Pengertian Kebijakan Fiskal, Fungsi, Tujuan, Instrumen, dan Perannya Lengkap – Jika kamu menyimak obrolan di youtube tentang perekonomian negara, maka kamu akan menemukan istilah kebijakan fiskal banyak digunakan.

Namun sebenarnya apa pengertian kebijakan fiskal? Mengapa istilah tersebut selalu muncul di obrolan-obrolan penting tentang ekonomi?

Biar nggak makin bingung, yuk simak penjelasan tentang kebijakan fiskal dari Mamikos berikut ini!

Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran negara dengan tujuan mengendalikan ekonomi negara tersebut. 

Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengatur tingkat pajak, menentukan tingkat pengeluaran untuk infrastruktur dan layanan publik, serta merancang insentif pajak untuk mendorong investasi dan konsumsi tertentu. 

Kebijakan fiskal digunakan untuk mencapai sejumlah tujuan ekonomi, seperti menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan laju inflasi, mengurangi tingkat pengangguran, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

Selain itu, kebijakan fiskal juga dapat digunakan untuk mencapai tujuan sosial dan pembangunan yang diinginkan oleh pemerintah, seperti peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi warga negara. 

Dengan demikian, kebijakan fiskal menjadi salah satu alat utama yang digunakan pemerintah untuk membentuk dan mengarahkan arah ekonomi negara.

Baca Juga :

3 Perbedaan Kebijakan Fiskal dan Moneter Beserta Contohnya

Fungsi Kebijakan Fiskal

Setelah mempelajari pengertian kebijakan fiskal, kini kamu harus tahu fungsi kebiajakan fiskal.

Kebijakan fiskal memiliki berbagai fungsi yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara.

Berikut adalah beberapa fungsi utama kebijakan fiskal:

Stabilitas Ekonomi

Salah satu fungsi utama kebijakan fiskal adalah menjaga stabilitas ekonomi.

Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk merespons fluktuasi ekonomi, seperti resesi atau inflasi. 

Selama resesi, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran publik untuk menghidupkan kembali pertumbuhan ekonomi, sementara selama periode inflasi yang tinggi, pemerintah dapat mengurangi pengeluaran untuk mengendalikan tekanan inflasi.

Mengendalikan Inflasi

Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi dengan mengurangi pengeluaran pemerintah atau meningkatkan pajak untuk mengurangi permintaan agregat.

Ini membantu menjaga daya beli mata uang negara dan mengendalikan laju inflasi.

Pengurangan Pengangguran

Berdasarkan pengertian kebijakan fiskal, maka pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk mengurangi pengangguran dengan meningkatkan pengeluaran dalam sektor-sektor seperti infrastruktur atau proyek-proyek publik, yang menciptakan lapangan kerja baru.

Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan investasi dan konsumsi.

Pemerintah dapat memberikan insentif pajak atau mengalokasikan dana untuk proyek-proyek yang mendukung pertumbuhan jangka panjang.

Pengentasan Kemiskinan dan Kesejahteraan

Kebijakan fiskal juga dapat digunakan untuk mencapai tujuan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk program-program bantuan sosial, kesehatan, pendidikan, dan perumahan guna mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup warga negara.

Pengaturan Distribusi Pendapatan

Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk mengatur distribusi pendapatan dengan mengenakan pajak yang lebih tinggi pada pendapatan yang tinggi dan memberikan insentif pajak kepada kelompok berpendapatan rendah.

Pengendalian Utang Publik

Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk mengelola utang publik dengan memantau dan mengendalikan pengeluaran agar tidak melebihi pendapatan.

Investasi Infrastruktur

Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk mendukung investasi dalam infrastruktur kritis seperti jalan raya, jembatan, dan sistem transportasi, yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.

Pengendalian Lingkungan

Pemerintah juga dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk mengendalikan dampak lingkungan negatif dengan memberikan insentif pajak untuk teknologi ramah lingkungan atau mengenakan pajak atas polusi.

Fungsi-fungsi ini menunjukkan betapa pentingnya kebijakan fiskal dalam mengatur dan mengarahkan perekonomian suatu negara, serta bagaimana pemerintah dapat memanfaatkannya untuk mencapai berbagai tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Baca Juga :

Contoh Kebijakan Fiskal Ekspansif dan Kontraktif beserta Perbedaannya

Tujuan Kebijakan Fiskal

Tujuan kebijakan fiskal adalah serangkaian sasaran ekonomi dan sosial yang ingin dicapai oleh pemerintah melalui pengaturan pendapatan dan pengeluaran publik.

Setelah memahami pengertian kebijakan fiskal, tentu kamu harus memahami tujuannya, bukan?

Tujuan-tujuan ini dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain, tergantung pada situasi ekonomi dan prioritas pemerintah.

Berikut adalah beberapa tujuan kebijakan fiskal yang umum:

Mengendalikan Inflasi

Salah satu tujuan utama kebijakan fiskal adalah menjaga stabilitas harga dengan mengendalikan laju inflasi.

Pemerintah dapat mengurangi pengeluaran publik atau meningkatkan pajak untuk mengurangi permintaan agregat dan mengendalikan inflasi yang berlebihan.

Stimulasi Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah dalam sektor-sektor seperti infrastruktur, pendidikan, atau penelitian dan pengembangan.

Tentu hal ini membantu menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong aktivitas ekonomi.

Pengurangan Pengangguran

Salah satu tujuan kebijakan fiskal adalah mengurangi tingkat pengangguran dengan menciptakan peluang kerja melalui proyek-proyek publik dan insentif perusahaan untuk mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja.

Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk mencapai tujuan sosial, seperti mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Pengaturan Distribusi Pendapatan

Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk mengatur distribusi pendapatan dengan memberikan insentif pajak kepada kelompok berpendapatan rendah atau mengenakan pajak yang lebih tinggi pada pendapatan yang tinggi.

Pengendalian Utang Publik

Kebijakan fiskal juga dapat digunakan untuk mengelola utang publik dengan menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan sehingga utang tidak meningkat secara tidak terkendali.

Pengembangan Infrastruktur

Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk mendukung investasi dalam infrastruktur kritis seperti transportasi, energi, dan telekomunikasi, yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi.

Pengendalian Lingkungan

Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk mengendalikan dampak lingkungan negatif dengan memberikan insentif pajak untuk teknologi ramah lingkungan atau mengenakan pajak atas polusi.

Pengelolaan Krisis Ekonomi

Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk merespons krisis ekonomi seperti resesi, seperti dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan Investasi Swasta

Kebijakan fiskal dapat merancang insentif yang mendorong investasi swasta dalam sektor-sektor yang dianggap penting untuk pertumbuhan ekonomi.

