau surat yang menyatakan seseorang pernah bekerja di perusahaan/lembaga.

Pasalnya, paklaring sudah tidak menjadi syarat wajib dalam pencairan saldo BPJS Ketenagakerjaan. Namun jika ada, masih dapat disertakan.

Pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan sendiri juga dapat dilakukan secara online dan offline dengan menyertakan sejumlah dokumen.

Untuk informasi selengkapnya terkait pencairan saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan, kamu bisa simak informasinya dalam artikel ini, ya.

Baca Juga :

Cara Menonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan Karyawan di SIPP Online

Apa itu BPJS Ketenagakerjaan?

BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan paripurna kepada seluruh pekerja di Indonesia.

Program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari 5 (lima) program, yaitu Jaminan Kecelakaan, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian dan dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Siapa Peserta BPJS Ketenagakerjaan?

Diketahui, peserta BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari:

A. Peserta Penerima Upah

Peserta Penerima Upah meliputi:

1. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara, antara lain:

1. Pegawai pemerintah non-pegawai negeri
2. Pejabat negara non-aparatur sipil negara dan
3. Pegawai non-aparatur sipil negara pada lembaga tinggi negara atau lembaga negara.

2. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara meliputi:

1. Pekerja pada perusahaan
2. Pekerja pada orang perseorangan
3. Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan
4. Pekerja dalam masa percobaan
5. Komisaris dan direksi yang menerima upah dan
6. Pengawas dan pengurus yang menerima upah.

B. Peserta Bukan Penerima Upah

Peserta bukan penerima upah yang meliputi:

1. Pemberi kerja

2. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri

3. Pekerja yang tidak termasuk huruf b. yang bukan menerima upah.

C. Pekerja Migran Indonesia

Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

D. Peserta Sektor Jasa Konstruksi

Peserta sektor jasa konstruksi meliputi Pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu di sektor Jasa Konstruksi.

Baca Juga :

Emang Bisa Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan 10% padahal Masih Bekerja?

Sekilas Tentang JHT BPJS Ketenagakerjaan

Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta: memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.

Peserta JHT adalah Tenaga Kerja di Indonesia, termasuk Warga Negara Asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.

Komponen upah dasar perhitungan JHT adalah upah pokok dan tunjangan tetap yang dilaporkan Perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Diketahui, pengajuan manfaat JHT klaim secara penuh tidak melihat minimal kepesertaan. Masa kepesertaan berapapun diperkenankan untuk mengajukan pencairan manfaat JHT sepanjang tenaga kerja benar dan terbukti tidak sedang bekerja (telah berhenti dari perusahaan).

Pengecekan saldo JHT sendiri dapat dilakukan oleh peserta melalui aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) yang dapat diunduh melalui playstore (android) atau Appstore (IOS) atau dapat melalui website https://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id/

Perbedaan JHT dan JP BPJS Ketenagakerjaan

Ditinjau dari manfaatnya, JHT merupakan manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat pekerja memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

Sedangkan manfaat JP adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan setiap bulan kepada peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau kepada Ahli Waris bagi peserta yang meninggal dunia.

Usia pensiun yang ditetapkan pertama kali adalah 56 tahun. Mulai 1 Januari 2019, usia pensiun bertambah menjadi 57 tahun.

Usia pensiun dimaksud selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai usia pensiun maksimal 65 tahun.

Baca Juga :

Berapa Lama Pencairan BPJS Ketenagakerjaan di Bank BCA, BRI, dan Lapak Asik?

Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online

Diketahui, pekerja yang sudah berhenti bekerja karena resign ataupun terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat mencairkan saldo JHT tanpa paklaring.

Kini, prosedur klaim JHT dengan saldo di bawah Rp10.000.000 dapat melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO). Sementara itu, pencairan saldo JHT di atas Rp10.000.000 bisa dilakukan melalui Layanan Tanpa Kontak Fisik di laman lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id/ atau datang langsung ke kantor cabang terdekat.

