Saat momen hari raya semakin dekat, informasi terkait pemberian tunjangan hari raya selalu dinantikan oleh ASN, tak terkecuali yang bekerja secara paruh waktu.

Lalu, apakah PPPK Paruh Waktu dapat THR 2026 dan bagaimana mekanisme penyalurannya? Mengingat status PPPK Paruh Waktu adalah skema baru dalam penataan tenaga non-ASN, aturan mengenai hak-hak mereka pun telah disusun secara khusus oleh pemerintah.

Yuk, ketahui berapa besaran, aturan, dan yang penting adalah jadwal cairnya di artikel berikut ini.

Aturan Resmi THR untuk PPPK Paruh Waktu 2026

Baca Juga :

THR Karyawan Swasta Kapan Akan Cair 2026? Ini Perkiraan dan Besarannya

Berdasarkan regulasi terbaru yang dirangkum dari berbagai media nasional, pemerintah telah memastikan bahwa PPPK Paruh Waktu tetap berhak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun 2026.

Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memberikan kesejahteraan yang adil bagi seluruh pegawai pemerintah, meskipun jam kerja mereka berbeda dengan pegawai full-time.

Hak mendapatkan THR ini merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemberian tunjangan hari raya bagi ASN. Baik pegawai penuh waktu maupun paruh waktu yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja tetap masuk kategori penerima, asalkan kontraknya belum berakhir ketika pencairan dilakukan.

Besaran THR PPPK Paruh Waktu
Berbeda dengan pegawai tetap, besaran THR untuk PPPK Paruh Waktu memiliki skema perhitungan yang spesifik. Besaran THR untuk PPPK Paruh Waktu tidak disamakan dengan PPPK penuh waktu, tetapi ditentukan berdasarkan:

– Upah yang diterima setiap bulan: Perhitungannya mengikuti besaran penghasilan yang disepakati dalam kontrak kerja paruh waktu.
– Komponen Tunjangan: Selain upah pokok, terdapat komponen tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang besarannya juga bersifat proporsional atau sesuai dengan kemampuan anggaran instansi terkait.
– Ketentuan APBN/APBD: Sumber pendanaan THR ini mengikuti tempat pegawai tersebut bertugas, apakah di bawah pemerintah pusat atau daerah.

Jadwal Pencairan THR PPPK Paruh Waktu 2026
Terkait waktu pencairannya, penyaluran THR bagi ASN umumnya dijadwalkan mulai paling cepat 10 hari kerja sebelum perayaan Idulfitri. Mengingat Lebaran 2026 diperkirakan jatuh pada akhir Maret, maka proses pencairan diprediksi akan dimulai pada pertengahan Maret 2026.

Pencairan ini akan langsung dikirimkan ke rekening masing-masing pegawai tanpa potongan pajak yang dibebankan kepada penerima, karena pajak THR biasanya ditanggung oleh pemerintah.

Baca Juga :

Apakah Uang THR Karyawan Dikenakan Pajak dan Berapa Persen? Ini Ketentuan PPh 21 Pajak THR untuk Karyawan

Penutup

Demikian informasi yang dapat Mamikos sampaikan terkait apakah PPPK Paruh Waktu dapat THR 2026. Selanjutnya, bagi Anda yang membutuhkan update jadwal cuti Lebaran 2026, jangan lupa untuk mampir ke blog Mamikos.

Klik dan dapatkan info kost di dekatmu:

Kost Jogja Murah

Kost Jakarta Murah

Kost Bandung Murah

Kost Denpasar Bali Murah

Kost Surabaya Murah

Kost Semarang Murah

Kost Malang Murah

Kost Solo Murah

Kost Bekasi Murah

Kost Medan Murah

The post Apakah PPPK Paruh Waktu Dapat THR 2026 dan Kapan Cair? Ini Aturan dan Besarannya appeared first on Blog Mamikos.

Informasi terkait penataan tenaga honorer melalui skema PPPK Paruh Waktu mendapatkan sambutan dari masyarakat.

Tapi, muncul pertanyaan terkait nominal gaji pokok PPPK paruh waktu 2026 apakah mencukupi?

Ternyata, gaji pokok untuk PPPK paruh waktu didasarkan pada nominal UMP pada masing-masing daerah dan beban kerja yang diberikan. Yuk, cari tahu gaji pokoknya di setiap provinsi dan besar tunjangannya.

Gaji Pokok PPPK Paruh Waktu 2026

Baca Juga :

Update! Gaji PNS dan PPPK serta Besaran Tunjangannya Terbaru

Sistem kepegawaian yang terdapat di Indonesia terus mengalami perubahan, misalnya dengan diterapkannya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

PPPK merupakan bentuk kepegawaian non-PNS yang didasarkan pada kebutuhan instansi pemerintah.

Berbeda dengan PPPK penuh waktu yang bekerja sesuai jam kerja normal instansi pemerintah dan biasanya lolos dari seleksi CASN, PPPK Paruh Waktu memiliki jam kerja yang lebih fleksibel. PPPK sebagai ASN dapat masuk kerja 4–6 jam/hari atau 20-30 jam/minggu.

PPPK paruh waktu mendapatkan NIP dan gaji yang nominalnya ditentukan kebijakan yang berlaku.

Dibandingkan dengan PPPK penuh waktu, gaji yang diterima PPPK paruh waktu lebih kecil karena jam kerja yang lebih sedikit. Besar upah PPPK paruh waktu disepakati dalam perjanjian kerja antara pegawai dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Baca Juga :

Mengenal Perbedaan CPNS dan PPPK/P3K, Guru Honorer Wajib Baca

Namun, PPPK paruh waktu diizinkan untuk mencari tambahan pendapatan pada sektor lain dengan syarat tidak melanggar kode etik ASN atau memunculkan konflik kepentingan.

