Di Indonesia, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi daerah, namun tidak jarang masyarakat merasa terbebani oleh pajak ini. 

Menurut data dari Kementerian Keuangan, sekitar 70% masyarakat menganggap PBB terlalu tinggi.

Permohonan pengurangan PBB pun menjadi informasi penting bagi masyarakat yang merasa terbebani dan ingin mengurangi beban pajak mereka.

Berikut Informasi Cara Pengajuan Pengurangan PBB 2026

Baca Juga :

Pajak Jual Beli Rumah Bekas Ditanggung Siapa? Ini Penanggung dan Cara Menghitungnya

Permohonan pengurangan PBB merupakan proses di mana pemilik properti dapat mengajukan permintaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Umumnya, permohonan pengurangan PBB disebabkan oleh berbagai faktor seperti penurunan nilai properti, kesalahan dalam penilaian, atau situasi ekonomi yang sulit.

Sistem permohonan pengurangan PBB ini bertujuan untuk memberikan keringanan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajak mereka.

Pengurangan PBB tidak hanya memberikan keuntungan finansial bagi masyarakat, tetapi juga membantu pemerintah dalam memastikan bahwa pajak yang diterima adalah adil dan sesuai dengan nilai yang wajar. 

Hal ini tentu akan menciptakan keseimbangan dalam sistem perpajakan yang bermanfaat bagi semua pihak.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk tidak hanya memahami cara menghitung PBB, melainkan juga syarat yang diperlukan untuk mengajukan permohonan pengurangannya. Melansir dari beberapa sumber, berikut penjelasan terkait pengajuan pengurangan PBB.

Baca Juga :

Cara Menghitung NJOP Tanah dan Bangunan beserta Contoh Perhitungannya dengan Rumus

Syarat Penting Ajukan Pengurangan PBB

Sebelum mengajukan permohonan, wajib pajak harus memastikan bahwa tidak sedang menempuh upaya hukum atau administrasi lain terkait objek pajak yang sama.

Artinya, permohonan pengurangan PBB tidak dapat diajukan jika wajib pajak masih mengajukan keberatan, banding, pembetulan, atau permohonan lain atas SPPT maupun SKP PBB. Jika sebelumnya sudah mengajukan, maka permohonan tersebut harus dicabut terlebih dahulu.

Selain itu, wajib pajak juga tidak boleh sedang mengajukan pengurangan denda administratif atau pembatalan pajak yang dianggap tidak benar. Semua proses tersebut harus selesai atau dibatalkan sebelum mengajukan pengurangan PBB.

Baca Juga :

Berapa Persen Pajak Jual Beli Rumah? Ini Contoh Perhitungan dan Cara Bayarnya

Perhatikan Batas Waktu Pengajuan Pengurangan PBB

Pengajuan permohonan pengurangan PBB juga dibatasi oleh waktu yang cukup ketat. Wajib pajak memiliki waktu 3 bulan sejak menerima SPPT, 1 bulan sejak menerima SKP PBB, dan 1 bulan sejak menerima keputusan pembetulan.

Jika melewati batas waktu tersebut, permohonan berpotensi ditolak, kecuali wajib pajak dapat membuktikan adanya kondisi di luar kendali yang menyebabkan keterlambatan.

Ketentuan Khusus Pengajuan Pengurangan PBB untuk Objek Pajak Terdampak Bencana

Dalam kasus tertentu seperti bencana alam atau kondisi luar biasa, wajib pajak tetap dapat mengajukan pengurangan PBB. Namun, ada syarat tambahan yang harus dipenuhi.

Wajib pajak harus mencabut seluruh proses administratif yang sedang berjalan, seperti keberatan, banding, hingga peninjauan kembali, selama keputusan belum diterbitkan.

Selain itu, permohonan harus diajukan pada tahun terjadinya bencana dan dilengkapi dengan dokumen pendukung, yaitu surat pernyataan bahwa objek pajak terdampak bencana dan surat keterangan dari instansi terkait

Dokumen yang Harus Disiapkan Pengajuan Pengurangan PBB

Agar permohonan dapat diproses, wajib pajak harus melengkapi sejumlah dokumen penting. Beberapa di antaranya adalah.

• Surat permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia
• Penjelasan besaran persentase pengurangan yang dimohonkan
• Alasan pengajuan yang jelas
• Tanda tangan wajib pajak atau kuasa dengan surat kuasa khusus

Untuk wajib pajak tertentu, juga diperlukan dokumen tambahan seperti laporan keuangan atau catatan terkait kondisi keuangan dan usaha.

Namun, bagi wajib pajak yang sudah melaporkan SPT Tahunan lengkap dengan laporan keuangan ke kantor pajak, dokumen tersebut tidak perlu dilampirkan kembali.

Hal lain yang tak kalah penting adalah ketentuan administratif bahwa satu permohonan hanya berlaku untuk satu SPPT, SKP PBB, atau STP PBB. Artinya, jika wajib pajak memiliki beberapa objek pajak, maka permohonan harus diajukan secara terpisah untuk masing-masing objek.