Setiap negara mungkin memiliki kombinasi tujuan kebijakan fiskal yang berbeda tergantung pada kondisi dan prioritasnya. 

Tujuan-tujuan ini dikejar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Baca Juga :

3 Jenis Kebijakan Fiskal Beserta Contohnya yang Ada di Indonesia

Instrumen Kebijakan Fiskal

Instrumen kebijakan fiskal adalah alat-alat yang digunakan pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan fiskal dan mencapai tujuan-tujuan ekonomi dan sosial yang telah ditetapkan. 

Pastikan kamu sudah memahami pengertian kebijakan fiskal sebelum mempelajari hal ini ya! Berikut adalah beberapa instrumen kebijakan fiskal yang umum digunakan:

Pajak

Pemerintah dapat menggunakan instrumen ini untuk mengatur pendapatan negara dan mempengaruhi perilaku ekonomi. Ini termasuk tingkat pajak pendapatan, pajak penjualan, pajak properti, dan pajak perusahaan. 

Pemerintah dapat menurunkan atau meningkatkan tingkat pajak untuk merangsang atau mengurangi pengeluaran konsumen dan investasi.

Belanja Publik

Pemerintah dapat mengendalikan belanja publik dengan mengalokasikan dana untuk berbagai program dan proyek.

Ini mencakup belanja infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, serta bantuan sosial dan kesejahteraan.

Transfer Pembayaran

Pemerintah dapat menggunakan transfer pembayaran untuk mengurangi ketidaksetaraan pendapatan dan mengatasi masalah sosial.

Ini mencakup program-program seperti tunjangan pengangguran, bantuan makanan, dan bantuan pendapatan.

Utang Publik

Pemerintah dapat meminjam uang untuk membiayai pengeluaran yang tidak dapat ditutupi oleh pendapatan saat ini.

Ini mencakup obligasi pemerintah dan pinjaman dari lembaga keuangan.

Insentif Pajak

Pemerintah dapat memberikan insentif pajak kepada individu atau perusahaan untuk mendorong perilaku tertentu.

Contohnya termasuk kredit pajak untuk investasi, insentif pajak energi terbarukan, atau insentif pajak rumah pertama.

Penghapusan Pajak

Pemerintah dapat menghapus pajak pada barang atau layanan tertentu untuk meningkatkan konsumsi dalam sektor tersebut. Ini dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dalam sektor tersebut.

Pengelolaan Utang

Pemerintah dapat menggunakan kebijakan pengelolaan utang untuk mengelola beban utang negara, termasuk restrukturisasi utang atau pengurangan utang.

Pengendalian Inflasi

Pemerintah dapat menggunakan pajak atau pengeluaran untuk mengendalikan inflasi.

Pengurangan pengeluaran atau peningkatan pajak dapat mengurangi permintaan agregat dan membantu mengendalikan inflasi.

Perjanjian Perdagangan Internasional

Pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal dengan menyesuaikan tarif dan bea masuk pada barang-barang impor atau ekspor untuk melindungi industri dalam negeri atau mendorong perdagangan internasional.

Instrumen-instrumen ini dapat digunakan bersama-sama atau secara terpisah sesuai dengan tujuan kebijakan fiskal yang ingin dicapai oleh pemerintah. 

Kebijakan fiskal yang efektif memerlukan pemahaman yang baik tentang cara instrumen-instrumen ini berinteraksi dan bagaimana mereka memengaruhi ekonomi secara keseluruhan.

Peran Kebijakan Fiskal

Sebagaimana pengertian kebijakan fiskal, maka ia memiliki berbagai peran yang sangat penting dalam mengelola perekonomian suatu negara.

Berikut adalah beberapa peran utama kebijakan fiskal:

Stabilisasi Ekonomi

Salah satu peran utama kebijakan fiskal adalah menjaga stabilitas ekonomi. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk merespons fluktuasi ekonomi, seperti resesi atau inflasi, dengan meningkatkan atau mengurangi pengeluaran publik dan mengatur tingkat pajak.

Pengendalian Inflasi

Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk mengendalikan tingkat inflasi dalam perekonomian.

Pemerintah dapat mengurangi pengeluaran atau meningkatkan pajak untuk mengurangi permintaan agregat dan mengendalikan laju inflasi.

Pengurangan Pengangguran

Kebijakan fiskal dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja melalui proyek-proyek publik, insentif perusahaan, atau pelatihan kerja.

Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pengeluaran dalam sektor-sektor seperti infrastruktur, pendidikan, atau penelitian dan pengembangan.

Hal ini membantu menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong aktivitas ekonomi.

Pengendalian Utang Publik

Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk mengelola utang publik dengan menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan sehingga utang tidak meningkat secara tidak terkendali.

Pengaturan Distribusi Pendapatan

Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk mengatur distribusi pendapatan dengan memberikan insentif pajak kepada kelompok berpendapatan rendah atau mengenakan pajak yang lebih tinggi pada pendapatan yang tinggi.

Pengembangan Infrastruktur 

Kebijakan fiskal dapat mendukung investasi dalam infrastruktur kritis seperti transportasi, energi, dan telekomunikasi, yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.

Pengendalian Lingkungan

Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk mengendalikan dampak lingkungan negatif dengan memberikan insentif pajak untuk teknologi ramah lingkungan atau mengenakan pajak atas polusi.

Pengelolaan Krisis Ekonomi

Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk merespons krisis ekonomi seperti resesi, seperti dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan Investasi Swasta

Kebijakan fiskal dapat merancang insentif yang mendorong investasi swasta dalam sektor-sektor yang dianggap penting untuk pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Kebijakan fiskal juga dapat digunakan untuk mencapai tujuan sosial, seperti mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Peran-peran ini menunjukkan betapa pentingnya kebijakan fiskal dalam mengatur dan mengarahkan perekonomian suatu negara.

Kebijakan fiskal yang efektif dapat membantu mencapai berbagai tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang diinginkan oleh pemerintah dan masyarakat.

Baca Juga :

Contoh Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi Beserta Perbedaannya

Penutup

Itulah pengertian kebijakan fiskal, fungsi, tujuan, instrumen, dan perannya yang sudah Mamikos ulas secara lengkap.

Tertarik dengan materi seperti ini? Yuk simak artikel-artikel lain dari Mamikos secara gratis!