Besar gaji PPPK paruh waktu tahun 2026 diatur resmi dalam diktum 19-21 dari Keputusan MenPANRB Nomor 16 Tahun 2025.

Pada aturan tersebut, dijelaskan bahwa upah minimum yang diterima harus paling sedikit setara dengan jumlah yang sebelumnya diterima sebagai pegawai non-ASN, atau disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) di wilayah masing-masing.

Sebagai informasi, berikut ini adalah besar gaji pokok per provinsi untuk referensi apabila kamu ingin mencari tambahan pemasukan lain sebagai PPPK paruh waktu:

Baca Juga :

Rincian Gaji PPPK Guru 2026 dan Tunjangan Tiap Golongan IX, X, dan XI Sesuai Jenjang Pendidikan

UMP PPPK Paruh Waktu di Pulau Sumatera

• Provinsi Aceh: Rp3.932.552
• Provinsi Sumatera Utara: Rp3.228.949
• Provinsi Sumatera Barat: Rp3.182.955
• Provinsi Riau: Rp3.780.495
• Provinsi Kepulauan Riau: Rp3.879.520
• Provinsi Jambi: Rp3.471.497
• Provinsi Sumatera Selatan: Rp3.942.963
• Provinsi Bengkulu: Rp2.827.250
• Provinsi Lampung: Rp3.047.734
• Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: Rp4.035.000

UMP PPPK Paruh Waktu di Pulau Jawa

• Provinsi DKI Jakarta: Rp 5.729.876
• Provinsi Jawa Barat: Rp 2.317.601
• Provinsi Jawa Tengah: Rp 2.327.386
• Provinsi DI Yogyakarta: Rp 2.417.495
• Provinsi Jawa Timur: Rp 2.446.880
• Provinsi Banten: Rp 3.100.881

UMP PPPK Paruh Waktu di Pulau Kalimantan

• Provinsi Kalimantan Barat: Rp3.054.552
• Provinsi Kalimantan Tengah: Rp3.686.138
• Provinsi Kalimantan Selatan: Rp3.725.000
• Provinsi Kalimantan Timur: Rp3.762.431
• Provinsi Kalimantan Utara: Rp3.775.243

UMP PPPK Paruh Waktu di Pulau Bali, Nusa Tenggara

• Provinsi Bali: Rp3.207.459
• Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp2.673.861
• Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp2.455.898

UMP PPPK Paruh Waktu di Pulau Sulawesi

• Provinsi Sulawesi Utara: Rp4.002.630
• Provinsi Sulawesi Tengah: Rp3.179.565
• Provinsi Sulawesi Selatan: Rp3.921.088
• Provinsi Sulawesi Tenggara: Rp3.306.496
• Provinsi Sulawesi Barat: Rp3.315.934
• Provinsi Gorontalo: Rp3.405.144

Baca Juga :

Cara Mengisi Biodata Mahasiswa PPG 2026 via PDDikti SIMPKB/SIMLMS dan Contohnya

UMP PPPK Paruh Waktu di Maluku dan Papua

• Provinsi Maluku: Rp3.334.490
• Provinsi Maluku Utara: Rp3.510.240
• Provinsi Papua: Rp4.436.283
• Provinsi Papua Pegunungan: Rp4.508.714
• Provinsi Papua Tengah: Rp4.285.848
• Provinsi Papua Selatan: Rp4.508.100
• Provinsi Papua Barat: Rp3.841.000
• Provinsi Papua Barat Daya: Rp3.766.000

Besar Tunjangan PPPK Paruh Waktu 2026

Jabatan untuk PPPK paruh waktu memiliki ketentuan pelamar yang sudah ditentukan. Adapun yang berpeluang mengisi posisi PPPK paruh waktu adalah:

1. Tenaga honorer (non-ASN) yang sudah terdaftar dalam database BKN
2. Pelamar PPPK tahun anggaran 2024 yang sudah mengikuti seluruh rangkaian seleksi, tetapi tidak lolos perankingan dalam formasi penuh waktu
3. Tenaga honorer yang instansi tempat bekerja tidak membuka formasi penuh waktu

Apakah PPPK paruh waktu akan mendapatkan tunjangan? Biasanya, tunjangan yang akan diberikan ada beberapa macam yang nominalnya diberikan secara proporsional.

1. Tunjangan Pekerjaan PPPK Paruh Waktu

Nominal tunjangan pekerjaan bagi PPPK paruh waktu disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab ASN. Berdasarkan informasi, jumlah tunjangan berkisar antara 5-20% dari gaji utama dan dihitung menurut jam kerja.

2. Tunjangan Hari Raya (THR) PPPK Paruh Waktu

PPPK Paruh Waktu juga mendapatkan hak atas THR yang jumlahnya setara satu bulan gaji utama. THR akan diberikan menjelang hari raya keagamaan.

3. Tunjangan Transportasi dan Sarana Kerja PPPK Paruh Waktu

Tunjangan bagi PPPK Paruh Waktu berupa transportasi dan sarana kerja diberikan apabila pekerjaan tersebut membutuhkan mobilitas. Apabila diperlukan, PPPK Paruh Waktu juga bisa memperoleh fasilitas seperti laptop dan seragam yang ketentuannya ditetapkan lembaga.

4. Tunjangan Perlindungan Sosial PPPK Paruh Waktu

Selain mendapatkan ketiga bentuk tunjangan di atas, PPPK Paruh Waktu juga berhak atas perlindungan sosial seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Adapun subsidi premi ditanggung oleh pemerintah.