Berikut adalah cara mencairkan saldo JHT melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO):

1. Unduh aplikasi JMO lewat PlayStore atau App Store
2. Login atau buat akun baru
3. Klik menu “Jaminan Hari Tua” yang ada di beranda aplikasi JMO
4. Klik menu “Klaim JHT” pada laman Jaminan Hari Tua
5. Pastikan terdapat tiga centang hijau pada laman Pengajuan Klaim JHT sebagai syarat mengajukan klaim melalui aplikasi JMO.
6. Kemudian, klik tombol “Selanjutnya”
7. Pilih satu alasan pengajuan klaim pada menu “Sebab Klaim”, lalu klik tombol “Selanjutnya”
8. Periksa kembali data diri peserta.
9. Lalu, klik tombol “Sudah” Klik tombol “Ambil Foto” untuk lakukan swafoto sesuai ketentuan pada laman “Verifikasi Biometrik Peserta”
10. Isilah NPWP serta nama bank dan nomor rekening peserta yang aktif. Kemudian, klik tombol “Selanjutnya”
11. Pada laman selanjutnya, muncul jumlah saldo JHT yang dibayarkan
12. Periksa kembali semua data pribadi serta jumlah saldo JHT. Jika benar, klik tombol “Konfirmasi”
13. Pengajuan klaim saldo sudah diproses. Pantau proses klaim dengan membuka menu “Tracking Klaim”.

Baca Juga :

Berapa Lama Bisa Klaim BPJS Ketenagakerjaan setelah Melakukan Resign?

Sementara, berikut adalah cara mencairkan saldo JHT melalui situs Lapakasik:

1. Buka portal Lapak Asik melalui laman lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id
2. Lengkapi data diri seperti NIK, nama lengkap, dan nomor kepesertaan
3. Setelah itu, unggah semua dokumen persyaratan dan swafoto dengan format JPG/JPEG/PNG/PDF dan ukuran foto maksimal 6 MB
4. Selanjutnya, periksa semua data yang sudah diisi kemudian klik simpan Jika data sudah tersimpan, cek e-mail untuk melihat jadwal wawancara bersama BPJS Ketenagakerjaan
5. Pada tahap wawancara, peserta akan melalui sesi tanya-jawab dan verifikasi data dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan secara daring
6. Jika sudah melewati tahap wawancara, proses pengajuan klaim JHT sudah selesai.  Selanjutnya, tunggu saldo JHT masuk ke rekening peserta.

Syarat Pengajuan Klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Aktif

Sebagai informasi tambahan, perlu kamu ketahui bahwa pengajuan manfaat JHT klaim secara penuh tidak melihat minimal kepesertaan.

Masa kepesertaan berapapun diperkenankan untuk mengajukan pencairan manfaat JHT sepanjang tenaga kerja benar dan terbukti tidak sedang bekerja (telah berhenti dari perusahaan).

Bagi tenaga kerja aktif yang ingin mengajukan klaim JHT, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi antara lain:

1. Klaim JHT Sebagian 30%. Peserta dengan minimal kepesertaan 10 tahun pada program JHT dapat mengajukan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah JHT yang peruntukannya untuk kepemilikan rumah.
2. Klaim JHT sebagian 10%. Peserta dengan minimal kepesertaan 10 tahun pada program JHT dapat mengajukan paling banyak 10% (sepuluh persen) untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki usia pensiun.

Nah, di atas tadi adalah informasi terkait cara klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan secara online yang bisa Mamikos bagikan kepada kamu.

Kini, pekerja yang sudah berhenti bekerja karena resign ataupun terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat mencairkan saldo JHT tanpa paklaring, ya.

Mamikos infokan kembali bahwa selain secara daring, klaim saldo JHT dapat dilakukan dengan mendatangi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan.

Bagi kamu yang ingin mengulik lebih banyak lagi tentang informasi bermanfaat dan menarik lainnya, seperti Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Langsung ke Kantor hingga Lama Proses Pencairan BPJS, kamu bisa kunjungi situs blog Mamikos dan temukan informasinya di sana.

FAQ

Klik dan dapatkan info kost di dekat mu:

Kost Jogja Murah

Kost Jakarta Murah

Kost Bandung Murah

Kost Denpasar Bali Murah

Kost Surabaya Murah

Kost Semarang Murah

Kost Malang Murah

Kost Solo Murah

Kost Bekasi Murah

Kost Medan Murah

The post Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online Lewat HP dan Tanpa Paklaring appeared first on Blog Mamikos.

Cara Menonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan Karyawan di SIPP Online — Setiap tenaga kerja di Indonesia tentu mendapatkan jaminan sosial melalui program BPJS Ketenagakerjaan.

