UMK Upah Minimum Kota dan Kabupaten di Jawa Timur 2024, Daerahmu di Angka Berapa?

6. Kemampuan dan Keberlanjutan Usaha

Pemerintah juga mempertimbangkan kemampuan dunia usaha dalam membayar upah minimum. Faktor ini penting untuk memastikan bahwa kenaikan UMK tidak menyebabkan pengusaha gulung tikar atau memicu PHK massal yang bisa berdampak buruk pada perekonomian daerah.

Baca Juga :

5 Contoh Program Pengembangan Karir Karyawan Perusahaan dan Tujuannya

7. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan nasional atau daerah yang terkait dengan ketenagakerjaan dan upah, seperti peraturan perundang-undangan tentang pengupahan juga menjadi acuan dalam penetapan UMK.

Misalnya, Pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan memberikan panduan umum bagi penetapan upah minimum.

8. Kondisi Sosial dan Politik

Situasi sosial dan politik termasuk tekanan dari serikat pekerja atau asosiasi pengusaha juga bisa mempengaruhi penetapan UMK.

Negosiasi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah juga kerap kali terjadi dalam proses penetapan upah minimum.

9. Daya Saing Daerah

Daya saing ekonomi daerah dibandingkan dengan daerah lain juga bisa menjadi faktor penentu. Daerah yang ingin menarik investasi bisa saja menetapkan UMK yang kompetitif untuk menciptakan iklim usaha yang menarik.

Mekanisme Penetapan UMK  Jawa Timur

Sebelum upah minimum kota dan kabupaten di Jawa Timur 2024 resmi dipublikasikan, Dewan Pengupahan terlebih dahulu melalui beberapa tahapan sebagai mekanisme penetapan UMK yang bersifat partisipatif dan melibatkan berbagai pihak.

Seperti apa mekanisme penetapan UMK di Jawa Timur maupun daerah-daerah lainnya? Berikut adalah langkah-langkah utama dalam mekanisme penetapan UMK:

 1. Pembentukan Dewan Pengupahan

Dewan Pengupahan adalah lembaga tripartit yang terdiri dari perwakilan pemerintah, pengusaha, serikat pekerja/buruh, serta unsur akademisi.

Di Jawa Timur, Dewan Pengupahan dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memberikan rekomendasi terkait penetapan upah minimum.

 2. Pengumpulan Data dan Kajian

Dewan Pengupahan kemudian melakukan pengumpulan data yang meliputi kebutuhan hidup layak inflasi, pertumbuhan ekonomi, produktivitas, serta kondisi pasar tenaga kerja di masing-masing kabupaten/kota.

Data tersebut dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk survei lapangan dan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Baca Juga :

Apa Itu Jenjang Karir dalam Perusahaan? Pengertian dan Contohnya

 3. Pembahasan dan Konsultasi

Setelah data terkumpul, Dewan Pengupahan mengadakan rapat untuk membahas data tersebut dan melakukan konsultasi dengan berbagai pihak yang terkait.

Dalam rapat ini, setiap anggota Dewan Pengupahan – terutama perwakilan pekerja dan pengusaha – akan menyampaikan pandangannya berdasarkan data dan kondisi terkini.