Klik dan dapatkan info kost di dekat kampus idamanmu:

Kost Dekat UGM Jogja

Kost Dekat UNPAD Jatinangor

Kost Dekat UNDIP Semarang

Kost Dekat UI Depok

Kost Dekat UB Malang

Kost Dekat Unnes Semarang

Kost Dekat UMY Jogja

Kost Dekat UNY Jogja

Kost Dekat UNS Solo

Kost Dekat ITB Bandung

Kost Dekat UMS Solo

Kost Dekat ITS Surabaya

Kost Dekat Unesa Surabaya

Kost Dekat UNAIR Surabaya

Kost Dekat UIN Jakarta

The post Pengertian Kebijakan Fiskal, Fungsi, Tujuan, Instrumen, dan Perannya Lengkap appeared first on Blog Mamikos.

Contoh Kebijakan Fiskal Ekspansif dan Kontraktif beserta Perbedaannya – Pada dasarnya, kedua jenis pendekatan kebijakan tersebut memiliki tujuan sama.

Tujuan paling utama adalah meningkatkan pertumbuhan dan menjaga stabilitas ekonomi dengan mengurangi atau meningkatkan pendapatan maupun pengeluaran negara.

Akan tetapi, cara kerja kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif sangat berbeda. Di samping itu, masing-masing kebijakan hanya cocok untuk diterapkan pada kondisi atau situasi tertentu saja.

Pengertian Kebijakan Fiskal Ekspansif dan Kontraktif

Contoh kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif yang diterapkan oleh pemerintah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir sebenarnya sangat banyak.

Hanya saja, kalangan awam tentu sulit membedakan perbedaan implementasi dari kedua kebijakan tersebut, sehingga menimbulkan salah kaprah.

Sebelum membahas lebih jauh tentang contoh riilnya, sebaiknya ketahui terlebih dahulu pengertian antara kedua jenis kebijakan fiskal ini:

1. Kebijakan Fiskal Ekspansif

Fiskal ekspansif dilakukan dengan meningkatkan nilai belanja negara dan pada saat bersamaan mengurangi nominal pajak.

Umumnya, kebijakan fiskal ekspansif diterapkan saat terjadi situasi ekonomi, seperti penurunan daya beli yang disertai peningkatan angka pengangguran di suatu negara.

Tujuan pemberlakuan kebijakan fiskal ekspansif adala mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil. Salah satu contoh dari kebijakan ekspansif adalah seperti yang telah terjadi belum pada tahun 2020 lalu.

Sepanjang periode 2020-2021, Badan Kebijakan Fiskal dari Kemenkeu RI mengaplikasikan jenis kebijakan fiskal ekspansif.

Sementara itu, ekspansif berarti anggaran belanja pemerintah tetap tinggi sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi, khususnya saat pandemi Covid-19.

2. Kebijakan Fiskal Kontraktif

Istilah fiskal kontraktif merujuk pada kebijakan yang dilakukan dengan prosedur menurunkan angka pengeluaran (belanja) negara dengan diikuti kenaikan pajak.

Kebijakan fiskal kontraktif bertujuan menurunkan daya beli atau konsumsi masyarakat untuk mengatasi inflasi yang terjadi di suatu negara.

Cara kerjanya adalah meningkatkan pemasukan dan menekan pengeluaran. Biasanya, fiskal kontraktif dikeluarkan saat perekonomian negara mengalami ekspansi.

Salah satu contoh kebijakan fiskal kontraktif adalah saat Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menerapkan kebijakan penaikan tarif PPh OP (Pajak Penghasilan Orang Pribadi) jadi 35%.

Namun, hal ini dikhususkan untuk individu yang mempunyai tingkat penghasilan tinggi. Negara telah mengatur nilai minimal penghasilan untuk pemberlakuan kenaikan PPh OP.

Baca Juga :

Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia beserta Penjelasannya Lengkap

Contoh Kebijakan Fiskal Ekspansif dan Kontraktif

Kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif dilakukan dengan tujuan berbeda untuk mengatasi kondisi yang tidak sama pula.

Akan tetapi, tidak sedikit pihak yang masih merasa bingung saat menghadapi suatu situasi saat kebijakan fiskal baru diimplementasikan oleh pihak berwenang.

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini adalah contoh penerapan kebijakan fiskal, baik ekspansif maupun kontraktif:

1. Contoh Kebijakan Fiskal Ekspansif

Di bawah ini adalah beberapa contoh penerapan dari kebijakan fiskal ekspansif pada suatu negara:

2. Pengurangan Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan jenis pajak perseorangan. Pengurangan pajak penghasilan bertujuan memberikan kesempatan pada masyarakat supaya bisa memiliki uang lebih.

Hal ini cukup efektif dalam meningkatkan daya beli, sehingga memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian sebuah negara.

Biasanya, program pengurangan pajak penghasilan diterapkan oleh pemerintah saat sektor industri sedang lesu. Apabila dibiarkan, maka bisa memicu penurunan jumlah produksi dan meningkatnya pengangguran.

3. Meningkatkan Anggaran Belanja Negara

Dalam beberapa kondisi, pemerintah akan menaikkan nilai anggaran belanja, khususnya pada bidang pendidikan dan pembangunan infrastruktur.

Apabila anggaran dialokasikan untuk hal positif, maka akan memberikan dampak baik, termasuk memperbaiki kondisi perekonomian.

Contoh:

• Anggaran untuk program irigasi yang berpotensi menaikkan hasil pertanian.
• Menyelenggarakan program transmigrasi, termasuk penyediaan tempat tinggal dan lahan untuk mengatasi peningkatan jumlah penduduk di wilayah tertentu.

4. Potongan Pajak Sektor Bisnis

Ketika kondisi perekonomian, khususnya sektor usaha semakin melemah. Biasanya pemerintah akan memberlakukan kebijakan fiskal ekspansif berupa pemotongan tarif pajak usaha.

Hal ini diharapkan dapat menstabilkan aktivitas industri, sehingga pebisnis bisa mendapatkan keuntungan lebih untuk digunakan menjalankan usaha.

Dampak dari program kebijakan ini adalah peningkatan kebutuhan SDM, sehingga bisa sekaligus menanggulangi masalah pengangguran.

Program pemotongan tarif pajak juga pernah dilakukan mantan Presiden Amerika Serikat, yaitu Barack Obama di tahun 2009 silam.

Saat negara mengalami resesi, pemerintah memberlakukan pengurangan pajak, mendanai proyek infrastruktur, memberikan tunjangan pengangguran, dan sebagainya.

Contoh Kebijakan Fiskal Kontraktif

Kebijakan fiskal kontraktif terdiri dari dua instrumen, yaitu dengan menaikkan pajak dan menurunkan anggaran belanja negara.