Masing-masing didaftarkan oleh perusahaan menurut undang-undang yang berlaku. Namun, tahukah kamu cara menonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan apabila sudah tidak bekerja?

Langkah Menonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan dengan Mudah

Terkadang, muncul beberapa permasalahan selepas kamu harus pensiun atau berhenti bekerja di perusahaan tersebut.

Baca Juga :

Link Pengumuman Hasil Seleksi TKD dan Core Values BUMN 2022, Lihat Ada Nama Kamu?

Salah satunya adalah dana pensiun yang belum bisa dicairkan. Kondisi tersebut nyatanya dapat mendorong kamu untuk mengubah status menjadi non-aktif.

A. Pengecekan Sebagai Langkah Awal Cara Menonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan

Sebelum melangkah menuju proses non-aktif keanggotan, alangkah baiknya bila statusnya diperiksa terlebih dahulu.

Terlebih lagi, kamu baru saja keluar dari tempat kerja dan membutuhkan kepastian supaya proses dapat berjalan dengan lancar. Terdapat dua cara yang dapat kamu terapkan, antara lain:

1. Melalui SMS Gateway

Cara pertama dalam pengecekan adalah melalui layanan SMS pada perangkat seluler. Ikuti langkah-langkahnya di sini:

• Pastikan bahwa kamu menggunakan SIM card atau provider dari Indosat, Telkomsel, atau XL.
• Periksa nominal pulsa karena layanan ini berbayar.
• Kirimkan format SMS registrasi dengan urutan berikut: Daftar (spasi) Saldo#No. KTP#Nama peserta#Tanggal lahir(DD-MM-YYYY)#No. kartu BPJS Ketenagakerjaan#E-mail (opsional).
• Kirim format tersebut ke nomor 2757.
• Setelahnya, nomor BPJS kamu sudah terdaftar dan bisa lanjut ke proses pengecekan status keaktifan.
• Kirim format Status (spasi) TK#Nomor peserta kemudian kirim ke 2757.
• Tunggu beberapa saat sampai status yang dibutuhkan terkirim ke perangkat genggam kamu.

2. Menggunakan Aplikasi BPJSTKU

Aplikasi ini dapat membantu keperluan kamu dalam mengecek status BPJS sebelum menerapkan proses daan cara menonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan untuk waktu mendatang.

Berikut ini tahapan prosedur yang perlu diikuti sebagai peserta atau pihak perusahaan:

• Download aplikasi BPJSTKU pada masing-masing perangkat genggam yang dipakai.
• Lakukan proses registrasi sesuai instruksi pada aplikasi.
• Lengkapi data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta identitas kependudukan resmi sebagai sarana legalitas proses pengecekan.
• Segera Login apabila registrasi berhasil dan berjalan dengan baik untuk melanjutkan cara menonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan.
• Masuk ke menu utama dari aplikasi, kamu dapat masuk ke menu Cek Saldo JHT.
• Apabila halaman selanjutnya menampilkan tanda centang, artinya status masih aktif.
• Melalui aplikasi yang sudah diupdate menjadi versi terbaru, kamu dapat melakukan pengecekan status aktif melalui kartu digital.
• Apabila memang sudah tidak aktif, kamu dapat segera mencairkan dana JHT melalui kantor BPJS Ketenagakerjaan yang terdekat dengan tempat tinggal.

Baca Juga :

Call Center BPJS Kesehatan (WA, Nomor Telepon, Email) 24 Jam

B. Cara Menonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan Karyawan di SIPP Online

Ketika masuk ke laman aplikasi BPJS Ketenagakerjaan secara online, mungkin kamu dihadapkan dengan pilihan sebagai perwakilan perusahaan maupun pribadi.

Ada berbagai cara yang dapat diterapkan, antara lain:

1. Menonaktifkan User

Upaya non-aktif ini dapat kamu lakukan jika punya peran sebagai user yang mampu mengakses laman dari SIPP BPJS Ketenagakerjaan.