Baca Juga :

Begini Cara Menghitung Pajak Sewa Rumah Yang Tepat

Syarat Pengajuan Pengurangan PBB Kondisi Tertentu

Permohonan Pengurangan PBB karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) PBB harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan atas SPPT atau SKP PBB, atau mengajukan keberatan atas SPPT atau SKP PBB tetapi keberatan dicabut oleh wajib pajak atau dianggap bukan sebagai permohonan karena tidak memenuhi persyaratan.
2. Wajib pajak tidak mengajukan permohonan pengurangan denda administratif atas SKP PBB, atau mengajukan permohonan pengurangan denda administratif atas SKP PBB tetapi permohonan dicabut oleh wajib pajak atau dianggap bukan sebagai permohonan karena tidak memenuhi persyaratan.
3. Wajib pajak tidak mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan atas SPPT atau SKP PBB yang tidak benar, atau mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan atas SPPT atau SKP PBB yang tidak benar tetapi permohonan dicabut oleh wajib pajak atau dianggap bukan sebagai permohonan karena tidak memenuhi persyaratan.
4. Wajib pajak tidak sedang mengajukan pembetulan atas SPPT atau SKP PBB, atau dalam hal diajukan pembetulan telah diterbitkan surat keputusan pembetulan.

Permohonan sebagaimana dimaksud diatas diajukan dalam jangka waktu:

• Tiga bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT.
• Satu bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKP PBB, atau
• Satu bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat keputusan pembetulan atas SPPT atau SKP PBB, sepanjang:
• Permohonan pembetulan atas SPPT diajukan dalam waktu tiga bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT, atau 
• Permohonan pembetulan atas SKP PBB diajukan dalam waktu satu bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKP PBB.

Cara Pengajuan Pengurangan PBB via Online

Mengutip dari situs resmi DJP, berikut tata cara pengajuannya:

1. Wajib Pajak OP/Wakil/Kuasa mengakses “Portal Wajib Pajak” dan login dengan NIK/NPWP Pribadi 16 digit.
2. Wakil/Kuasa memilih impersonating sebagai Badan/ OP yang diwakili.
3. Wajib Pajak OP/Wakil/Kuasa pilih klik menu “Layanan Wajib Pajak” lalu pilih “Layanan Administrasi” dan klik tombol “Buat Permohonan Layanan Administrasi”.
4. Wakil/Kuasa memilih “Nomor Penunjukan”.
5. Wajib Pajak OP/Wakil/Kuasa memilih jenis layanan “Keberatan dan Non Keberatan” dan pilih jenis sub-layanan “Permohonan Pengurangan PBB”.
6. Wajib Pajak OP/Wakil/Kuasa klik tombol “Alur Kasus” setelah itu, mengisi data-data permohonan, klik “Simpan”, klik “Create PDF” dan tanda tangan dalam dokumen menggunakan sign Wajib Pajak OP/Wakil/Kuasa dan klik “Submit”.
7. Sistem akan otomatis menerbitkan dokumen “Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)”.
8. Permohonan diproses oleh DJP.
9. Tahapan sudah selesai.

Tips untuk Sukses Mengajukan Permohonan Pengurangan PBB via Online

Agar permohonan pengurangan PBB kamu berhasil, ada beberapa tips yang bisa kamu jadikan panduan:

• Pertama, pastikan semua dokumen lengkap dan akurat. Kesalahan kecil dalam dokumen dapat menyebabkan penundaan atau bahkan penolakan permohonan Anda.
• Kedua, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli pajak atau pihak berwenang untuk mendapatkan panduan. Mereka dapat memberikan informasi tambahan yang mungkin kamu butuhkan untuk memperkuat argumen dalam permohonan kamu.
• Terakhir, pastikan kamu mengajukan permohonan dalam jangka waktu yang ditentukan. Setiap daerah mungkin memiliki batas waktu yang berbeda, jadi penting untuk memperhatikan tanggal-tanggal penting agar tidak terlewat.
• Jika permohonan kamu disetujui, maka kamu akan menerima Surat Keputusan (SK) Pengurangan PBB secara elektronik atau fisik. Jumlah PBB terutang kamu akan disesuaikan. Bayarlah sesuai dengan jumlah baru yang tercantum di SPPT hasil pembetulan. Jika, sayangnya, ditolak, pelajari alasannya. Umumnya, kamu berhak mengajukan keberatan atau banding sesuai prosedur yang berlaku. Jangan ragu untuk menghubungi layanan pelanggan Dispenda setempat untuk klarifikasi.

Nah, di atas tadi merupakan informasi tentang proses dan syarat yang diperlukan untuk mengajukan PBB 2026 yang bisa Mamikos bagikan kepada kamu.

Mengajukan pengurangan PBB bisa menjadi solusi untuk meringankan beban pajak. Namun, prosesnya tentu memerlukan ketelitian dalam memenuhi syarat dan kelengkapan dokumen. Untuk itu perhatikan kelengkapan dokumen ketika mengajukan pengurangan PBB, ya.

Jangan biarkan beban PBB yang terasa memberatkan terus menggerus keuangan Anda. Jika Anda memenuhi kriteria, silahkan ajukan pengurangan PBB kamu.

Jika kamu ingin mengulik lebih banyak lagi tentang informasi tentang informasi lainnya, silahkan kunjungi situs blog Mamikos dan temukan informasinya di sana.

FAQ

Temukan Rumah Impianmu Di sini:

Rumah Dijual di Jakarta

Rumah Dijual di Bandung

Rumah Dijual di Surabaya

Rumah Dijual di Yogyakarta

Rumah Dijual di Semarang

Rumah Dijual di Tangerang

Rumah Dijual di Bekasi

Rumah Dijual di Bogor

Rumah Dijual di Depok

Rumah Dijual di Medan

The post Cara Pengajuan Pengurangan PBB 2026 yang Harus Diketahui oleh Pemilik Properti, Cek Syarat dan Tata Caranya appeared first on Blog Mamikos.