Tujuannya adalah menyelamatkan ekonomi di sebuah negara dari tekanan inflasi tinggi serta mencegah terjadi situasi gelembung aset. Contoh kebijakan fiskal kontraktif:

1. Menaikkan Tarif Pajak

Tarif pajak yang tinggi dapat memberikan dampak pada penurunan daya beli masyarakat. Sementara itu, di sisi lain nilai pendapatan pemerintah dari pajak negara semakin tinggi.

2. Program Bebas Visa

Pemberlakuan program bebas visa ke Indonesia bisa memicu lonjakan wisatawan asing untuk berkunjung ke tanah air.

Sehingga, otomatis pendapatan negara juga akan meningkat dan pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor bisnis juga mengalami kenaikan.

3. Pengurangan Subsidi BBM

Salah satu contoh dari penerapan fiskal kontraktif adalah pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak yang sedang marak belakangan ini.

Meskipun harga BBM melonjak cukup tajam, tapi pemerintah akan mengalokasikan anggaran subsidi ke kebutuhan lain yang perlu diprioritaskan.

4. Tax Amnesty

Pada tahun 2017 lalu, dilaporkan jika banyak terjadi kasus penunggakan pajak serta tidak ada laporan mengenai harta kekayaan.

Oleh sebab itulah, pemerintah mengeluarkan kebijakan tax amnesty dengan penghapusan sanksi administrasi, sanksi pidana, hingga denda keterlambatan.

Baca Juga :

8 Contoh Dampak Positif dan Negatif Dari Inflasi beserta Cara Mengatasinya

Perbedaan Kebijakan Fiskal Ekspansi dan Kontraktif

Setelah mengetahui beberapa contoh kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif, kamu juga harus memahami apa saja perbedaan antara keduanya supaya lebih mudah dalam memahaminya. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah perbedaan fiskal ekspansif dan kontraktif:

1. Cara Kerja

Kebijakan fiskal ekspansif menyebabkan masyarakat mempunyai nominal uang lebih banyak, sehingga daya konsumsi meningkat.

Pada fiskal ekspansif, pemerintah akan melakukan dua cara untuk mencapai tujuan, yaitu meningkatkan anggaran keluar dan mengurangi tarif pajak.

Contoh peningkatan pengeluaran dilakukan dengan menerapkan program subsidi, padat karya, kesejahteraan, menaikkan tunjangan pegawai negeri, menaikkan dana desa, dan sebagainya.

Semua langkah di atas dilakukan dengan tujuan meningkatkan permintaan yang dapat memicu pengeluaran masyarakat dan menggerakkan nyaris 70% pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan pemotongan tarif pajak bertujuan menciptakan lapangan kerja baru untuk menurunkan angka pengangguran. Selain itu, masyarakat juga dapat menggunakan dana lebih untuk berinvestasi.

Penerapan kebijakan fiskal ekspansif mengacu pada teori trickle down, yaitu penurunan pajak perusahaan memungkinkan mereka memiliki anggaran lebih untuk merekrut pekerja.

Sementara itu, kebijakan kontraktif dilakukan dengan cara menaikan pajak dan mengurangi anggaran keluar pemerintah.

Pemberlakuan kebijakan ini bertujuan mengurangi daya beli sehingga berpotensi memperlambat laju pertumbuhan ekonomi, namun efektif dalam menanggulangi inflasi.

Kebijakan fiskal kontraktif diterapkan ketika situasi perekonomian di suatu negara mengalami tekanan inflasi tinggi maupun ketika terjadi gelembung aset.

Hal tersebut mengacu pada kondisi harga barang melonjak naik, sehingga tidak terjangkau sebagian masyarakat.

Pemotongan anggaran pemerintah di antaranya menghapus program kesejahteraan, mengurangi subsidi, membatalkan proyek infrastruktur, pemotongan tunjangan PNS/ASN, dan sebagainya.

2. Tujuan

Perbedaan dari segi tujuan memang menjadi salah satu hal paling mencolok yang terdapat pada contoh kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif. Apalagi, kedua kebijakan ini memang sangat berlawanan arah.

Kebijakan fiskal ekspansif bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah lebih sehat. Fiskal ekspansif dibutuhkan selama proses kontraksi siklus perekonomian di sebuah negara.

Khususnya ketika pemerintah Indonesia ingin meningkatkan permintaan konsumen, mengurangi pengangguran, hingga menghindari resesi.

Apabila kebijakan ini diambil saat resesi sudah terjadi, maka tujuan penerapannya berubah menjadi pencegahan depresi dan mengakhiri resesi,

Sedangkan tujuan kebijakan fiskal kontraktif adalah memperlambat pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, perkembangan ekonomi tidak terkendali dapat menimbulkan beberapa konsekuensi negatif, yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi yang terlalu tinggi, seperti kenaikan harga terlalu cepat dalam berbagai sektor dapat menyebabkan inflasi.

Harga tinggi bisa mengakibatkan terkurasnya uang masyarakat, sehingga berimbas pada penurunan standar hidup.

2. Menyebabkan resesi, khususnya apabila disertai gelembung aset.

3. Meningkatkan harga investasi (gelembung aset). Hal ini dapat terjadi pada berbagai komoditas, seperti emas, saham, properti, dan lainnya.

Salah satu contoh dari gelembung aset yang memporak porandakan perekonomian pernah terjadi di Amerika Serikat pada 2006 silam.

4. Mengurangi angka pengangguran. Di satu sisi, hal ini sebenarnya bagus. Namun, saat angka pengangguran berada di bawah tingkat alami, maka akan memberikan dampak buruk.

Pasalnya, perusahaan akan sulit mencari pekerja profesional, setelah pertumbuhan bisnis terganggu.

3. Kelebihan

Kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif memiliki beberapa kelebihan, salah satunya adalah memberikan efek cepat, khususnya apabila dilakukan secara baik dan benar.

Misalnya, anggaran keluar pemerintah harus diarahkan agar dapat membentuk lapangan kerja. Dengan begitu, angka pengangguran dapat ditekan.

Selain itu, pemotongan pajak juga bisa meningkatkan investasi baru dan daya beli. Teknik paling cepat adalah dengan cara memperluas lapangan pekerjaan melalui berbagai proyek dari pemerintah.

Sederhananya, pengangguran tidak mempunyai uang. Namun, setelah memperoleh pekerjaan dan mendapatkan gaji, maka ada kemungkinan daya beli akan meningkat.

Keuntungan paling besar dari implementasi kebijakan fiskal ekspansif adalah mengembalikan kepercayaan pebisnis dan konsumen.