Jika perusahaan memutuskan untuk menonaktifkan bagian user, ikuti langkah-langkah berikut ini:

• Siapkan perangkat disertai koneksi internet yang memadai sebagai awal dari cara menonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan.
• Masuk ke laman sipp.bpjsketenagakerjaan.go.id melalut tab pada browser perangkat yang digunakan.
• Lakukan Login memakai username dan password yang sudah didaftarkan pada sistem perusahaan.
• Masuk ke menu Setting kemudian pilih Non Aktifkan User.
• Selanjutnya akan muncul tab atau Form Non Aktif User.
• Masukkan nomor KPJ user pada kolom yang sudah disediakan. Pastikan bahwa bagian tersebut dapat terisi dengan benar.
• Klik tombol di bagian bawah yang bertuliskan Non Aktifkan User untuk memastikan bahwa proses bisa dilanjutkan.
• Periksa kembali data user yang ingin dinonaktifkan. Bila sudah benar, silakan tekan tombol Proses untuk menonaktifkan pengguna.
• Proses dan cara menonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan telah berhasil dilakukan. Saatnya untuk mengklik Oke ketika muncul Notifikasi dari aplikasi yang bersangkutan.

2. Melakukan Koordinasi dengan Perusahaan yang Bersangkutan

Jika ingin memberhentikan status keaktifan pada BPJS Ketenagakerjaan, kamu perlu melakukan koordinasi bersama perusahaan tempat bekerja.

Hal ini dikarenakan adanya sistem yang sudah mengatur prosedur tersebut serta dalam rangka pembaharuan terhadap data-data dari perusahaan.

Sebenarnya, perusahaan punya tugas untuk melaporkan status keluar kamu kepada BPJS Ketenagakerjaan agar dana dapat dicairkan secara lancar.

Hal tersebut dikarenakan masih banyak kasus perusahaan yang lupa melaporkan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan atas update pekerjanya.

Tujuan pelaporan kepada bagian HRD sebagai salah satu cara menonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan adalah untuk memperoleh paklaring atau surat keterangan yang menyatakan jika kamu telah berhenti bekerja.

3. Menuju Kantor BPJS Ketenagakerjaan

Apabila sudah mendapatkan paklaring yang dimaksud, kamu dapat segera menuju kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat.

Isi formulir yang diberikan dan terkait cara menonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan status dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Upayakan jika kantor BPJS yang dimaksud juga sesuai dengan tempat perusahaan lama telah mendaftarkan kamu.

Ikuti proses dan pastikan bahwa berjalan dengan lancar supaya memudahkan pencairan nominal sesuai kebijakan serta memaksimalkan cara menonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan.

Terkadang, kamu dapat menemui masalah berupa perbedaan tanggal antara paklaring bekerja terhadap tanggal terhitung sudah tidak bekerja. Kondisi tersebut menyebabkan kamu perlu melakukan koordinasi kembali menuju HRD perusahaan.

Laporkan bahwa kedua subjek tersebut harus selaras atau bisa juga dengan mengajukan permohonan surat rekomendasi agar JHT bisa dicairkan.

4. Penonaktifan yang Dibantu oleh Perusahaan

Setiap bulan, pihak perusahaan akan melaksanakan proses penonaktifan kepesertaan tiap sebulan sekali.

Biasanya untuk melakukan pendataan terhadap karyawan yang resign atau berpindah tempat kerja sebelum menapaki cara menonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan.

Terjadi pendaftaran tenaga kerja baru, praktik cara menonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan pegawai yang keluar, serta pengubahan data gaji melalui SIPP secara online. Pihak perusahaan yang berwenang terhadap prosedur ini adalah HRD dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

• Masuk ke laman sipp.bpjsketenagakerjaan.go.id melalui perangkat perusahaan.
• Lakukan Login dengan memasukkan username dan password sesuai yang telah didaftarkan sebelumnya.
• Pilih Perusahaan.
• Apabila perusahaan punya unit lebih dari satu, klik perusahaan binaan.
• Carilah nomor kartu serta nama pekerja lewat kolom pencarian.
• Pilih Action kemudian Nonaktif pekerja.
• Konfirmasi laman yang menyatakan bahwa proses atau cara menonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan sudah berhasil.

5. Mengubah BPJS Ketenagakerjaan Menjadi BPJS Mandiri

Meskipun sudah resign, ternyata kamu masih berpeluang menikmati banyak manfaat dari program jaminan ini.