Dengan demikian, PPPK Paruh Waktu memperoleh perlindungan atas risiko kecelakaan kerja, risiko kesehatan, dan tentunya program pensiun.

Gaji PPPK 2026

Informasi terkait besar gaji PPPK sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 mengenai Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan rincian sebagai berikut:

• Golongan I: Rp1.938.500 – Rp2.900.900
• Golongan II: Rp2.116.900 – Rp3.071.200
• Golongan III: Rp2.206.500 – Rp3.201.200
• Golongan IV: Rp2.299.800 – Rp3.336.600
• Golongan V: Rp2.511.500 – Rp4.189.900
• Golongan VI: Rp2.742.800 – Rp4.367.100
• Golongan VII: Rp2.858.800 – Rp4.551.800
• Golongan VIII: Rp2.979.700 – Rp4.744.400
• Golongan IX: Rp3.203.600 – Rp5.261.500
• Golongan X: Rp3.339.100 – Rp5.484.000
• Golongan XI: Rp3.480.300 – Rp5.716.000
• Golongan XII: Rp3.627.500 – Rp5.957.800
• Golongan XIII: Rp3.781.000 – Rp6.209.800
• Golongan XIV: Rp3.940.900 – Rp6.472.500
• Golongan XV: Rp4.107.600 – Rp6.746.200
• Golongan XVI: Rp4.281.400 – Rp7.031.600
• Golongan XVII: Rp4.462.500 – Rp7.329.000

Perbedaan PPPK Paruh Waktu dan Penuh Waktu

Pahami perbedaan antara PPPK paruh waktu dan PPPK penuh waktu mulai dari segi jam kerja, hak, serta kewajibannya. Berikut ini adalah perbandingan PPPK penuh waktu dan paruh waktu yang perlu kamu ketahui.

Sistem Kerja

• PPPK paruh waktu: 4-5 jam per hari
• PPPK penuh waktu: 8 jam per hari

Sumber Anggaran

• PPPK paruh waktu: pos belanja barang dan jasa (sesuai kemampuan daerah)
• PPPK penuh waktu: pos belanja pegawai (terikat aturan gaji nasional atau Perpres)

Besar Gaji

• PPPK paruh waktu: gaji sesuai kesepakatan kontrak (biasanya lebih kecil daripada PPPK penuh waktu)
• PPPK penuh waktu: gaji sesuai golongan dan tunjangan kinerja penuh

Tunjangan Tambahan

• PPPK paruh waktu: nominalnya dihitung secara proporsional, tidak sebesar PPPK penuh waktu
• PPPK penuh waktu: nominalnya sama seperti gaji utama

Apakah PPPK paruh waktu bisa diangkat menjadi PPPK penuh waktu? Menurut Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025, PPPK paruh waktu memiliki kesempatan tersebut. Jadi, jangan berkecil hati jika saat ini statusmu belum penuh waktu, ya.

Tips untuk Mengatur Gaji PPPK Paruh Waktu

Nominal gaji PPPK yang mengikuti skema UMP provinsi perlu diatur agar tetap bisa menabung. Apalagi jika kamu memiliki waktu yang tersisa untuk dimanfaatkan. Berikut ini adalah tips yang dapat diterapkan untuk mengelola keuangan:

1. Terapkan Alokasi Gaji 50-30-20

Jangan sampai gaji PPPK paruh waktu yang kamu dapatkan langsung habis dalam beberapa hari. Gunakan alokasi gaji yang efektif, seperti 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan atau hiburan, dan 20% untuk ditabung dan investasi.

Sebaiknya langsung alokasikan dana tabungan agar kamu tetap punya simpanan apabila memiliki kebutuhan mendadak. Selain itu, alokasi keinginan atau hiburan bisa diperkecil sesuai kondisi.

2. Mencari Sumber Pemasukan Tambahan

Gunakan waktu yang tersisa setelah bekerja untuk mencari pemasukan tambahan. Melihat peluang yang ada saat ini, kamu bisa menjadi penulis lepas, affiliator, atau mencari pekerjaan yang tidak perlu berangkat ngantor.

3. Utamakan Dana Darurat

Jika kamu belum memiliki dana darurat, ini lah saat yang tepat untuk mengumpulkannya. Usahakan untuk mengumpulkan 3-6 kali lipat pengeluaran bulanan agar jika nanti terjadi sesuatu, kamu tidak panik.

4. Investasi untuk Pengembangan Diri

Peluang kerja yang tersedia di luar sana tidak hanya sebagai PPPK paruh waktu. Kamu memiliki banyak kesempatan emas yang bisa dijemput melalui pengembangan diri.

Misalnya saja dengan mengambil kursus online, sehingga saat menawarkan jasa sebagai freelancer, nilai tawarmu semakin tinggi.

Penutup

Demikian informasi gaji pokok PPPK paruh waktu 2026 yang perlu kamu ketahui. Jika kamu mendapatkan gaji dengan nominal yang tidak terlalu tinggi, masih ada sisa waktu kerja yang bisa dimanfaatkan untuk mencari tambahan pemasukan.

Misalnya saja dengan mencari ide bisnis rumahan, bekerja freelance, atau berinvestasi saham.

Dapatkan informasi terkait PPPK dan ide bisnis yang bisa kamu lakukan di blog Mamikos. Semoga bermanfaat.

Klik dan dapatkan info kost di dekat mu:

Kost Jogja Murah

Kost Jakarta Murah

Kost Bandung Murah

Kost Denpasar Bali Murah

Kost Surabaya Murah

Kost Semarang Murah

Kost Malang Murah

Kost Solo Murah

Kost Bekasi Murah

Kost Medan Murah

The post Gaji Pokok PPPK Paruh Waktu 2026 di Seluruh Provinsi dan Besaran Tunjangannya appeared first on Blog Mamikos.