Sebab mereka percaya bahwa pemerintah akan mengambil langkah tepat untuk mengakhiri resesi. Jadi, masyarakat tidak khawatir untuk belanja dan berinvestasi lagi.

Sementara itu kebijakan fiskal kontraktif cukup efektif dalam membasmi inflasi di suatu negara. Caranya tidak lain adalah dengan meningkatkan pemasukan dan menekan pengeluaran.

4. Kekurangan

Dibalik semua keuntungan dari penerapan kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif di Indonesia, nyatanya ada juga beberapa kekurangan yang perlu diketahui.

Pada kebijakan ekspansif misalnya, pemotongan pajak bisa mengurangi pendapatan negara sehingga menciptakan defisit anggaran yang memicu naiknya hutang.

Menurut Sri Mulyani, melonjaknya hutang negara merupakan konsekuensi jangka panjang dari kebijakan fiskal. Hutang diambil saat pendapatan negara lebih rendah dibandingkan pengeluaran.

1. Di APBN, pendapatan (income) adalah perkiraan dengan mengacu kondisi eksternal, sedangkan pengeluaran (outcome) adalah sesuatu yang pasti. Saat APBN mengalami defisit, maka negara harus berhutang. Untuk membayar hutang, maka pemerintah harus menaikkan tarif pajak.

Jika tidak, maka hutang negara akan meningkat ke angka tidak terkendali. Saat rasio utang pada PDB telah melebihi 100%, maka akan menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor.

2. Sedangkan pada kebijakan fiskal kontraktif, pada dasarnya lebih pada pertimbangan politis dibandingkan ekonomi.

Umumnya, pejabat yang memegang kebijakan jarang menerapkan kebijakan kontraktif sebab sudah pasti akan menuai banyak kontra dari berbagai kalangan masyarakat.

Selain itu, masyarakat pastinya juga tidak akan menyukai penurunan manfaat akibat pengurangan anggaran keluar pemerintah. Seperti penghapusan subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak), misalnya.

Jika politisi mengambil langkah ini, maka dapat berdampak mengalami penurunan popularitas dan akan membahayakan posisi di masa pemilihan yang akan datang.

Di sisi lain, jika politisi tidak berani mengaplikasikan kebijakan fiskal kontraktif, maka dapat mengakibatkan naiknya defisit pada anggaran pemerintah.

Apabila defisit anggaran terjadi, biasanya pemerintah akan menambah hutang, sehingga hutang terus mengalami kenaikan dan hal ini bisa membahayakan negara.

Baca Juga :

5 Contoh Masalah yang Dibahas Dalam Ekonomi Makro Serta Solusinya

Strategi Perumusan Kebijakan Ekspansif dan Kontraktif

Contoh kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif yang diterapkan oleh pemerintah mengacu pada beberapa strategi perumusan.

Umumnya, proses pengambilan kebijakan dilakukan dengan berpedoman prinsip kehati-hatian yang terencana melalui aktivitas perumusan kebijakan fiskal jangka menengah.

Pada dasarnya, esensi strategi perumusan akan mempengaruhi perekonomian dan berfokus pada 3 prioritas utama, yaitu:

1. Menjaga Stabilitas Makro

Merujuk pada keseimbangan internal dan eksternal. Tujuannya adalah mendongkrak pertumbuhan ekonomi ke level lebih tinggi serta bersifat berkelanjutan.

2. Retribusi Pendapatan

Kebijakan fiskal diambil dalam rangka merealisasikan keadilan ekonomi serta mengurangi kesenjangan dan memberikan perlindungan sosial kepada semua lapisan masyarakat.

3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Penyelenggaraan kebijakan fiskal dilakukan untuk mendorong penyediaan produk (barang atau jasa) publik untuk menaikkan kualitas pelayanan.

Untuk mendukung terwujudnya 3 prioritas pokok di atas secara maksimal, maka harus ditopang dengan pengelolaan keuangan yang sehat dan berkelanjutan dalam perspektif jangka panjang.

Dengan penerapan pendekatan ekspansif dan kontraktif, diharapkan supaya kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat fokus menjaga kesinambungan fiskal sekaligus stabilitas ekonomi makro.

Manfaat Penerapan Kebijakan Fiskal Ekspansif dan Kontraktif

Melalui contoh kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif yang telah disebutkan di atas, kamu pasti bisa mengambil kesimpulan mengenai penerapan dari masing-masing kebijakan.

Akan tetapi, alangkah lebih baiknya jika kamu juga mengetahui manfaat implementasi kebijakan ekspansif dan kontraktif bagi berbagai pihak.

Di bawah ini adalah beberapa manfaat yang dihasilkan dari implementasi kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif:

1. Mengembalikan Keadaan Ekonomi Sebuah Negara

Saat keadaan ekonomi semakin melemah, biasanya pemerintah akan menerapkan strategi melalui kebijakan fiskal sesuai situasi yang sedang dihadapi agar perekonomian kembali naik.

2. Menjaga Stabilitas Ekonomi

Keadaan perekonomian yang fluktuatif menuntut pemerintah agar mengaplikasikan kebijakan fiskal, khususnya yang bisa memberikan keuntungan.

Misalnya, ketika harga bahan kebutuhan pokok naik dan berimbas pada menurunnya daya beli konsumen. Pemerintah bisa menerapkan kebijakan yang dapat menguntungkan semua pihak.

3. Alokasi Sumber Daya Lebih Efektif

Ketika kebijakan fiskal diterapkan, otomatis penggunaan anggaran negara akan lebih optimal. Sehingga bisa memberikan hasil positif demi keberlangsungan suatu negara.

4. Peluang Mengembangkan Pembangunan Infrastruktur Jangka Panjang

Saat mengimplementasikan kebijakan ekspansif dan kontraktif, pihak pemerintah bisa melakukannya melalui pembangunan infrastruktur jangka panjang.

Tujuannya adalah mendongkrak kemajuan ekonomi negara dengan dukungan infrastruktur, fasilitas, dan situasi ekonomi yang lebih stabil.

Contoh kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif dapat dijadikan acuan bagi kamu sedang mempelajari hal-hal mengenai kebijakan fiskal agar lebih mudah dalam membedakan keduanya.

