Masa Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal di Indonesia, Ciri-ciri, Kondisi Politik, dan Kabinet

5. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 s.d 3 Maret 1956)

Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956) merupakan salah satu kabinet pada era Demokrasi Liberal di Indonesia, dengan Burhanuddin Harahap sebagai Perdana Menteri. 

Kabinet Burhanuddin Harahap dibentuk setelah jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo I, dan Burhanuddin merupakan tokoh dari Partai Masyumi yang memimpin kabinet koalisi multipartai.

Kabinet Burhanuddin Harahap memiliki beberapa program penting, terutama berfokus pada stabilitas politik dan ekonomi pasca-perang kemerdekaan. 

Salah satu pencapaiannya adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum pertama di Indonesia pada tahun 1955, yang dianggap sukses. 

Pemilu tersebut menjadi langkah penting dalam upaya membangun sistem demokrasi parlementer yang stabil. 

Selain itu, kabinet Burhanuddin Harahap juga berusaha memperbaiki hubungan antara Indonesia dan Belanda terkait masalah sengketa Irian Barat. 

Upaya diplomasi dengan Belanda menjadi salah satu fokus penting, meskipun belum membuahkan hasil signifikan pada masa kabinet ini.

Namun, kabinet ini juga menghadapi beberapa kegagalan. Salah satunya adalah ketidakmampuan untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang semakin memburuk, termasuk inflasi yang tinggi dan kurangnya kesejahteraan masyarakat. 

6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1956 s.d 14 Maret 1957)

Kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1956 – 14 Maret 1957) merupakan kabinet koalisi di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dari Partai Nasional Indonesia (PNI). 

Ada beberapa tokoh penting yang membidangi Kabinet Ali Sastroamidjojo, di antaranya Muhammad Yamin, Idham Chalid, Djuanda Kartawidjaja, dan Iwa Kusumasumantri.

Program-program utama kabinet ini berfokus pada pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Salah satu agenda terbesarnya adalah melanjutkan rencana pembangunan lima tahun (1956–1961) yang dirancang untuk mempercepat industrialisasi dan memperkuat sektor agraria. 

Kabinet Ali Sastroamidjojo IIi juga berupaya memulihkan kedaulatan Indonesia atas Irian Barat, yang masih berada di bawah kendali Belanda, melalui jalur diplomasi. 

Upaya nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia juga dijalankan sebagai bagian dari peningkatan kontrol ekonomi domestik.

Baca Juga :

Sejarah Perang Diponegoro Singkat, Ini Tokoh, Penyebab, Dampak, dan Hingga Penangkapan

Meskipun memiliki berbagai program ambisius, Kabinet Ali Sastroamidjojo II mengalami banyak kegagalan. 

Masalah utama adalah ketidakstabilan politik akibat pertentangan antara partai-partai dalam koalisi. 

Ketidakmampuan kabinet ini dalam menangani pemberontakan daerah, seperti di Sumatra dan Sulawesi, juga memperburuk situasi. 

Selain itu, ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan ekonomi yang dinilai tidak efektif menyebabkan meningkatnya krisis ekonomi. 

Krisis politik dan ekonomi ini akhirnya memaksa Ali Sastroamidjojo untuk mengundurkan diri pada Maret 1957, sehingga kabinetnya dibubarkan.