Cara Cek NIP PPPK Paruh Waktu 2025 via MOLA BKN – Setelah tahap seleksi PPPK Paruh Waktu dilakukan, bagi pelamar yang lolos tentu menantikan NIP atau Nomor Induk Pegawai. 

Sebelumnya, pada 28 Agustus – 28 September 2025 dilakukan pengusulan penetapan NIP Paruh Waktu sesuai jadwal BKN. Lalu, setelahnya akan berlangsung penetapan dan penerbitan NIP, sehingga saat ini banyak dari peserta yang lolos memeriksa penerbitan NIP.

Bagi Anda yang ingin mengecek juga NIP PPPK Paruh Waktu, berikut adalah langkah-langkahnya.

Cara Memeriksa NIP PPPK Paruh Waktu 2025

Baca Juga :

Update! Gaji PNS dan PPPK serta Besaran Tunjangannya Terbaru

Melansir dari laman Detik, NIP yang terdiri dari 18 digit angka ini hampir serupa dengan NIP PNS. Nomor tersebut memiliki data spesifik terkait pegawai yang bersangkutan. Bukan sekadar angka, tetapi terdapat informasi penting yang memuat data pribadi calon pegawai PPPK Paruh Waktu. 

Untuk peserta yang telah melewati tahap akhir seleksi pada PPPK Paruh Waktu 2025 dan juga penetapan, maka selanjutnya perlu mengecek NIP yang dilakukan secara online melalui Mola BKN, yaitu portal resmi BKN. 

Adapun, cara untuk memeriksanya adalah sebagai berikut: 

1. Kunjungi laman https://monitoring-siasn.bkn.go.id/ 
2. Lalu klik “Cek Layanan” dan Anda akan diarahkan ke laman baru
3. Pilih kategori “Penetapan NIP/NI PPPK”
4. Cek tahun periode
5. Masukkan nomor peserta
6. Klik “Monitor Usulan”
7. Kemudian, sistem akan menampilkan progres dari penerbitan NIP

Perlu diperhatikan bahwa penerbitan NIP membutuhkan waktu, hal ini tergantung pada administrasi dan juga verifikasi yang dilakukan oleh masing-masing instansi. Selain itu, hasil dari cek penetapan status NIP nantikan akan dikirimkan melalui email terdaftar. 

Namun, bisa jadi data NIP belum muncul karena beberapa faktor, seperti adanya kesalahan sistem, masih dalam proses diusulkan oleh instansi terkait, salah memilih kategori di Mola BKN, hingga kesalahan memasukkan nomor peserta. 

Para peserta dianjurkan untuk memeriksa secara berkala Mola BKN dan juga email yang dipakai jika NIP belum muncul, dan apabila sudah terlalu lama, Anda dapat melakukan konfirmasi langsung kepada instansi terkait. 

Baca Juga :

Gaji PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu Besaran Mana?

Penutup 

Demikian, informasi mengenai cara memeriksa NIP PPPK Paruh Waktu 2025.

Mari, temukan pembahasan terkait lainnya yang bisa Anda lihat di blog Mamikos, contohnya seperti Jabatan untuk PPPK Paruh Waktu dan Besaran Gajinya.

Klik dan dapatkan info kost di dekatmu:

Kost Jogja Murah

Kost Jakarta Murah

Kost Bandung Murah

Kost Denpasar Bali Murah

Kost Surabaya Murah

Kost Semarang Murah

Kost Malang Murah

Kost Solo Murah

Kost Bekasi Murah

Kost Medan Murah

The post Cara Cek NIP PPPK Paruh Waktu 2025 via MOLA BKN appeared first on Blog Mamikos.

Catat! Ini Jabatan untuk PPPK Paruh Waktu dan Besaran Gajinya, Ada Guru hingga Nakes – Jika berbicara kerja di sektor pemerintahan, pasti kamu sudah tidak asing lagi dengan istilah PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Yap, status ini diminati banyak orang karena menawarkan kepastian kerja dan fasilitas yang hampir mirip dengan PNS.

Buat kamu yang masih bingung, PPPK paruh waktu ini konsepnya mirip kerja part-time di dunia swasta, tapi versi pemerintah. Bedanya, mereka tetap masuk ke dalam sistem kepegawaian negara, kerjanya lebih fleksibel dan menyesuaikan kebutuhan instansi.

Nah, artikel Mamikos akan membahas apa saja jabatan untuk PPPK paruh waktu dan besaran gajinya, ada guru hingga tenaga kesehatan. Yuk, mari cek bersama!

Mengenal PPPK Paruh Waktu

Sebelum membahas lebih jauh mengenai jabatan dan besaran gaji, ada baiknya kamu memahami terlebih dahulu konsep dasar dari PPPK paruh waktu. 

Secara sederhana, PPPK paruh waktu adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat untuk bekerja dengan jam kerja lebih singkat dibandingkan PPPK penuh waktu. 

Jika pegawai penuh waktu umumnya bekerja 8 jam per hari, maka pegawai paruh waktu dapat bekerja sekitar 4 jam per hari atau sesuai kebutuhan instansi.

Tujuan diterapkannya skema ini adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor tertentu dengan sistem yang lebih fleksibel. Contohnya, di bidang pendidikan, ada sekolah yang kekurangan guru namun jumlah siswanya tidak terlalu banyak. 

Untuk kasus ini, cukup ditangani oleh guru paruh waktu. Hal serupa juga berlaku di sektor kesehatan, misalnya puskesmas di daerah terpencil yang membutuhkan tambahan tenaga medis, namun tidak harus secara penuh waktu.