Baca Juga :

Apa Itu Pengertian Ekonomi Maritim Beserta Contoh dan Cara Meningkatkannya

Klik dan dapatkan info kost di dekat kampus idamanmu:

Kost Dekat UGM Jogja

Kost Dekat UNPAD Jatinangor

Kost Dekat UNDIP Semarang

Kost Dekat UI Depok

Kost Dekat UB Malang

Kost Dekat Unnes Semarang

Kost Dekat UMY Jogja

Kost Dekat UNY Jogja

Kost Dekat UNS Solo

Kost Dekat ITB Bandung

Kost Dekat UMS Solo

Kost Dekat ITS Surabaya

Kost Dekat Unesa Surabaya

Kost Dekat UNAIR Surabaya

Kost Dekat UIN Jakarta

The post Contoh Kebijakan Fiskal Ekspansif dan Kontraktif beserta Perbedaannya appeared first on Blog Mamikos.

Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia beserta Penjelasannya Lengkap – Contoh kebijakan fiskal di Indonesia dapat dilihat pada setiap periode atau era pemerintahan.

Hal tersebut tentu bukan tanpa alasan, mengingat kebijakan fiskal memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian di suatu negara. Salah satunya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan fiskal dilakukan dengan tujuan mengontrol pendapatan serta pengeluaran anggaran negara supaya ekonomi tetap stabil. Yuk, simak ulasan lengkapnya berikut ini!

Pengertian Kebijakan Fiskal

Fiskal diambil dari bahasa Inggris, yaitu “fisc” yang artinya adalah pengaturan atau perbendaharaan untuk keluar masuk uang pada suatu sistem pemerintahan, kerajaan, atau negara.

Pada dasarnya, kebijakan fiskal merupakan panduan bagi pemerintah dari suatu negara dalam mengatur situasi keuangan dengan tujuan meningkatkan kondisi ekonomi dan pendapatan negara.

Di samping itu, kebijakan fiskal juga berfungsi mengarahkan ekonomi di sebuah negara dengan cara mengubah atau memperbarui anggaran keluar dan pemasukan pemerintah.

Pemberlakukan kebijakan fiskal memungkinkan pemerintah mengendalikan income dan outcome secara penuh.

Menurut Haryadi (2014:82), disebutkan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan pada bidang ekonomi yang dilakukan pemerintah dengan tujuan mengarahkan perekonomian negara ke arah lebih baik sesuai harapan.

Cara yang ditempuh adalah dengan mengubah nilai pendapatan dan pengeluaran.

Kebijakan fiskal biasanya dilakukan oleh pemerintah melalui pihak Kementerian Keuangan maupun kementerian lainnya.

Lembaga-lembaga tersebut memiliki wewenang dalam mengatur kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan finansial, pengeluaran, pendapatan, ekspor impor, dan lainnya.

Baca Juga :

8 Contoh Dampak Positif dan Negatif Dari Inflasi beserta Cara Mengatasinya

Contoh Kebijakan Fiskal

Selama masa pandemi Covid-19, sebenarnya ada cukup banyak contoh dari penerapan berbagai jenis kebijakan fiskal. Apalagi, mengingat pandemi bukanlah situasi yang bisa diprediksi.

Hal tersebut yang menjadikan munculnya beberapa kebijakan fiskal yang diterapkan.

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini adalah contoh analisis kebijakan fiskal pemerintah Indonesia di masa pandemi maupun secara umum yang perlu diketahui untuk dipelajari:

1. Menaikkan Anggaran Penanganan Situasi Pandemi Covid-19

Pandemi virus corona memaksa pemerintah untuk meningkatkan nilai anggaran untuk menangani kondisi Covid-19.

Hal ini dilakukan melalui penerapan program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) 2021 dari angka Rp690 triliun menjadi Rp700 triliun.

Tingginya nominal anggaran pandemi menyedot anggaran pemerintah yang awalnya dialokasikan untuk program lain.

Di samping itu, kenaikan jumlah anggaran membuat kebutuhan dana semakin tinggi. Padahal, dalam kondisi bersamaan pihak pemerintah mengalami penyusutan income akibat pandemi.

Untuk mengatasi terjadinya defisit anggaran, pemerintah rajin melakukan penarikan utang.

Meskipun anggaran penanganan pandemi relatif tinggi, namun hal tersebut sangat penting. Mengingat pandemi harus segera diatasi karena memberikan dampak signifikan dalam berbagai sektor.

Oleh sebab itulah, mengalihkan anggaran program lain untuk memulihkan kondisi Covid-19 lebih logis dibandingkan membiarkan kondisi carut marut terjadi berlarut-larut.

2. Insentif Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19

Di masa pandemi Covid-19, pemerintah mengambil tindakan dengan memberikan keringanan dalam bentuk penghapusan pajak korporasi.

Otomatis hal ini akan mempengaruhi performa income negara yang berasal dari pajak. Padahal, persentase porsi pajak dalam APBN cukup tinggi.

Ketika program insentif pajak diimplementasikan, artinya pemerintah harus merelakan jika jumlah pendapatan pajak akan berkurang cukup drastis.

Akan tetapi, di sisi lain langkah ini cukup efektif dalam menjaga stabilitas perekonomian dalam negeri.

Pasalnya, saat pajak korporasi dihapuskan, beban perusahaan akan berkurang dan diharapkan dapat membantu supaya kegiatan usaha tetap berjalan.

Dengan kata lain, keringanan pajak dilakukan dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi dampak pandemi.

3. Program Amnesti Pajak 2017

Pada tahun 2017 silam, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan program Amnesti Pajak.

Peluncuran program ini dilakukan akibat tingginya laporan kasus penunggakan pajak serta banyak individu tidak melaporkan nominal kekayaannya. Oleh sebab itulah, program Amnesti Pajak diberlakukan.

Amnesti pajak adalah penghapusan pajak terutang tanpa sanksi pidana pada bidang sanksi administrasi perpajakan.

Program ini tentunya memicu banyak pihak, terutama perusahaan besar dan partai politik untuk menyelesaikan tunggakan pajak dan melaporkan aset kekayaan ke pihak berwenang.

Melalui program Amnesti Pajak, pendapatan nasional Indonesia meningkat drastis hingga angka Rp130 triliun. Hal ini tentu memberikan dampak cukup positif bagi pendapatan negara.

4. Tax Holiday

Program ini diluncurkan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Tax Holiday adalah pengurangan PPh Badan (Pajak Penghasilan Badan) dan wajib pajak dengan badan hukum mulai 10% – 100% dalam rentang waktu 5-10 tahun.

Program Tax Holiday bertujuan meningkatkan pertumbuhan industri.

5. Menambah Daftar Negara Bebas Visa ke Indonesia

Jika ada yang meminta untuk berikan contoh penerapan kebijakan fiskal di Indonesia, salah satunya adalah menambah daftar negara yang diperbolehkan masuk ke Indonesia tanpa visa (bebas visa).