Tahapan ini ditujukan bagi kamu yang ingin tetap merasakan keuntungan dari adanya BPJS walaupun sudah bekerja menjadi wirausaha. Ikuti langkah-langkah dari cara tersebut di bawah ini:

• Akses laman sso.bpjsketenagakerjaan.go.id atau bisa juga lewat aplikasi BPJSTKU.
• Lanjutkan dengan Login memakai username ID serta password. Pastikan kedua keperluan tersebut sudah dimasukkan ketika pendaftaran.
• Klik menu Kartu Digital lalu pilih Cek Status Kepesertaan.
• Apabila status kamu tergolong aktif, segera hubungi HRD perusahaan.
• Tunggu sampai cara menonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan dari pihak HRD menuju BP Jamsostek bisa tersampaikan dengan baik.
• Jika sudah masuk dalam kategori non-aktif, masuk kembali ke laman bpjsketenagakerjaan.go.id/bpu.
• Isi data pribadi yang diperuntukkan kebutuhan untuk melakukan verifikasi data.
• Isi profil pekerja, informasi perusahaan, serta metode pembayaran.

6. Menonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan BPU atau Bukan Penerima Upah

Selain karyawan, nyatanya profesi dan ahli di bidang kerja lainnya juga berhak mendapatkan layanan dari program BPJS.

Bahkan, prosesnya cukup mudah dan tidak menyulitkan bagi para pekerja di luar pegawai perusahaan. Berikut adalah langkah-langkahnya:

• Siapkan berbagai dokumen penting yang dibutuhkan, seperti KTP asli dan fotocopy, Kartu Keluarga asli dan fotocopy, serta kartu BPJS Ketenagakerjaan.
• Pergi ke kantor BP Jamsostek yang sudah terdaftar.
• Ambil nomor antrian untuk memperoleh layanan dan bantuan dari Customer Service.
• Informasikan kepada petugas bahwa kamu ingin menonaktifkan kepesertaan BPJS tersebut.
• Ikuti tahapan proses dan tunggu sampai selesai.

Baca Juga :

10 Contoh Feedback untuk Rekan Kerja dan Atasan Lengkap dengan Cara Menyampaikannya

C. Tahapan Pencairan Setelah Menerapkan Cara Menonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan

Tentu kamu tahu bahwa ketika memutuskan untuk melakukan penonaktifan, maka dana BPJS sudah bisa dicairkan menurut kebutuhan.

Perlu diingat bahwa posisi non-aktif harus ditempuh terlebih dahulu agar dana dapat sampai ke tangan kamu.

Rentang waktunya penerimaannya sendiri ditentukan sejak satu bulan si tenaga kerja tidak lagi bekerja di suatu perusahaan.

Berikut penjelasan mengenai proses pencairan dana setelah kamu sudah pasti tidak lagi aktif di BPJS Ketenagakerjaan:

• BPJS Ketenagakerjaan bisa dicairkan dengan persentase nominal 10%, 30%, hingga 100%. Ketentuan tersebut sudah diatur secara resmi lewat Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2015 dengan pemberlakuannya sejak 1 September 2015.
• Cara menonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan pada pencairan dana bagi usia kepesertaan mencapai 10 tahun adalah sebesar 10% serta 30%. Pencairan hanya dapat dipilih satu dari antara keduanya.
• Pencairan sebanyak 10% dipakai untuk menyiapkan dana pensiun. Sedangkan, 30% dimanfaatkan sebagai dana atau biaya perumahan.
• Bila salah satunya sudah dilaksanakan pencarian, maka pencairan selanjutnya dapat dilakukan sampai nominal 100%. Syarat cara menonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan adalah kamu benar-benar sudah keluar dari pekerjaan yang lama.
• Tahapan pencairan terhadap saldo BPJS sampai dengan 100% hanya dapat diterima oleh pegawai yang sudah resign atau PHK, asalkan betul-betul sudah tidak bekerja.

