7 Kelebihan dan Kekurangan BUMN beserta Penjelasannya Lengkap

6. Ketergantungan pada Subsidi Pemerintah

Mengingat bahwa negara atau pemerintah punya tanggung jawab terhadap BUMN, maka sebagian besar BUMN sudah pasti bergantung pada subsidi dan dukungan pemerintah. 

Ketergantungan ini dapat menciptakan masalah keberlanjutan jika subsidi tersebut tidak terjamin dalam jangka panjang.

Sebab apabila muncul kasus tertentu, inflasi misalnya, pemerintah bisa kapan saja menarik subsidi yang dikeluarkan dan dengan terpaksa menutup BUMN tersebut.

7. Risiko Korupsi dan Kejahatan Korporat

Tidak sedikit pemberitaan korupsi dan nepotisme yang melibatkan petinggi-petinggi dari lingkungan BUMN.

Hal tersebut dipicu oleh banyaknya tubrukan kepentingan politis di dalam internal BUMN sendiri.

Beberapa BUMN bahkan termasuk rentan terhadap kasus korupsi dan praktik kejahatan korporat karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas yang sering terjadi di lingkungan yang terlalu terkontrol secara politis.

Menyikapi hal ini, setiap BUMN telah diberi mandat untuk senantiasa memberikan akses informasi transparansi dan akuntabilitas secara online agar rakyat dapat mengawasi.

Pengawasan terhadap BUMN

Sebagai rakyat, kita juga perlu secara aktif mengawasi jalannya pengoperasian BUMN.

Mengawasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan aspek penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi operasional perusahaan-perusahaan ini. 

Adapun cara mengawasi BUMN melibatkan beberapa langkah yang penting.

Pertama, pengawasan dapat dilakukan melalui lembaga yang memiliki wewenang untuk mengawasi BUMN. 

Lembaga-lembaga ini bertanggung jawab untuk memantau kinerja BUMN, melaksanakan audit, dan mengevaluasi kebijakan dan keputusan yang diambil oleh manajemen BUMN.

Kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas BUMN dengan memperkuat mekanisme pelaporan dan publikasi informasi terkait operasi, keuangan, dan keputusan strategis perusahaan. 

Peningkatan transparansi BUMN dapat dilakukan dengan memastikan adanya laporan keuangan yang terbuka dan dapat diakses oleh publik, serta memperkuat peraturan dan tata kelola yang baik dalam pengambilan keputusan di BUMN.

Ketiga, partisipasi masyarakat sipil dan pemangku kepentingan juga dapat menjadi sarana pengawasan terhadap BUMN. 

Dengan memberikan dorongan keterlibatan aktif masyarakat, organisasi non-pemerintah, media, dan kelompok-kelompok advokasi, maka tercipta tekanan untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kinerja BUMN agar menjadi lebih baik. 

Baca Juga :

Contoh Industri Kecil Skala Rumahan, Kecil Menengah, dan Besar yang Ada di Masyarakat Indonesia

Demikian pembahasan mengenai 7 kelebihan dan kekurangan BUMN yang dilengkapi penjelasan mendetail.

Melalui uraian 7 kelebihan dan kekurangan BUMN di atas, tentu kamu mendapat wawasan baru, bukan?

Apabila kamu mencari informasi lain terkait dunia BUMN, temukan saja di blog Mamikos. Semoga bermanfaat.