Hingga saat ini, setidaknya ada 10 negara yang mendapatkan kebijakan free visa ke negara Indonesia, yakni Hong Kong, Macau, Korea Selatan, Jepang, China, Maroko, Ekuador, Chili, Peru, dan Rusia.

Program ini dilakukan dengan tujuan membantu mendongkrak industri pariwisata di Indonesia agar mendapatkan kenaikan devisa dari wisatawan asing yang berlibur ke tanah air.

6. Kewajiban Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Contoh kebijakan fiskal selanjutnya adalah pemberlakukan kewajiban NPWP.

Belum lama ini, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal tentang kewajiban memiliki NPWP bagi semua masyarakat yang telah bekerja. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan pendapatan dari pajak.

7. Bea Masuk Anti Dumping & Tindakan Pengamanan Sementara

Program ini mengacu pada pungutan negara yang diberlakukan selama masa penyelidikan produk dumping dan berpotensi mengakibatkan kerugian.

Produk dumping adalah barang yang diimpor dengan nilai lebih rendah dibandingkan harga normal dari negara pengekspor.

Tujuan implementasi program ini adalah memproteksi produk dalam negeri serta memberikan kepercayaan ke masyarakat supaya mau mengkonsumsi produk lokal (dalam negeri).

Di sisi lain, kebijakan fiskal anti dumping dapat menghambat aktivitas perdagangan internasional.

Fungsi Kebijakan Fiskal

Dalam UU No. 17/2003 Pasal 3 Ayat 4 mengenai Keuangan Negara, disebutkan bahwa kebijakan fiskal memiliki 4 fungsi utama, yakni:

• Fungsi Perencanaan: Kebijakan fiskal saat anggaran suatu negara dijadikan dasar oleh manajemen dalam membuat perencanaan anggaran tahunan.
• Fungsi Otoritas: Kebijakan fiskal akan menjalankan fungsinya saat anggaran negara menjadi pedoman yang dipakai mencari income dan belanja tahunan.
• Fungsi Pengawasan: Kebijakan fiskal berfungsi saat anggaran negara sudah dijadikan sebagai dasar manajemen dalam merencanakan anggaran tahunan.
• Fungsi Stabilisasi: Saat anggaran dari pemerintah difungsikan sebagai alat yang bertujuan memelihara dan melakukan tindakan keseimbangan fundamental perekonomian negara.
• Fungsi Alokasi: Kebijakan fiskal berfungsi saat anggaran negara digunakan untuk tujuan mengurangi angka pengangguran dan pemborosan sumber daya. Selain itu, fungsi alokasi juga bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas ekonomi negara.
• Fungsi Distribusi: Kebijakan fiskal memainkan peran saat negara membuat kebijakan anggaran baru sesuai peraturan berlaku.

Baca Juga :

5 Contoh Masalah yang Dibahas Dalam Ekonomi Makro Serta Solusinya

Tujuan Kebijakan Fiskal

Sebelum membahas lebih jauh mengenai contoh kebijakan fiskal, sebaiknya ketahui terlebih dahulu apa saja tujuan utama dari penerapan kebijakan fiskal selain mengontrol income dan outcome suatu negara.

Kebijakan fiskal dapat memberikan pengaruh besar terhadap keadaan perekonomian sebuah negara. Apabila kebijakan fiskal yang diterapkan tepat, maka berpotensi mendongkrak pertumbumbuhan ekonomi.

Saat sektor industri semakin berkembang pesat, maka kebutuhan tenaga kerja meningkat. Dengan begitu, angka pengangguran juga semakin berkurang.

Contoh, saat pemerintah mengimplementasikan kebijakan fiskal untuk mendorong masuknya investor asing ke Indonesia.

Hal ini akan membantu meningkatkan pertumbuhan pada sektor industri dan memicu pembangunan pabrik baru sehingga perusahaan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Komponen-Komponen Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal terdiri dari beberapa komponen, yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan Pengeluaran

Komponen kebijakan fiskal satu ini masih berkaitan dengan income dan pengeluaran modal suatu negara. Hal ini telah diatur pada kebijakan pengeluaran.

Umumnya, pengeluaran modal diterbitkan negara bisa diterapkan di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Sedangkan pengeluaran bisa dipakai membayar kewajiban (utang) negara beserta bunga internal maupun eksternal.

2. Kebijakan Perpajakan

Pada dasarnya, komponen kebijakan perpajakan merupakan satu dari beberapa sumber pendapatan terbesar suatu negara, baik dalam bentuk pajang langsung atau pajak tidak langsung.

Implementasi kebijakan perpajakan bertujuan menjaga pajak progresif melalui penerbitan keputusan pemberlakuan pajak.

Misalnya, dengan menaikkan pajak, maka pemerintah bisa mengurangi daya beli barang dan jasa di masyarakat, sehingga berimbas pada penurunan investasi dan produksi.

3. Kebijakan Pengelolaan Utang

Komponen kebijakan surplus atau pengelolaan utang dilakukan pemerintah saat nilai pendapatan lebih tinggi dibandingkan anggaran yang dikeluarkan, sehingga negara mengalami surplus.

Jika terjadi situasi sebaliknya, maka negara akan mengalami kerugian atau defisit. Anggaran defisit bisa dilakukan dengan mencetak uang atau meminjam dana ke pihak asing.

4. Kebijakan Investasi dan Kebijakan Disinvestasi

Tujuan dari komponen kebijakan investasi dan disinvestasi adalah mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara agar tetap seimbang. Oleh sebab itulah, optimalisasi investasi harus dilakukan.

Baca Juga :

Pengertian Permintaan dan Faktor yang Mempengaruhi Beserta Contohnya

Jenis Kebijakan Fiskal

Berdasarkan perannya dalam mengatur income dan outcome, kebijakan fiskal dikategorikan menjadi beberapa jenis, di antaranya adalah:

1. Kebijakan Fiskal Dinamis

Jenis kebijakan fiskal ini relatif lebih mudah diterapkan, khususnya ketika terjadi perubahan situasi signifikan. Seperti diketahui, sebuah negara tidak selalu menghadapi kondisi sesuai yang diharapkan.

Contoh mudahnya, ketika pandemi Covid-19 seperti beberapa tahun terakhir ini.

Pandemi menuntut negara untuk dapat melakukan berbagai perubahan pada anggaran belanja dan pendapatan pemerintah secara aktif untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini.

2. Kebijakan Fiskal Seimbang

Bisa dikatakan bahwa jenis kebijakan fiskal seimbang merupakan kombinasi dari surplus dan defisit.

Dengan kata lain, nilai income dan outcome akan diusahakan supaya bisa seimbang, sehingga tidak terjadi kekurangan maupun kelebihan anggaran.

