Saat momen hari raya semakin dekat, informasi terkait pemberian tunjangan hari raya selalu dinantikan oleh ASN, tak terkecuali yang bekerja secara paruh waktu.

Lalu, apakah PPPK Paruh Waktu dapat THR 2026 dan bagaimana mekanisme penyalurannya? Mengingat status PPPK Paruh Waktu adalah skema baru dalam penataan tenaga non-ASN, aturan mengenai hak-hak mereka pun telah disusun secara khusus oleh pemerintah.

Yuk, ketahui berapa besaran, aturan, dan yang penting adalah jadwal cairnya di artikel berikut ini.

Aturan Resmi THR untuk PPPK Paruh Waktu 2026

Baca Juga :

THR Karyawan Swasta Kapan Akan Cair 2026? Ini Perkiraan dan Besarannya

Berdasarkan regulasi terbaru yang dirangkum dari berbagai media nasional, pemerintah telah memastikan bahwa PPPK Paruh Waktu tetap berhak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun 2026.

Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memberikan kesejahteraan yang adil bagi seluruh pegawai pemerintah, meskipun jam kerja mereka berbeda dengan pegawai full-time.

Hak mendapatkan THR ini merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemberian tunjangan hari raya bagi ASN. Baik pegawai penuh waktu maupun paruh waktu yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja tetap masuk kategori penerima, asalkan kontraknya belum berakhir ketika pencairan dilakukan.

Besaran THR PPPK Paruh Waktu
Berbeda dengan pegawai tetap, besaran THR untuk PPPK Paruh Waktu memiliki skema perhitungan yang spesifik. Besaran THR untuk PPPK Paruh Waktu tidak disamakan dengan PPPK penuh waktu, tetapi ditentukan berdasarkan:

– Upah yang diterima setiap bulan: Perhitungannya mengikuti besaran penghasilan yang disepakati dalam kontrak kerja paruh waktu.
– Komponen Tunjangan: Selain upah pokok, terdapat komponen tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang besarannya juga bersifat proporsional atau sesuai dengan kemampuan anggaran instansi terkait.
– Ketentuan APBN/APBD: Sumber pendanaan THR ini mengikuti tempat pegawai tersebut bertugas, apakah di bawah pemerintah pusat atau daerah.

Jadwal Pencairan THR PPPK Paruh Waktu 2026
Terkait waktu pencairannya, penyaluran THR bagi ASN umumnya dijadwalkan mulai paling cepat 10 hari kerja sebelum perayaan Idulfitri. Mengingat Lebaran 2026 diperkirakan jatuh pada akhir Maret, maka proses pencairan diprediksi akan dimulai pada pertengahan Maret 2026.

Pencairan ini akan langsung dikirimkan ke rekening masing-masing pegawai tanpa potongan pajak yang dibebankan kepada penerima, karena pajak THR biasanya ditanggung oleh pemerintah.

Baca Juga :

Apakah Uang THR Karyawan Dikenakan Pajak dan Berapa Persen? Ini Ketentuan PPh 21 Pajak THR untuk Karyawan

Penutup

Demikian informasi yang dapat Mamikos sampaikan terkait apakah PPPK Paruh Waktu dapat THR 2026. Selanjutnya, bagi Anda yang membutuhkan update jadwal cuti Lebaran 2026, jangan lupa untuk mampir ke blog Mamikos.

Klik dan dapatkan info kost di dekatmu:

Kost Jogja Murah

Kost Jakarta Murah

Kost Bandung Murah

Kost Denpasar Bali Murah

Kost Surabaya Murah

Kost Semarang Murah

Kost Malang Murah

Kost Solo Murah

Kost Bekasi Murah

Kost Medan Murah

The post Apakah PPPK Paruh Waktu Dapat THR 2026 dan Kapan Cair? Ini Aturan dan Besarannya appeared first on Blog Mamikos.

Jadwal pencairan THR Lebaran 2026 bagi PNS menjadi salah satu hal yang kini tengah dinanti oleh aparatur negara di berbagai instansi.

Meskipun pemerintah biasanya mengeluarkan pengumuman resmi mendekati bulan Ramadan, pola pencairan tunjangan ini dapat diprediksi melalui kebijakan tahun-tahun sebelumnya serta kalender libur nasional 2026.

Yuk, simak penjelasan Mamikos terkait THR bagi PNS berikut ini!

Estimasi Jadwal Pencairan THR PNS 2026

Baca Juga :

Jika Resign 1 Bulan Sebelum Lebaran, Apakah Dapat THR? Ini Penjelasannya

Perkiraan waktu perayaan Idulfitri 1447 Hijriah mengarah ke Sabtu, 21 Maret 2026, sebagaimana tercantum dalam ketentuan libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan melalui SKB Tiga Menteri.

Melalui ketentuan bahwa THR wajib dibayarkan paling lambat 10 hari sebelum hari raya keagamaan, maka batas akhir pencairannya diperkirakan jatuh pada 11 Maret 2026.