Selain itu, keberadaan PPPK paruh waktu juga membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat, terutama lulusan baru maupun tenaga profesional yang ingin berkontribusi, tetapi memiliki keterbatasan untuk bekerja penuh waktu.

Secara regulasi, dasar hukum mengenai PPPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. 

Sesuai aturan tersebut, pemerintah memang memberikan ruang fleksibilitas pengaturan jam kerja sesuai dengan kebutuhan instansi, sehingga memungkinkan sistem kerja paruh waktu. Mekanisme ini memiliki payung hukum yang jelas dan resmi di bawah regulasi pemerintah.

Baca Juga :

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi PPPK Nakes Kejaksaan 2025 Kapan? Ini Jadwal dan Tahap Selanjutnya

7 Jabatan untuk PPPK Paruh Waktu

Nah, menurut aturan terbaru dari MenPAN-RB, ada 7 jabatan utama yang bisa diisi lewat skema ini. Simak ya:

1. Guru dan Tenaga Kependidikan

Kebutuhan guru di Indonesia masih sangat besar, terutama di wilayah terpencil dan perdesaan. Tidak sedikit sekolah yang jumlah muridnya terbatas, sehingga cukup ditangani oleh tenaga pendidik paruh waktu. 

Sesuai skema PPPK paruh waktu, guru bisa ditugaskan untuk mengajar mata pelajaran tertentu seperti Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, maupun Pendidikan Agama sesuai kompetensi yang dimiliki.

Selain itu, tenaga kependidikan non-guru juga termasuk dalam kategori ini. Misalnya tenaga perpustakaan, laboratorium, hingga staf administrasi sekolah. Kehadiran mereka membantu proses belajar mengajar agar berjalan lebih lancar, meskipun tidak bekerja penuh waktu. 

2. Tenaga Kesehatan

Di sektor kesehatan, pemerintah sangat membutuhkan tenaga tambahan untuk memperkuat layanan dasar. PPPK paruh waktu di bidang kesehatan bisa berasal dari berbagai latar belakang, seperti perawat, bidan, apoteker, hingga analis laboratorium. 

Skema paruh waktu ini memungkinkan layanan kesehatan di daerah tetap berjalan tanpa harus menunggu tenaga full-time. Misalnya, bidan paruh waktu bisa membantu pelayanan ibu hamil di desa, atau tenaga analis laboratorium bisa mendukung pemeriksaan sederhana di puskesmas. 

Baca Juga :

25 Contoh Soal PPPK Administrator Kesehatan dan Kunci Jawabannya, Cocok untuk Bahan Latihan

3. Tenaga Teknis

Jabatan tenaga teknis mencakup berbagai posisi yang mendukung administrasi dan operasional instansi pemerintah. Misalnya, arsiparis untuk mengelola dokumen penting, teknisi komputer untuk sistem IT, atau staf administrasi umum. 

Meskipun bukan jabatan struktural, tenaga teknis punya peran vital dalam menjaga kelancaran kerja instansi.

PPPK paruh waktu di bidang teknis sangat membantu, terutama di kantor pemerintahan kecil atau unit layanan yang tidak memerlukan staf penuh waktu. 

4. Pengelola Umum Operasional

Jabatan ini berfokus pada pengelolaan administrasi umum dalam instansi. Tugasnya mencakup pencatatan, penyusunan laporan, hingga membantu koordinasi antarbagian. Posisi ini sangat penting karena menjadi tulang punggung jalannya aktivitas harian di kantor pemerintah.

Sebagai pegawai paruh waktu, pengelola umum operasional tetap memiliki kontribusi besar. Mereka memastikan bahwa semua kegiatan administratif berjalan sesuai prosedur, meski dengan waktu kerja terbatas. 

5. Operator Layanan Operasional

Operator layanan operasional memiliki peran langsung dalam melayani masyarakat. Misalnya, bertugas di loket pelayanan publik, menginput data ke dalam sistem, atau mengurus dokumen yang diajukan oleh warga. 

Kehadiran operator paruh waktu akan membantu mempercepat layanan tanpa menambah beban anggaran terlalu besar. Selain itu, sistem ini juga memberi kesempatan bagi masyarakat yang ingin bekerja di pemerintahan dengan jam kerja yang lebih fleksibel.

6. Pengelola Layanan Operasional

Berbeda dengan operator, pengelola layanan operasional lebih berperan dalam manajemen. Mereka bertugas memastikan bahwa layanan publik berjalan lancar, terkoordinasi, dan sesuai standar. 

Tugasnya bisa mencakup pengaturan jadwal, monitoring kegiatan, hingga memberikan laporan evaluasi. Posisi ini sangat strategis dalam memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan efektif.

7. Penata Layanan Operasional

Penata layanan operasional berfokus pada penyusunan sistem, alur kerja, dan tata kelola layanan publik. Mereka memastikan setiap prosedur tertata rapi sehingga memudahkan baik pegawai maupun masyarakat yang menerima layanan. 

Meskipun bekerja paruh waktu, kontribusi penata layanan operasional tetap signifikan. Mereka bisa membantu merancang sistem pelayanan yang lebih sederhana dan efisien, sehingga instansi tidak kewalahan meskipun memiliki keterbatasan pegawai. 

Aturan PPPK Paruh Waktu

Agar semakin jelas, ada beberapa hal penting yang perlu kamu tahu sebelum daftar:

1. Durasi kontrak → Masa kontrak PPPK paruh waktu berlaku selama 1 tahun. Jika kinerjanya bagus dan instansi masih butuh, kontraknya bisa diperpanjang lagi.