Tahapan Pencairan Usai Menonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan

• Seluruh proses yang terjadi untuk mencairkan dana dari BPJS membutuhkan adanya surat paklaring. Kamu dapat memilikinya lewat komunikasi dengan perusahaan lama. Namun, terkadang ada perusahaan yang harus tutup sehingga kamu harus pergi di Disnaker.
• Periksa dahulu jika kata KTP yang saat ini dimiliki telah punya kesesuaian dengan Kartu Keluarga atau KK. Jika berbeda, proses pencairan tidak dapat dilakukan dan diperlukan surat keterangan koreksi yang dikeluarkan oleh kelurahan wilayah tempat tinggal.
• Hanya peserta ketenagakerjaan saja yang dapat mengambil dana pencairan dari BPJS dan tidak bisa diwakilkan. Jika peserta tidak dapat datang secara mandiri, maka harus berdasarkan adanya surat kuasa, perkecualian bila sudah meninggal dunia.
• Apabila kartu BPJS hilang, maka harus dilakukan pencairan dahulu untuk memperoleh surat pengganti kartu hilang. Kamu hanya bisa mendapatkannya melalui bantuan dari kepolisian. Agar dapat dicairkan, kamu perlu mencantumkan nomor kartu pada surat keterangan yang dikeluarkan.
• Masa aktif dari BPJS Ketenagakerjaan berhenti bekerja adalah 1 bulan. Proses pencairan sebesar 10% atau 30% akan dikenakan pajak progresif berupa:

1. Saldo < Rp 50 juta pajak 5%
2. Saldo Rp 50 – Rp 250 juta pajak 15%
3. Saldo Rp 250 – Rp 500 juta pajak 25%
4. Saldo > Rp 500 juta pajak 30%

Penjelasan mengenai cara menonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan di atas akan memberi gambaran alur dalam menerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan.

Supaya lebih praktis, kamu dapat memanfaatkan layanan online yang saat ini terus dikembangkan untuk mempermudah proses administrasi suatu profesi.

Baca Juga :

Kumpulan Contoh Surat Lamaran Kerja Tulis Tangan Pabrik Beserta Cara Membuatnya

Mamikos harap ulasan mengenai cara menonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan yang diulas pada kesempatan ini dapat membantu kamu.

Klik dan dapatkan info kost di dekatmu:

Kost Jogja Harga Murah

Kost Jakarta Harga Murah

Kost Bandung Harga Murah

Kost Denpasar Bali Harga Murah

Kost Surabaya Harga Murah

Kost Semarang Harga Murah

Kost Malang Harga Murah

Kost Solo Harga Murah

Kost Bekasi Harga Murah

Kost Medan Harga Murah

The post Cara Menonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan Karyawan di SIPP Online appeared first on Blog Mamikos.

Syarat dan Tata Cara Klaim BPJS Ketenagakerjaan di Lapak Asik – Saat ini, banyak pelayanan publik yang dialihkan secara online untuk mengurangi adanya kerumunan dan meningkatkan kesempatan untuk menyebarkan kluster baru virus COVID-19. Kebijakan ini juga diterapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk melayani berbagai pengajuan klaim yang dilakukan oleh masyarakat. Salah satu pengajuan klaim BPJS Ketenagakerjaan secara online yaitu melalui Lapak Asik (Layanan Tanpa Kontak Fisik) JAMSOSTEK. Cari tahu apa saja persyaratan yang perlu untuk dipersiapkan dan cara pengajuan klaim seperti yang ada di bawah ini.

Jenis Pengajuan Klaim BPJS Ketenagakerjaan Melalui Lapak Asik

Pada dasarnya, pengajuan klaim BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan dengan offline yaitu datang langsung ke kantor BPJS dan online melalui layanan yang sudah disediakan. Namun, dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini akan lebih baik untuk sebisa mungkin menghindari kontak dengan orang lain secara dekat. Maka dari itu, kamu dapat memanfaatkan layanan online yang ada dan kualitas pelayanan yang diberikan juga tidak kalah maksimal dengan yang dilakukan secara offline. Kamu juga tidak perlu pergi ke luar rumah dan hanya dengan menggunakan perangkat elektronik, pengajuan klaim sudah dapat dilakukan dengan mudah.

Hingga saat ini, pelayanan untuk pengajuan klaim kepada BPJS Ketenagakerjaan hanya dapat dilakukan untuk klaim Jaminan Hari Tua saja. Untuk mengajukan klaim jenis lain seperti Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kecelakaan Kerja hanya dapat dilakukan secara offline. Maksudnya yaitu dengan mendatangi kantor BPJS terdekat untuk mengurus pencairan jaminan yang dilakukan. Namun, tidak perlu khawatir untuk melakukannya karena saat ini prosedur yang diperlukan juga cukup cepat dan mudah untuk dipenuhi.