Meski begitu, jika melihat pola tahun-tahun sebelumnya, pemerintah biasanya mulai menyalurkan THR lebih awal, sekitar H-15 hingga H-10 Lebaran atau sekitar 6 – 9 Maret 2026.

Adapun kepastian jadwal resmi beserta dasar hukumnya akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang biasanya terbit mendekati waktu pencairan atau di bulan Februari 2026 nanti.

Rincian Besaran dan Komponen THR 2026
Besaran THR yang diterima setiap pegawai tidak bersifat seragam. Nilainya menyesuaikan dengan golongan, masa kerja, serta instansi tempat bertugas. Berdasarkan skema yang selama ini diterapkan oleh Kementerian Keuangan, komponen THR terdiri dari beberapa unsur berikut:

– ASN Pusat (APBN): Terdiri atas gaji pokok yang dilengkapi tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau umum, serta tunjangan kinerja dengan besaran penuh.
– ASN Daerah (APBD): Gaji pokok beserta tunjangan keluarga, pangan, dan jabatan atau umum menjadi bagian dari komponen, ditambah tambahan penghasilan pegawai yang besarannya disesuaikan dengan kapasitas daerah.
– Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS): Mendapatkan komponen yang sama, namun khusus Gaji Pokok dibayarkan sebesar 80%.
– Guru dan Dosen: Untuk penerima yang tidak masuk skema tunjangan kinerja, pemerintah menyiapkan tunjangan profesi bagi guru maupun dosen yang nilainya disamakan dengan satu bulan tunjangan.

Perlu dicatat, tidak semua jenis tunjangan masuk dalam perhitungan THR. Beberapa tunjangan seperti insentif kerja, tunjangan risiko atau bahaya, tunjangan pengamanan, serta tunjangan khusus wilayah Papua dan daerah perbatasan tidak termasuk dalam komponen THR.

Daftar Penerima yang Berhak Mendapatkan THR
Penerima THR tidak hanya terbatas pada PNS dan PPPK, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah juga memasukkan pejabat negara, prajurit TNI, anggota Polri, pensiunan, penerima pensiun, hingga staf khusus di lingkungan kementerian dan lembaga sebagai pihak yang berhak menerima tunjangan ini.

Selain itu, pegawai non-ASN yang bekerja di instansi pusat, lembaga non-struktural, maupun Badan Layanan Umum (BLU) juga termasuk dalam daftar penerima sesuai ketentuan yang berlaku.

Pegawai dengan masa kerja satu tahun penuh berhak menerima THR senilai satu bulan gaji. Adapun bagi pegawai yang belum genap bekerja selama 12 bulan, nominal THR ditetapkan secara proporsional sesuai lamanya masa kerja.

Baca Juga :

Cara Menghitung THR Lengkap Beserta Ketentuan Depnaker

Penutup

Demikian penjelasan yang dapat menjawab pertanyaan tentang THR Lebaran 2026 PNS kapan cair. Temukan informasi serupa terkait THR, libur Lebaran, hingga jadwal ticketing transportasi umum hanya di blog Mamikos!

Klik dan dapatkan info kost di dekatmu:

Kost Jogja Murah

Kost Jakarta Murah

Kost Bandung Murah

Kost Denpasar Bali Murah

Kost Surabaya Murah

Kost Semarang Murah

Kost Malang Murah

Kost Solo Murah

Kost Bekasi Murah

Kost Medan Murah

The post THR Lebaran 2026 PNS Kapan Cair? Ini Tanggal THR ASN TNI POLRI dan Besarannya appeared first on Blog Mamikos.

Pertanyaan mengenai hak Tunjangan Hari Raya (THR) sering muncul saat seorang karyawan memutuskan untuk mengundurkan diri mendekati hari raya.

Salah satu yang paling sering ditanyakan adalah, jika resign 1 bulan sebelum lebaran, apakah masih berhak mendapatkan THR?

Agar kamu tidak salah langkah, yuk simak penjelasan lengkapnya berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Aturan Hukum THR bagi Karyawan yang Resign

Baca Juga :

Perhitungan THR Idul Fitri 2026 untuk Karyawan dengan Masa Kerja beserta Contohnya 

Mengenai hak THR, pemerintah telah mengaturnya secara tegas dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Berdasarkan aturan tersebut, status kepegawaian sangat menentukan apakah kamu tetap mendapat THR atau tidak saat memutuskan untuk berhenti kerja.

Bagi kamu yang bertanya-tanya jika resign 1 bulan sebelum lebaran apakah dapat THR, jawabannya bergantung pada jenis kontrak kerja kamu:

1. Karyawan Tetap (PKWTT): Sesuai Pasal 7 ayat (1) Permenaker 6/2016, karyawan tetap yang putus hubungan kerjanya terhitung sejak 30 hari sebelum Hari Raya Keagamaan, tetap berhak mendapatkan THR. Artinya, jika tanggal efektif resign kamu jatuh dalam rentang 30 hari sebelum lebaran, perusahaan wajib bayar THR.