2. Evaluasi kinerja → Penilaian kerja dilakukan secara berkala, setiap 3 bulan sekali untuk pemantauan, lalu ada evaluasi tahunan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan kontrak. Jadi penting untuk menjaga performa tetap konsisten.

Baca Juga :

Arti Kode Huruf Seleksi PPPK P, P1, P2, L, TL, L-2, L-3 hingga TMS

3. Pindah instansi → Pegawai PPPK paruh waktu tidak diperbolehkan pindah ke instansi lain selama kontrak berjalan. Kalau ingin pindah, statusnya dianggap mengundurkan diri, kecuali ada perubahan organisasi di pemerintah.

4. Jam kerja → Jumlah jam kerja akan diatur oleh pejabat di instansi masing-masing. Penetapannya disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan ketersediaan anggaran.

Berapa Besaran Gaji PPPK Paruh Waktu?

Nah, ini nih bagian yang paling sering ditanyain, berapa sih gaji PPPK paruh waktu?

Jika dibandingkan sama PPPK full-time yang gajinya sudah jelas diatur sesuai golongan (bisa tembus Rp2 – 8 jutaan per bulan), untuk PPPK paruh waktu ada sedikit perbedaan sistem. 

Gaji dasarnya tidak langsung pakai tabel golongan, tapi minimal setara dengan UMP (Upah Minimum Provinsi).

Contoh UMP 2025 di beberapa daerah:

• DKI Jakarta: Rp5,39 juta
• Jawa Barat: Rp2,19 juta
• Jawa Tengah: Rp2,16 juta
• Jawa Timur: Rp2,30 juta

Artinya, kalau kamu ditempatkan di Jawa Barat misalnya, gaji pokokmu minimal sama dengan Rp2,19 juta. Tapi kalau kamu di Jakarta, otomatis lebih tinggi karena ikut UMP Jakarta. Jadi jelas, lokasi penempatan ikut berpengaruh banget ke gaji PPPK paruh waktu.

Bukan hanya UMP, ada pertimbangan lain juga

Kalau sebelumnya kamu kerja sebagai honorer/non-ASN dan gaji terakhirmu lebih besar dari UMP, maka gaji itulah yang bisa jadi patokan. Jadi sistem ini sebenarnya cukup adil, supaya yang sudah punya pengalaman lama tetap mendapat penghargaan.

Tunjangan tambahan juga ada, lho!

Selain gaji pokok, biasanya masih ada tunjangan-tunjangan lain, misalnya:

• Tunjangan makan → biasanya dihitung harian atau per bulan.
• Tunjangan transportasi → apalagi kalau lokasi kerja cukup jauh.
• Tunjangan profesi → khusus untuk guru (TPG) dan tenaga kesehatan (insentif nakes).
• BPJS Kesehatan & BPJS Ketenagakerjaan → ini juga biasanya difasilitasi agar lebih terjamin.

Kalau ditotal, gaji PPPK paruh waktu ini bisa jauh lebih menarik dibanding part-time di sektor swasta. 

Misalnya seorang guru PPPK paruh waktu di Jakarta bisa dapet gaji pokok Rp5,39 juta + tunjangan profesi Rp1,5 jutaan + tunjangan transport/makan Rp500 ribu. Total bisa mendekati Rp7 jutaan per bulan.

Beda lagi kalau tenaga kesehatan, misalnya perawat PPPK paruh waktu di Jawa Timur. Gaji pokok Rp2,3 juta + insentif nakes Rp1 juta + tunjangan makan/transport Rp400 ribu, bisa jadi Rp3,7 jutaan per bulan.

Jadi, meskipun statusnya paruh waktu, benefit-nya masih sangat kompetitif.

Baca Juga :

Apa yang dimaksud dengan Sistem Payroll? Ini Manfaat Bagi Perusahaan dan Karyawan

Penutup

Hadirnya kebijakan PPPK paruh waktu ini bisa jadi kabar baik buat banyak tenaga honorer atau non-ASN yang selama ini khawatir soal masa depan kerja mereka. 

Adanya skema ini, kesempatan tetap terbuka lebar buat yang ingin berkontribusi di sektor publik meski tidak bisa bekerja full-time. Apalagi gajinya sudah dijamin minimal setara UMP, bahkan bisa lebih tinggi kalau mempertimbangkan gaji terakhir honorer.

Selain itu, adanya tunjangan tambahan seperti transportasi, makan, hingga tunjangan profesi bikin posisi PPPK paruh waktu jadi cukup menjanjikan. 

Kalau dibandingkan dengan kerja part-time di sektor swasta, tentu saja PPPK paruh waktu ada kelebihan karena ada kepastian regulasi dan jaminan perlindungan dari pemerintah.

Jadi, kalau kamu salah satu tenaga honorer atau masih berstatus non-ASN, skema ini bisa jadi peluang yang layak banget dipertimbangkan. 

Siapa tahu dengan ikut PPPK paruh waktu, kamu tetap bisa menyeimbangkan pekerjaan, keluarga, atau aktivitas lain, sekaligus tetap punya penghasilan dan pengakuan resmi sebagai bagian dari aparatur pemerintahan.

Klik dan dapatkan info kost di dekat mu:

Kost Jogja Murah

Kost Jakarta Murah

Kost Bandung Murah

Kost Denpasar Bali Murah

Kost Surabaya Murah

Kost Semarang Murah

Kost Malang Murah

Kost Solo Murah

Kost Bekasi Murah

Kost Medan Murah

The post Catat! Ini Jabatan untuk PPPK Paruh Waktu dan Besaran Gajinya, Ada Guru hingga Nakes appeared first on Blog Mamikos.