Baca Juga :

7 Cara Cek Status Kartu BPJS Aktif atau Tidak

Pengajuan Klaim Jaminan Hari Tua

Salah satu pengajuan jenis klaim BPJS Ketenagakerjaan yang dapat dilakukan yaitu untuk pengajuan pencairan untuk Jaminan Hari Tua (JHT). Untuk klaim satu ini, pelaksanaan dapat dilakukan dengan sistem online melalui laman Lapak Asik atau dengan datang langsung di kantor cabang. Pelaksanaan untuk keduanya pada dasarnya sama saja, hanya berbeda cara yang dilakukan untuk melakukan klaim yang diberikan. Bagi sebagian peserta BPJS, pengajuan secara online dapat dilakukan dengan lebih mudah karena dapat menyesuaikan dengan aktivitas yang dimiliki.

Dalam melakukan pengajuan klaim BPJS Ketenagakerjaan JHT ada beberapa persyaratan yang perlu untuk dipenuhi. Jika pengajuan tidak sesuai dengan persyaratan yang ada, maka kemungkinan untuk dapat disetujui pengajuannya juga semakin kecil. Berikut ini merupakan persyaratan untuk dapat mengajukan klaim, diantaranya:

1. Telah mencapai usia 56 tahun.
2. Mengalami cacat secara total dan tetap.
3. Telah berhenti bekerja dengan cara mengundurkan diri atau mengalami PHK. Dalam hal ini, PHK sendiri dapat terjadi karena adanya penetapan pengaduan hubungan industri, pemutusan kerja bipartit atau kontrak kerja, dan adanya permasalahan hukum atau tidak pidana.
4. Memiliki kepesertaan minimal selama 10 tahun untuk dapat melakukan klaim sebagian, baik untuk 10 persen maupun 30 persen.
5. Berencana untuk meninggalkan dari wilayah NKRI untuk selamanya, baik menjadi WNI maupun WNA.

A. Dokumen Persyaratan Pengajuan Klaim Jaminan Hari Tua

Dalam pengajuan klaim BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan hari tua, terdapat dokumen yang perlu untuk disiapkan, diantaranya:

1. Kartu Kepesertaan BPJAMSOSTEK
2. E-KTP
3. Kartu keluarga
4. Buku tabungan
5. Bukti Surat Keterangan Berhenti Bekerja, Surat Pengalaman Kerja, Surat Perjanjian Kerja, atau juga Surat Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
6. NPWP
7. Surat keterangan pensiun (jika yang mengajukan sudah pensiun)
8. Bagi yang berencana meninggalkan NKRI perlu menyiapkan paspor, KITAS, surat pernyataan tidak lagi bekerja di Indonesia, atau Surat Keterangan Kontrak Kerja.
9. Bagi yang mengajukan klaim sebagian, perlu untuk menyiapkan surat keterangan masih aktif bekerja dari perusahaan terkait.

Baca Juga :

Call Center BPJS Kesehatan (WA, Nomor Telepon, Email) 24 Jam

B. Prosedur Pengajuan Klaim BPJS Ketenagakerjaan Secara Online

Berikut ini langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan pengajuan klaim BPJS Ketenagakerjaan melalui Lapak Asik, diantaranya:

1. Menyelesaikan registrasi melalui laman lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id.
2. Mengisi secara keseluruhan dan dengan benar pada kolom data diri yang tersedia pada laman tersebut.
3. Mengunggah seluruh dokumen persyaratan dan pas foto terbaru yang dibutuhkan sesuai dengan kolom yang sudah sediakan. Dokumen yang diunggah dalam JPG, JPEG, PNG, atau PDF dengan ukuran maksimal sebesar 6MB.
4. Mengisi konfirmasi terkait dengan data pengajuan dan klik pada Simpan.
5. Menunggu untuk mendapatkan jadwal pelaksanaan wawancara secara online yang dikirimkan melalui email.
6. Menyelesaikan proses wawancara dan verifikasi secara online melalui video call.
7. Menunggu untuk mendapatkan saldo pengajuan klaim pada rekening.

Setelah menyelesaikan seluruh prosedur untuk mengajukan klaim, nantinya akan mendapatkan nomor KPJ. Nomor ini dapat digunakan untuk melihat status dari klaim dan progress yang sedang berjalan. Caranya yaitu dengan mengunjungi laman bpjsketenagakerjaan.go.id/tracking dan masukkan nomor KPJ tersebut. Setelah itu, klik pada bagian Informasi Status Klaim dan lihat bagaimana pengajuan yang sedang berjalan.