2. Karyawan Kontrak (PKWT): Sayangnya, aturan 30 hari ini tidak berlaku bagi karyawan kontrak. Jika kontrakmu habis atau kamu resign sebelum hari raya, perusahaan tidak berkewajiban memberikan THR, meskipun masa kerja kamu sudah lebih dari satu tahun.

Cara Menghitung Masa Kerja dan Syarat Mendapatkan THR
Perlu diingat bahwa syarat utama mendapatkan THR adalah masa kerja minimal 1 bulan secara terus-menerus, ya. Jika kamu adalah karyawan tetap dan memenuhi syarat masa kerja tersebut, perusahaan harus membayarkan THR secara proporsional atau penuh (jika sudah bekerja 12 bulan atau lebih).

Contoh perhitungan:
Jika gaji Rp6.000.000 dan kamu sudah bekerja selama 6 bulan lalu resign tepat 20 hari sebelum lebaran, maka perhitungannya sebagai berikut:
(6 Bulan/12 Bulan)x Rp6.000.000 = Rp3.000.000

Jadi, kamu tetap berhak membawa pulang THR proporsional sebesar Rp3 juta meskipun sudah tidak bekerja saat hari raya tiba.

Baca Juga :

Cara Menghitung THR Lengkap Beserta Ketentuan Depnaker

Penutup

Nah, pastikan kamu mengecek kembali tanggal efektif pengunduran diri di surat resign agar tetap sesuai dengan batas waktu 30 hari tersebut, ya.

Klik dan dapatkan info kost di dekatmu:

Kost Jogja Murah

Kost Jakarta Murah

Kost Bandung Murah

Kost Denpasar Bali Murah

Kost Surabaya Murah

Kost Semarang Murah

Kost Malang Murah

Kost Solo Murah

Kost Bekasi Murah

Kost Medan Murah

The post Jika Resign 1 Bulan Sebelum Lebaran, Apakah Dapat THR? Ini Penjelasannya appeared first on Blog Mamikos.

Cara Menghitung THR Lengkap Beserta Ketentuan Depnaker – Menurut definisinya, Tunjangan Hari Raya atau biasa disebut THR adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan di Indonesia.

THR ini wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Hari raya keagamaan yang dimaksud adalah hari raya Idul Fitri bagi pekerja yang beragama Islam, hari raya Natal bagi pekerja yang beragama Kristen Katholik dan Protestan, hari raya Nyepi bagi pekerja beragama Hindu, hari raya Waisak bagi pekerja beragama Budha dan hari raya Imlek bagi pekerja yang beragama Konghucu.

Pemerintah Indonesia menetapkan dasar hukum THR melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (Permenaker 6/2016). Peraturan ini terdiri dari 13 pasal dan mulai diberlakukan saat diundangkan, pada tanggal 8 Maret 2016.

Baca Juga :

Bacaan Doa Niat Zakat Fitrah Untuk Keluarga dan Diri Sendiri

Cara Menghitung THR Lengkap Besera Ketentuan Depnaker Berikut Bikin Kamu Siap Lebaran

Menurut Pasal 2 dan 3 Permenaker 6/2016 disebutkan bahwa cara menghitung THR karyawan bergantung pada masa kerja karyawan, yaitu:

1. Karyawan yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan THR sebesar 1 (satu) bulan upah;
2. Karyawan yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan THR secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan:

Baca Juga :

Link Membuat Kartu Ucapan Idulfitri Lebaran Update 2026

THR = (Masa Kerja (n bulan) : 12 bulan) x 1 Bulan Upah

Jika ada karyawan yang sudah bekerja selama 12 (dua belas) bulan, maka ia berhak menerima THR yang dijelaskan sebagai:

1.    Upah tanpa tunjangan atau upah bersih; atau
2.    Upah pokok, yang termasuk tunjangan tetap.

Contoh Perhitungan THR

Sebagai contoh, Dwiki adalah karyawan dengan gaji per bulan Rp 10.000.000 dan masa kerja 16 bulan, maka ia berhak atas THR sebesar Rp. 10.000.000.

Baca Juga :

31 Pantun Lebaran Idulfitri untuk Keluarga, Saudara, dan Teman

Sementara itu, Lia adalah karyawan dengan gaji per bulan Rp. 5.000.000 dan masa kerja 5 bulan, maka perhitungan THR untuknya adalah:

(5 bulan x Rp5.000.000) ÷ 12 bulan = Rp2.083.333,333

Peraturan THR dibuat untuk melindungi hak karyawan, juga posisi perusahaan agar tetap dapat menjalankan operasional.

Baca Juga :

5 Amalan Yang Tidak Boleh Dilakukan Pada Saat Idul Fitri

Klik dan dapatkan info kost di dekat mu:

Kost Jogja Murah

Kost Jakarta Murah

Kost Bandung Murah

Kost Denpasar Bali Murah

Kost Surabaya Murah

Kost Semarang Murah

Kost Malang Murah

Kost Solo Murah

Kost Bekasi Murah

Kost Medan Murah

The post Cara Menghitung THR Lengkap Beserta Ketentuan Depnaker appeared first on Blog Mamikos.