6 Cara Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu 2025, Cek Jadwal dan Tata Caranya – Bagi kamu yang sudah mengikuti proses seleksi PPPK (Pegawai Pemerintah Paruh Waktu) dan dinyatakan lulus. Tahapan selanjutnya yang harus segera kamu selesaikan adalah pengisian DRH (Daftar Riwayat Hidup) PPPK 2025.

DRH PPPK merupakan tahapan pengisian data diri yang wajib dilakukan bagi peserta PPPK yang dinyatakan lulus seleksi. Adapun data diri yang harus diisikan atau dilengkapi dalam tahapan ini beragam mulai dari informasi identitas, pendidikan, pengalaman kerja, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Nah, jika kamu merupakan salah satu peserta PPPK dan ingin mengetahui cara pengisian DRH PPPK Paruh Waktu 2023. Dalam artikel ini Mamikos akan menginformasikan secara lengkap apa saja langkah-langkah yang perlu dilakukan beserta jadwalnya. Cek di bawah!

Apa itu DRH PPPK?

Mengutip dari Kontan, DRH atau Daftar Riwayat Hidup adalah sebuah data diri atau biodata lengkap peserta PPPK yang sudah dinyatakan lulus seleksi penerimaan CASN (Calon Aparatur Sipil Negara). Data diri tersebut harus dilengkapi apabila sudah lulus seleksi sebagai PPPK.

Artinya, jika kamu mengikuti seleksi PPPK dan dinyatakan lolos, maka kamu akan otomatis masuk ke tahapan pengisian DRH ini pada periode atau waktu yang ditentukan. Setelah pengisian DRH sudah selesai, selanjutnya peserta akan diarahkan untuk mengikuti usul penetapan NI (Nomor Induk) PPPK.

Fungsi dari pengisian DRH sendiri yaitu untuk melengkapi dan memverifikasi data diri peserta sebelum mengajukan NI PPPK dan proses selanjutnya. Adapun pengisiannya harus dilakukan oleh masing-masing peserta secara online melalui halaman website SSCASN (Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara.

Nantinya peserta akan diminta untuk melengkapi atau mengisi data pribadi sekaligus melampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti data pribadi, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, dan yang lainnya.

Untuk pengisiannya tidak bisa dilakukan secara sembarangan dan kapanpun, melainkan ada jadwal yang harus diikuti oleh peserta pada waktu atau periode tertentu yang sudah ditetapkan.

Baca Juga :

25 Contoh Soal PPPK Penata Layanan Operasional 2025 dan Materi Kisi-kisinya

Kapan Jadwal Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu 2025?

Seperti yang kita tahu bahwa pengumuman hasil seleksi PPPK 2025 sudah dilakukan pada tanggal 16 sampai 30 Juni 2025 dan untuk hasil seleksi administrasi PPPK Kejaksaan yaitu pada 5 sampai 8 Agustus kemarin.

Setelah pengumuman tersebut, peserta PPPK yang lolos harus melakukan pengisian DRH sebagai salah satu tahapan yang harus diikuti. Seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa pengisian DRH PPPK 2025 dapat dilakukan pada periode atau waktu yang sudah dijadwalkan. 

Lalu, kapan jadwal kamu mulai dapat melengkapi DRH PPPK 2025? Mengutip dari Kumparan, pemerintah melalui surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasu (PANRB) nomor B/3832.M.SM.01.00/2025i sudah membagikan jadwal pengisian DRH PPPK Paruh Waktu.

Adapun jadwal pengisian DRH yang tercantum dalam surat tersebut yaitu akan berlangsung mulai tanggal 23 Agustus sampai dengan 15 September 2025 mendatang. Dengan demikian, saat ini proses pengisian DRH PPPK Paruh Waktu 2025 sudah dimulai.

Selain itu, pemerintah juga menetapkan jadwal tahapan lainnya terkait proses pengadaan PPPK Paruh Waktu 2025. Untuk lebih detailnya, berikut ini adalah jadwal lengkap proses pengadaan PPPK Paruh Waktu 2025 yang harus kamu lalui:

• Usulan Penetapan Kebutuhan oleh Instansi = 7 hingga 20 Agustus 2025
• Penetapan Kebutuhan oleh Menteri PANRB = 21 hingga 30 Agustus 2025
• Pengumuman Alokasi Kebutuhan = 22 Agustus hingga 1 September 2025
• Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu = 23 Agustus hingga 15 September 2025
• Usul Penetapan NI PPPK Paruh Waktu = 23 Agustus hingga 20 September 2025
• Penetapan NI PPPK Paruh Waktu = 23 Agustus hingga 30 September 2025

Baca Juga :

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi PPPK Nakes Kejaksaan 2025 Kapan? Ini Jadwal dan Tahap Selanjutnya

Bagaimana Cara Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu 2025?

Di atas sudah disebutkan bahwa jadwal pengisian DRH PPPL Paruh Waktu 2025 sudah dimulai per tanggal 23 Agustus kemarin sampai 15 September 2025 mendatang.