Nilai tersebut mempunyai sisi positif dan juga negatif. Pasalnya, dalam situasi seimbang pemerintah tidak harus menarik dana maupun utang. Jadi, kondisi utang negara tetap terjaga.

Namun sebaliknya, hal ini mengindikasikan jika keadaan perekonomian tidak menarik.

3. Kebijakan Fiskal Defisit

Orientasi kebijakan fiskal bertujuan meningkatkan nilai belanja dibandingkan pendapatan. Umumnya, implementasi kebijakan fiskal dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dengan kata lain, negara bersedia mengambil risiko mengalami defisit dengan meningkatkan anggaran pengeluaran agar ekonomi lokal bisa meningkat.

Kebijakan fiskal defisit biasanya diambil ketika situasi perekonomian di suatu negara sedang melemah.

Hanya saja, di sisi lain hal ini dapat memberikan efek negatif karena pemerintah akan menarik utang tahunan guna memenuhi keperluan belanja yang tinggi, sementara income yang diperoleh rendah.

Contoh kebijakan fiskal defisit dapat dilihat pada alokasi anggaran pemerintah untuk menangani keadaan pandemi dengan tujuan memulihkan kondisi ekonomi negara.

4. Kebijakan Fiskal Surplus

Jenis kebijakan fiskal surplus bertujuan menciptakan surplus nilai income (pendapatan) dan menekan pengeluaran. Dengan begitu, lonjakan nilai inflasi dapat dihindari oleh negara.

Supaya bisa mencapai nilai surplus anggaran, biasanya negara akan mengurangi anggaran pengeluaran.

Di samping itu, surplus juga dapat dilakukan dengan melakukan akselerasi di berbagai elemen pendapatan, seperti bea cukai maupun perpajakan.

Bentuk-Bentuk Kebijakan Fiskal

Apabila dipelajari secara teoritis, kebijakan fiskal memiliki beberapa bentuk, yakni sebagai berikut:

1. Kebijakan Fiskal Sengaja

Langkah fiskal yang dilakukan secara sengaja ketika negara dihadapkan pada situasi tidak terprediksi.

Kebijakan fiskal sengaja biasanya diputuskan secara cepat tanpa mempertimbangkan berbagai aspek detail sebab tujuannya adalah untuk merespon kondisi ekonomi yang tidak terduga.

Bentuk kebijakan fiskal sengaja umumnya berupa perubahan regulasi seputar pendapatan, mengubah belanja negara, dan sejenisnya.

2. Kebijakan Fiskal Tidak Disengaja

Langkah fiskal ini masuk dalam kategori impulsif. Pasalnya, pemerintah akan melakukan tindakan fiskal tanpa pertimbangan jangka panjang.

Biasanya, bentuk kebijakan fiskal tidak sengaja diterapkan saat kondisi bisnis di suatu negara lesu.

3. Kebijakan Fiskal Fungsional

Bentuk kebijakan fiskal fungsional direncanakan dan disusun secara matang melalui berbagai pertimbangan, khususnya dengan memperhatikan aspek fungsi dan nilai guna.

Instrumen Instrumen Kebijakan Fiskal

Dalam kebijakan fiskal, instrumen bisa membantu pemerintah dalam memperoleh tujuan tertentu dari implementasi kebijakan fiskal tersebut. Untuk lebih lengkapnya, di bawah ini adalah instrumen kebijakan fiskal:

1. Pembiayaan Fungsional

Mengacu pada pengeluaran atau belanja pemerintah yang sudah diatur untuk mencapai tujuan dalam menghindari dampak langsung pada income nasional suatu negara.

Tujuan utama instrumen pembiayaan fungsional adalah menaikkan peluang kerja masyarakat di negara tersebut.

2. Pengelolaan Anggaran

Instrumen ini merujuk pada keterkaitan outcome (belanja) dengan penerimaan pajak pemerintah yang dipakai untuk mengurangi ketidakstabilan kondisi ekonomi dengan menyesuaikan anggaran.

3. Stabilitas Anggaran Otomatis

Penekanan pengeluaran anggaran yang dilakukan negara harus memberikan manfaat nyata dan mempunyai biaya relatif dari berbagai aktivitas.

4. Anggaran Belanja Seimbang

Istilah ini ditujukan pada anggaran yang sudah disesuaikan dengan kondisi dan situasi ekonomi suatu negara.

Tujuan dari instrumen ini bersifat jangka panjang. Apabila berhasil, maka akan memberikan dampak berupa kestabilan ekonomi.

Baca Juga :

7+ Cara Mengatasi Inflasi yang Bisa Dilakukan Masyarakat

Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Bisnis

Penerapan kebijakan fiskal di Indonesia nyatanya memberikan dampak cukup signifikan bagi pelaku usaha. Contoh sederhana dari dampak kebijakan fiskal adalah peningkatan pajak.

Saat pemerintah mengimplementasikan kebijakan peningkatan pajak dengan tujuan menaikkan perekonomian negara, maka akan berpengaruh pada bisnis yang sedang beroperasi.

Pasalnya, pemilik usaha harus merencanakan penetapan harga produk (barang atau jasa) secara lebih cermat.

Untuk mendapatkan harga yang sesuai, maka pemilik bisnis harus melakukan perencanaan keuangan menggunakan rumus akuntansi.

Dengan begitu, ketika pemerintah memberlakukan kebijakan kenaikan pajak, maka pelaku usaha tidak merasa bingung dalam menyeimbangkan usaha yang dijalankan.

Memahami pengertian, fungsi, tujuan, komponen, jenis-jenis, bentuk, dan contoh kebijakan fiskal di Indonesia ini penting. Sekarang kamu dapat menilai setiap bentuk kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah.

Jadi, tidak akan keliru lagi dalam membedakan kebijakan fiskal dengan kebijakan lainnya.

Klik dan dapatkan info kost di dekat kampus idamanmu:

Kost Dekat UGM Jogja

Kost Dekat UNPAD Jatinangor

Kost Dekat UNDIP Semarang

Kost Dekat UI Depok

Kost Dekat UB Malang

Kost Dekat Unnes Semarang

Kost Dekat UMY Jogja

Kost Dekat UNY Jogja

Kost Dekat UNS Solo

Kost Dekat ITB Bandung

Kost Dekat UMS Solo

Kost Dekat ITS Surabaya

Kost Dekat Unesa Surabaya

Kost Dekat UNAIR Surabaya

Kost Dekat UIN Jakarta

The post Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia beserta Penjelasannya Lengkap appeared first on Blog Mamikos.