C. Ketentuan Akan Tarif Pajak yang Digunakan

Dalam pengajuan untuk klaim BPJS Ketenagakerjaan, perlu juga untuk memahami seperti apa skema untuk penetapan tarif pajak yang berlaku. Hal ini untuk memastikan terkait dengan jenis JHT yang digunakan dan mengetahui seberapa besar pajak yang diterapkan. Terdapat dua skema JHT yang digunakan, yaitu JHT yang dibayarkan sekaligus dan dibayar sebagian.

Untuk JHT yang dibayarkan sekaligus, JHT akan dikenakan PPh 21 final sebesar nol persen untuk penghasilan bruto dengan angka mencapai 50 juta rupiah. Sementara itu, PPh 21 final akan dikenakan sebesar lima persen untuk penghasilan bruto yang mencapai angka di atas 50 juta rupiah. Untuk JHT yang dilakukan pembayaran sebagian, akan dikenakan PPh 21 tarif progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang PPh. Tarif dilihat berdasarkan jumlah pencairan dana dan apakah terdapat NPWP atau tidak.

Untuk pencairan di bawah 50 juta rupiah, tarif pajak yang berlaku sebesar lima persen dengan NPWP dan enam persen tanpa NPWP. Pencairan sebesar 50 juta hingga 250 juta rupiah menggunakan tarif pajak sebesar 15 persen dengan NPWP dan 18 persen tanpa NPWP. Dana pencairan sebesar 250 juta hingga 500 juta rupiah terdapat tarif pajak sebesar 25 persen dengan NPWP dan 30 persen tanpa NPWP. Sementara untuk pencairan dengan dana di atas 500 juta rupiah, tarif pajaknya yaitu sebesar 30 persen dengan NPWP dan 36 persen tanpa NPWP.

Baca Juga :

Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan JHT 2021

Pentingnya Memiliki Keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan

Setelah tadi terkait dengan prosedur dan persyaratan untuk melakukan klaim BPJS Ketenagakerjaan, kali ini akan dibahas mengenai pentingnya keanggotaan. Bagi kamu yang hingga saat ini masih belum memiliki BPJS Ketenagakerjaan, maka lebih baik untuk segera mendaftarkan diri. Ada banyak manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari memiliki jaminan sosial ini untuk kehidupan di masa mendatang. Mengingat bahwa tidak ada yang dapat memprediksi terkait dengan apa yang akan terjadi ke depannya dan seperti apa kondisi yang akan dialami.

Beragam manfaat dari memiliki keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan diantaranya:

1. Membantu untuk menanggulangi resiko sosial jika mendapatkan musibah bagi para tenaga kerja.
2. Mendapatkan kepastian terkait dengan menghadapi hari tua dan masa pensiun nantinya.
3. Selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada para peserta keanggotaan.

Baca Juga :

Cara Daftar BPJS Online dan Offline 2021, Bisa Lewat HP Cek Syaratnya

Penjelasan terkait dengan pengajuan klaim BPJS Ketenagakerjaan semoga dapat membantu untuk mengetahui prosedur yang perlu dilakukan. Menjamin kesejahteraan dalam hidup dapat dimulai dengan memastikan bahwa kebutuhan akan jaminan sosial terpenuhi dengan baik. Maka dari itu, segera untuk dapatkan keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai upaya untuk menjaga kesejahteraan diri. Jangan lupa juga untuk rajin cek saldo BPJS Ketenagakerjaan, ya! Terutama bagi para pekerja lepas yang juga perlu untuk menjamin kehidupannya menjadi lebih baik.

Klik dan dapatkan info kost di dekatmu:

Kost Jogja Harga Murah

Kost Jakarta Harga Murah

Kost Bandung Harga Murah

Kost Denpasar Bali Harga Murah

Kost Surabaya Harga Murah

Kost Semarang Harga Murah

Kost Malang Harga Murah

Kost Solo Harga Murah

Kost Bekasi Harga Murah

Kost Medan Harga Murah

The post Syarat dan Tata Cara Klaim BPJS Ketenagakerjaan di Lapak Asik appeared first on Blog Mamikos.