Adapun cara pengisiannya dapat dilakukan secara online melalui website SSCASN. Bagi kamu yang ingin tahu bagaimana langkah-langkah pengisiannya, secara umum kamu dapat mengikuti langkah-langkahnya berikut ini:

1. Masuk ke Akun SSCASN Milikmu: pertama kamu harus masuk ke akun SSCASN milikmu menggunakan NIK dan kata sandi yang telah kamu buat pada saat proses pendaftaran, setelah itu klik tombol bertulisakan “Masuk”.
2. Konfirmasi Untuk Melanjutkan Proses: Untuk peserta PPP3K Paruh Waktu 2025 yang lolos seleksi, setelah masuk ke akun SSCASN, sistem akan memunculkan dropdown list untuk melanjutkan seleksi atau tidak. Kamu dapat memilih tombol bertuliskan “Ya” untuk melanjutkan prosesnya.
3. Isilah Seluruh Data Riwayat Hidup: Isilah semua data diri riwayat hidupmu yang diminta oleh sistem mulai dari data perorangan, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, riwayat prestasi yang kamu miliki, riwayat keluarga, hingga riwayat organisasi yang pernah kamu ikuti.
4. Unggahlah Dokumen-Dokumen Pendukung: Kamu juga harus melampirkan beberapa dokumen yang diminta oleh sistem mulai dari surat pernyataan yang sudah sesuai dengan format yang disediakan, SKCK (Surat Catatan Kepolisian), DRH yang sudah diunduh dari SSCASN, surat lamaran CASN yang ditujukan untuk kepala instansi masing-masing, surat keterangan bebas narkoba, hingga surat keterangan sehat secara jasmani dan rohani dari dokter.
5. Periksa Kembali Data Diri: Jika sudah mengisi semua data diri yang diminta, pastikan semua data dan dokumen yang kamu isi dan lampirkan sudah benar. Kamu dapat double check sebelum menyelesaikan pengisian.
6. Akhiri Proses Pengisian DRH: Jika sudah dicek ulang dan yakin bahwa semua data yang kamu isi sudah sesuai, selanjutnya klik tombol bertuliskan “Akhiri Proses Pengisian DRH” untuk menyelesaikan pengisian.

Baca Juga :

Jadwal & Syarat Rekrutmen PPPK Guru Sekolah Rakyat 2025, Berapa Gajinya?

Apa Saja Dokumen yang Perlu Disiapkan dalam Pengisian DRH PPPK 2025?

Jika merujuk pada pengisian DRH PPPK Paruh Waktu tahun-tahun sebelumnya, dokumen yang harus diunggah dalam pengisian data diri ini biasanya selalu sama. Adapun beberapa dokumen yang perlu kamu persiapkan adalah sebagai berikut:

Baca Juga :

Contoh Rancangan Aktualisasi Latsar CPNS 2025 dan Strukturnya yang Benar

1. Dile scan Surat Pernyataan 5 Poin yang sudah sesuai dengan aturan BKN Nomor 14 tahun 2018 untuk CPN atau aturan BKIN Nomor 1 tahun 2019 untuk PPPK yang telah dibubuhi dengan materai dan tandatangan calon ASN, ukuran file maksimal 1000 KB dalam bentuk pdf.
2. File scan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) yang masih aktif, ukuran file maksimal 1000 KB dalam bentuk fdp.
3. File scan DRH yang telah lengkap diisi dan diunduh dari pengisian DRH yang ada dalam website SSCASN yang sudah digabung dalam 1 file pdf dan dilengkapi materai sekaligus tandatangan calon ASN, ukuran file maksimal 1000 KB dalam bentuk pdf.
4. File scan bukti pengalaman kerja yang asli dan telah ditandatangani atau fotocopu yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang jika sudah memiliki pengalaman kerja, ukuran file maksimal 3000 KB dalam bentuk pdf.
5. File scan surat keterangan bebas narkotika, psikotropika, prekursor, serta zat adiktif lainnya yang telah ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah, ukuran file maksimal 1000 KB dalam bentuk pdf.
6. File scan surat keterangan sehat secara jasmani dan rohani dari dokter yang sudah memiliki status PNS atau dokter yang bekerja di unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah, ukuran file maksimal 1000 KB dalam bentuk pdf.
7. File scan Ijazah Pendidikan Asli atau Ijazah penyetaraan DIKTI bagi lulusan luar negeri yang digunakan saat melamar formasi CASN, maksimal ukuran file 1000KB dalam bentuk pdf.f
8. File scan transkrip nilai yang asli yang digunakan saat melamar formasi CASN, ukuran file maksimal 100 KB dalam bentuk pdf.
9. File scan surat lamaran CASN yang ditujukan untuk instansi bersangkutan yang kamu lamar, ukuran file maksimal 1000 KB dalam bentuk pdf.
10. File pas foto formal terbaru menggunakan latar belakang berwarna merah, ukuran file maksimal 500 KB dalam bentuk jpg.

Penutup

Nah, itulah dia informasi mengenai tata cara pengisian DRH PPPK Paruh Waktu 2025. Saat ini, proses pengisian DRH PPPK Paruh Waktu sudah dibuka sejak tanggal 23 Agustus kemarin dan akan berakhir pada tanggal 15 September 2025 mendatang.

Kamu dapat langsung menyiapkan segala data atau dokumen yang dibutuhkan serta mengunjungi website SSCASN untuk segera melakukan pengisian data diri.

Demikian informasi yang bisa Mamikos berikan mengenai cara pengisian DRH PPPK Paruh Waktu 2025 untuk kamu yang lolos seleksi peserta PPPK Paruh Waktu 2025. Jika kamu ingin mengetahui informasi lainnya terkait PPPK, jangan lupa untuk kunjungi blog Mamikos, ya!

Baca Juga :

16 Contoh Soal PPPK Administrasi Perkantoran Tahun 2025 dan Jawabannya untuk Bahan Belajar

Klik dan dapatkan info kost di dekat mu:

Kost Jogja Murah

Kost Jakarta Murah

Kost Bandung Murah

Kost Denpasar Bali Murah

Kost Surabaya Murah

Kost Semarang Murah

Kost Malang Murah

Kost Solo Murah

Kost Bekasi Murah

Kost Medan Murah

The post 6 Cara Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu 2025, Cek Jadwal dan Tata Caranya appeared first on Blog Mamikos.