Rangkuman Masa Orde Baru beserta Latar Belakang Hingga Penyebab Runtuhnya

Kelahiran Orde Baru dimulai dengan peristiwa monumental penerbitan Supersemar, Pelajari sejarah Orde Baru lengkap di sini.

14 November 2023 Adara

Dalam perjalanannya, pemerintahan Orde Baru menempatkan kekuasaan Presiden sebagai pusat dari seluruh proses politik di Indonesia.

Lembaga kepresidenan menjadi pengontrol utama terhadap lembaga negara lain, baik yang bersifat suprastruktur seperti DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur seperti LSM, Partai Politik, dan sebagainya.

Presiden Soeharto, sebagai pemimpin Orde Baru, dianugerahi sejumlah legitimasi yang tidak dimiliki oleh siapa pun.

Selain sebagai Penerima Supersemar, ia juga menjabat sebagai Mandataris MPR, diakui sebagai Bapak Pembangunan, dan merangkap sebagai Panglima Tertinggi ABRI.

Keberagaman peran ini memberikan Presiden Soeharto kekuatan yang signifikan, memposisikannya sebagai figur sentral yang tidak hanya memiliki kontrol politik, tetapi juga otoritas tertinggi di sektor keamanan dan pembangunan.

Sebagai pemangku kekuasaan dengan berbagai gelar dan peran, Presiden Soeharto menjadikan Orde Baru sebagai rezim yang tidak hanya stabil secara politik tetapi juga memiliki pengaruh luas dalam mengarahkan perkembangan negara.

Istilah “Orde Baru” sendiri muncul sebagai pemisah antara periode kekuasaan Presiden Ir. Soekarno (Orde Lama) dan masa kepemimpinan Presiden Soeharto.

Sistem pemerintahan yang diterapkan pada masa Orde Baru adalah presidensial, dengan Republik Indonesia berdiri di bawah UUD 1945 sebagai dasar konstitusi.

Keseluruhan perjalanan Orde Baru mencerminkan periode yang kompleks, dengan dinamika politik dan sosial yang berujung pada perubahan besar dalam sejarah Indonesia.

Perkembangan Politik Masa Orde Baru

Kebijakan politik yang diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru melibatkan dua aspek utama, yakni kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri.

Setiap kebijakan tersebut dihasilkan sebagai respons terhadap kebutuhan negara pada masa itu, membentuk kerangka tindakan yang mendukung stabilitas dan pertumbuhan.

Kebijakan Politik Dalam Negeri:

1. Pelaksanaan Pemilu 1971: Pada tahun 1971, Orde Baru melaksanakan pemilihan umum (pemilu) sebagai bagian dari strategi politik dalam negeri.

Pemilu ini dirancang untuk mengukuhkan legitimasi pemerintah dan menstabilkan tatanan politik di dalam negeri.

2. Dwifungsi ABRI: Kebijakan Dwifungsi ABRI membekali Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dengan peran ganda, tidak hanya sebagai alat pertahanan tetapi juga sebagai elemen pembangunan nasional.

Hal ini mengukuhkan kehadiran militer dalam kehidupan politik dan ekonomi nasional.

Halaman: