Masa Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal di Indonesia, Ciri-ciri, Kondisi Politik, dan Kabinet

Kondisi Perpolitikan Demokrasi Liberal di Indonesia

Sistem pemerintahan demokrasi liberal atau demokrasi parlementer dijalankan dengan landasan UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia) 1950.

Masa dijalankannya sistem pemerintahan demokrasi liberal di Indonesia, secara garis besar bisa dikatakan Indonesia berada di masa yang penuh dengan tantangan.

Pada masa sistem pemerintahan demokrasi liberal di Indonesia, iklim perpolitikan berjalan dengan begitu dinamis, bahkan bisa dikatakan terlalu dinamis.

Baca Juga :

Konsep Waktu dalam Sejarah Mencakup 4 Hal yaitu? Ini Jawaban dan Penjelasannya Lengkap

Sebab, setiap tahunnya terjadi perubahan kabinet, sehingga setiap kabinet yang digantikan belum sempat menjalankan seluruh programnya secara optimal akibat pergantian yang terlalu intens.

Tahun 1949 hingga 1959 adalah masa emas bagi partai-partai politik di Indonesia, sebab mereka punya kiprah signifikan dalam berjalannya perpolitikan dan pemerintahan mengingat diberlakukannya sistem multipartai.

Terdapat dua partai kuat yang mendominasi selama masa sistem pemerintahan demokrasi liberal di Indonesia, yaitu PNI dan Masyumi.

Namun, sistem multipartai tersebut, dengan dinamika pergantian kabinet yang cenderung cepat, membuat Indonesia di masa demokrasi liberal terbilang tidak stabil

Dominasi dua partai tersebut dibuktikan dengan silih bergantinya mereka dalam menjabat menjadi pejabat kabinet di pemerintahan Indonesia.

Adapun tokoh Pahlawan Nasional yang mempercayai demokrasi liberal adalah Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir.

Bahwa keberadaan parlemen yang mempunyai daya tawar terhadap kebijakan negara merupakan wujud nyata perpanjangan tangan kehendak rakyat yang nyata.

Di masa implementasi sistem pemerintahan demokrasi liberal tersebut juga prinsip Nasakom menjadi poros dari ideologi politik Indonesia yang diusung Presiden Soekarno, menimbang bahwa tiga kekuatan besar politik yang eksis, yakni Nasionalis, Agama, dan Komunis.

Kabinet Pemerintahan Demokrasi Liberal di Indonesia

Selama demokrasi liberal atau demokrasi parlementer diterapkan di Indonesia, terjadi setidaknya tujuh kali pergantian kabinet.

Sebagai catatan, kabinet atau para menteri di masa pemerintahan demokrasi liberal tidak hanya bertanggung jawab terhadap presiden dan parlemen.

Berikut adalah uraian dari tujuh kabinet yang pernah menjabat di masa sistem pemerintahan demokrasi liberal.

1. Kabinet Natsir (6 September 1950 s.d  21 Maret 1951)

Kabinet pertama yang menjabat di masa implementasi demokrasi liberal atau demokrasi parlementer adalah Kabinet Natsir.