Rangkuman Masa Orde Baru beserta Latar Belakang Hingga Penyebab Runtuhnya

Kelahiran Orde Baru dimulai dengan peristiwa monumental penerbitan Supersemar, Pelajari sejarah Orde Baru lengkap di sini.

14 November 2023 Adara

4. Indoktrinasi Pancasila melalui P-4: Program Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) menjadi instrumen utama bagi Orde Baru untuk menyebarkan dan mengukuhkan ideologi Pancasila di kalangan masyarakat.

Indoktrinasi ini diintegrasikan dalam berbagai lapisan pendidikan dan organisasi.

5. Program Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) / Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK): Melalui program ini, pemerintah berusaha mengendalikan dan membentuk arah kebijakan di lingkungan kampus.

Tujuannya adalah menciptakan suasana akademis yang sesuai dengan nilai-nilai dan visi pemerintahan Orde Baru.

Kebijakan Politik Luar Negeri:

1.Indonesia Kembali Menjadi Anggota PBB: Orde Baru menandai kembalinya Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menunjukkan komitmen untuk berpartisipasi dalam arena internasional dan membangun hubungan diplomatik yang lebih kuat.

2. Memperkuat Kerja Sama Regional dan Internasional: Orde Baru aktif dalam memperkuat kerja sama regional dan internasional, termasuk keanggotaan Indonesia dalam ASEAN dan partisipasi dalam Konferensi Tingkat Tinggi Non-Blok (KTT Non-Blok).

Langkah ini bertujuan untuk memperluas jejaring diplomasi dan meningkatkan posisi Indonesia di dunia.

Bergabungnya Timor Timur: Salah satu langkah besar dalam kebijakan luar negeri Orde Baru adalah bergabungnya Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia.

Meskipun kontroversial dan penuh tantangan, hal ini mencerminkan ambisi pemerintahan Soeharto untuk memperkuat integritas nasional Indonesia.

Ciri-Ciri Sistem Politik Orde Baru

Pada masa pemerintahan Orde Baru, dominasi peran negara tergambar jelas, dimana kekuasaan Presiden menjadi inti dari seluruh proses politik di Indonesia. Berikut adalah ciri-ciri sistem politik Orde Baru.

a. Dwi Fungsi ABRI: Dwi Fungsi merupakan suatu doktrin militer di Indonesia yang menyatakan bahwa TNI memiliki dua peran utama, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban negara serta memiliki kekuasaan dan fungsi dalam mengatur negara.

Dengan peran ganda ini, militer diberikan izin untuk menduduki posisi penting di dalam pemerintahan.

b. Konsep Massa Mengambang: Penerapan prinsip massa mengambang menjadi dasar pembangunan politik di daerah pedesaan.

Dengan mengurangi jumlah partai politik di Indonesia dan mewajibkan pengakuan Pancasila sebagai landasan tunggal bagi seluruh partai politik dan organisasi massa di Indonesia.

Halaman: